Sintesis Rumusan Surakarta: Membabat Ulang Arah Gerak Mahasiswa

Pada Agustus dan September 2025, esai bertajuk “Tesis Awal: Bubarkan BEM dan LEM Seluruh Indonesia!” dan “Menjawab Rumusan Surakarta: Dekonstruksi Simbol, Rekonstruksi Gerakan” yang ditulis oleh kawan Farid Nugraha dan kawan Irfan Imam Fauzi, mencetuskan gagasan baru dalam gerakan mahasiswa.

Dengan judul yang dengan lantang menggaungkan “Bubarkan BEM dan LEM Seluruh Indonesia!”, saat saya pertama kali melihat judul ini di laman instagram saya, saya tidak ada pilihan lain untuk membaca dan memahami gagasan kawan-kawan yang saya kagumi sebagai hembusan nafas yang segar ditengah gerakan mahasiswa yang monoton dan lumpuh.

Esai ini bertujuan untuk memberikan kritikan dan perumusan baru yang menurut saya akan membawa diskursus ini ke arah yang lebih mendasar.

Uraian “Tesis Awal”

Dalam perumusan tesis awal, kawan Farid menjelaskan peran dan evolusi DEMA dan BEM dari era Orde Lama, Orde Baru, sampai masa reformasi dan pasca reformasi. Evolusi dan peran historis DEMA dan BEM dapat dipahami dalam diagram berikut:

Gerakan mahasiswa dan organisasi kampusnya telah mengalami perubahan yang signifikan dari era 1950-an dengan bentukan Dewan Mahasiswa yang menjalankan perannya sebagai lembaga eksekutif dan legislatif, hingga era pascareformasi sekarang di mana peran eksekutif dan legislatif dijalankan oleh dua lembaga yang berbeda, yaitu badan eksekutif mahasiswa dan badan legislatif mahasiswa atau dewan mahasiswa.

Lalu tesis awal menguraikan bagaimana gerakan yang dicetuskan oleh organ eksekutif sekarang mulai kehilangan kekritisannya, yang memunculkan gerakan mahasiswa yang terlalu normatif, eksklusif, bahkan sulit terlibat dan tergabung dalam gerakan grassroot.

Hal ini memang tidak dapat disalahkan, terutama mengetahui konteks ditulisnya kedua esai ini terlahir disaat BEM SI Kerakyatan sedang ramai karena pengecaman dan bahkan keluarnya beberapa BEM dari kampus besar seperti UGM dari aliansi nasional tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa BEM pada hari ini tidak mempunyai arah gerak yang jelas, dan hanya menjadi wadah gerakan reaktif kepada isu-isu yang sudah viral. Tidak ada studi komprehensif untuk mengantisipasi dan menjemput permasalahan massa yang akan terjadi. Gerakan yang dicetuskan oleh BEM seakan-akan menjadi sekedar gerakan reaktif dangkal yang melihat ada isu, baru studi, lalu konsolidasi, baru aksi. Hal ini yang menjadi alasan dasar mengapa gerakan BEM tidak akan pernah menjadi ujung tombak dalam perjuangan massa untuk pembebasan.

Tesis awal sudah menjelaskan secara singkat dan jelas peran historis DEMA dan BEM, dan menguraikan perumusan pembetulannya melalui lensa perubahan struktural dalam badan BEM dan DEMA yang menurut saya sangat benar dan mungkin untuk diimplementasikan dalam waktu yang singkat.

Perumusan perubahan struktural dalam badan BEM dan DEMA yang dicetuskan oleh tesis awal dapat dipahami dengan diagram berikut:

Dalam sistem ini, tidak ada lagi dominasi eksekutif dari BEM dan timpang tinding kewenangan antara BEM dan DEMA. Seluruh elemen mahasiswa dari tingkat organisasi paling rendah, merumuskan resolusi mereka dan mengirim delegasi untuk disuarakan dalam aliansi dan memilih anggota komite pusat atau pengurus harian yang akhirnya merumuskan arah gerak atau program perjuangan yang harus dijalankan oleh DEMA.

Kritik “Tesis Awal”

Walau saya sangat setuju dengan perubahan struktural tesis awal yang sudah dicetuskan oleh kawan Farid, dan saya juga mengerti bahwa ini baru menjadi pemantik awal untuk perumusan lebih lanjut, menurut saya penyakit abadi gerakan BEM atau LEM bukan hanya karena permasalahan kepemimpinan struktural, karena tidak bisa diselesaikan melalui perubahan struktur kepemimpinan formal. 

Kecacatan gerakan BEM didasari pada arah gerak BEM yang tidak pernah sepenuhnya mengerti peran pemuda mahasiswa dalam gerakan massa, bagaimana seharusnya pemuda mahasiswa benar-benar melebur dan bersatu dengan perjuangan massa, selama BEM tidak pernah dapat memahami sepenuhnya peran mereka dalam perjuangan massa, niscaya kita berharap perubahan dalam gerakan mahasiswa.

Hal ini berkesinambungan dengan kritik saya kepada esai kedua oleh Kawan Irfan.

Uraian “Jawaban Rumusan Surakarta”

Sebulan setelah dirilisnya Rumusan Surakarta, kawan Irfan menjawab panggilan perubahan kawan Farid dengan merilis “Menjawab Rumusan Surakarta”. Kawan Irfan menjawab rumusan surakarta dengan menguraikan alternatif struktur disaat BEM dan DEMA telah dibubarkan.

Esai kawan Irfan mengajukan untuk mengembalikan marwah gerakan pasca pembubaran DEMA, menjadi gerakan non-formal yang desentral, cair, dan lintas kampus.

Menggunakan contoh historis seperti gerakan mahasiswa Indonesia pasca NKK/BKK yang membubarkan DEMA sebagai wadah formal gerakan mahasiswa, dan dilahirkannya kelompok-kelompok studi dan kolektif kecil di setiap kampus yang menjadi tulang punggung dari gerakan demokratis ’98 atau reformasi. Contoh kontemporer juga digunakan sebagai penguat argumen, seperti gerakan mahasiswa Hong Kong di 2019.

Dengan membangun Forum Mahasiswa Independen (FMI) sebagai wadah lintas kampus. Dewan isu tematik dapat dibentuk untuk fokus pada isu yang ada. Sementara ruang diskursus terbuka seperti LPM, jurnal kritis, hingga kelompok studi kritis. Dan juga mendorong kegiatan volunteer dan pengabdian masyarakat agar mahasiswa dapat hadir langsung melihat dan merasakan kehidupan masyarakat.

Kritik “Jawaban Rumusan Surakarta”

Contoh historis dan kontemporer yang digunakan oleh jawaban rumusan Surakarta memang valid dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus kita pelajari untuk memperkuat analisis kita untuk kedepan.

Walau saya setuju dengan gagasan bahwa perlu dibentuknya kembali kolektif-kolektif kecil sebagai bentuk kelompok studi atau think tank yang dapat melakukan studi kepada isu-isu yang ada, bentukan kelompok studi ini akan pasti menciptakan ruang diskusi yang lebih cair dan fleksibel, yang akan membuat studi kepada isu-isu lebih cepat dan komprehensif dalam perumusannya.

Tetapi, kawan Irfan menurut saya keliru dalam analisis pengalaman gerakan pasca NKK/BKK, terutama perumusan bahwa gerakan kedepan seharusnya dalam bentuk gerakan yang spontan dan cair.

Kawan Irfan dalam esainya mengatakan “pengalaman 1977–1978, ketika DEMA dibubarkan lewat NKK/BKK… justru melahirkan forum-forum studi independen yang lebih radikal, cair, dan berjejaring lintas kampus”

Kawan Irfan memang benar bahwa kebijakan NKK/BKK melahirkan kelompok-kelompok  studi. Tetapi kelompok studi pasca NKK/BKK bukanlah gerakan spontan tanpa struktur, kolektif-kolektif kecil pasca NKK/BKK justru merupakan bentuk organisasi baru yang lebih disiplin dan tersembunyi. Mereka yang lolos dari represifitas berpindah-pindah secara “guerilla” dengan mekanisme gerakan “bawah tanah” yang membutuhkan kaderisasi ketat, penguatan ideologis, dan rantai komando darurat, bukan sekedar fluiditas tanpa bentuk.

Kelompok studi ini pada dasarnya adalah “sekolah kader” yang mempersiapkan mental dan analisis untuk ledakan besar kedepan. Maka gerakan yang terlahir dalam prosesi ledakan reformasi berhasil bertahan, alih-alih sebuah gerakan spontanitas, melainkan transformasi bentuk organisasi karena kondisi khusus zamannya yang tetap melahirkan kader-kader aktivis yang terdisiplin dan terpimpin. Hal ini terbukti disaat kelompok-kelompok studi tersebut terakumulasi menjadi Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) dan akhirnya menjadi Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang menjadi ujung tombak gerakan reformasi.

Hal ini juga menjadi kekeliruan dalam memahami “struktural” dan “cair”. Kawan Irfan membangun oposisi biner antara “struktur kaku” dengan “cairan spontan”. Argumen ini bukan hanya keliru secara teoritis, tetapi juga fatal secara politis. Tidak ada gerakan besar yang murni spontan, yang ada hanya jalinan antara elemen informal dan struktural yang kuat, terus-menerus bertransformasi dan saling melengkapi. Tugas kita bukan memilih di antara keduanya, tetapi membangun organisasi yang fleksibel, adaptif, namun tetap memiliki kedisiplinan aktivis massa yang terlatih dengan tujuan yang sama. Yang mampu bertransformasi cepat sesuai kebutuhan tanpa kehilangan garis perjuangan.

Perumusan Teoritis : Negara Setengah-Jajahan Setengah-Feodal

Sebelum kita dapat merumuskan sintesis strategis dan taktis yang dapat diimplementasikan pada gerakan mahasiswa, hal yang paling mendasar adalah seberapa objektif analisis kita tentang kondisi materiil Indonesia, analisis ini yang menjadi penentu utama langkah strategis yang tepat untuk dilakukan. Hal ini mengapa gerakan mahasiswa tidak pernah ada perkembangan semenjak gerakan demokratis ’98 atau reformasi, gerakan BEM pada hari ini, tetap terbelenggu dengan romantisme reformasi yang membuat mereka stagnan dan tidak ada perubahan signifikan dari gerakan ’98.

Pertama, Indonesia adalah negara semi-kolonial. Secara kenegaraan kita memang merdeka, kita punya bendera dan kursi di PBB. Namun secara ekonomi, leher kita masih terbelenggu oleh tali kekang imperialisme asing. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Januari 2026 menunjukkan bahwa ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas mentah dan setengah jadi: minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan turunannya, nikel, besi dan baja, serta batu bara mendominasi struktur ekspor kita. Ketergantungan pada ekspor komoditas mentah ini adalah ciri klasik negara jajahan ekonomi: kita memproduksi apa yang tidak kita konsumsi, dan mengkonsumsi apa yang tidak kita produksi. Meskipun pemerintah menggaungkan program hilirisasi, struktur fundamental ekonomi kita masih bertumpu pada penjualan sumber daya alam kepada negara-negara industri maju.

Lebih jauh lagi, tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia pada Januari 2026 adalah Tiongkok (24,80%), Amerika Serikat (11,82%), dan India (7,15%)—ketiganya menyumbang 43,77% dari total ekspor kita. Sementara itu, impor bahan baku dan barang modal kita justru didominasi dari Tiongkok. Ini adalah relasi timpang ala kolonial: kita mengirim bahan mentah, mereka mengirim barang jadi. Utang luar negeri Indonesia juga masih membelenggu, dengan data Bank Dunia menunjukkan akumulasi utang yang terus berlangsung dari tahun ke tahun . Para oligarki lokal yang menjadi mitra asing dalam penjarahan ini bukanlah borjuasi nasional yang bisa memimpin transformasi kapitalisme sejati. Mereka adalah borjuasi komprador, yaitu kelas antek yang hidup dari komisi dan keuntungan karena membantu imperialis asing menjarah bangsa sendiri.

Kedua, dan ini adalah titik yang paling sering gagal dipahami oleh gerakan mahasiswa urban, Indonesia adalah negara semi-feodal. Mode produksi yang dominan di Indonesia bukanlah kapitalisme industri, melainkan feodalisme yang masih membelenggu kehidupan di pedesaan. Sebuah studi di Grobogan, Jawa Tengah—yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional—menemukan bahwa sebagian besar petani jagung hanya menggarap lahan kurang dari 0,5 hektar, dengan rasio Gini ketimpangan kepemilikan tanah sebesar 0,3368 yang menunjukkan ketimpangan moderat hingga parah. Studi ini menyimpulkan bahwa ketimpangan ini berdampak pada perbedaan kapasitas produksi dan pendapatan petani, serta menghambat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.

Studi lain di Karanganyar, Jawa Tengah, membedah lebih dalam bagaimana status kepemilikan tanah menentukan pendapatan petani. Petani pemilik tanah memiliki pendapatan rata-rata Rp20,7 juta per hektar, jauh lebih tinggi dibanding petani penyewa atau penggarap bagi hasil. Yang terakhir ini adalah bentuk eksploitasi pra-kapitalis: petani tidak menjual tenaga kerjanya untuk upah, tetapi menyerahkan sebagian hasil panennya kepada tuan tanah sebagai sewa. Ini adalah mekanisme bagi hasil yang timpang yang tidak berbeda dengan hubungan tuan tanah dan penggarap di Abad Pertengahan. Mereka tidak dieksploitasi sebagai “buruh upahan” dalam arti kapitalis murni, melainkan dieksploitasi melalui mekanisme feodal: bagi hasil yang timpang, ijon (rentenir), dan jeratan utang yang diwariskan secara turun-temurun.

Dan yang paling penting: imperialisme tidak menghancurkan feodalisme ini. Sebaliknya, imperialisme melestarikan dan memperkuatnya. Dengan menjaga pedesaan tetap terbelakang, modal asing mendapatkan pasokan bahan mentah murah (dari perkebunan kelapa sawit, tambang nikel, dan lain-lain) dan cadangan tenaga kerja murah yang tak terbatas. Inilah yang disebut sebagai “penjalinan” antara monopoli asing dan feodalisme lokal.

Dengan demikian, Indonesia bukanlah satu kesatuan sistem kapitalis yang utuh. Indonesia adalah formasi sosial “kacukan” (mongrel): yaitu dominasi imperialis asing (semi-koloni) yang bersekutu dengan kelas tuan tanah domestik (basis semi-feodal) untuk menguasai alat-alat produksi dan menindas rakyat. Negara kita adalah instrumen dari persekutuan setan ini.

Implikasi dari pemahaman ini sangat strategis. Jika Indonesia adalah negara kapitalis, maka kontradiksi utamanya adalah antara buruh dan borjuasi, dan tugas kita adalah perjuangan anti-kapitalis. Tetapi karena Indonesia adalah negara semi-kolonial dan semi-feodal, maka kontradiksi utamanya adalah antara seluruh rakyat Indonesia—khususnya kaum tani—dengan persekutuan tiga setan: imperialisme, borjuasi komprador, dan tuan tanah.

Maka tugas kita saat ini bukanlah perjuangan anti-kapitalis, melainkan perjuangan demokratik nasional. Sebuah perjuangan yang harus menghancurkan feodalisme melalui land reform sejati, dan mengusir dominasi imperialis asing dari bumi pertiwi. Baru setelah tahap demokratik ini selesai, perjuangan nasional dengan pembangunan industri nasional dapat dilakukan sebagai landasan ekosistem ekonomi yang layak dikatakan sebagai ekonomi negara berdaulat.

Landasan perumusan analisis kedepan harus dilandaskan kepada perjuangan anti-imperialis, feodal, dan kapitalis birokrat. Untuk memastikan perjuangan dan pengorbanan kita tidak sia-sia, dan perubahan sejati dapat kita ciptakan.

Sintesis Surakarta

Maka dari itu, bagi gerakan mahasiswa, ini adalah panggilan untuk turun gunung. Peran kita bukanlah menjadi “pahlawan” yang memimpin aksi dari menara gading kampus. Peran kita, sebagai kaum intelektual, adalah menyatu dengan massa, khususnya massa tani di desa-desa dan buruh di pabrik-pabrik, mendengarkan keresahan mereka, dan mensintesiskan keresahan tersebut menjadi analisis tajam dengan langkah strategis yang konkrit dan terpimpin. Gerakan mahasiswa yang tidak paham ini, akan selamanya menjadi gerakan dangkal dan reaktif. Ia akan terus berputar-putar tanpa arah, karena ia memutus dirinya sendiri dari sang pencipta sejarah yang sejati: massa rakyat, terutama kaum tani.

Maka dari itu, sintesis Surakarta merumuskan beberapa poin garis besar program untuk pembenahan gerakan mahasiswa :

Sintesis ini tidak bertujuan menjadi uji debat intelektual belaka, menegaskan eksistensi saya sebagai yang paling tau atau yang paling pintar, kedua esai yang saya uraikan di sintesis ini menjadi inspirasi terbesar terhadap refleksi pribadi saya untuk selalu mempertajam analisis dan arah gerak saya semenjak saya pertama kali membaca kedua esai tersebut.

Saya berharap para pembaca, terutama Kawan Farid dan Irfan dapat terus memberi kritik dan masukan terhadap sintesis saya, untuk memastikan bekal analisis kita semua tetap diasah dan tajam untuk perjuangan melawan rezim yang semakin hari semakin menunjukkan kebiadabannya terhadap mereka yang menuntut kemanusiaan.

Hanya dengan belajar dari kehidupan kolektif petani dan kedisiplinan kolektif buruh, kita sebagai mahasiswa bisa benar-benar menjadi anak sang zaman yang menduduki peran dalam diciptakannya dunia baru.

Editor: Patricius Sulistya Eka Apira Yogayudha

Hai, SAM ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah membacanya sampai akhir.
Jika kamu suka dan mendapat sesuatu dari tulisan ini, mari kita apresiasi penulisnya dengan klik link di bawah ini: