Penulis
Sejarah Kebangkitan Nasional yang kita pahami sekarang ternyata jauh dari kompleksitas realitas sejarah yang terjadi di awal abad ke-20. Seolah ada penyimpangan dalam narasi—sebuah penyederhanaan yang membentuk sejarah versi resmi: rapi, aman, tetapi sering kali tidak jujur. Salah satu yang terpinggirkan dari ingatan kolektif bangsa adalah Raden Mas Tirto Adhi Soerjo—tokoh penting yang terlalu progresif untuk disambut oleh narasi negara.
Terpinggirkannya Tirto dari ingatan kolektif kita, bukan hanya soal individu yang dilupakan, tetapi juga soal realitas sejarah kebangkitan nasional yang direduksi. Ia mencerminkan bagaimana narasi sejarah populer tentang kebangkitan nasional direduksi menjadi narasi tunggal—yang lebih memilih mengedepankan organisasi modern yang ‘aman’ secara politis ketimbang sosok yang berani dan progresif secara intelektual. Hari Kebangkitan Nasional yang kita rayakan, menurut saya, tidak selaras dengan realitas sejarah yang selalu lebih kompleks.
Oleh karena itu, tulisan ini hadir sebagai narasi tandingan. Sebuah bentuk protes terhadap tulisan sejarah yang steril, yang menghindari konflik dan keberanian intelektual. Tulisan ini adalah upaya untuk menempatkan kembali mereka yang seharusnya tak pernah disingkirkan dari narasi sejarah besar bangsa ini.
Baca juga:
– Tirto Adhi Soerjo: Bapak Pers yang Hampir Hilang dalam Sejarah
– Stadion, Pengadilan, dan Solidaritas yang Dicampakan: Arek Malang dalam Lingkar Kekalahan
Tirto Adhi Soerjo: Bukan Sekadar Bapak Pers
Gelar bapak pers nasional dan pahlawan nasional yang diberikan pemerintah kepada Tirto Adhi Soerjo sekilas memang cukup mulia. Namun sayangnya, gelar itu malah seakan menyempitkan ruang hidup dan perannya dalam semesta sejarah Indonesia. Tirto bukan sekadar perintis pers nasional, ia adalah pemula. Seorang intelektual dan pemikir yang melampaui zamannya. Ia bicara soal persatuan Bumiputera disaat kebanyakan orang masih sibuk bertahan hidup dalam struktur kolonial.
Tirto adalah pribumi pertama yang sadar akan kekuatan surat kabar. Melalui Medan Prijaji, Tirto membangun bukan hanya media, tetapi juga kesadaran. Ia bicara tentang emansipasi perempuan, pentingnya pendidikan, dan perlunya persatuan. Dalam diam mesin cetak dan tinta koran, Tirto menciptakan letupan-letupan kecil kesadaran politik. Ia membuktikan bahwa tulisan bisa lebih tajam daripada peluru.
“Bukan hanya di kancah jurnalistik, melainkan juga sebagai salah seorang pelopor pergerakan nasional yang pertama-tama,” tulis Iswara N Raditya dalam artikel Peran Besar Tirto Adhi Soerjo dalam Sejarah Pergerakan Nasional yang dimuat di laman Tirto.id.
Dibuang dan Dihapus: Dua Kali Kematian
Namun, seperti banyak tokoh yang terlalu berani, jalan hidup Tirto adalah jalan yang sunyi. Ia seolah mati dua kali: pertama sebagai manusia, kedua sebagai ingatan. Kematian pertama, ia dibuang ke Ambon karena tulisannya dianggap subversif. Namun, kematian yang kedua—yang lebih sunyi dan mengerikan—terjadi setelah kepulangannya dari pembuangan di Ambon.
Berdasarkan catatan Pram dalam Sang Pemula, bahwa sepulangnya dari pembuangan, Tirto pulang bukan sebagai tokoh yang dihormati, melainkan sebagai orang asing di tanah yang ia perjuangkan. Tidak ada sambutan dan tidak ada pemulihan nama baik. Bahkan teman-teman dekatnya sekalipun, seperti tidak ada yang mengenalnya.
Selaras dengan Pram, Dharwis dalam tulisannya yang berjudul Tirto Adhi Soerjo: Tokoh Kebangkitan Nasional dan Pelopor Politik Arsip di majalah arsip kebangkitan Nasional (2014) menulis, “Sejak pembuangannya ke Ambon, Tirto tak lagi bisa berbuat apa-apa dalam perkembangan kegiatan-kegiatan di Jawa”. Medan Prijaji dibredel, sementara Sarekat Islam telah jatuh ke tangan H. O. S. Tjokroaminoto. “Tirto pulang ke Jawa dalam keadaan tidak memiliki apa-apa,” tulis Dharwis.
Itulah kematian yang kedua. Kematian yang sempat Pram gambarkan dalam Tetralogi Buru edisi Rumah Kaca sebagai hasil dari pengarsipan yang rapi oleh pemerintah kolonial. Kematian yang tidak terlihat, tetapi lebih tragis daripada kematian di medan perang; lenyap dari ingatan kolektif. Tidak ada arsip yang lengkap dan tidak ada hari peringatan tentangnya. Tirto mati dan terkubur di medan sejarah.
Kematian Tirto yang pertama dan kedua, bukan hanya soal peminggiran narasi sejarah. Namun juga soal akibat dari adanya peminggiran narasi yang berdampak langsung pada keberlangsungan penulisan sejarah populer. Dalam konteks Hari Kebangkitan Nasional, peran Tirto selalu tersisihkan. Padahal, beberapa sumber mengatakan bahwa Tirto mempunyai peran yang cukup besar bagi Kebangkitan Nasional, yakni memantik kesadaran berbangsa dan politik Bumiputera.
Dipinggirkannya Tirto dari narasi sejarah mengantarkan kita pada pertanyaan yang lebih besar: siapa sebenarnya yang layak disebut pelopor kebangkitan? Dan mengapa Boedi Oetomo begitu diistimewakan dalam sejarah resmi?
Boedi Oetomo dan Mitos Kebangkitan
Dalam setiap buku sejarah yang diajarkan di sekolah, selalu menyebutkan bahwa tanggal 20 Mei merupakan hari lahir Boedi Oetomo yang sekaligus menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Tapi benarkah Boedi Oetomo adalah organisasi modern pertama? Siapa yang menetapkan bahwa di sanalah Kebangkitan Nasional dimulai?
Menurut catatan Pram dalam Sang Pemula (1985), Tirto sendiri pernah bergabung dengan Boedi Oetomo meski hanya sebentar. Tirto keluar karena kecewa: Boedi Oetomo terlalu Jawa-sentris, elitis, dan cepat dikuasai golongan tua. Bahkan Soetomo, selaku kaum muda sekaligus pendirinya sendiri digeser tidak lama kemudian.
Pram juga mencatat, bahwa Tirto sudah lebih dulu menyerukan perlunya organisasi yang memperjuangkan kepentingan Bumiputera sebelum Wahidin Sudirohusodo (Salah satu pendiri Boedi Oetomo) mengatakan hal yang serupa. Pram mengutip tulisan Tirto di tahun 1906, ia menyebut perlunya “persyarikatan umum” untuk anak-anak Hindia. Selain itu, Tirto sudah mendirikan Sarekat Prijaji di tahun 1906, dan Medan Prijaji pada tahun 1907 sebelum lahirnya Boedi Oetomo.
Hal itu juga dikuatkan dalam karya-karya Lengkap Tirto Adhi Soerjo: Pers, Pergerakan, dan Kebangsaan yang disusun Muhidin M Dahlan dan Iswara N Raditya, “Selain kesohor selaku jurnalis dan pejuang pers, Tirto ternyata juga menjadi dedengkot kebangkitan bangsa Indonesia lewat gerakan perhimpunan.”
Jadi, mengapa hari kelahiran Boedi Oetomo yang dipilih sebagai hari Kebangkitan Nasional? Mengapa bukan Sarekat Prijaji atau Medan Prijaji? Jawabannya mungkin bukan soal siapa yang lebih dulu atau siapa yang lebih besar, tetapi siapa yang lebih nyaman bagi narasi negara. Boedi Oetomo tampak sopan, tidak subversif, tidak membahayakan—ia adalah cermin nyata organisasi yang berjalan dengan strategi kompromi.
Saatnya Menggugat Narasi Sejarah Populer
Sejarah bukan hanya soal masa lalu, tetapi juga soal siapa yang berhak dikenang, siapa yang dipinggirkan, dan siapa yang disingkirkan secara rapi dari memori kolektif bangsa. Dan dalam konteks Hari Kebangkitan Nasional, kita harus jujur bertanya: benarkah sejarah yang kita rayakan setiap 20 Mei adalah sejarah yang sebenarnya? Atau hanya serpihan sejarah yang sudah disederhanakan demi kepentingan politis penguasa?
Narasi populer tentang Kebangkitan Nasional telah menjelma menjadi monumen simbolik: indah dari kejauhan, tetapi rapuh saat disentuh secara kritis. Ia menjadi alat peringatan tanpa pelajaran, dicerna tanpa dikunyah apalagi dirasakan terlebih dahulu. Ketika narasi dominan hanya mengangkat organisasi yang “aman” secara politik, maka kita sebetulnya sedang menyensor sejarah kita sendiri. Kita melupakan bahwa sejarah tidak pernah tunggal. Ia penuh riak, konflik, dan jalan sunyi yang sering kali lebih jujur daripada arus utama.
Tirto Adhi Soerjo adalah salah satu orang yang hidup di jalan sunyi itu. Sosok yang seharusnya berada di panggung utama, tetapi justru nyaris dilupakan. Dan ketika sejarah populer terus-menerus meminggirkan sosok seperti Tirto, maka kita sedang berhadapan dengan masalah ideologis: bahwa sejarah bukan lagi catatan objektif, melainkan catatan sejarah yang sarat akan kepentingan politis.
Dengan demikian, menggugat narasi sejarah populer adalah sebuah keharusan. Bukan sekadar soal mengganti nama dalam buku pelajaran, tetapi soal membuka ruang agar sejarah bisa kembali menjadi milik publik—bukan hanya milik negara, apalagi milik elite. Menggugat berarti menyodorkan tafsir lain, suara lain, dan kebenaran lain yang selama ini dibungkam demi kenyamanan bersama yang semu.
Hari ini, ketika segala bentuk peringatan makin kehilangan makna reflektifnya, barangkali inilah saat yang paling tepat untuk menyerukan gugatan. Gugatan yang tidak bertujuan meniadakan sejarah nasional, tetapi justru menyelamatkannya dari kelapukan dan ketidakjujuran. Karena jika sejarah terus ditulis dari satu sudut pandang saja, kita sedang menciptakan bangsa yang pandai merayakan tetapi malas mengingat secara kritis.
Dan dalam semangat itu, nama dan peran Tirto harus kembali diudarakan. Bukan untuk menggantikan siapa pun, tetapi untuk menyeimbangkan apa yang selama ini timpang dalam narasi sejarah resmi milik negara.
Melawan Lupa, Merawat Jejak
Pada akhirnya, sejarah bukan produk final. Ia adalah medan pergulatan tafsir—dan dalam setiap pergulatan itu, pasti selalu ada pihak yang kalah suara. Tirto adalah salah satu di antaranya. Tapi suara yang sempat ditenggelamkan tidak harus selamanya hilang. Ia bisa—dan harus—dibangkitkan kembali, salah satu caranya adalah dengan membangun narasi tandingan.
Mengingat Tirto Adhi Soerjo kembali, bukan hanya sekadar bentuk perjalanan historis, melainkan juga sebagai kritik terhadap sejarah yang dimanipulasi oleh penguasa. Ia adalah simbol dari mereka yang dipinggirkan dalam buku sejarah, padahal memiliki kontribusi besar. Ia adalah cermin dari bagaimana sejarah bisa dibentuk bukan oleh kebenaran, melainkan oleh kekuasaan.
Menggugat narasi sejarah populer tentang Kebangkitan Nasional bukan berarti menghapus Boedi Oetomo dari semesta sejarah. Kita hanya menolak menjadikannya satu-satunya narasi. Sebab sejarah Indonesia tidak dibangun oleh satu organisasi, satu golongan, atau satu tokoh. Ia dibangun oleh banyak suara, banyak konflik, dan banyak keberanian. Dan keberanian Tirto dengan pena, pikiran, dan sikap politiknya, adalah bagian yang tak bisa diabaikan apalagi dilupakan.
Jika selama ini kita terlalu nyaman merayakan Hari Kebangkitan Nasional dalam kerangka yang sempit, maka sekarang waktunya memperluas kerangka itu. Menggugat bukan berarti membenci masa lalu, tetapi menuntut masa depan yang lebih jujur dalam mengingat. Karena bangsa yang besar bukanlah bangsa yang hafal sejarahnya, tetapi yang berani mempertanyakan dan menuliskannya kembali.
Maka dari itu, menjelang peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei tahun ini nanti, mari kita rayakan bukan hanya dengan seremonial, tetapi juga dengan keberanian intelektual: menggugat ulang sejarah kita sendiri yang keliru—dengan lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih berani. Mengutip mantra yang sempat diramu Pram dalam Bumi Manusia: “Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan.”
Daftar Pustaka
Buku
Dahlan, M. M. Dan Aditya, I. N. (2008). Karya-karya Lengkap Tirto Adhi Soerjo: Pers, Pergerakan, dan Kebangsaan. Yogyakarta. I:BOEKOE
Pringgodigdo, A. K. (1987). Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Jakarta. Dian Rakyat
Toer, Pramoedya Ananta. (1985). Sang Pemula. Jakarta. Hasta Mitra
Artikel
Husda, H. REKONSTRUKSI SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL.
Raditya, I. N. (2018). Peran Besar Tirto Adhi Soerjo dalam Sejarah Pergerakan Nasional. Tirto.id. https://tirto.id/peran-besar-tirto-adhi-soerjo-dalam-sejarah-pergerakan-nasional-dbnq
Yacob, D. W. U dan Syam, F. (2016). Gerakan Politik Tirto Adhi Soerjo. Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan VOL. 12 No. 01. 2016.
Yacob, Dharwis Widya Utama. (2014). Tirto Adhi Soerjo: Tokoh Kebangkitan Nasional dan Pelopor Politik Arsip. Dalam Majalah Kearsipan Nasional “Kebangkitan Nasional” edisi 63/Januari-Juni/2014. Arsip Nasional Republik Indonesia.
Suka dengan tulisan ini? Kamu bisa mengirimkan donasi kepada penulis agar penulis lebih semangat menulis.
