Penulis
Tulisan ini adalah tanggapan atas kritik yang diajukan oleh kawan Hamdan dalam tulisannya “Tentang Negara Kesejahteraan & Partai Buruh: Kritik atas Tulisan Anan Mujahid”. Saya berterima kasih untuk itu, karena saling mengkritik adalah hal yang lumrah, terlebih lagi maksud dari kawan Hamdan adalah ingin membuka suatu perdebatan. Namun, mencermati secara menyeluruh isi tulisan tersebut, kawan Hamdan justru mempertontonkan kontradiksinya sendiri melalui analisis dan argumentasi yang bertolak belakang, bahkan serampangan.
Oleh karena itu, wajib hukumnya untuk meluruskan kembali—bukan pengklaiman ‘siapa yang paling lurus’—agar perdebatannya lebih terarah.
Negara Kesejahteraan sebagai Transisi Sosialisme?
Kawan Hamdan memulai dengan mengakui bahwa “Ideological State Apparatuses tidak sepenuhnya keliru”. Secara bersamaan, juga mengutip The End of History and The Last Man (1992) karya Francis Fukuyama, dengan menyodorkan sebuah argumen: “Gerakan kiri perlahan-lahan mulai kehilangan pusat gravitasi ideologisnya dan harus beradaptasi di dalam sistem demokrasi liberal. Di tengah-tengah kebangkitan neoliberalisme, negara kesejahteraan menjadi sebuah tawaran yang memungkinkan nilai-nilai kesetaraan dan solidaritas tetap hidup, meski terimpit batas-batas kapitalisme.”
Di sinilah letak kontradiksinya. Jika esai Althusser tidak sepenuhnya keliru, ini berarti kawan Hamdan juga menerima bahwa negara memang bukanlah entitas netral, melainkan sebuah alat ideologis yang mereproduksi dominasi kelas borjuasi. Dalam konteks ini, negara—mau bentuk apa pun, termasuk negara kesejahteraan—tetaplah bagian dari struktur kekuasaan kapitalisme yang dibangun untuk mempertahankan status quo kelas yang berkuasa.
Lantas bagaimana mungkin, negara kesejahteraan dapat dianggap sebagai transisi menuju sosialisme, sementara ia tetap berada dalam struktur dan logika negara kapitalis yang sama?
Kontradiksinya pun diperjelas dengan mengajukan argumen bahwa negara kesejahteraan bukan kompromi terhadap kapitalisme, melainkan sebagai prasyarat material untuk pembangunan sosialisme dengan mendasarkan perjuangan kelas pada prasyarat-prasyarat struktural seperti infrastruktur kebijakan dan partisipasi politik dalam sistem parlementer—sebagaimana model negara-negara Skandinavia. Sebenarnya, dari argumen semacam ini, kawan Hamdan begitu yakin bahwa sosialisme dapat tumbuh dari struktur negara borjuis melalui mekanisme legal-formal yang sudah ada. Bukankah ini juga merupakan sebuah determinisme yang menunda perombakan radikal atas struktur kekuasaan kapitalisme dengan dalih ‘tahapan objektif’? Bagaimana mungkin sosialisme tumbuh dari institusi negara kapitalis, tanpa terlebih dahulu menghancurkan secara total struktur kelas yang menopang negara tersebut?
Negara-negara Skandinavia yang kerap dijadikan sebagai tolok ukur atas keberhasilan negara kesejahteraan, tetap menjadi bagian integral dari sistem kapitalisme global dengan menumpuk surplus dari relasi imperialisme internasional, bergantung pada pasar global, serta melestarikan sistem kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Intervensi negara dalam bentuk layanan publik universal bukanlah tanda sosialisme, melainkan bentuk kompromi untuk meredam militansi kelas pekerja agar tidak melampaui batas yang ditoleransi oleh kelas borjuasi.
baca juga:
–Di Antara Dominasi dan Demokrasi: Ketegangan-ketegangan Indonesia
–Keadilan Elektoral dalam Bayang-Bayang Ambang Batas
Ketika mengklaim bahwa negara kesejahteraan bukan sebuah kooptasi tetapi taktik perjuangan jelas sangatlah ahistoris. Sebab kawan Hamdan tidak memahami secara utuh dan mengabaikan argumen pada tulisan saya sebelumnya. Banyak gerakan buruh diredam dengan kebijakan-kebijakan yang akan mendorong integrasi ke dalam sistem. Inilah bentuk paling canggih dari hegemoni kekuasaan yang bekerja bukan secara paksa, melainkan dengan bentuknya yang paling halus. Jika negara kesejahteraan berhasil melemahkan militansi, meredam antagonisme kelas pekerja, bukankah mendukungnya sama halnya dengan memperkuat dominasi kapitalisme itu sendiri?
Kemudian, pada konteks Partai Buruh, kawan Hamdan lagi-lagi menunjukkan kontradiksinya karena tidak adanya garis demarkasi antara komitmen ideologis dan taktik elektoral. Pada mulanya mengatakan bahwa “manuver kepada kelompok elite-borjuis ini tentunya telah memberikan kekecewaan, dan akan menjadi semacam pesimisme–apatis–terhadap prospek politik berbasis kelas dalam waktu mendatang.” Lantas bagaimana bisa Partai Buruh dipercaya masih mempunyai potensi sebagai pelopor untuk merekonstruksi gerakan kelas yang lebih progresif?
Partai Bukan Sekadar Pemilu!
Pada bagian “Romantisme Tanpa Refleksi”, kawan Hamdan lagi-lagi mereduksi fungsi partai politik hanya pada kontestasi elektoral semata. Sebuah partai politik terlebih dahulu harus memenuhi syarat ambang batas (parliamentary threshold), agar agenda-agenda yang diusung dapat terealisasikan.
Pilihan Partai Buruh untuk mengusung agenda negara kesejahteraan adalah pilihan taktis secara politik, dikarenakan memilih sosialisme maupun berhaluan kiri, akan sangat berisiko untuk mendapat tindakan represif oleh rezim dan tidak akan memenangkan pemilu, seperti yang pernah dialami oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD).
Memang benar, PRD telah gagal memenangkan Pemilu 1999. Kemudian, absen di pemilu berikutnya sampai akhirnya terpecah karena fragmentasi internal. Kendati demikian, yang absen dalam penjelasan kawan Hamdan tentang PRD adalah pembentukan organ sayap bernama Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia untuk Maubere (SPRIM) yang secara khusus menempatkan isu Timor Timur sebagai bagian dari perjuangan demokratis untuk pembebasan nasional dan perjuangan ini pun berhasil.
Kemudian, alasan mengapa tulisan saya sebelumnya menegaskan bahwa Partai Buruh harus mengusung agenda-agenda sosialisme, agar tidak mudah didikte oleh logika pasar kapitalis karena tidak cukup dengan menargetkan ambang batas parlemen. Berdasarkan pengalaman di beberapa negara, kemenangan Partai Buruh berhasil karena pembacaan kondisi yang objektif. Sekali lagi, apabila Partai Buruh benar-benar ingin membela kepentingan kelas buruh, maka itu hanya bisa dilakukan dengan mengusung agenda-agenda sosialisme.
Penutup
Dari keseluruhan tulisan ini, selain beberapa pertanyaan yang saya ajukan pada tulisan kawan Hamdan sebelumnya, paling tidak, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, strategi reformis dan strategi revolusioner. Reformisme, dengan sikap politik yang moderat, sering mengundang simpati karena menjanjikan perubahan yang tampak realistis di dalam kerangka yang ada.
Kedua, perspektif marxis mengingatkan bahwa tanpa perebutan kekuasaan politik dan penghancuran struktur negara borjuis, setiap reformasi akan tetap berada dalam lingkaran akumulasi kapital. Ketika terjadi krisis, seluruh kemajuan itu dapat dihapus dengan dilucuti oleh kelas yang berkuasa. Negara kesejahteraan, betapapun tampaknya menguntungkan, bukanlah jembatan menuju sosialisme, melainkan alat stabilisasi kapitalisme.
Ketiga, apabila partai politik hanya terjebak dalam dikte logika ambang batas pemilu, maka ia akan kehilangan perannya sebagai pemeran antagonis. Terlebih lagi iklim perpolitikan Indonesia yang sudah tidak ada lagi oposisi hari ini karena adanya praktik kartel politik. Keempat, arah gerak sejarah telah menunjukkan bahwa perubahan total sejatinya hanya dapat dicapai melalui pengorganisasian massa yang terdidik secara politik, serta berkomitmen untuk membongkar total sistem kapitalis.
Suka dengan tulisan ini? Kamu bisa mengirimkan donasi kepada penulis agar penulis lebih semangat menulis.
