“Krisis yang tengah dialami adalah wujud dari kegagalan ekonomi dan politik.”
–Paus Leo XIV
Pada 1970-an, ketika industrialisasi sedang menjadi arus utama pembangunan, dunia tercengang tatkala menyadari peningkatan suhu bumi; yang semakin panas dan tidak terkendali. Situasi ini memberikan ancaman ganda; bukan hanya pada keberlanjutan lingkungan hidup, tetapi juga ekonomi, yang menjadi sirkuit utama pembentukan tatanan modern di masa depan. Oleh karena itu, secara politik, perjanjian Stockholm 1972 menandai kesadaran awal global, sekaligus jalan baru untuk memikirkan langkah ancaman krisis di depan mata, kala itu.
Setengah abad berlalu, keberlanjutan lingkungan tengah menjadi “bahasa populer” yang diucapkan, sekaligus algoritma dalam semua sektor kehidupan menjadi wacana arus utama pada sektor politik dan akademik yang sejajar dengan Hak Asasi Manusia dan demokrasi dalam kampanye global pasca perang dunia. Namun “keberlanjutan” nampaknya jalan yang lebih terjal dalam rezim politik global.
Sejak Stockholm hingga di Belem 2025 krisis bumi secara keseluruhan tidak menurun, malah bereskalasi secara signifikan. Dalam laporan terbaru, setiap tahun, aktivitas manusia melepaskan banyak karbon dioksida ke atmosfer daripada yang dapat dihilangkan oleh proses alami, yang bahkan 50 persen lebih tinggi daripada sebelum revolusi Industri, dan kabarnya berlangsung 100 kali lebih cepat daripada peningkatan alami sebelumnya.
Sementara itu, ekstraktivisme, deforestasi dan berbagai aktivitas destruktif yang menjadi sumber kerusakan masih terus berlanjut dalam skala besar, meskipun dalam wujud dan ide yang melatar belakanginya berbeda. Laporan memperlihatkan bagaimana hutan tutupan yang semakin menyusut, kepunahan keanekaragaman hayati terus berlangsung, dan ekonomi kotor masih terus berkembang. Parahnya kerusakan ini terus meluas diberbagai wilayah pinggiran, yang harusnya luas hutannya masih besar, air sungainya yang masih jernih dan ekosistemnya masih lestari sejak kesadaran lingkungan hinggap. Keadaan ini mendorong kita berpikir mengapa ini semua bisa terjadi di tengah dunia yang telah sadar dengan keberlanjutan lingkungan hidup.
Kanker ‘Pertumbuhan’ Kapitalisme sebagai Akar Krisis.
Menyalahkan pertumbuhan sering kali terasa janggal, seolah-olah kita sedang menolak sesuatu yang alami. Betul bahwa semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Namun, di dalam alam terdapat prinsip pengatur yang membuat pertumbuhan berhenti pada titik tertentu: organisme mencapai kematangan, lalu menjaga keseimbangan agar tetap sehat. Ketika proses itu gagal—ketika sel-sel terus membelah tanpa kendali hanya demi pertumbuhan itu sendiri—kita menyebutnya sebagai kerusakan yang persis seperti mekanisme kanker.
Sebagaimana diingatkan Hickel (2020), bentuk pertumbuhan tak terkendali itulah yang menjadi mematikan. Dalam pengertian inilah kapitalisme dapat dipahami sebagai “pertumbuhan kanker”: sebuah sistem yang terus memperluas diri, menumpuk, dan melahap batas ekologis maupun sosial. Mungkin bahasa netral dan sedikit dari lebih normatif, sehingga pertumbuhan digunakan untuk menamai corak dan ambisi produksi kapitalisme yang terus mengoptimalkan “nilai lebih/laba”. Pertumbuhan bukaan hanya angka, ia adalah proses material yang bergantung pada penarikan energi dan materi dari bumi dengan skala tak terbatas. Karena itu, memahami bagaimana pertumbuhan menjadi destruktif tak mungkin dipisahkan dari penelusuran sejarah kapitalisme itu sendiri.
Apa yang membuat kapitalisme berbeda dari kebanyakan sistem ekonomi lainnya dalam sejarah adalah bahwa kapitalisme diatur dalam keharusan ekspansi yang konstan atau ‘pertumbuhan’: tingkat ekstraksi industri, produksi, dan konsumsi yang terus meningkat, yang diukur sebagai Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan adalah arahan utama modal. Bukan pertumbuhan untuk tujuan tertentu, tetapi pertumbuhan untuk kepentingannya sendiri. Dan itu memiliki semacam logika totaliter untuk itu, bahwa setiap industri, setiap sektor, setiap ekonomi nasional harus tumbuh, sepanjang waktu, tanpa akhir.
Itulah jenis pertumbuhan yang dialami dewasa ini, bahwa ekonomi mesti tumbuh 2% – 3% dalam tiap tahunnya, yang itu diukur oleh Growth domestic Product (GDP). Melalui rumus investasi, konsumsi dan ekspor-impor. Kemajuan sama dengan mendorong peningkatan konsumsi, investasi, seraya mengendalikan pengeluaran ekspor-impor negara. Tanpa ini ekonomi tidak bergerak dan stagnan, serta akan berujung pada robohnya ekonomi. Secara logika murni, tidak ada yang tampak salah dari formula tersebut; ia terlihat ilmiah, rasional, dan terukur. Namun jika ditelaah lebih jauh, mendorong konsumsi dan investasi tanpa batas membutuhkan syarat-syarat produksi tanpa batas pula.
Sementara itu, peningkatan konsumsi berarti peningkatan produksi; peningkatan produksi berarti peningkatan kebutuhan bahan baku, energi, dan ruang-ruang ekologis baru. Dengan kata lain, logika pertumbuhan kapitalisme terus menuntut alam untuk menyediakan lebih banyak daripada yang secara ekologis mampu dipulihkan, atau mengambil lebih dari apa yang harus dikembalikan. Pola ini menciptakan sirkulasi metabolik yang timpang, sehingga yang terjadi adalah shift metabolic sebuah perubahan sirkulasi yang membuat seluruh aliran energi dan materi bergerak mengikuti kebutuhan akumulasi modal, bukan keseimbangan ekologis.
Ketidakselarasan itulah yang tengah dunia hadapi hari ini. Alam bekerja di luar batas-batas kemampuan kapasitas adaptasi dan mitigasinya, atau apa yang disebut manusia sebagai bencana. Ironinya adalah, alih-alih kritis terhadap bencana, kita sering dipaksa untuk memaknai ini sebagai bencana alami, yang bisa diselesaikan intervensi dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi manusia modern. Padahal bencana yang semakin menyeruak dalam kehidupan kita adalah wujud dari bencana dari rezim sosio-ekologis kapitalisme, yang telah mengorganisasi alam sejak 500 tahun lalu (Moore, 2016).
Mitos pertumbuhan telah menulis sejarah panjang peradaban megah modern yang dibangun di atas katastrofi ekosida dan genosida. Celakanya, ia terus dihadirkan sebagai mesin kemajuan bahkan di tengah krisis yang kita hadapi. Dengan struktur ekonomi-politik yang sama, kita kembali ditawari fantasi untuk terus tumbuh dan diposisikan sebagai satu-satunya jalan keluar dari bencana ekologis seolah dunia memungkinkan diselamatkan dengan instrumen yang justru menciptakan kehancurannya. Mitos pertumbuhan tak terbatas terus hidup di tengah krisis yang ia hasilkan sendiri.
Mungkinkah Pertumbuhan Tak Terbatas danTak Berkelanjutan?
Pertumbuhan ekonomi yang tidak terbatas adalah syarat utama bagi keberlangsungan kapitalisme; menghentikannya sama saja dengan memutus nadi sistem itu sendiri, artinya pertumbuhan yang dibatasi dianggap stagnasi. Kapitalisme bergantung pada pertumbuhan seperti organisme bergantung pada oksigen. Tanpa pertumbuhan, ekonomi masuk ke resesi: hutang menumpuk, lapangan kerja menghilang, dan kesejahteraan runtuh.
Agar terus tumbuh, kapitalisme melakukan perluasan ruang produksi, pasar, tenaga murah, dan akumulasi baru—yang oleh Harvey (1985) disebut sebagai spatial fix: masalah kapitalisme hanya dapat ditunda dengan mengekspansi ruang geografis krisisnya. Jika ekspansi terhenti, kapitalisme akan berhadapan dengan krisis internal yang membuatnya rapuh. Sementara, bumi memiliki batas ekologis. Ketika batas-batas itu dilampaui, daya regeneratif bumi runtuh. Lantas bagaimana kita bisa memberikan harapan keberlanjutan dalam logika destruktif seperti ini?
Dawson (2016) menyebut kondisi ini sebagai “kontradiksi endemik” kapitalisme. Bahwa pertumbuhan tanpa batas mustahil berjalan seiring dengan keberlanjutan, karena keduanya saling meniadakan: pertumbuhan tidak mungkin terjadi jika dibatasi, dan keberlanjutan tidak mungkin terwujud jika pertumbuhan dibiarkan tanpa batas. Namun dunia modern memilih tetap menunda kontradiksi itu dengan retorika hijau, inovasi teknologi dan penciptaan nilai baru, sembari mempertahankan struktur yang sama, seolah-olah ini bisa berjalan bergandengan.
Peliknya, logika ini ditransmisikan secara alami dan menjadi basis kesadaran universal yang harus diterima dalam wacana keberlanjutan. Growthisme menjadi salah satu ideologi paling hegemonik dalam sejarah modern. Ia dianggap begitu natural sehingga tidak ada yang merasa perlu mempersoalkannya. Akibatnya, kita kehilangan imajinasi politik dan menghadapi kebuntuan alternatif untuk berharap di luar pengadaan teknologi dan pembiayaan iklim. Tidak ada transformasi signifikan, pembangunan tetap berada di jalur lama: mengejar pertumbuhan tanpa batas. Formulasi global seperti green growth, pasar karbon, reklamasi ekologis, net-zero emission 2050 hanya perias relasi kekuasaan yang melandasi krisis sembari memastikan ekonomi tetap tumbuh.
Akibatnya, Kontradiksi itu terlihat jelas terutama di wilayah periferi seperti Indonesia. Meskipun tergabung dalam keanggotaan UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) dan memiliki komitmen iklim, pertumbuhan ekonomi tetap dianggap sebagai syarat mutlak. Kendalanya, struktur pasar global timpang dan kapital domestik terbatas menyebabkan strategi yang ditempuh hampir selalu mengandalkan ekspor komoditas ekstraktif: batu bara, nikel, minyak sawit, dan mineral mentah atau investasi longgar yang merusak. Menghentikan ekstraksi dianggap sama dengan menghancurkan perekonomian.
Pertanyaannya kemudian: bagaimana mungkin keberlanjutan lahir dari fondasi yang justru bergantung pada penghancuran ekologis? Bahkan kebijakan yang diklaim sebagai jalan menuju “bumi yang lebih sehat” tetap bergerak dalam logika akumulasi kapital; logika yang menuntut pertumbuhan ekonomi tanpa henti dan terus membuka frontier baru melalui green extractivism (Riofrancos, 2025). Contohnya terlihat jelas dalam pengembangan smelter nikel dan proyek energi terbarukan seperti panas bumi, yang kerap dipuji sebagai prasyarat teknologi hijau global. Namun di banyak wilayah, keduanya dijalankan melalui praktik-praktik destruktif yang merampas ruang hidup masyarakat di pinggiran dengan mengulang pola ketidakadilan kolonial-ekstraktif dalam balutan wacana keberlanjutan.
Mitos keberlanjutan dan pertumbuhan tak terbatas adalah impian para kapitalis, yang mungkin saja bisa terwujud di negara utara, yang industrinya telah lama berekspansi dan beban materialnya ditanggung negara selatan. Udara bersih dapat dinikmati di Eropa, sedangkan Jakarta terkepung polusi. Sungai-sungai di Swiss jernih dan dapat dijadikan ruang rekreasi, sementara sungai di Halmahera dan Morowali yang tercemar limbah nikel yang menopang pasokan baterai global. Banyak orang menikmati makanan berkualitas tinggi, tetapi tidak dengan masyarakat Papua yang hutannya dirampas untuk perkebunan monokultur. Kita semua menikmati konektivitas digital, tetapi tidak dengan pekerja Kongo yang menanggung kekerasan struktural di balik pasokan mineral ponsel pintar dunia.
Kondisi ini menyadarkan kita bahwa kontradiksi antara pertumbuhan dan keberlanjutan bukanlah persoalan kurangnya inovasi, melainkan implikasi sistemik dari cara kapitalisme menata relasi sosial–ekologis dan ekonomi–politik. Moore (2016) menyebut konfigurasi ini sebagai “ecology-making project”, yakni proyek historis yang mengorganisasi alam-kehidupan agar dapat diekstraksi secara murah dan berulang. Dalam kerangka ini, kerusakan ekologis bukanlah sebuah kecelakaan, tetapi konsekuensi logis dari sistem yang hanya dapat bertahan dengan mereduksi alam menjadi sumber daya yang harus terus diperluas. Karena itu, berbagai transisi yang ditawarkan tidak akan pernah mengubah pola dasarnya; ia hanya memberi warna baru pada logika akumulasi dan, pada saat yang sama, mengaburkan tuntutan perubahan struktural yang sesungguhnya diperlukan.
Dunia Tidak Menyelamatkan Bumi, tapi Menyelamatkan Kapitalisme.
Krisis ekologis hari ini adalah krisis yang merembes ke seluruh sendi kehidupan. Ia bukan hanya krisis bumi; ia krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, bahkan krisis moral peradaban. Tak mengherankan jika dunia merasa perlu mencari jalan agar segala kerusakan ini tidak runtuh menjadi kehancuran yang lebih besar. Tetapi upaya itu selalu terbentur oleh sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kegagalan kebijakan: fondasi ekonomi dunia sendiri.
Harusnya jika kita melihat ekonomi pertumbuhan kapitalisme sebagai akar dari krisis ekologis, maka langkah logis yang paling masuk akal bagi kapitalisme adalah menata ulang bangunan ekonomi-sosial-politik-nya yang selama dua abad terakhir mengakselerasi penghancuran ekologis. Namun inilah persoalannya, kapitalisme, dalam struktur terdalamnya, adalah sistem yang mengandaikan semuanya harus tumbuh—bahkan ketika alam telah mencapai batas dan kemampuan regenerasinya kolaps. Dalam kondisi seperti itu, kapitalisme terseret dalam dua tipe krisis sekaligus: krisis material dan krisis nilai lebih.
Krisis material terjadi karena bahan baku alam yang menjadi sumber produksi semakin menipis dan semakin sulit diekstraksi. Norma internasional tentang perlindungan hutan, emisi karbon, atau wilayah adat membuat ekspansi spasial menjadi lebih mahal dan lebih kompleks. Di saat yang sama, kapitalisme juga mengalami krisis nilai lebih karena proses produksi tersendat, biaya meningkat, dan ruang untuk memperluas sirkuit akumulasi menyempit. Mungkin saja kondisi ini dibayangkan sebagai babak keruntuhan kapitalisme, tetapi itu tidak terjadi. Krisis-krisis ini bukanlah kondisi abnormal; ia justru DNA kapitalisme itu sendiri yang elastis.
Sejarah menunjukkan bahwa sejak awal, kapitalisme selalu bergerak melalui krisis, bahkan lahir dari rahim krisis itu sendiri. Krisis adalah mesin mutasi dan inspirasi yang memungkinkan kapitalisme selalu berubah bentuk, mencari celah baru, merancang modus produksi baru, dan melahirkan geografi eksploitasi baru. Karena itu dalam kondisi ini, lebih baik untuk kita untuk cermat membaca bagaimana kapitalisme beradaptasi di tengah krisis sosio-ekologis hari ini alih–alih menunggu kehancurannya. Salah satu adaptasi itu terlihat dalam berkembangnya logika produksi yang tetap mengejar nilai lebih melalui apa yang disebut sebagai ekonomi hijau atau keberlanjutan.
Keberlanjutan menjadi mantra global; sebuah nilai moral baru yang seolah-olah tidak mungkin ditolak. Menolak “keberlanjutan” berarti menolak masa depan itu sendiri. Namun di balik seruan penyelamatan lingkungan, terdapat krisis internal kapitalisme yang memaksanya bermutasi menjadi kapitalisme hijau sebagai wajah baru akumulasi. Kondisi ini persis terjadi di abad pertengahan eropa, ketika elit–elit feodalisme mengalami krisis, ia memotivasi proses akumulasi baru melalui enclosure dan kolonialisme melalui kredo moral kartesian sebagai pelumas legitimasi dan lahirnya rezim sosio-ekologis kapitalisme (Hickel, 2020).
Kini modus produksi hijau pun senada dengan itu. Aktivitas valorisasi komoditas dengan nilai hijau memang nampak bermoral, namun tetap saja melanjutkan kredo kartesian melalui gagasan green arithmetic. Sehingga krisis ekologis direduksi menjadi soal teknis yang cukup diselesaikan dengan menambah teknologi hijau atau skema pasar baru tanpa menyentuh akar struktural kapitalisme (Moore, 2015). Aritmatika hijau ini mengganti transformasi radikal dengan penjumlahan sederhana dan istilah transisi yang depolitis. Infrastruktur energi terbarukan, pasar karbon, biofuel, baterai lithium, proyek restorasi, offset karbon: semuanya dirayakan sebagai solusi, meski masih berdiri di atas panggung logika dasar yang tak berubah: kelangkaan buatan, ketimpangan produksi global, dan obsesi pada pertumbuhan atau nilai lebih. Tak heran jika proyeksi menjaga suhu bumi tetap stabil hingga 2050 membutuhkan ongkos yang luar biasa besar.
Pertanyaan yang patut kita ajukan adalah: jika ini adalah kebaikan bersama, mengapa harga untuk masa depan harus semahal itu? Dari mana nilai ini muncul? Apa struktur keyakinan yang menopang relasi antar bangsa dalam komitmen iklim global ini? Pertanyaan-pertanyaan itu membawa kita pada pemahaman bahwa keberlanjutan yang dipromosikan rezim lingkungan hidup tidak bertujuan menyelamatkan lingkungan, tetapi usaha mempertahankan keteraturan kapitalistik agar pasar tetap stabil, investasi aman, dan akumulasi tak terbatas terus berlangsung.
Kenyataan ini menjelaskan bahwa kapitalisme tidak hanya menjadikan krisis sebagai syarat kelangsungan hidupnya, tetapi juga mereproduksi krisis-krisis baru secara terus menerus. Selama ia tetap dominan, maka kehidupan kita akan terus digiring ke dalam siklus krisis demi krisis, yang masing-masing akan melahirkan rezim solusi, rezim teknologi, dan rezim pasar baru sampai puncak kepunahan. Feminis-ekologis Nancy Fraser (2023) menyebut kondisi ini sebagai cannibal capitalism—kapitalisme pemakan segala. Ia akan terus memakan alam, memakan tubuh, merusak sosialitas, menggerus kerja perawatan, menghabisi masa depan.
Kapitalisme menjadi sistem yang rakus bukan hanya karena dorongan akumulasi tanpa batas, tetapi karena ia tidak mampu hidup tanpa memakan apa pun yang berada di luar dirinya. Krisis ekologis hari ini hanyalah salah satu dari banyak akibat buruk dari proses pemangsaan struktural itu. Biaya untuk memulihkan bumi akan selalu mahal. Namun lebih mengerikan lagi: biaya itu akan terus dibayar oleh kelompok yang paling rentan seperti wilayah adat, masyarakat pedesaan, buruh mineral, dan komunitas pinggiran, sementara kapitalisme hijau melenggang sebagai pahlawan palsu penyelamat planet. Maka tidak ada jalan keluar untuk mengakhiri ini adalah dengan menghancurkan kapitalisme,
Keyakinan pada mitos pertumbuhan di bahkan membuat dunia semakin terjebak dalam lingkaran akumulasi. Negara berkembang dipaksa untuk tumbuh di tengah keterbatasan domestik, sehingga tidak punya pilihan selain bertumpu pada ekonomi kotor. Hal ini menyadarkan bahwasanya mungkin saja pertumbuhan dan keberlanjutan bisa tampak di negara utara, yang industrinya telah lama berekspansi dan beban materialnya ditanggung negara selatan. Udara bersih dapat dinikmati di Eropa, tetapi tidak di Jakarta yang terkepung industri dan polusi. Sungai-sungai di Swiss jernih dan dapat dijadikan ruang rekreasi, sementara sungai di Halmahera dan Morowali tercemar limbah nikel yang menopang pasokan baterai global. Banyak orang menikmati makanan berkualitas tinggi, tetapi tidak dengan masyarakat Papua yang hutannya dirampas untuk perkebunan monokultur. Kita semua menikmati konektivitas digital, tetapi tidak dengan pekerja Kongo yang menanggung kekerasan struktural di balik pasokan mineral ponsel pintar dunia.
Dari Anthropocene Menuju Capitalicone
Menamai zaman ini sebagai Capitalocene bukan sekadar permainan terminologi, tetapi soal kejujuran analitis. Istilah ini memungkinkan kita menelusuri penyebab historis dan struktural dari kerusakan ekologis global, yang melihat kapitalisme sebagai sistem utuh dan total, Sekaligus memisahkannya dari tuduhan kabur terhadap “manusia” secara umum. Ia membuka ruang untuk membentuk imajinasi politik yang lebih jernih, spesifik, dan holistik, sehingga solusi-solusi yang ditawarkan tidak lagi terjebak pada techno-fascism dan retorika decoupling yang terus dipromosikan dalam ambisi pertumbuhan tanpa batas, tetapi menyelam pada palung ontologis dan aksiologis kapitalisme.
Untuk mempertebal keraguan terhadap narasi yang dominan, kita perlu membongkar wacana yang tampak maju tetapi diam-diam menjadi fondasi bagi kelanggengan kapitalisme—salah satunya ialah gagasan Antroposen. Ketika krisis ekologis dikemas sebagai “era geologis antropogenik”, penjelasan itu menimbulkan kesesatan analitis. Menyimpulkan bahwa kerusakan global merupakan produk dari “aktivitas manusia” secara abstrak adalah generalisasi yang bukan hanya malas, tetapi juga menyesatkan. Cara pandang itu menyamakan kontribusi nelayan pesisir dengan Industrialis Eropa; menyamakan masyarakat adat yang hidup di bawah jejak karbon nyaris nol dengan kelas kapitalis global yang telah mengorganisasi kerusakan bumi secara eksponensial masa revolusi Industri.
Dengan logika seperti itu, tidak ada yang dapat disalahkan secara spesifik. Semua manusia dituduh sebagai penyebab krisis, sehingga tidak ada yang betul-betul bertanggung jawab. Padahal sejarah jelas menunjukkan bahwa krisis ekologis adalah hasil dari trayektori panjang kolonialisme Eropa, ekspansi industri fosil, dan integrasi paksa wilayah-wilayah dunia ke dalam sistem pasar global yang timpang. Antroposen, sebagai label yang ahistoris, menghapus ketimpangan itu dan mengaburkan relasi kuasa yang seharusnya diungkapkan. Karena itu, penting untuk menegaskan secara jujur bahwa zaman yang kita hadapi bukan “era manusia”, tetapi era kapital.
Capitalocene menandai zaman ketika relasi ekologis dirombak secara struktural oleh logika akumulasi, bukan oleh aktivitas manusia secara generik. Malm, (2016) melalui studi historisnya tentang domestikasi batu bara, menunjukkan bahwa ketergantungan pada energi fosil bukanlah keputusan teknis, tetapi pilihan politik kelas kapitalis eropa untuk mempercepat akumulasi dan mendisiplinkan tenaga kerja.
Moore (2015) sontak memperluas kritik ini melalui kerangka world-ecology, memperlihatkan bagaimana kapitalisme sebagai jaringan kehidupan yang bergantung pada “cheap nature”—tenaga kerja murah, pangan murah, tanah murah, energi murah—yang diproduksi melalui perampasan, enclosure, dan destruksi ekologis. Meski mendapat kritik dari Kohei Saito, bagi saya itu tidak membatalkan inti argumen capitalocene yang secara ontologis menempatkan kapitalisme sebagai pusat pengrusakan.
Bahwa krisis iklim hari ini tidak bisa dijelaskan melalui keumuman antropologis—“manusia merusak bumi”—melainkan melalui sejarah spesifik kapitalisme yang mengorganisasikan jaringan alam secara destruktif dan untuk mengejar pertumbuhan sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Sehingga dalam konteks inilah, capitalocene tetap memberikan kerangka paling tajam untuk memahami bagaimana ketimpangan, kerusakan ekologis, dan krisis iklim saling bertaut melalui dinamika kapital.
Menegaskan hal ini bukan tentang hanya meluruskan sejarah, tetapi rekognisi politik yang lebih maju dan jernih sebagai basis kesadaran perjuangan menghadapi krisis global. Bahwa mengakhiri krisis mesti dimulai dengan mengakhiri dominasi kapitalisme yang menjadi akar krisis itu sendiri. Dari sinilah capitalocene menjadi bingkai penting, ia membawa kita melihat bahwa krisis ekologis bukanlah akibat dari “kesalahan manusia”, tetapi konsekuensi dari sistem historis yang mengorganisir relasi alam dan produksi demi kepentingan akumulasi. Sehingga membawa kita pada kesadaran bahwa pertumbuhan tak terbatas dan keberlanjutan tidak pernah ada keserasian. Keduanya bukan pasangan, tetapi kontradiksi yang dikelola sebagai dahan tempat kapitalisme bergantung untuk mempertahankan dirinya.
Referensi
Dawson, A. (2016). Extinction: A radical history. Or Books.
Fraser, N. (2023). Cannibal capitalism: How our system is devouring democracy, care, and the planet and what we can do about it. Verso books.
Harvey, D. (1985). The geopolitics of capitalism. In Social relations and spatial structures (pp. 128–163). Springer.
Hickel, J. (2020). Less is more: How degrowth will save the world. Random House.
Malm, A. (2016). Fossil capital: The rise of steam power and the roots of global warming. Verso books.
Moore, J. W. (2015). Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital. Verso Books.
Moore, J. W. (2016). Anthropocene or capitalocene?: Nature, history, and the crisis of capitalism. PM press.
Riofrancos, T. (2025). Extraction: The frontiers of green capitalism. WW Norton & Company.
Editor: Dhika Marcendy
Hai, suka pada tulisan ini?
Kami paham, kehidupan yang menyebalkan sekarang sering membuat kita tak punya waktu untuk menulis, meski banyak kenyataan yang membuat kita berpikir dan bahkan yakin bahwa penderitaan ini sama pula dampaknya. Maka, mari biasakan untuk berterima kasih pada mereka yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menuliskan keresahan serta kekecewaan kita. Dengan cara apa? Sederhana. Berilah apresiasi pada kerja-kerja sunyi mereka lewat link di bawah ini.








