Film Pengkhianatan G30S/PKI: Ideologi dan Marxisme

Penulis

A. Andika Wirawan

Mengapa film Pengkhianatan G30S/PKI? Bagi generasi yang melek politik dan sejarah, film ini mungkin dianggap sebagai ‘sampah’ kebudayaan Orde Baru yang tidak lagi layak dikonsumsi, apalagi didiskusikan. Pendapat ini tentu tidak sepenuhnya salah, mengingat tujuan produksi film ini memang dijadikan alat propaganda yang melegitimasi otoritarianisme Orde Baru. Namun, pandangan ini sering kali terbentuk dari narasi yang telah berkembang di masyarakat pasca lengsernya Soeharto. Saya memahami pandangan semacam ini justru menjadi hegemoni baru yang membuat banyak orang kehilangan kemampuan kritisnya. Ulasan ini dibuat untuk mempelajari dan memahami pengaruh produk dan struktur kebudayaan Orde Baru yang masih melekat dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat hingga hari ini, khususnya melalui film propaganda yang menjadi alat politik rezim Soeharto.

Dari hal tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengapa film Pengkhianatan G30S/PKI masih relevan untuk dibicarakan. Meskipun film ini sejak pasca 1998, nampak timbul tenggelam mengikuti kebijakan pemerintah yang terkadang pro dan kontra terhadap film tersebut. Tetapi tentunya film yang disutradarai oleh Arifin C. Noor ini tetap menjadi film favorit di kalangan militer. Terlepas dari aspek strukturalnya, di era teknologi digital dan informasi sekarang ini, film ini terabadikan di media sosial seperti YouTube. Hal tersebut membuat akses terhadap film dan pengaruhnya masih signifikan. Seperti yang saya catat dari sebuah akun YouTube yang meng-upload film tersebut sejak 5 tahun yang lalu, Pengkhianatan G30S/PKI telah ditonton sebanyak 3 juta kali. Fakta ini tentu tanpa mengabaikan kinerja algoritma yang mampu mengarahkan pencarian dan menampilkan film tersebut di beranda utama YouTube di setiap akhir September atau menjelang 1 Oktober.

Selain karena masih signifikan, kiranya penting untuk memahami tujuan politik film tersebut. Film yang naskahnya ditulis langsung oleh seorang tentara bernama Jenderal Nugroho Notosusanto ini (Wijaya, 2013: 164), dapat dipandang sebagai agenda sistematik pemerintahan Orde Baru dalam mengonversi dan mengkomunikasikan pesan-pesan ideologisnya ke dalam instrumen yang lebih praktis dan efektif. Bentuk-bentuk implementasi ini, selain film, dapat kita lihat dalam museum, diorama, monumen, buku-buku sejarah, novel, hingga pelestarian hari peringatan 1 Oktober sebagai ritual kebangsaan. Namun, dari semua instrumen ini, film dianggap paling ampuh untuk mentransmisikan narasi sejarah versi Orde Baru ke dalam benak masyarakat. Hal ini disebabkan oleh daya empirik (pengalaman audio-visual) yang kuat dari film dalam menciptakan kesan, imaji, dan respons emosional, selain juga karena film memiliki ruang dramatisasi untuk menyampaikan pesan yang tidak dimiliki atau mungkin tersaji dalam karya sejarah yang tertulis.

Film Pengkhianatan G30S/PKI sejauh ini banyak dibahas dalam berbagai penelitian sebagai alat propaganda pemerintah Orde Baru. Sebagai contoh, Wijaya Herlambang dalam bukunya Kekerasan Budaya Pasca 1965 (2013) berupaya membongkar bagaimana cara kerja Orde Baru dalam mentransmisikan ideologi anti-komunisnya melalui sastra dan film. Dalam kajiannya tentang film Pengkhianatan G30S/PKI, Wijaya menjelaskan dua aspek penting: pertama, dia memfokuskan pada aspek relasi politik dan sejarah dari proses pembuatan film tersebut; kedua, dia membedah proses pembentukan makna dan kesan tentang bagaimana pesan-pesan ideologi dari narasi Orde Baru didramatisasikan lewat film.

Namun, saya mencatat bahwa Herlambang banyak memfokuskan pada aspek naratif dari film. Dia tidak masuk ke dalam aspek sinematografi atau dimensi teknis lainnya dari film. Hal ini mungkin karena semua unsur film dianggap tunduk pada tujuan naratifnya, sehingga aspek teknis seperti sinematografi dan desain produksi dilihat sebagai pendukung narasi utama tanpa memerlukan kajian terpisah. Di sisi lain, sejak awal film tersebut memang sudah diletakkan sebagai film dokumenter sejarah (dokudrama) atau dengan kata lain, film yang bercerita tentang sejarah versi Orde Baru. Oleh karena itu, tak heran jika fokus kritikannya pada aspek naratif dari film.

Sebagaimana yang ditampilkan di awal film oleh sutradaranya, film ini berbasis data dari sumber tulisan, kesaksian, artikel, dan koran-koran. Hal tersebut memang membuat orang tertantang untuk melakukan kritik narasi sejarah dalam film ini. Seperti yang ditemukan oleh Wijaya bahwa pada awalnya film ini diberi judul Sejarah Orde Baru sebelum diubah menjadi Pengkhianatan G30S/PKI (Herlambang, 2013: 165). Pandangan mengenai film sebagai narasi sejarah atau film sebagai bahasa juga digunakan oleh Budi Irawanto (1999) dalam bukunya Film, Ideologi dan Militer. Secara khusus, Budi mengeksplorasi bagaimana film-film ‘sejarah’ seperti Enam Jam di Jogja, Janur Kuning, dan Serangan Fajar dikonstruksikan untuk mempromosikan ideologi militer dengan menekankan peran dominan militer dalam revolusi Indonesia sambil mensubordinasikan peran-peran politik sipil.

Kedua penelitian yang telah saya sebutkan, mengambil fokus yang sama dengan berpusat pada kritik naratif atas film. Ada pun penelitian lain yang mengkaji film Pengkhianatan G30S/PKI (Rizkyana, 2022 et al.) menggunakan pendekatan psikoanalisis dalam mengkaji aspek ideologis dari karakter-karakter dalam film. Namun, objek utama yang dianalisis tetap adalah teks atau omongan dan gestur dari para aktornya.

Berdasarkan uraian di atas, saya mencoba untuk tidak sekadar fokus pada aspek naratifnya saja, melainkan menganalisis pada unsur desain dan sinematik dari film tersebut. Dalam artikel ini saya menggunakan perspektif marxis. Hal ini saya pilih berdasarkan dimensi yang kontras dan antagonistik, yang sering ditampilkan dalam desain film tersebut, berupa setting ruang, properti, kostum hingga pada pola pencahayaan dan sorot kamera yang cukup konsisten.

Dalam artikel ini, saya mencoba untuk memperlakukan aspek teknis, desain dan sinematik dari film bukan sekadar unsur pendukung yang tunduk pada tujuan naratifnya, melainkan sebagai aspek-aspek yang juga memiliki fungsi kognitif yang mampu menangkap dimensi historis, politik, dan sosial dari film. Dengan pendekatan ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana film Pengkhianatan G30S/PKI dilihat sebagai ideologi menggunakan perspektif marxisme.

Analisis Setting Durasi Film Pengkhianatan G30S/PKI

Dalam pandangan marxisme, masyarakat dimetaforakan seperti bangunan. Struktur sosial digambarkan terdiri dari bangunan bawah (basis) dan bangunan atas (supra struktur). Bangunan bawah merujuk pada basis ekonomi, yakni mode produksi dan hubungan produksi yang menentukan kehidupan material. Sementara itu, bangunan atas atau suprastruktur mencakup segala bentuk relasi dan kesadaran sosial seperti ideologi, politik, hukum, dan budaya yang berkembang di atas basis ekonomi tersebut (Althusser, 2014 : 54). Kita tidak dapat membayangkan ada bangunan yang berdiri tanpa pondasi. Dengan demikian basis ekonomi menjadi faktor penting yang melandasi kehidupan budaya dan politik. Metafora bangunan ini, membantu saya untuk memahami bagaimana aspek ekonomi dan politik saling terkait dan mempengaruhi, khususnya dalam konteks produksi budaya seperti film.

Dalam pengalaman saya menonton film yang berdurasi 4 jam 30 menit ini, tentunya sangat melelahkan, membosankan, dan butuh perjuangan yang besar untuk bisa menontonnya hingga akhir. Film ini sudah horor sejak dari durasinya. Dari aspek durasinya saja, kita sudah diajak untuk memikirkan betapa besar ongkos produksi film ini dan tujuan politik di balik panjangnya durasi film tersebut. Durasi yang panjang, tentunya membutuhkan bahan material yang besar. Pada tahun 80-an produksi film ini telah menyentuh angka 800 juta rupiah (Kompas, 2022). Angka itu kalau kita nominalkan hari ini sekitar 1000 kali lipat atau setara dengan 800 miliar rupiah. Dalam kemajuan industri perfilman di Indonesia saat ini, dari segi ongkos produksinya belum ada yang bisa menandingi film buatan rezim otoriter ini. Paling tinggi biaya produksi film layar lebar di Indonesia sejauh ini berada di bawah 100 miliar, seperti film Buya Hamka yang hanya mencapai 70 milliar rupiah (Metronews, 2023).

Hal ini menunjukan bahwa film Pengkianatan G30S/PKI sebagai produk budaya berdiri tegak di atas komitmen kapital dalam basis produksinya. Kekuatan kapital ini digunakan untuk menopang kebutuhan produksi film seperti properti (ratusan unit senjata, mobil, rumah, dll), lokasi, set, kostum, serta tenaga kerja (aktor, kru, dan teknisi). Aspek ekonomi atau basis struktur memberikan pondasi material yang kuat dalam pembuatan dengan skala dan durasi film yang luar biasa panjang. Hal ini tentunya dapat menjadi kajian tersendiri untuk menggeledah lebih dalam tentang seluk-beluk kapital dibalik film tersebut.

Dengan mumpuninya kapasitas material yang mendukung durasi panjang dalam film tersebut, di atas pondasi itulah Orde-Baru mendramatisasikan versi sejarahnya dan meletakkan tujuan politiknya. Durasi yang panjang memungkinkan film ini menjadi alat propaganda yang efektif. Dengan begitu film ini dapat dengan leluasa untuk mengonstruksi detail sejarah kebiadaban dan kekejian PKI di hadapan penontonnya. Seperti yang saya amati, dari empat jam setengah dari total durasi film ini, selama 2 jam 48 menit, film ini mengkhususkan alur narasi untuk ‘mencuci’ otak penontonnya dengan menggambarkan tingkah laku keji orang-orang komunis. Sisa 2 jam lainnya, kepala penonton ‘dibilas’ dengan representasi heroisme Angkatan Darat khususnya peran kepahlawanan Soeharto. Berdasarkan hal tersebut, aspek durasi dalam film Pengkhianatan G30S/PKI memainkan peranan penting dalam mengoptimalkan pesan dan ideologi anti-komunisme sehingga kedua hal itu tersampaikan pada masyarakat selaku penonton.

Di Samping alasan narasinya, saya menduga bahwa durasi yang panjang dari film ini juga bertujuan untuk menciptakan kondisi jenuh, lelah, dan bosan bagi audiensnya. Dalam keadaan seperti itu, kesadaran kritis seseorang mulai kendor, membuat mereka lebih mudah menerima pesan politik rezim untuk membenci komunis akibat lamanya tontonan tersebut. Secara diam-diam, orang mungkin berkata bahwa gara-gara komunis, kita dibuat tersiksa dan dipaksa menonton selama lebih dari 4 jam. Begitulah refleksi saya dari pengalaman menonton film selama 4 jam 30 menit ini. Setting durasi yang panjang memungkinkan repetisi pesan ideologi dilakukan dengan leluasa dan optimal. Di samping itu, durasi juga dapat dilihat sebagai strategi penundukan (submission) lewat penghancuran ketahanan psikologi audiens. Dengan demikian, dapat saya katakan bahwa dalam konteks film Pengkhianatan G30S/PKI, durasi bukan hanya persoalan teknis produksi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi politik film.

Dramatisasi Dan Komodifikasi Kemiskinan dalam Film Pengkhianatan G30S/PKI: Sebuah Analisa Sinematografi

Pengalaman saya menonton film Pengkhianatan G30S/PKI ini memberikan tantangan tersendiri. Pada awalnya, saya berusaha untuk fokus mengamati dan menganalisis aspek sinematografi dan visual dari film tersebut. Namun setting musik yang menegangkan hingga dialog dan narasi yang intens seringkali membuat saya terdistraksi dan gagal fokus. Tentunya dari setting audionya bisa menjadi satu kajian tersendiri untuk film ini. Untuk mengatasi gangguan suara, pada kali kedua menontonnya, saya bereksperimen untuk menonton tanpa suara atau audio. Dari eksperimen ini, saya menemukan beberapa aspek visual yang menarik dalam film Pengkhianatan G30S/PKI. Tanpa distraksi suara, saya dapat lebih jelas melihat komposisi shot, pemilihan angle kamera, serta bagaimana set dan properti dalam film ini bercerita.

Terlepas dari tujuan propaganda yang dapat kita temui dari aspek produksinya, pada bagian ini, saya akan menginterogasi kinerja sinematografi dan pergerakan scene dalam film. Pada bagian tertentu, film ini berhasil menampilkan beberapa scene yang seperti memiliki semangat ‘realisme sosial’ yang merepresentasikan kehidupan rakyat miskin. Misalnya, ada pengambilan gambar di sebuah perkampungan kumuh, dengan deretan anak kecil yang tidak mengenakan pakaian sedang berkumpul menunggu jatah air bersih. Seperti gambar berikut:

Gambar 1. Diambil dari film *pengkhianatan G30S/PKI* pada menit 19:17.

Dalam adegan serupa, digambarkan kerumunan orang tua yang berjajar rapi sedang menunggu antrian beras. Lokasinya gersang dan kumuh menggambarkan kehidupan di pinggiran kota. Kamera secara dramatis meng-close-up salah satu kaki seorang pengantri. Kaki itu telanjang dan punya borok yang dihinggapi lalat, sebuah gambaran penyakit kulit yang parah. Teknik close-up dengan sempurna menyoroti nasib tragis itu, memaksa penonton fokus hanya pada kaki yang seolah bercerita tentang kemiskinan dan penderitaan hidup.

Gambar. 2 Gambar Film Pengkhianatan G30S/PKI, pada menit 23:03

Setelah scene yang secara dramatis menggambarkan kesulitan hidup rakyat jelata di pinggiran kota, pemandangan itu lalu beralih dan sirna. Saya mengamati aspek politis pergerakan dari scene ke scene berikutnya. Setelah penonton dibuat silau dari cahaya kontras di ruang publik yang menggambarkan kemiskinan, scene secara cepat bergeser ke dalam ruangan pribadi dengan cahaya yang lembut dan dingin. Sorot kamera merambat pelan seakan menarik garis yang bersambung dari scene sebelumnya. Kamera lalu meng-close-up posisi duduk tenang seorang Bung Karno yang sedang membaca buku The Nemesis Of Power karya Sir John Wheeler-Bennett. Buku yang membahas peranan tentara Jerman dalam konteks perang dunia pertama dan kedua. Sebelum beralih ke scene selanjutnya, kamera menutup dengan meng-close-up buku tersebut lalu kemudian beralih ke scene yang menampilkan adegan tentara angkatan ke V di Lubang Buaya. Kemudian adegan selanjutnya diisi dengan pertemuan-pertemuan PKI.

Pergerakan dari beberapa scene yang telah saya deskripsikan, secara tidak langsung mengajak penonton untuk melihat urutan atau kondisi yang dapat disimpulkan secara kronologis. Mulai dari bagaimana film menggambarkan kemiskinan lalu berpindah mengamati pribadi Bung Karno yang tampak misterius dan dingin, kemudian disusul dominannya adegan-adegan yang merepresentasikan aktivitas orang-orang komunis. Pergerakan ini dapat dibaca sebagai upaya untuk memperlihatkan logika narasi anti-komunisme itu bekerja, yang secara implisit dapat dimaknai bahwa penyebab utama dari kemiskinan struktural adalah akibat dari Soekarno yang banyak terpengaruh atau condong pada paham komunisme.

Dari hal tersebut, kinerja aspek sinematografi film dan desain memainkan peranan kuat pada dimensi visual untuk mendramatisasi dan mengkomoditaskan kemiskinan sebagai tontonan sesuai kepentingan politik dan tujuan ideologis dibalik narasi film.

Film Pengkhianatan G30S/PKI sebagai Bentuk Ideologi Kelas Dominan

Seperti telah saya singgung sebelumnya, bahwa di dalam perumpamaan bangunan, Marx menempatkan suprastruktur ideologis berada dalam satu ruangan dengan suprastruktur politik yang berdiri di atas basis struktur ekonomi. Dalam pandangan tersebut, negara memainkan peranan penting dari perangkat yang dimilikinya untuk melayani kepentingan kelas yang sedang berkuasa. Perangkat negara mencakup pemerintahan, tentara, polisi, penjara, perundang-undangan, dan sebagainya. Perangkat-perangkat ini bekerja untuk menciptakan kepatuhan lewat cara-cara kekerasan. Di samping itu ada alat pengendalian sosial yang bekerja dengan cara ‘membujuk’, yakni perangkat ideologis negara. Perangkat ini berada dalam domain masyarakat seperti keluarga, sekolah, agama, dan media massa yang mengajarkan pengetahuan praktis bagi semua orang dan menjamin ketundukan terhadap ideologi kelas yang berkuasa (Althusser, 2014 : 51)

Dalam hal ini, konsep ideologi yang saya gunakan mengacu pada pengertian marxisme. Hal tersebut tentunya berbeda dengan konsep yang sering digunakan dalam bahasa sosiologi yakni sebagai ‘representasi kolektif’. Ideologi dari sudut pandang marxisme dilihat sebagai ilusi. Namun, hal ini bukan berarti bahwa konsep yang ada bukanlah merupakan kenyataan sosial yang bisa memengaruhi perilaku sosial, melainkan ilusi dalam arti merupakan hasil reifikasi (pembendaan) hubungan-hubungan sosial yang pada dasarnya menyembunyikan kenyaataan ‘aslinya’. Sebutlah dalam formasi sosial kapitalisme, ideologi beroperasi untuk menyembunyikan kenyataan sesungguhnya dari penghisapan dan eksploitasi dari nilai lebih. Dengan demikian, meskipun ideologi nampak seperti mencerminkan kondisi material dan hubungan-hubungan sosial, cerminan itu sering kali gagal dan menyimpang atau dalam istilah Marx sebagai suatu kesadaran dunia yang terbalik (Mulyanto, 2011: 141).

Menggunakan konsep tersebut, film Pengkhianatan G30S/PKI tak sekadar menjadi alat propaganda politik yang melegitimasi kekuasaan Orde Baru. Dalam konteks budaya, film ini juga memainkan peran di masyarakat sebagai ideologi yang berfungsi mengontrol narasi dan kesadaran historis masyarakat atas Tragedi 1965. Ideologi dalam hal ini beroperasi layaknya camera obscura yang menjungkirbalikkan fenomena: antara fakta dan fiksi, korban dan pelaku menjadi kabur. Sebagai ideologi, film ini juga bekerja secara optimal dalam menyembunyikan kenyataan sejarah tentang pembantaian dan penahanan massal jutaan orang komunis dan simpatisannya. Selain itu, film ini juga menyembunyikan ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi selama Soeharto berkuasa.

Dalam konteks Indonesia yang notabenenya mayoritas beragama Islam, film ini berhasil menginterpelasi (menyapa) individu-individu muslim dengan dominannya properti dan simbol-simbol identitas keislaman dalam film tersebut. Seperti suara azan, adegan orang salat, dan berdoa. Dari sanalah subjek mengidentifikasi diri dan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam film tersebut.

Contohnya, film ini dibuka dengan sebuah adegan yang dikenal sebagai insiden Kanigoro, dengan menyembunyikan konteks historis yang melatari insiden tersebut, tiba-tiba kamera dengan tenang menggambarkan suasana subuh ketika kaum muslim sedang khusyuk beribadah di sebuah masjid. Namun dengan iringan musik yang mencekam, dari arah yang gelap segerombolan orang mengenakan pakaian hitam dan membawa senjata tajam datang menyerang santri. Secara dramatis, kamera mengabadikan momen itu dengan meng-close-up adegan pembacokan Al-Qur’an menggunakan arit.

Dalam adegan tersebut, dapat kita amati bagaimana setting dan sinematografi memainkan peran aktif dalam proses subjek menginternalisasi kandungan ideologis film tersebut. Bagaimana arit yang umumnya adalah alat produksi sederhana yang digunakan kaum tani, berubah menjadi alat kekerasan yang merusak kitab suci, set kostum berwarna hitam dan putih menambah kesan antagonisme: antara yang sakral versus yang profan, yang baik versus yang jahat, yang benar versus yang salah.

Aspek visual dan sinematik dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai teknis produksi belaka, tetapi juga bekerja sebagai instrumen ideologis dalam membentuk persepsi dan cara pandang kaum muslim tentang komunisme di Indonesia. Dengan menggambarkan adegan dramatis penyerangan dan perusakan simbol-simbol yang disucikan oleh umat muslim, narator pada adegan tersebut berfungsi mengarahkan pesan ideologis yang ingin disampaikan. Sedangkan elemen sinematik sebagai instrumen ideologi berfungsi secara efektif untuk menginjeksi kebencian dan emosi pemirsa muslim atas kekejian PKI. Di samping itu, sebagai bentuk ideologi, film Pengkhianatan G30S/PKI dalam konteks kehidupan yang lebih luas dapat berfungsi untuk menopang formasi sosial kapitalisme di Indonesia. Film ini dapat menjadi pandangan dunia yang digunakan secara sosial dalam menentukan arah dan bentuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini masyarakat dan negara tanpa komunisme.

Dari ulasan pembahasan di atas, film Pengkhianatan G30S/PKI ini dibuat dengan serius untuk dijadikan sebagai instrumen ideologi Orde Baru. Mulai dari setting durasi, unsur visual, dan sinematografinya, menunjukkan kandungan politik yang sangat kuat. Dengan menggunakan perspektif marxisme, film ini dapat dilihat sebagai bagian suprastruktur ideologi dari kelas dominan yang menopang formasi sosial kapitalisme. Signifikansi film ini di tengah mayoritas umat muslim Indonesia, menjadi tantangan bahkan hambatan tersendiri dalam upaya rekonsiliasi.

Di sisi lain, eksistensi film Pengkhianatan G30S/PKI di tengah-tengah masyarakat hingga saat ini juga menjadi cerminan kontradiksi dari logika kebudayaan kontemporer yang konon sedang ingin menciptakan kehidupan yang demokratis pasca lengsernya Soeharto. Di satu sisi, menguatnya wacana Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, publik dididik untuk peka terhadap kekerasan dan belajar banyak dari pengalaman masa lalu. Ironinya, paket ideologi dan kebudayaan Orde Baru yang mengandung kekerasan dan intimidasi terhadap kelompok tertentu masih dirawat hingga kini.

Saya mengamati, salah satu dampak warisan Orde Baru adalah kemiskinan. Pertama, kemiskinan struktural yang bersumbu dari kebijakan dan praktik kapitalisme pasca 1965. Kedua, kemiskinan imajinasi perlawanan yang timbul dari kontrol narasi sejarah, termasuk film, museum, diorama, dan Undang-Undang seperti Ketetapan MPRS XXV/MPRS/1966 dan RUU KUHP baru yang melarang ajaran marxisme dan leninisme di Indonesia. Produk-produk ini, memberi efek jangka panjang dalam membatasi

kemampuan masyarakat untuk membayangkan bentuk-bentuk perlawanan yang berbeda terhadap ketidakadilan sosial.