Penulis
Riuh protes terhadap pengesahan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menggema di pelbagai daerah. Mahasiswa turun ke jalan, akademisi bersuara lantang, dan pegiat hak asasi manusia mengkritik keras perluasan peran militer di ranah sipil yang dinilai mengancam prinsip supremasi sipil dalam negara demokratis. Namun, di tengah gelombang penolakan yang mulai membesar, publik justru disuguhi drama yang jauh berbeda: isu perselingkuhan seorang tokoh politik nasional yang disorot media secara masif dan nyaris tanpa henti.
Seperti pola yang sudah-sudah, narasi personal tiba-tiba menyeruak ke permukaan, menenggelamkan diskusi atas kebijakan strategis yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Perhatian publik bergeser, media sibuk menguliti skandal, dan isu utama pun perlahan memudar dari pemberitaan. Apakah ini sekadar kebetulan belaka, atau justru ada skenario yang sengaja dimainkan demi mengalihkan sorotan dari isu-isu struktural yang lebih mendasar?
Sebelumnya, ada kasus serupa yang patut disebut sebagai bentuk pengalihan isu dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang secara kontroversial mengubah aturan pilkada. Saat masyarakat tengah menyoroti perubahan tersebut, perhatian publik justru tersedot ke drama selebritas dan polemik lainnya yang menguras emosi, tetapi minim relevansi terhadap nasib demokrasi di Tanah Air. Pengawalan terhadap proses revisi UU Pilkada kemarin pun seolah terpecah dan kehilangan momentum.
Kini, pola serupa kembali berulang. Di tengah derasnya kritik terhadap revisi UU TNI, serta wacana perubahan UU Polri dan juga KUHAP, publik justru digiring untuk terpaku pada isu-isu lain yang bersifat remeh-temeh, personal, dan sensasional. Padahal, pada waktu yang sama, berita-berita krusial tentang pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara mulai tenggelam. Kasus pembunuhan jurnalis oleh anggota TNI, wafatnya tiga polisi dalam praktik sabung ayam ilegal, serta deretan pelanggaran hukum lainnya yang melibatkan aparat, terpinggirkan dari arus utama diskusi publik.
Alih-alih membahas ancaman terhadap demokrasi dan prinsip transparansi dalam pemerintahan, media dan warganet justru lebih sibuk membedah detail skandal pribadi tokoh publik. Polemik kebijakan strategis yang menyangkut keamanan nasional dan hak sipil seolah berlalu begitu saja tanpa pengawasan memadai. Keberulangan pola ini mengisyaratkan satu hal penting: ketika kepentingan elite terganggu, suara publik mestis dialihkan—atau dibungkam (?).
Fenomena pengalihan isu bukanlah hal baru dalam lanskap politik Indonesia. Sejarah mencatat, setiap kali kebijakan strategis yang kontroversial mulai menuai kritik luas, sering kali muncul isu-isu sampingan yang menyita perhatian kolektif. Kemunculan isu-isu ini bukan semata kebetulan, melainkan cenderung mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk menggeser fokus publik agar tidak terlalu dalam mengkritisi kebijakan yang bisa mengancam status quo kekuasaan.
Dalam politik, kontrol atas opini publik adalah instrumen kekuasaan yang sangat strategis. Ketika suatu kebijakan berpotensi menuai resistensi besar, strategi pengalihan isu dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik untuk meredam gejolak sosial dan meminimalkan tekanan terhadap pembuat kebijakan. Dengan mengalihkan perhatian masyarakat pada peristiwa-peristiwa yang mengundang emosi atau sensasi, pemerintah atau kelompok kepentingan tertentu bisa mendapatkan ruang yang lebih leluasa untuk menjalankan agendanya tanpa gangguan berarti.
Di sinilah peran media menjadi sangat krusial. Banyak media arus utama lebih memilih mengejar sensasi dan rating, mengedepankan berita dramatis ketimbang analisis kebijakan yang substansial. Komersialisasi media dan pola konsumsi masyarakat yang lebih tertarik pada skandal dibandingkan isu struktural membuat ruang publik semakin dangkal. Kita tak bisa lagi menutup mata: media tak hanya merefleksikan kenyataan, tetapi juga membentuknya—dan dalam konteks ini, membentuk arah perhatian publik.
Baca juga:
Tentang Peringatan Darurat dan Perlawanan Terhadap Premanisme Digital
Dampak dari pengalihan isu ini tidak bisa diremehkan. Masyarakat yang terus-menerus dibanjiri informasi tanpa arah mengalami information fatigue—keletihan informasi yang membuat mereka kesulitan memilah mana yang penting dan mana yang sekadar distraksi. Alih-alih memperkuat kesadaran kritis dan partisipasi publik dalam mengawal kebijakan, masyarakat justru terjebak dalam siklus kelelahan yang melumpuhkan. Akibatnya, apatisme politik kian menguat, kepercayaan terhadap demokrasi melemah, dan energi publik terkuras untuk perdebatan yang tidak produktif.
Dalam jangka panjang, fenomena ini memperparah fragmentasi sosial. Polarisasi yang sengaja diciptakan membuat masyarakat sibuk bertengkar soal identitas, skandal selebritas, atau gosip politik, ketimbang menyatukan suara untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Pada era digital, algoritma media sosial memperkuat fragmentasi ini dengan menciptakan echo chambers—ruang gema yang mempersempit perspektif dan memperkuat bias yang sudah ada. Diskusi publik tak lagi mengarah pada pemahaman bersama, melainkan jadi ajang adu kebenaran versi masing-masing.
Mereka yang mencoba mempertahankan arah diskursus ke ranah substantif justru kerap menjadi sasaran balik. Aktivis, akademisi, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil yang kritis terhadap kekuasaan sering kali dihadapkan pada intimidasi, kriminalisasi, pembatasan kebebasan berpendapat, hingga serangan digital yang merusak kredibilitas mereka. Ini adalah bentuk baru represi yang tidak selalu berbentuk kekerasan fisik, tetapi bekerja melalui delegitimasi dan manipulasi narasi.
Fenomena ini tecermin dalam karya-karya fiksi distopia seperti Fahrenheit 451 karya Ray Bradbury, yang mana masyarakat lebih tertarik pada hiburan dangkal ketimbang pemikiran kritis, atau 1984 karya George Orwell yang menyoroti kontrol atas realitas melalui manipulasi informasi. The Circle karya Dave Eggers dan Feed oleh M.T. Anderson menggambarkan bagaimana teknologi dan arus informasi instan bisa membentuk kepatuhan massal dan mengikis refleksi mendalam. Semua kisah ini memperingatkan kita akan bahaya kontrol sosial yang tak lagi mengandalkan represi fisik, melainkan pada distraksi yang tak berkesudahan.
Jika melihat hari ini, pola serupa nyata terjadi di Indonesia. Ketika pelbagai isu dilemparkan secara simultan—skandal politik, kriminalitas sensasional, kontroversi selebritas—publik seolah “dipaksa” untuk terus bereaksi, berpindah dari satu topik ke topik lain tanpa sempat melakukan pendalaman. Bukannya memperluas kesadaran kolektif, justru yang terjadi adalah burnout sosial, sebuah kelelahan yang mengarah pada kepasifan.
Maka, perlu ada upaya serius dan kolektif untuk melawan strategi pengalihan isu yang sistematis ini. Literasi media menjadi senjata utama agar masyarakat dapat lebih kritis dalam menyaring informasi. Kesadaran publik mesti dibangun secara konsisten agar tidak mudah terombang-ambing oleh narasi yang dangkal dan distraktif.
Organisasi masyarakat sipil, akademisi, media independen, dan komunitas-komunitas warga mesti terus memainkan peran sebagai penjaga diskursus publik. Mereka perlu memperkuat kerja kolaboratif untuk mendorong transparansi, mengawal kebijakan publik, dan menjaga agar suara rakyat tetap terdengar. Jika masyarakat dapat mengidentifikasi pola pengalihan isu dan menolak jebakan distraksi, maka strategi ini akan kehilangan daya pukulnya.
Seperti kata George Orwell dalam 1984, “Siapa yang mengendalikan masa lalu, mengendalikan masa depan. Siapa yang mengendalikan masa kini, mengendalikan masa lalu.” Oleh karena itu, untuk merebut kembali masa depan demokrasi, publik mesti berani melawan upaya pembungkaman dan pengalihan isu yang mereduksi kesadaran kolektif. Kita mesti tetap bersuara, tetap kritis, dan tidak membiarkan kebisingan menenggelamkan kebenaran. A luta continua. Viva, comrades!
Suka dengan tulisan ini? Kamu bisa mengirimkan donasi kepada penulis agar penulis lebih semangat menulis.
