Penulis
Kepemimpinan Prabowo dan jajaran kabinet menterinya kerap memunculkan kebisingan melalui pernyataan dan bahasa politik yang digunakan. Tidak hanya persoalan statement politik. Adapun ketimpangan yang dialami Rakyat hanya berhenti di depan pintu istana. Prabowo tidak pernah tahu masalah. Sekalinya tahu, ia terlambat.
Rousseau tidak salah, Rakyat akan selalu dijerat kehidupannya (Rousseau, 2024). Kabinet Merah Putih Prabowo sebagai buktinya. Setahun lebih berjalan, yang diproduksi hanyalah bahasa untuk melanggengkan ketimpangan dan ketidakpastian nasib.
Kemudian, politik memang tidak terpisahkan dari bahasa. Manusia menurut Aristoteles sebagai makhluk politik atau zoon politicon (Robert, 2021). Lalu, bahasa menjadi media dalam komunikasi politiknya. Dalam post-truth era, lahirlah kebenaran fungsional. Era ini juga yang menciptakan perang kepentingan dalam politik. Sehingga, perbedaan sikap dalam politik untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompok menjadi polemik di baliknya.
Selama satu tahun berjalan, lihat saja berapa banyak pernyataan-pernyataan bejat yang keluar dari mulut kekuasaan. Prabowo misalnya, ia mengatakan pembabatan hutan untuk aktivasi pohon sawit sama saja menghasilkan oksigen. Padahal kadar oksigen pohon lindung dengan pohon sawit jauh berbeda. Konsekuensi logisnya berpengaruh besar seperti apa yang terjadi di Aceh dan Sumatera hari ini.
Selain itu, mengutip berita antaranews.com, Hasan Nasbi mengeluarkan statement di publik bahwa hukum kausalitas yang menyebabkan bencana banjir di Aceh dan Sumatera disebabkan oleh kebiasaan konsumsi gorengan dan kopi secara berlebihan, yang akhirnya massif dilakukannya deforestasi. Tentu saja perumpamaan yang ia katakan bentuk dari false equivalence—sesat pikir—dungu akut.
Begitu pula dengan bencana banjir yang tengah dialami masyarakat Aceh dan Sumatera. Dari kompas.tv, BNPB telah menghimpun data korban tewas mencapai 1.068 orang (18/12). Herannya, status bencananya tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Buruknya lagi, festival pernyataan spontan muncul ke permukaan: bencana terlihat mencekam hanya di media sosial; menyalahkan hujan lebat yang tak tertampung; menetapkan status bencana nasional atau lokal tidak penting dilakukan; dan lain-lain.
Tidak sekali fenomena festival pernyataan bodoh diungkap oleh pemerintah. Jika meminjam analisis Foucault, power yang dimiliki oleh pemerintah mempengaruhi cara pandang atau bentuk knowledge Rakyat (Foucault, 2017). Lebih lanjut dalam The Archeology of Knowledge (1982), manusia sebagai ciptaan yang dibentuk oleh wacana, institusi, norma hukum, sistem administratif, dan praktik-praktik yang mengontrol.
Kecenderungannya jelas: menciptakan stabilitas negara. Pemerintah lebih menginginkan satu keadaan tidak adanya Rakyat yang ngerecokin eksplorasi dan eskalasi yang diupayakan oleh pemerintah—kaum oligarki dan komprador. Segala hal dijawab demi stabilitas negara. Makna stabilitas malah dianggap versi kebenaran tunggal yang hanya dapat dibahasakan oleh pemerintah.
Mitos Stabilitas Negara
Statement politik Prabowo—mengutip pendapat Hannah Arendt—mengandung tafsiran chauvinisme berkedok nasionalisme sejati. Bisa dikatakan juga ucapan Prabowo sebagai dominasi ideologi dan kebenaran absolut. Di mana sesumbar ucapannya lebih banyak beretorika anti-asing dan mengedepankan berdiri di kaki sendiri. Dari Hannah Arendt (1906 – 1975), gaya komunikasi ini bersifat populisme (Arendt, 1995).
Bagi filsuf perempuan asal Jerman itu, apabila kekuasaan politik lebih condong mengungkap jargon-jargon kebangsaan yang diikuti dengan berbagai ketidakadilan terhadap Rakyat. Maka, rezim negara tersebut bercorak totalitarisme.
Masih menurut Hannah Arendt dari Asal-Usul Totalitarisme (1995), bentuk-bentuk kekuasaan dari rezim totalitarianisme tidak lepas dari upaya teror dan propaganda atas nama stabilitas negara. Tindakan kekerasan akhirnya menjadi tolak ukur untuk menciptakan stabilitas negara yang dimaksud.
Kekerasan itu juga didorong oleh upaya all out Prabowo dalam mengekspansi sektor militer, dari pengerahan pasukan mengurusi Makan Bergizi Gratis (MBG); Koperasi Merah Putih; serta bertambahnya jumlah pasukan melalui Perpres Nomor 84 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi TNI. Tambahnya pasukan di barak ini salah satunya mengenai 49 jabatan baru dan jumlah Kodam.
Adapun disahkannya RUU TNI seperti mengamini penetrasi paham militerisme dalam ranah politik. Bertemu dengan Bli Made Supriatma, ia berpendapat serupa bahwa rezim Prabowo akan memperkuat sektor pertahanan dan keamanan (hankam), khususnya TNI.
Di samping itu, mungkin bagi kita yang kini berada di bawah karakter eksploitatif Prabowo, tidak akan lupa dengan tuduhannya terhadap aksi-aksi demonstrasi, yang baginya adalah tindakan makar, terorisme dan antek-antek asing.
Dari bahasa politik yang mencuat di publik menghasilkan represifitas yang terjadi sepanjang tahun 2025. KontraS lewat postingan Instagram-nya tentang Catatan Hari HAM 2025, mencatat intensitas represi yang dialami oleh Rakyat.
Mulai dari demonstrasi Tolak UU TNI, Mayday 2025, hingga Demonstrasi Agustus merembet pada kriminalisasi berujung 3.000 orang ditangkap, lebih dari 5.000 korban kekerasan aparat, dan hampir 1.000 orang dijadikan tersangka tanpa prosedur hukum yang jelas. Di postingan yang sama juga, bagi KontraS, rezim Prabowo-Gibran mengalami regresi demokrasi yang paling serius sejak reformasi.
Itu semua dilakukan dengan dalih stabilitas negara. Namun, makna stabilitas negara kesannya menjadi mitos belaka. Malahan pemerintah mengkooptasi dan mensubordinasi Rakyat sendiri. Kemudian, kesejahteraan sosial yang diimajinasikan pemerintah dengan statement stabilitas negara menjadi malaise dengan jargonnya yang klise.
Bukannya menciptakan kesejahteraan sosial, pemerintah malah berlaku banalitas dan beringas terhadap Rakyat. Dapat dilihat dari upaya pelucutan intelektual di berbagai gerakan sosial masyarakat. Dalam Politics as a Vocation (1919) milik Weber, negara memang memonopoli penggunaan kekerasan menjadi sah sebagai jati dirinya.
Bentuk kekerasan lainnya, yakni program MBG yang sudah meracuni anak-anak sekolah. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sebanyak 8.649 korban keracunan. Mirisnya lagi, penanggung jawab program MBG tidak dipegang oleh ahli gizi.
Janji hilirisasi dan 19 juta lapangan pekerjaan hanya menyisakan ketidakberdampakan secara sosial ekonomi. Hilirisasi membuat Rakyat tercerabut hidup dari tempatnya tinggal—penggusuran demi pertumbuhan ekonomi nasional. Ditambah, berbondong-bondong orang terjebak dalam ketidakpastian pekerjaan yang dijanjikan.
Tidak berhenti di situ, narasi ketahanan pangan turut digaungkan, dari panggung-panggung nasional hingga internasional. Padahal ketahanan pangan adalah program yang dipaksakan.
Misal saja, deforestasi hutan secara besar-besaran, tanah ditanam mengikuti komoditas kemauan pemerintah—mirip cultuurstelsel zaman kolonial, lalu mengusir masyarakat adat dengan tindakan kriminalisasi. Semua itu tidak menciptakan stabilitas negara di lapisan terbawah. Sama sekali tidak.
Stabilitas negara jangan diartikan sebatas omong kosong. Mengurangi lonjakan kemiskinan, memberikan kepastian hidup, menjamin keadilan sosial terhadap Rakyat merupakan cara yang tepat dikatakan sebagai upaya menciptakan stabilitas negara.
Hanya Rakyat yang memiliki imajinasi blueprint kesejahteraan sosial bagi keadaan riil mereka sendiri. Kerja kekuasaan yang terus menerus berbasis top down tidak akan menyelesaikan apa-apa. Rakyat sebagai subjek yang seharusnya menentukan stabilitas negara. Bukan pemerintah.
Politik Kompi dan Fait Accompli
Kebijakan yang diteken sudut pandangnya selalu top down. Klaim keberpihakan terhadap Rakyat yang digelorakan pada baliho-baliho kampanye hanya sebagai pelicin tujuan memperoleh kekuasaan. Partai-partai yang mengikuti konstelasi perpolitikan lima tahunan, nyatanya bias ideologi. Arah ideologi yang ditawarkan tidak jelas. Setir keberpihakan partai hari ini lebih dominan untuk memenuhi kepentingan para komprador.
Politik formal yang terbentuk pada periode Prabowo dengan adanya KIM Plus secara tidak langsung menjadikan iklim politik Indonesia tidak sehat. Bukan berarti ketika koalisi besar ini tidak ada, politik formal di Indonesia akan sehat dan bersih.
Hasilnya, ketika Prabowo-Gibran diresmikan naik ke pucuk pimpinan, bagi-bagi (kue) jabatan terjadi untuk balas budi kemenangan. Beberapa kebijakan pun dibuat seakan-akan memperkuat kekuasaan lembaga eksekutif dan legislatif. Pembuatannya tanpa adanya meaningful participation bersama Rakyat. Bahkan, DPR secara serampangan tanpa izin mencatut nama-nama individu dan organisasi yang terlibat mengesahkan RKUHAP. Kenyataannya, tidak ada keterlibatan apapun di luar lingkaran setan DPR itu sendiri.
Segala amunisi dipersiapkan supaya rezim menjadi impunitas. Pereduksian berpendapat dipersempit ruangnya dengan hukum yang bersifat legal-positivistik. Produk hukum tidak lepas dengan tindakan politik yang mempengaruhinya.
Selayaknya sebuah ilmu pengetahuan, Lyotard menjelaskan ilmu pengetahuan tidak memiliki bentuk permanen yang tunggal, melainkan adanya kesesuaian dengan permainan (perspektif dan historis). Justru itu terjadi pada produk hukum di Indonesia. Pemerintah memonopoli sebuah perspektif dan historisnya seperti menciptakan kebenaran tunggal.
Hal serupa terjadi pada pencatatan ulang sejarah Indonesia. Lewat muka tebal Fadli Zon, sejarah Indonesia baru—yang rabun dengan genosida—berhasil tuntas. Dengan dibantu oleh sejarawan—intelektual tukang (tidak adanya pelibatan sejarawan progresif), 10 jilid sejarah itu telah diresmikan pada 14 Desember 2025.
Tentu pencatatan ulang sejarah itu dikerjakan sebagai upaya mengurangi beban kejahatan yang pernah dilakukan kawan sekompinya dan melumpuhkan kesadaran massal di kemudian hari.
Dan apa yang diusahakan oleh para pejabat inilah bagian dari melanggengkan kebejatan mereka. Karena tidak mungkin mereka menihilkan keuntungan. Dengan sadar Rakyat dianggap sebagai sesajen pada altar, yang siap mereka santap kapanpun juga.
Referensi
Arendt, Hannah. 1995. Asal-usul Totalitarisme. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Foucault, Michel. 2017. Power/Knowledge. Jakarta: Penerbit Narasi.
Foucault, Michel. 1982. The Archeology of Knowledge.
Robert, Robertus. 2021. Republikanisme. Jakarta: Marjin Kiri.
Rousseau, JJ. 2024. The Social Contract (Kontrak Sosial). Yogyakarta: Penerbit Anak Hebat Indonesia.
Weber, Max. 1919. Politics as a Vocation.
BBC Indonesia. (2025). Mengapa Indonesia Mengalami Dampak…? BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgq3k5gxy21o
Editor: Patricius Sulistya Eka Apira Yogayudha
Hai, suka pada tulisan ini?
Kami paham, kehidupan yang menyebalkan sekarang sering membuat kita tak punya waktu untuk menulis, meski banyak kenyataan yang membuat kita berpikir dan bahkan yakin bahwa penderitaan ini sama pula dampaknya. Maka, mari biasakan untuk berterima kasih pada mereka yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menuliskan keresahan serta kekecewaan kita. Dengan cara apa? Sederhana. Berilah apresiasi pada kerja-kerja sunyi mereka lewat link di bawah ini.
