Jika Afgan pernah mendayu-dayu lewat lirik “Terlalu sadis caramu…,” barang kali itu adalah kalimat paling jujur yang bisa kita layangkan pada realitas birokrasi saat ini. Ada kontradiksi yang menyesakkan dada ketika kita bicara tentang angka. Di satu sisi, ada proyek raksasa untuk mengenyangkan perut dengan anggaran sepuluh ribu rupiah per anak, sebuah angka yang jika dikalikan jutaan piring akan menyentuh ratusan triliun rupiah setahun. Di sisi lain, ada angka sepuluh ribu rupiah untuk harga sebuah buku tulis dan pulpen yang gagal dimiliki seorang bocah di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ada ironi besar ketika kebijakan negara lebih memprioritaskan logistik yang bersifat temporer daripada memperkokoh fondasi pendidikan yang merupakan napas jangka panjang bangsa.
Lalu, di mana letak kesalahannya? Apakah salah jika negara ingin rakyatnya kenyang? Secara moral, tentu tidak. Namun, kesalahannya bukan terletak pada empati, melainkan pada kebijakan yang perlu dipertanyakan “kebijaksanaannya”. Ada kontradiksi yang absurd dalam nominal sepuluh ribu rupiah ini. Di satu sisi, ia diagungkan sebagai angka keramat penyelamat gizi nasional, di sisi lain ia adalah angka yang membuat seorang bocah di Ngada, NTT, memilih menyingkir secara permanen dari kehidupan karena tak sanggup membeli sebuah buku dan pena.
Kelahiran yang Menjadi Beban
Mari kita bicara jujur tentang rasa sakit yang tak terlukiskan dari seorang anak kecil bernama YBS. Bayangkan, seorang anak yang lahir di tanah kering NTT, tumbuh besar dalam pelukan kemiskinan yang bukan pilihannya, tetapi seolah-olah dia harus menanggung dosa asal bernama “biaya hidup”. Sejak tangis pertamanya pecah di dunia, dia sudah disambut oleh statistik kemiskinan. Dia tidak meminta dilahirkan, tetapi dunia menuntutnya untuk membayar setiap langkahnya dengan uang yang tidak pernah dimiliki orang tuanya.
Bagi YBS, hidup barangkali bukan tentang bermain atau mengejar cita-cita semestinya anak-anak. Mungkin baginya hidup adalah serangkaian permintaan maaf yang tak terucap kepada ibunya setiap kali dia butuh sesuatu untuk sekolah. Sudah seberat apa penderitaan yang dia pikul di pundak kecilnya itu? Seorang anak kelas IV SD berumur sepuluh tahun, yang seharusnya masih sibuk memikirkan bagaimana cara memenangkan permainan kelereng, justru sudah dipaksa menanggung beban moral keterbatasan finansial.
Barangkali rasa sakit itu memuncak ketika dia tahu harga harga dirinya hanya bernilai sepuluh ribu rupiah, untuk sebuah buku tulis dan pulpen. Ketika angka sekecil itu pun tak mampu terjangkau, dia merasa tak ada lagi harapan. Dia merasa tidak diinginkan, tidak dianggap oleh siapa pun, dan akhirnya memilih dahan pohon cengkeh sebagai jalan keluar.
Teologi Perut dan Kanibalisme Anggaran
Mari membedah angka-angka dengan kepala dingin. Anggaran belanja pendidikan di APBN 2026 yang didistribusikan melalui 23 kementerian dan lembaga mencapai Rp 470,4 triliun. Namun, sebuah pergeseran terjadi sebanyak Rp 223,5 triliun atau 47,5 persennya justru direncanakan dialokasikan ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk proyek Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jika dibanding dengan total keseluruhan anggaran pendidikan 2026 yang mencapai Rp 769,08 triliun, MBG mencaplok sekitar 29 persennya. Di sinilah letak ironi intelektualnya. Ketika anggaran pendidikan dikonsumsi untuk fungsi-fungsi logistik pangan, kita sebenarnya sedang menyaksikan sebuah “kanibalisme anggaran”. Program ini seolah menjadi pemangsa bagi prioritas lain yang lebih fundamental, seperti kesejahteraan guru honorer yang nasibnya masih terkatung-katung dengan upah Rp 200.000 hingga Rp 300.000 per bulan. Anggaran yang seharusnya bersih, kini harus berbagi ruang dengan dapur umum raksasa.
Ngada dan Realitas di Balik Papan Interaktif
Di panggung megah Rakornas 2026, Presiden memaparkan bahwa 282.180 sekolah telah menerima Interactive Flat Panel. Dari puncak gunung tertinggi hingga pulau terluar, anak-anak Indonesia disebut telah bersentuhan dengan teknologi layar sentuh terbaru. Namun, di Kabupaten Ngada, NTT, realita layar sentuh itu mendadak menjadi sangat buram. Di sebuah dahan pohon cengkeh di Dusun Sawasina, Desa Naruwolo, teknologi tercanggih itu kalah telak oleh seutas tali dan sepucuk surat kepergian dari seorang anak yang baru menginjak kelas IV sekolah dasar.
Sudah seberat apa penderitaan yang ditanggung sejak lahir? Kita mungkin bisa menghitung aset Danantara yang mencapai 1 triliun dolar AS. Namun kita gagal menghitung beratnya rasa nelangsa seorang anak berusia 10 tahun yang merasa kehadirannya adalah beban biaya bagi ibunya. Surat wasiatnya dalam bahasa daerah Ngada sebagiannya tertulis:
“Kertas tii Mama Reti… Mama galo zee.. Mama molo ja’o” yang artinya “Surat untuk Mama Reti… Mama saya pergi dulu… Mama relakan saya pergi” menjadi bukti tragis bahwa di balik gemerlap teknologi, ada ruang hampa perhatian yang tidak tersentuh oleh empati negara.
Bukan Sekadar Pembelajaran, Tapi Perubahan
Tragedi di Ngada tidak boleh berakhir hanya sebagai “bahan renungan” atau kalimat klise “jadikan pelajaran” di akhir setiap berita. Kita sudah terlalu sering mendengar itu. Jika manusia yang melakukan kesalahan akan mencari solusi, maka negara yang melakukan kekeliruan kebijakan harus melakukan dekonstruksi dan evaluasi total.
Sudah saatnya kita berhenti menjadikan tragedi sebagai bahan muhasabah tanpa tindak lanjut. Evaluasi kerangka kebijakan harus dilakukan secara radikal. Jika anggaran program makan gratis ekstrem digaungkan, sementara ada anak yang mati karena tak mampu membeli sekadar alat tulis sekolah, itu bukan sekadar salah alokasi, itu adalah kegagalan sistemik. Solusinya bukan cuma sekadar konfirmasi bantuan sosial, melainkan menjamin anggaran pendidikan agar tepat sasaran pada fungsi inti, di antaranya kualitas guru, biaya pendidikan gratis, fasilitas sekolah, dan ketersediaan alat tulis yang benar-benar gratis tanpa embel-embel “uang iuran” atau “biaya buku”.
Menjamah Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T)
Negara tidak boleh lagi menyentuh daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) dengan upaya setengah hati atau sekadar simbolis seperti pemasangan papan interaktif di tengah kemiskinan ekstrem. Mereka membutuhkan kehadiran negara yang nyata dalam bentuk perlindungan biaya operasional dasar yang benar-benar nol rupiah. Upaya setengah hati di daerah 3T hanya akan memperlebar jurang keputusasaan. Mereka tidak butuh janji “upaya maksimal”, mereka butuh hasil nyata yang terasa di saku dan tas sekolah mereka. Kasihan, jangan biarkan mereka hanya menjadi objek foto keberhasilan pembangunan tanpa perubahan nasib yang nyata.
Pembukaan UUD 1945 memandatkan negara untuk melindungi dan mencerdaskan bangsa. Namun, ketika seorang anak kehilangan nyawa hanya karena tak mampu membeli buku, maka negara telah mematahkan mandat suci yang tertulis dalam konstitusinya.
Ketika biaya pulpen sepuluh ribu rupiah tetap membuntuti hingga ke ruang kelas, sekolah berubah menjadi ruang intimidasi ekonomi. Kita harus mengakhiri siklus di mana setiap tragedi kemanusiaan hanya berakhir di kolom opini, tanpa pernah mengubah naskah APBN. Negara ada untuk memastikan anak-anak seperti YBS tidak merasa dunia terlalu mahal untuk mereka tinggali.
Sebab pada esensinya, setiap kebijakan haruslah berpijak pada nilai kemanusiaan dan nurani yang melihat realitas paling bawah, demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Editor: Ivo Trias Julianno
Hai, SAM ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah membacanya sampai akhir.
Jika kamu suka dan mendapat sesuatu dari tulisan ini, mari kita apresiasi penulisnya dengan klik link di bawah ini:
