Penulis
Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga menjadi instrumen dalam pertarungan kekuasaan. Antonio Gramsci, melalui konsep hegemoni budaya, menjelaskan bagaimana kelompok dominan mempertahankan kekuasaan tidak hanya melalui paksaan, tetapi juga melalui kontrol atas kesadaran masyarakat—salah satunya lewat bahasa. Dalam konteks ini, eufemisme berperan sebagai mekanisme halus untuk menyamarkan realitas yang tidak menguntungkan bagi penguasa. Kata-kata seperti ‘collateral damage’ (kerusakan kolateral) untuk menyebut korban sipil dalam perang atau istilah ‘pembangunan’ yang sering mengaburkan praktik penggusuran, adalah contoh bagaimana bahasa bisa dimanipulasi untuk melanggengkan kejahatan terselubung.
Eufemisme tidak muncul secara netral. Ia adalah produk dari hegemoni bahasa, di mana suatu kelompok—baik pemerintah, korporasi, atau elit intelektual—menguasai wacana publik dengan menentukan istilah apa yang boleh digunakan. Ketika suatu kekuasaan mengganti istilah ‘torture’ (penyiksaan) dengan ‘enhanced interrogation’ (interogasi intensif), mereka tidak hanya mengubah diksi, tetapi juga membentuk persepsi dalam ranah sosial masyarakat. Bahasa, dalam hal ini, berfungsi sebagai alat legitimasi kekerasan simbolik (Bourdieu, 1991), di mana masyarakat menerima naratif yang sudah ‘dipoles’ tanpa menyadari dampak sebenarnya.
Hegemoni bahasa juga terlihat dari bagaimana eufemisme tertentu diadopsi secara global. Bahasa Inggris, sebagai lingua franca dunia, sering menjadi sumber eufemisme yang kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa. Misalnya, istilah ‘downsizing’ (perampingan) untuk PHK atau ‘climate engineering’ (rekayasa iklim) untuk geoengineering yang berisiko. Proses ini tidak hanya mencerminkan dominasi Barat dalam wacana internasional, tetapi juga memperlihatkan bagaimana negara-negara periferi terpaksa mengikuti diksi yang ditetapkan oleh pusat kekuasaan.
Namun, eufemisme juga bisa menjadi alat resistensi. Kelompok marginal sering kali menciptakan istilah sendiri untuk melawan narasi resmi. Di Indonesia, misalnya, istilah ‘reklamasi’ yang digaungkan pemerintah kerap dibalas dengan istilah ‘perampasan ruang hidup’ oleh aktivis lingkungan. Perlawanan semacam ini menunjukkan bahwa meskipun hegemoni bahasa kuat, ia tidak sepenuhnya tak terbantahkan.
Esai ini akan mengkaji lebih dalam relasi antara eufemisme, hegemoni bahasa, dan kekuasaan. Bagian pertama akan membahas mekanisme eufemisme dalam politik, dilanjutkan dengan peran media dalam menyebarkan eufemisme, kemudian dampaknya pada ketidakadilan sosial, dan terakhir potensi eufemisme sebagai alat perlawanan.
Eufemisme sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan Politik
Politik adalah ranah di mana eufemisme paling sering digunakan untuk mengaburkan kekerasan dan ketidakadilan. Pemerintah dan militer kerap memilih kata-kata yang terdengar lebih ‘sopan’ untuk menutupi tindakan represif. Contoh klasik adalah penggunaan istilah ‘collateral damage’ oleh militer AS untuk menyebut kematian warga sipil dalam serangan bom. Kata ini menggeser tanggung jawab dan membuat kekerasan seolah-olah merupakan konsekuensi yang tak terhindarkan, bukan kesalahan kebijakan (Chilton, 2004).
Di Indonesia, eufemisme juga digunakan dalam kebijakan publik. Istilah ‘penertiban’ sering dipakai untuk operasi penggusuran, sementara ‘pemulangan paksa’ dipakai untuk deportasi imigran. Pemilihan diksi ini bukan kebetulan—ia dirancang untuk mengurangi resistensi publik dengan membuat kebijakan represif terdengar lebih ‘rasional’ dan ‘demi ketertiban’. Dalam hal ini, eufemisme berfungsi sebagai alat propaganda pasif, di mana negara tidak perlu menggunakan kekerasan fisik karena masyarakat sudah menerima narasi yang dibentuk.
Bahasa hukum juga sarat dengan eufemisme yang melindungi kekuasaan. Misalnya, frasa ‘tindakan tegas’ bisa merujuk pada pembubaran paksa demonstrasi, atau istilah ‘penyesuaian’ yang sering berarti pencabutan subsidi, kenaikan harga barang, dan pemotongan anggaran. Ketika masyarakat tidak memahami makna sebenarnya di balik istilah-istilah ini, mereka sulit melawan karena wacana kritis telah dibajak oleh bahasa resmi.
Dengan demikian, eufemisme bukan sekadar gaya bahasa, melainkan strategi politik untuk mempertahankan status quo. Ia mengaburkan realitas kekerasan struktural dan membuat kekuasaan tetap stabil tanpa perlu represi terbuka.
Media Massa dan Penyebaran Eufemisme
Media massa memainkan peran kunci dalam menyebarkan eufemisme yang diciptakan oleh kekuasaan. Sebab media yang narasi pemberitaannya sering bergantung pada sumber resmi (pemerintah, korporasi, atau militer), mereka cenderung mengadopsi istilah-istilah yang diberikan tanpa kritik mendalam. Misalnya, pemberitaan tentang perang sering menggunakan istilah ‘operasi militer’ alih-alih ‘invasi’, atau ‘konflik antar-kelompok’ untuk menyembunyikan peran negara dalam kekerasan.
Korporasi media juga menggunakan eufemisme untuk melindungi kepentingan bisnis. PHK massal disebut ‘restrukturisasi’, polusi industri disebut ‘dampak lingkungan’, dan eksploitasi pekerja disebut ‘efisiensi sumber daya manusia’. Dengan bahasa yang halus, perusahaan menghindari tanggung jawab sambil menjaga citra positif di mata publik.
Bahasa media yang sarat eufemisme ini kemudian memengaruhi persepsi publik. Studi Van Dijk (1993) menunjukkan bahwa framing media dapat membuat masyarakat menerima kebijakan kontroversial sebagai sesuatu yang ‘wajar’. Ketika korupsi disebut ‘penyimpangan administrasi’, atau krisis iklim disebut ‘perubahan cuaca’, urgensi masalah tersebut berkurang di benak publik.
Namun, media alternatif dan jurnalisme independen bisa menjadi penyeimbang dengan menolak eufemisme resmi. Ketika media arus utama menyebut kenaikan harga BBM sebagai ‘penyesuaian subsidi’, media kritis mungkin menulisnya sebagai ‘pencabutan subsidi yang memberatkan rakyat’. Perlawanan semacam ini menunjukkan bahwa medan wacana tidak sepenuhnya dikuasai oleh hegemoni.
Baca juga:
– Bogdanov: Berdiri di Atas Karya Kaum Proletar
– Prabowo adalah Fasis Gagal dan Pengecut Picik
Dampak Eufemisme pada Ketidakadilan Sosial
Eufemisme tidak hanya memengaruhi wacana, tetapi juga memperkuat ketidakadilan sosial. Ketika suatu kelompok dominan (pemerintah, korporasi, atau elit) mengontrol bahasa, mereka juga mengontrol realitas yang dianggap benar. Misalnya, istilah ‘tenaga kerja fleksibel’ sering digunakan untuk menyembunyikan praktik kerja tanpa jaminan sosial. Dengan mengaburkan eksploitasi, eufemisme membuat ketidakadilan semakin sulit dilawan.
Di tingkat global, hegemoni bahasa Inggris juga memperparah ketimpangan. Negara-negara berkembang sering dipaksa mengadopsi eufemisme dari Barat dalam diplomasi dan kebijakan publik. Misalnya, ‘free trade’ (perdagangan bebas) kerap digunakan untuk menyamarkan praktik ekonomi yang merugikan negara miskin. Sebab istilah ini sudah dianggap ‘netral’ dalam wacana internasional, sulit bagi negara-negara periferi untuk menolaknya.
Eufemisme juga digunakan untuk melemahkan gerakan sosial. Aktivis yang menuntut reformasi agraria mungkin dicap sebagai ‘pengacau keamanan’, sementara protes mahasiswa disebut ‘aksi tidak produktif’. Dengan mendemonisasi perlawanan, kekuasaan mencoba mempertahankan dominasi tanpa harus berdebat secara substansial.
Akibatnya, masyarakat yang tidak kritis terhadap bahasa akan kesulitan mengenali ketidakadilan. Eufemisme membuat opresi terasa normal, bahkan wajar. Inilah mengapa kesadaran linguistik penting—karena membongkar eufemisme adalah langkah pertama untuk melawan hegemoni.
Eufemisme sebagai Alat Perlawanan
Meskipun eufemisme sering digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, ia juga bisa menjadi senjata perlawanan. Kelompok marginal sering menciptakan istilah sendiri untuk menantang narasi resmi. Misalnya, gerakan buruh menggunakan istilah ‘upah layak’ alih-alih ‘upah minimum’ untuk menuntut hak yang lebih adil.
Di ranah digital, generasi muda mengembangkan bahasa slang atau sarkas untuk mengkritik kekuasaan. Misalnya, istilah ‘turun tangan’ sering dipakai secara ironis untuk menyindir intervensi pemerintah yang gagal. Bahasa-bahasa alternatif ini menunjukkan bahwa hegemoni tidak pernah sepenuhnya total—selalu ada celah untuk perlawanan.
Selain itu, gerakan sosial sengaja memakai istilah yang tegas untuk memecah ilusi eufemisme. Misalnya, alih-alih mengatakan ‘konflik agraria’, aktivis menggunakan frasa ‘perampasan tanah’ untuk menegaskan adanya ketidakadilan. Pendekatan ini memaksa publik melihat realitas tanpa filter.
Dengan demikian, eufemisme bukan hanya alat kekuasaan, tetapi juga medan pertarungan. Ketika kelompok dominan memakai eufemisme untuk mengaburkan kebenaran, kelompok tertindas bisa membalasnya dengan bahasa yang lebih jujur dan radikal.
Kesimpulan
Eufemisme adalah bagian tak terpisahkan dari hegemoni bahasa dan kekuasaan. Ia digunakan untuk melunakkan realitas kekerasan, melindungi kepentingan elit, dan mempertahankan status quo. Namun, sejarah menunjukkan bahwa setiap hegemoni bisa ditantang—dan bahasa adalah salah satu medan pertarungannya. Dengan mengkritik eufemisme, membongkar makna tersembunyi, dan menciptakan narasi tandingan, masyarakat bisa merebut kembali kekuasaan atas bahasa dan realitas mereka sendiri.
Referensi
Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power.
Chilton, P. (2004). Analysing Political Discourse.
Gramsci, A. (1971). Prison Notebooks.
Van Dijk, T. A. (1993). Elite Discourse and Racism.
Suka dengan tulisan ini? Kamu bisa mengirimkan donasi kepada penulis agar penulis lebih semangat menulis.
