Penulis
Kabar blunder kembali datang dari kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia. Kali ini lewat keputusan untuk turut serta dalam Dewan Perdamaian yang diinisiasi Presiden AS, Donald Trump untuk menstabilisasi dan merehabilitasi Gaza pasca agresi militer Israel. Keputusan tersebut memicu reaksi keras dari publik karena bagaimana bisa pemerintahan yang cukup intens membangun citra anti-asing justru bertindak selayaknya antek asing?
Mudah memahaminya dengan membayangkan memiliki sebidang tanah yang akan Anda gunakan untuk membangun hunian masa depan. Lalu suatu kali datang komplotan yang entah dari mana, menyela dan mengumumkan rencana mereka untuk membangun peternakan babi, pabrik, dan gerai toserba di atas sebidang tanah milik Anda jauh lebih penting ketimbang sekedar hunian. Seolah-olahnya mereka merasa lebih tahu akan masa depan yang lebih baik ketimbang Anda yang sedari awal tidak dilibatkan dalam proses perumusannya.
Selain jauh dari rasa keadilan, situasi ini semakin membenarkan soal keberadaan blokade intelektual atas Gaza sebagaimana yang diklaim penulis asal Palestina, Jehad Abussalim lewat kata pengantar dalam buku “Lights in Gaza Writings Born of Fire” (2022). Blokade tersebut berfungsi untuk memastikan pengalaman dan aspirasi rakyat Gaza dan Palestina secara umum dianggap tidak relevan. Baik untuk membahas sejarah, maupun masa depan mereka sendiri sebagai bangsa.
Praktik ini tidak akan ditemukan legitimasinya dalam norma hukum internasional yang menjadikan universalitas hak asasi manusia sebagai pondasinya yang utama. Sebaliknya, ia merupakan realisasi superioritas suatu bangsa atas bangsa lain. Maka tak terlalu mengherankan ia lahir dari inisiatif AS sebagai negara imperialis yang memiliki kaitan historis yang kuat dengan kolonialisme Israel di Palestina.
Inilah medan kritik yang semestinya. Dalam artian, Dewan Perdamaian mesti dibaca sebagai inisiatif yang merefleksikan hubungan timbal balik antara kepentingan imperialisme AS dan kolonialisme Israel. Selain untuk membuktikan keterlibatan Pemerintah Indonesia di dalamnya sebagai keputusan yang patut disangsikan, pembacaan ini diperlukan agar gaung solidaritas terhadap Palestina lebih bersifat menyeluruh dan tepat mengarah pada jantung persoalan yang sebenarnya.
Dewan Perdamaian : Titik Temu Kepentingan AS dan Israel
Sebelum masuk lebih jauh pada pokok bahasan, saya pikir kita perlu menengok perkembangan terkini dari situasi politik di Venezuela yang melibatkan intervensi AS. Setelah strategi dukungannya terhadap oposisi politik lokal kenamaan Juan Guaido berbuah kegagalan, upaya lanjutan yang lebih terbuka dilakukan oleh AS lewat intervensi militer atas nama perang terhadap narkotika. Sebaliknya analisis dari Pedro Paolo Zahluth (2026) menunjukkan bahwa manuver AS dalam hal ini tak lebih dari upaya realisasi dari Doktrin Monroe yang bertujuan mengambil alih kontrol atas minyak dan sumber daya mineral penting lainnya di Venezuela lewat jalan agresi.
Apa yang terjadi di Venezuela penting dijadikan titik tolak untuk memahami berbagai kebijakan luar negeri AS di kawasan Asia Barat. Termasuk dalam konteks dukungan Washington terhadap kolonialisme Israel yang cukup konsisten. Secara historis, dukungan tersebut bermula dari kebutuhan Washington akan sumber daya minyak sebagai kunci untuk tetap memastikan hegemoni global.
Belum ada uraian yang cukup komprehensif untuk membahas hal tersebut, kecuali yang pernah ditulis oleh akademisi kenamaan Bashir Abu Maneh lewat artikelnya yang berjudul Israel in The US Empire (2003). Lewat analisisnya, Bashir menyingkap tabir kepentingan di balik lobi maupun perang yang dilancarkan AS di kawasan Asia Barat pasca Perang Dunia Kedua. Pada dasarnya, semua itu tak lebih dari manuver Washington untuk memuluskan kebijakan pintu terbuka atas pengelolaan minyak.
Namun memasuki konflik era Perang Dingin, dominasi Uni Soviet dan kemunculan gerakan nasionalisme Arab sebagai inisiatif ekonomi politik yang bersifat independen memberi ancaman tersendiri bagi AS. Terutama dalam rangka mempertahankan stabilitas regional yang tunduk sepenuhnya pada kepentingan Washington. Di saat bersamaan, Israel dengan berbagai capaian di bidang militernya perlahan muncul sebagai kekuatan baru yang menentukan dalam konstelasi politik di kawasan Asia Barat.
Washington yang segera menyadari potensi tersebut lantas menjadikan Israel sebagai mitra strategis setelah kemenangan negara tersebut dalam Perang Juni 1967. Kemitraan ini pada bersifat unik karena tidak mengandaikan eksploitasi langsung. Tetapi sebaliknya, kemitraan AS-Israel justru memberi peluang bagi kedua negara untuk mencapai tujuan nasional masing-masing.
Dalam hal ini, AS menjadikan Israel sebagai instrumen kontrol sekaligus pertahanan dominasi kepentingan imperialismenya di kawasan Asia Barat. Sedangkan Israel memperoleh subsidi imperial yang mencakup dukungan ekonomi, militer serta diplomasi yang membuatnya lebih dekat dengan visi pendirian negara etno-nasionalis. Analisis ini menjadikan imperialisme AS dan kolonialisme Israel merupakan satu struktur yang dengan sendirinya menggugat netralitas posisi Washington dalam sengketa, termasuk dalam upayanya memoderasi perdamaian di Palestina.
Kecenderungan tersebut menemukan contoh konkritnya dalam sejarah mediasi perdamaian yang diinisiasi Pemerintahan Bill Clinton lewat Perjanjian Oslo yang menandai kemunculan solusi dua negara (two state solution). Edward Said lewat esainya The Morning After (1993) meng-alegorikan Pemerintahan Clinton tak ubahnya kekaisaran Romawi abad ke-20 yang membimbing dua raja bawahannya (otoritas Israel dan PLO) melalui ritual penghormatan serta rekonsiliasi semu. Karena menurut Said, Perjanjian Oslo tak lebih dari penyerahan total Palestina kepada otoritas Israel.
Persoalannya karena Perjanjian Oslo cenderung mengabaikan ketimpangan relasi Israel dan Palestina sejak dimulainya masa pendudukan pada 1948. Sebaliknya, Perjanjian Oslo justru mengukuhkannya dengan mengonversi pengakuan diplomatis atas PLO menjadi kendali yang memungkinkan Israel memperdalam konsekuensi pendudukannya. Dari memperluas pemukiman ilegal lewat opsi pembagian wilayah yang timpang, informasi untuk penguasaan atas sumber daya, dan memberlakukan kontrol militer yang mengedepankan aspek keamanan Israel tapi tidak untuk rakyat Palestina.
Konsensus yang ditawarkan Washington lewat Perjanjian Oslo pada akhirnya tak menghasilkan apapun kecuali efek kosmetik yang menguntungkan imperialisme AS dan kolonialisme Israel sebagai satu struktur. Kegagalan demi kegagalannya bahkan menuai perlawanan sengit dari berbagai faksi politik, organisasi, rakyat Palestina secara umum lewat Intifada kedua dan berbagai peristiwa penting lainnya. Rentetan perlawanan tersebut harus dilihat sebagai prakondisi atas serangan militer Hamas pada 07 Oktober 2023 disusul genosida Israel yang berujung diinisiasinya Dewan Perdamaian oleh Pemerintahan Donald Trump.
Sejarah seperti sedang mengulang dirinya sendiri dalam Dewan Perdamaian. Bukan dalam bentuknya sebagai lelucon, tetapi sepenuhnya ironi. Mengingat Dewan Perdamaian lebih tepat disebut manuver politik yang mempertemukan relasi kepentingan AS-Israel dengan konsekuensi yang jauh lebih serius ketimbang proposal damai yang menyertakan hak keadilan, perdamaian, dan penentuan nasib sendiri sebagai aspirasi nasional rakyat Palestina.
Mengutip Sayid Marcos Tenorio dalam artikel Board of Peace : A Paralell UN under Absolute US Hegemony (2026), diinisiasinya Dewan Perdamaian menjadi mungkin akibat krisis struktural hegemoni AS yang disebabkan oleh kemunculan blok kekuatan baru dalam realitas geopolitik global. Krisis tersebut memaksa Washington menginisiasi alternatif PBB yang memberikannya kontrol absolut dengan Israel sebagai mitra strategisnya. Terutama dalam menjadikan Gaza sebagai laboratorium untuk menormalisasi genosida : mengubah penghancuran total suatu bangsa menjadi platform reorganisasi struktur neokolonial dalam sistem internasional.
Ini menjelaskan mengapa Dewan Perdamaian sama sekali tidak melibatkan otoritas Palestina sejak awal. Sebaliknya dalam peluncurannya pada Pertemuan Davos, Dewan Perdamaian lebih fokus menyoroti pembangunan ulang Gaza dengan dukungan elite politikus dan miliarder global yang pro-Israel. Di tengah ambisi Israel untuk menganeksasi Gaza dan Tepi Barat berikut pelanggaran kesepakatan gencatan senjata yang terus dilakukannya, Dewan Perdamaian adalah sebenar-benarnya proyek penindasan terhadap rakyat Palestina.
Makna Keterlibatan Indonesia
Apa makna keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian? Sulit menemukan jawabannya hanya dari klaim asertif pemerintah soal realisasi politik bebas aktif untuk memastikan Dewan Perdamaian tidak keluar dari koridor pembentukannya sebagai inisiatif perdamaian. Terlebih klaim tersebut dinyatakan dengan mengesampingkan analisis tentang posisi tawar sebagai prasyarat yang memungkinkan keterlibatan Indonesia takkan mengemuka angka statistik belaka.
Menimbang dinamika geopolitik terkini, lebih realistis memaknai keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian dalam kerangka analisis dari akademisi Hadza Min Fadli Robby (2026) yang menyebutnya keputusan pragmatis transaksional. Bukan dalam rangka membela keadilan dan kemerdekaan Palestina sebagai prinsip yang diamanatkan konstitusi. Melainkan murni sebagai mekanisme pertahanan diri di tengah tekanan global, terutama dan paling menentukan adalah kebijakan proteksionis AS di bawah Pemerintahan Donald Trump.
Keputusan tersebut memang patut dipersoalkan. Namun bila kita berani jujur, keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian oleh rezim Prabowo-Gibran sebenarnya tidak membuat perbedaan berarti dengan kebijakan dari pemerintahan terdahulu yang secara konsisten mendukung solusi dua negara (two state solution) atas persoalan pendudukan Israel di Palestina. Bahkan bila itu dianggap paling realistis, sejarah selalu konsisten membuktikannya sebagai strategi diplomasi yang sepenuhnya pragmatis.
Alih-alih menguntungkan posisi Palestina. Di bawah bayang-bayang ketimpangan relasi yang terlembagakan dalam Perjanjian Oslo, mendukung solusi dua negara (two state solution) sama halnya memberi jeda waktu yang cenderung menguntungkan Israel. Terutama dalam hal memperdalam konsekuensi pendudukannya.
Jangankan konstitusi. Pengalaman merasakan getirnya penjajahan rasanya cukup untuk menyebut strategi ini sebagai tidak bermoral dan mengkhianati prinsip solidaritas Indonesia-Palestina yang cukup menyejarah. Terkecuali bila elite pemerintahan yang ada saat ini mulai mempertimbangkan opsi untuk membuka hubungan diplomasi dengan Israel.
Dalam sejarah, hubungan Indonesia-Israel memang berlangsung secara ambigu. Di atas kertas, memang tak ada cetak biru yang melegitimasi kedua negara memiliki jalinan hubungan diplomasi yang bersifat resmi. Namun demikian, temuan dalam sejarah menunjukkan relasi bisnis Indonesia-Israel yang seringnya berlangsung di bawah meja.
Antony Loewenstein (2023 : 50) menyebut hubungan “gelap” Indonesia dengan Israel telah terjalin sejak pembantaian massal terhadap kelompok kiri dalam Peristiwa G30S 1965 yang menjadi tonggak sejarah berdirinya era kediktatoran militer Orde Baru di bawah Soeharto. Mossad sebagai representasi otoritas Israel bersama rezim kekuatan Barat tak hanya tahu peristiwa yang terjadi secara persis, namun juga turut berperan aktif dalam mendukung propaganda pihak militer Indonesia menyoal Peristiwa 1965. Setelah peristiwa berdarah-darah itu, kedekatan Mossad dan rezim Soeharto semakin terjalin erat diperantarai proyek komersial termasuk produksi, daging sapi, jagung, minyak, dan kapas.
Lebih lanjut, arsiparis Muhidin M. Dahlan dalam artikelnya “Prabowo Subianto, ‘Israel’, Ini dan Itu” (2025) menyebutkan beberapa dokumen kunci yang membuka tabir hubungan bisnis alutsista antara Mossad bersama militer Indonesia lewat perantara Prabowo yang kala itu (masih) menjadi petinggi Kopassus. Hubungan tersebut pertama kali terungkap lewat keberhasilan operasi pembebasan sandera di Mapenduma Papua pada tahun 1996 yang salah satunya ditentukan oleh faktor penggunaan drone buatan Israel. Laporan investigasi dari jaring.id turut menemukan jejak alat sadap buatan Israel bernama Pegasus yang digunakan untuk memata-matai aktivis lewat penggunaan oleh beberapa instansi negara sejak tahun 2018.
Tidak berhenti sampai di situ. Indonesia secara diam-diam juga menjalin kerja sama dengan perusahaan asal Israel kenamaan Ormat Technologies di bidang pembangunan geothermal dalam rangka transisi menuju EBT (Energi Baru Terbarukan). Seperti dilansir laporan investigasi deduktif.id, perusahaan tersebut masih memiliki keterkaitan tidak langsung dengan Hasbara Fellowship sebagai proyek perluasan kepentingan Israel di Indonesia.
Hubungan ini semakin mengimplikasikan dimensi kompleksitas dalam strategi diplomasi Indonesia atas pendudukan Israel di Palestina selama ini. Jangan-jangan bukan amanah konstitusi dan prinsip bebas aktif yang menjadi legitimasi bagi pemerintah untuk konsisten mendukung solusi dua negara yang sudah terbukti gagal. Melainkan adalah relasi yang sarat akan kepentingan pragmatis.
Sekalipun pragmatisme itu dibingkai atas nama kepentingan nasional, ia tetap saja bermasalah karena berdiri di atas penjajahan bangsa Palestina. Khususnya di bidang teknologi keamanan, penggunaan produk milik Israel sama halnya melegitimasi Palestina sebagai pusat ekstraksi sumber daya sekaligus laboratorium uji produk teknologi mematikan sebelum dipasarkan kepada rezim despotik di berbagai penjuru dunia. Termasuk juga melegitimasi imperialisme AS sebagai pilar penyokong utamanya.
Michel Kwet lewat artikelnya How US Big Tech supports Israel’s AI-powered Genocide and Apartheid (2026) merinci keterlibatan berbagai industri teknologi raksasa asal AS dalam genosida dan apartheid yang dilakukan rezim Israel di Palestina. Keterlibatan tersebut mencakup dukungan investasi, bantuan komputasi, hingga sensor terhadap situasi di Palestina yang dapat merugikan Israel. Dalam konteks ini, jalinan antara imperialisme AS dan kolonialisme Israel mesti dilihat sebagai ancaman terhadap solidaritas pembebasan Palestina, maupun secara umum perjuangan demokratik global atas nama hak asasi manusia.
Dengan demikian, kalimat “tak ada yang bebas, sampai Palestina bebas” sebagai seruan solidaritas semakin menemukan resonansinya atas kenyataan. Pada tingkat politik, seruan tersebut menuntut diakhirinya imperialisme AS dan kolonialisme Israel sebagai akar persoalan penindasan di Palestina, sekaligus fenomena mengglobalnya kekerasan negara lewat penggunaan produk berteknologi tinggi. Pengakhiran hanya bisa dicapai lewat perjuangan dalam ruang-ruang riil politik untuk merealisasikan gagasan satu negara Palestina dari sungai hingga laut sebagai solusi mutlak.***
“Jadilah realistis, tuntut yang tidak mungkin” – Paris Protest 68’
Referensi
Abusalim, J., Bing, J., & Lotze, M. (Eds.). (2022). Light in Gaza: Writings born of fire. Haymarket Books.
Abu Maneh, B. (2003). Israel in the U.S. empire. Monthly Review. https://monthlyreview.org/articles/israel-in-the-u-s-empire/
Bastos, P. P. Z. (2026, 27 Januari). The Donroe Doctrine and the naked imperialism of the Venezuela intervention. Progressive International. https://progressive.international/wire/2026-01-27-a-doutrina-donroe-e-o-imperialismo-descarado-da-interveno-na-venezuela-1/en/
Dahlan, M. M. (2025). Prabowo Subianto, ‘Israel’, ini dan itu. Medium. https://medium.com/@muhidinmdahlanii/prabowo-subianto-israel-ini-dan-itu-2b7fa995dd2f
“Dewan Perdamaian: A parallel UN under absolute US hegemony.” (2026). Middle East Monitor. https://www.middleeastmonitor.com/20260127-board-of-peace-a-parallel-un-under-absolute-us-hegemony/
Floresa.co. (2023). Jejak alat sadap Israel di Indonesia. https://jaring.id/jejak-alat-sadap-israel-di-indonesia/
Kwet, M. (2024, 12 Mei). How US big tech supports Israel’s AI-powered genocide and apartheid. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/opinions/2024/5/12/how-us-big-tech-supports-israels-ai-powered-genocide-and-apartheid
“Jejak Hasbara di imperium bisnis geothermal Israel di Indonesia.” (2025). Deduktif.id. https://deduktif.id/jejak-hasbara-di-imperium-bisnis-geothermal-israel-di-indonesia
Indonesia gabung ‘Board of Peace’: Strategi tepat atau hilang arah? (2026). The Conversation Indonesia. https://theconversation.com/indonesia-gabung-board-of-peace-strategi-tepat-atau-hilang-arah-274952
“Who is part of Trump’s ‘Board of Peace’ for Gaza?” (2026, 18 Januari). Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2026/1/18/who-is-part-of-trumps-board-of-peace-for-gaza
Editor: Dhika Marcendy
Hai, SAM ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah membacanya sampai akhir.
Jika kamu suka dan mendapat sesuatu dari tulisan ini, mari kita apresiasi penulisnya dengan klik link di bawah ini:
