Penulis
Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah, di Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Ia adalah salah satu dari sebelas bersaudara dan putri tertua kedua dari seorang bupati Jawa, Raden Mas Adipati Ario Samingun Sosroningrat, Bupati Jepara. Sebagai penerima pendidikan Barat, Sosroningrat dipandang baik oleh pemerintah kolonial. Ia cukup ‘modern’ untuk melepaskan diri dari tradisi Jawa sehingga memungkinkan Kartini dan adik-adik perempuannya, serta putra-putranya, untuk bersekolah di sekolah Eropa. Ibunya adalah Ngasirah, putri seorang ulama berpengaruh di Jepara. Pada November 1903 Kartini menikah dengan Raden Mas Ario Djojo Adiningrat, Bupati Rembang, seorang duda berpendidikan Belanda yang sudah memiliki 12 anak pada saat itu. Ia telah menghabiskan beberapa tahun di Belanda dan dianggap sebagai pemimpin progresif di wilayahnya. Ada perbedaan usia 26 tahun antara Kartini dan suaminya. Ia menjadi istri keempatnya. Pada 13 September 1904, lahirlah seorang putra, Raden Mas Singgih. Pada 17 September 1904, Kartini meninggal dunia di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, karena komplikasi setelah melahirkan putranya. Putranya berusia empat hari; usia Kartini dua puluh lima tahun.
Terkenal sebagai Kartini, tanpa gelar bangsawan Jawa “raden ajeng”, tulisan-tulisannya yang berpengaruh muncul selama Hindia Belanda dan sekarang diakui sebagai tokoh feminis dan nasionalis ikonik di Indonesia dan, setelah Anne Frank, penulis berbahasa Belanda paling terkenal di dunia (Bijl & Chin 2020). Dia terkenal sejak penerbitan pilihan surat-suratnya pada tahun 1911 berjudul Door duisternis tot licht (Dari kegelapan menuju cahaya) yang telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, termasuk Arab, Sunda, Jawa, Jepang, Rusia dan Prancis, tetapi yang paling berpengaruh ke dalam bahasa Inggris sebagai Letters of a Javanese Princess pada tahun 1920 dan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Habis gelap terbitlah terang untuk pertama kalinya pada 1922 (Bijl & Chin 2020).
Di Indonesia, Kartini dikenal luas sejak Presiden Sukarno menetapkan tanggal lahirnya, 21 April, sebagai Hari Kartini pada 1946 dan mengangkatnya sebagai pahlawan nasional pada 1964. Sementara itu, di bawah Orde Baru Presiden Suharto, Hari Kartini diubah menjadi acara tahunan yang masih dirayakan hingga saat ini di seluruh nusantara. Sebuah lagu yang didedikasikan untuknya berjudul Ibu Kita Kartini dihafal oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia dan dinyanyikan selama perayaan Hari Kartini (Bijl & Chin 2020).
Keterkenalan nama Kartini ini tentu saja tidak bisa dengan naif kita tafsirkan sebagai sebuah proses alami belaka, seolah tak ada tangan-tangan yang bermain dengan kepentingan dan tujuannya masing-masing, tanpa ada agenda tersembunyi sama sekali.
Dari sekelumit sejarah pembentukan mitos Kartini sebagai ikon di atas jelas betapa baik di zaman kolonialisme Belanda maupun di era setelah Indonesia merdeka, yaitu pada periode Orde Lama Sukarno dan Orde Baru Suharto, berbagai cara resmi dilakukan untuk melahirkan dan mengokohkan sosok Kartini sebagai tokoh ikon dalam sejarah: penerbitan surat-suratnya dalam bahasa Belanda (setelah diseleksi dengan ketat oleh Jacques Abendanon, Direktur Pendidikan, Agama dan Industri Hindia Belanda yang juga sangat berperan dalam menerapkan program Politik Etis pemerintah Belanda), peresmian tanggal lahirnya sebagai hari nasional Hari Kartini, pengangkatannya sebagai Pahlawan Nasional, dan perayaan Hari Kartini sebagai peristiwa resmi nasional dengan segala macam bentuk ekspresinya selama era Orde Baru. Ditambah lagi dengan penciptaan lagu Ibu Kita Kartini oleh komponis nasional pencipta lagu Indonesia Raya W.R. Supratman yang harus dihapal dan dinyanyikan pada peristiwa perayaan tanggal kelahirannya itu sejak dari pendidikan sekolah dasar.
baca juga:
–Hari Ibu dan Kongres Perempuan I
–Rohana Kudus: Tokoh Feminis yang Berjuang dalam Sunyi
Politik Etis adalah kebijakan resmi pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak tahun 1901 sampai pendudukan Jepang tahun 1942. Dengan berkedok sebagai Politik Balas Budi atas kesengsaraan yang dialami rakyat pribumi karena kolonialisme Belanda, terutama kebijakan kolonial bernama Kebijakan Tanam Paksa (Cultuurstelsel), maka diciptakanlah program Politik Etis sebagai tanggung jawab etis pemerintah kolonial Belanda untuk menyejahterakan rakyat pribumi.
Conrad Theodor van Deventer adalah salah seorang tokoh liberal yang sangat berpengaruh atas terciptanya kebijakan Politik Etis di Hindia Belanda. Anggota parlemen dari partai Demokratik Liberal ini menulis sebuah esei berjudul “Een eereschuld” atau Hutang-Budi di jurnal De Gids pada tahun 1899 yang menyatakan bahwa Belanda harus membayar Hutang Budi kepada penduduk pribumi Hindia Belanda karena telah mengeruk kekayaan Hindia Belanda. Van Deventer menekankan pentingnya menaikkan kesejahteraan penduduk pribumi, desentralisasi pemerintahan, dan mempekerjakan lebih banyak lagi pribumi di jabatan-jabatan penting pemerintahan. Ide-ide Van Deventer inilah yang kemudian menjadi apa yang dikenal sebagai Politik Etis itu. Tiga hal penting yang menjadi inti dari kebijakan Politik Etis yang diresmikan pada 17 September 1901 oleh Ratu Belanda Wilhelmina adalah irigasi, transmigrasi dan pendidikan. Dalam konteks “politik balas budi” inilah anak-anak kaum bangsawan pribumi, seperti Kartini, diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan sekolah Belanda.
Sebagai Direktur Pendidikan, Agama, dan Industri Hindia Belanda yang juga sangat berperan dalam menerapkan program Politik Etis pemerintah kolonial Belanda, Jacques Abendanon sengaja menyeleksi dan mengedit surat-surat Kartini yang ada padanya dan menerbitkannya dalam bentuk buku sebagai contoh suksesnya program Politik Etis tersebut. Melalui bukunya tersebut, Abendanon merupakan orang pertama yang merepresentasikan Kartini sebagai seorang feminis dan pendidik yang sangat berpengaruh dalam menciptakan gambaran sosok Kartini seperti yang kita kenal saat ini. Bukan saja dia menyeleksi dan mengedit surat-surat Kartini yang berisi pujian atas keberhasilan proyek kolonialisme Belanda (dan mencekal surat-surat yang kritis terhadap kebijakan kolonial Belanda), dia juga sengaja memilih judul yang sensasional dan tendensius untuk buku berisi surat-surat yang diterbitkannya itu yaitu Door duisternis tot licht, yang dalam versi terjemahan bahasa Melayu/Indonesia pertama terbitan badan penerbitan kolonial Balai Pustaka (atas permintaan Abendanon sendiri) pada tahun 1922 menjadi Habis gelap terbitlah terang. Pembaca yang kritis tentu saja tidak akan kesulitan untuk menafsir apa yang dimaksud sebagai “gelap” dan apa yang “terang” dalam judul buku ini.
Bahkan buku terjemahan bahasa Inggris pertama atas surat-surat Kartini dalam buku Abendanon tersebut pada 1920 oleh Agnes Louise Symmers yang diberi judul “Letters of a Javanese Princess” tak mengalami perubahan proses editorial apapun kecuali tidak menerbitkan beberapa surat dan menyensor kritik Kartini atas kolonialisme dan paternalisme Eropa. Mutu terjemahannya sendiri dianggap terlalu bebas hingga menyesatkan pembaca! Penerjemahnya ingin menggambarkan Kartini sebagai “gadis modern” yang sedang “jatuh cinta”!
Puncak dari proses penciptaan mitos Kartini sebagai feminis, pendidik, dan gadis modern yang sedang jatuh cinta ini adalah keterlibatan UNESCO yang menerbitkan edisi bahasa Prancis dari buku Abendanon tersebut oleh seorang orientalis bernama Louis Massignon pada 1960 dan cetak-ulang buku Agnes Louise Symmers pada 1964 dengan kata pengantar oleh Eleanor Roosevelt, istri dari bekas presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt.
Di Indonesia sendiri konstruksi atas mitos Kartini sangat banyak dipengaruhi oleh dua buku yaitu Panggil Aku Kartini Saja (1962) oleh Pramoedya Ananta Toer dan Kartini, Sebuah Biografi (1977) oleh Sitisoemandari Soeroto, disamping oleh kebijakan-kebijakan nasional resmi yang dilakukan rezim Orde Lama Sukarno dan Orde Baru Suharto seperti yang disebutkan di awal esei ini. Dalam eseinya “Unpacking a National Heroine: Two Kartinis and Their People” (1993) yang membandingkan kedua buku ini, Danilyn Rutherford menyatakan bahwa “Kedua penulis tersebut menganggap Kartini sebagai pelopor bangsa Indonesia yang belum ditemukan. Keduanya berpendapat bahwa patron kolonial Kartini mengaburkan kekuatan pemikirannya yang sebenarnya.” Kedua buku ini merefleksikan latar belakang zaman di mana kedua penulisnya hidup yaitu Orde Lama Sukarno (Pramoedya Ananta Toer) dan Orde Baru Suharto (Sitisoemandari Soeroto), di mana bagi Sukarno “Kartini mewakili nasionalisme dan tempat perempuan di negara baru Indonesia” sementara bagi Suharto “Identitas Kartini dipermak untuk menggambarkannya sebagai ‘model’ kewanitaan yang berbeda dari organisasi-organisasi perempuan lain yang berpotensi mengancam negara.” (Amber Woodward, Historical Perspectives on a National Heroine – R.A. Kartini and the Politics of Memory (2015). Menariknya Kardinah, salah seorang adik Kartini, dalam sebuah artikelnya yang terbit pada 1965 menolak penggambaran Kartini oleh Pramoedya Ananta Toer itu sebagai “keseluruhannya tidak benar”! (Joost Coté, Kartini: The complete writings 1898–1904 (2014)).
Benarkah Kartini memang seorang feminis, pendidik dan nasionalis seperti yang digambarkan oleh mitos tentangnya itu yang masih terus didaur ulang sampai hari ini terutama menjelang perayaan tahunan Hari Kartini? Apa surat-suratnya yang merupakan dasar dari pembuatan klaim ini yang menurut Joost Coté dalam bukunya di atas berjumlah 141 surat itu memang membuktikan bahwa Kartini adalah seorang feminis, pendidik dan nasionalis?
baca juga:
–“Perempuan Bangga Anti Ditata”: International Women’s Day 2025 di Yogyakarta
–Dari Api ke Gelombang: Sejarah Panjang Gerakan Perempuan Indonesia
Yang biasanya dijadikan faktor utama dalam membuat klaim bahwa Kartini adalah feminis dan gadis modern adalah surat-surat yang ditulisnya dalam bahasa Belanda itu. Kemampuan berbahasa kolonial Barat dan menulis dalam bahasa tersebut adalah dua ciri dari subjek kolonial/terjajah yang modern dan tercerahkan (enlightened). Bayangkan kalau subjek kolonial tersebut bergender perempuan lagi! Dan dalam konteks korespondensi yang dilakukan Kartini, kawan surat menyuratnya itu rata-rata adalah perempuan Belanda yang berpendidikan, feminis, dan sosialis.
Dalam konteks kolonialisme, penguasaaan atas bahasa penjajah dan kemampuan menulis dengannya dianggap sebagai tanda kesuksesan dan mobilitas sosial. Bahasa kaum penjajah adalah simbol dari modernitas dan kemajuan. Penguasaaan atas bahasa penjajah dan kemampuan menulis dengannya berarti mengadopsi nilai-nilai budaya dan intelektual kaum penjajah yang dianggap lebih superior. Melalui pendidikan sekolah koloniallah penguasaan atas bahasa kaum penjajah ini terwujud. Dan mereka yang berhasil lulus dari pendidikan sekolah kolonial ini dipandang sebagai individu-individu elite dan tercerahkan dalam masyarakat kolonial.
Apa yang disebut oleh Robert Phillipson sebagai “linguistic imperialism” dalam eseinya “Imperialism and colonialism” (The Cambridge Handbook of Language Policy (2012)) memiliki ciri-ciri antara lain:
sebuah bentuk linguisisme, yaitu keberpihakan pada satu bahasa atas bahasa lain yang paralel dengan penstrukturan masyarakat melalui rasisme, seksisme, dan kelas.
bersifat ideologis: keyakinan, sikap dan imajeri mengagungkan bahasa yang dominan, menstigma yang lain, dan merasionalisasi hierarki linguistik; dominasinya bersifat hegemonik, diinternalisasi dan dinaturalisasi sebagai sesuatu yang ‘normal’
imperialisme bahasa saling terkait dengan struktur imperialisme dalam budaya, pendidikan, media, komunikasi, ekonomi, politik, dan kegiatan militer.
pada hakikatnya ini adalah tentang eksploitasi, ketidakadilan, ketidaksetaraan dan hierarki yang mengutamakan mereka yang mampu menggunakan bahasa yang dominan
Kartini adalah contoh subjek kolonial yang memiliki penguasaaan atas bahasa penjajah yaitu Belanda dan kemampuan menulis dengannya terutama dalam surat-suratnya yang membuat dia terkenal itu. Penguasaaan atas dan kemampuan menulis dengan bahasa Belanda ini membuat Kartini dikenal di lingkaran elite kolonial Belanda terutama di pusat kekuasaaan kolonial Batavia (Jakarta sekarang) dan memberinya beberapa privilege seperti diundang dalam acara-acara kaum kolonial termasuk yang resmi dilakukan pemerintah kolonial Belanda, dikunjungi oleh pejabat kolonial Belanda dan bahkan diberikan tawaran untuk melanjutkan pendidikannya ke negeri Belanda. Kartini bahkan menganggap normal dan mengglorifikasi dominasi bahasa Belanda tersebut yang dikaitkannya dengan superioritas budaya Belanda dibanding bahasa dan budayanya sendiri seperti yang bisa dibaca dalam surat-suratnya!
Di samping mengglorifikasi budaya Belanda, Kartini pada saat yang sama juga merendahkan budayanya sendiri yaitu Jawa melalui perbandingan-perbandingan yang kekanak-kanakan dan ahistoris. Pemakaian metafora “gelap” dan “terang” sangat dominan dalam surat-suratnya dalam perbandingan-perbandingan yang dilakukannya itu. Agama Islam pun tak luput dari hinaannya, yang saat ini pasti akan dianggap sebagai Islamofobia.
Dalam surat pertamanya bertanggal 25 Mei 1899 kepada perempuan Belanda bernama Stella Zeehandelaar, yang merupakan seorang feminis berpendidikan tinggi dan anggota Sociaal Democratische Arbeiders Partij, Partai Pekerja Sosial Demokrat Belanda, Kartini memperkenalkan siapa dirinya termasuk latar belakang keluarganya. Dia membuka suratnya itu dengan ini:
Saya sangat ingin berkenalan dengan seorang ‘gadis modern’ – gadis mandiri yang sangat saya kagumi; yang menjalani hidup dengan percaya diri, ceria dan bersemangat, penuh antusiasme dan komitmen; bekerja tidak hanya untuk keuntungan dan kebahagiaannya sendiri tapi juga menawarkan dirinya kepada masyarakat luas, bekerja untuk kebaikan sesama manusia. Terbakar semangat saya atas era baru ini dan – ya – saya bisa katakan bahwa meskipun saya tidak akan mengalaminya di Hindia Belanda, tapi pikiran dan perasaan saya bukanlah bagian dari Hindia Belanda saat ini tapi sepenuhnya bagian dari saudara perempuan kulit putih progresif saya di Barat yang jauh (Coté 2024: 67).
Betapa semangatnya dia ingin menjadi bagian dari “era baru” yang katanya sedang terjadi di “Barat yang jauh” itu karena dia menganggap dirinya bukan bagian dari “Hindia Belanda”, negeri kelahirannya yang sedang dijajah “Barat yang jauh” tersebut. Dia ingin jadi “gadis mandiri” yang bekerja bukan cuma untuk “keuntungan dan kebahagiaannya sendiri tapi juga menawarkan dirinya kepada masyarakat luas, bekerja untuk kebaikan sesama manusia.” Tapi apa yang dia maksud sebagai “masyarakat luas” dan “sesama manusia” di sini tentu saja bukan “Hindia Belanda” melainkan “Barat yang jauh”, minimal Belanda.
***
Tulisan lengkap dari Saut Situmorang ini bisa diakses dengan membeli zine (digital dan cetak) terbitan kami, SalingZineau, Vol. 01 (Agustus 2025). Mengapa kami mengeksklusifkan tulisan ini? Silakan baca di halaman SalingZineau.
