Penulis
Bakri Siregar adalah nama yang asing dalam dunia sastra Indonesia. Mungkin namanya hanya dapat ditemukan di satu tulisan Henri Chambert-Loir mengenai Mas Marco Kartodikromo, yang mana terhimpun dalam buku “Sastra dan Sejarah Indonesia: Tiga belas Karangan”. Ya, Bakri Siregar tampak asing bagi kita sekarang sebab ia adalah salah satu pentolan Lekra (Lembaga Kebudajaan Rakjat) sekaligus pemimpin dari Lestra (Lembaga Sastra).
Ia disebut-sebut oleh Chambert-Loir sebagai satu-satunya sarjana sastra Indonesia yang menempatkan karya-karya Mas Marco Kartodikromo sebagai suatu karya sastra Indonesia awal. Chambert-Loir berprasangka bahwa kerap para sarjana sastra menganggap bahwa kekaryaan Mas Marco merupakan suatu karya yang bersifat politis dan tidak sesuai dengan anggapan bahwa sastra haruslah “bebas nilai”.
Dalam bukunya “Sedjarah Sastra Indonesia Modern Bagian I” yang diterbitkan oleh Jajasan Pembaruan tahun 1964, Bakri Siregar menetapkan Mas Marco sebagai Bapak Sastra Indonesia Modern pun berdasarkan banyak pertimbangan dan komparasi. Salah satu alasan yang terpenting dalam pemosisian ini adalah karena karya-karya Mas Marco mencerminkan zeitgeist pembentukan dan perkembangan nasion Indonesia, alih-alih menempatkan sastra Balai Pustaka ataupun Abdullah bin Abdulkarim Munsyi sebagai titik awal dari apa yang disebut sebagai sastra Indonesia awal.
Bakri Siregar sebagai Sarjana di Tubuh Lekra
Bakri Siregar lahir di Langsa, Aceh, pada bulan Desember 1922. Di Medan, Bakri sempat menjadi redaktur harian Pendorong dan majalah Arah, dan di satu sisi, ia juga pernah menjabat sebagai ketua Lekra Sumatera Utara. Ia juga dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam kesusastraan Lekra karena ia telah menggarap buku “Sedjarah Sastra Indonesia Modern Jilid I” yang terbit di tahun 1964. Ia pun juga pernah menjadi Guru Besar Sastra Indonesia untuk Universitas Peking.
Sebagai suatu pendirian politik, Bakri kerap menempatkan sifat-sifat politis sebagai fondasi ontologis dan epistemologis kesusastraan Indonesia. Layaknya pemikir Lekra kebanyakan seperti Pramoedya Ananta Toer, Bakri menempatkan Multatuli dengan bukunya yang berjudul “Max Havelaar” sebagai sosok yang penting untuk dijadikan sebuah embrio karena karyanya telah membunuh kolonialisme dan menyadarkan massa Rakyat bahwa mereka sedang ditindas.
Di sini, perlu dipahami pula tentang cara berpikir orang-orang Lekra dalam berkebudayaan. Dalam prinsip unggulan 1-5-1, Lekra menganggap bahwa politik adalah pijakan kebudayaan atau dalam bahasa rumusan 1-5-1 Lekra , “Politik sebagai Panglima”, karena menurut Njoto, salah satu pendiri Lekra sekaligus orang kedua dalam Partai, menyatakan bahwa kebudayaan akan mati jika tanpa politik, sedangkan politik bisa berjalan tanpa kebudayaan. Lekra pun beranggapan bahwa semua hal telah menjadi politis, sehingga media-media kebudayaan tidak akan pernah lepas dengan politik.
Dalam konteks ini, kerangka berpikir Bakri Siregar dalam penulisan sejarah sastra Indonesia pun mengikuti prinsip yang sudah dirumuskan oleh Lekra. Bakri dalam buku tersebut menjelaskan jika sastra Indonesia muncul ketika ada suatu kesadaran politis soal bangsa Indonesia dari kalangan intelektual sastra Indonesia pada awal abad ke-20. Diterapkannya Politik Etis pada tahun 1901, menjadikan titik awal atas kemunculan nasionalisme dan juga menjadi era baru untuk segala bidang kebudayaan yang ada di Indonesia.
Di sisi lain, menurut Bakri Siregar, sastra Indonesia tidak muncul secara antah-berantah, namun juga dipengaruhi oleh kondisi sastra yang ada di luar negeri. Alih-alih menetapkan batasan yang jelas mengenai sastra Indonesia, Bakri menyebutkan dalam bukunya bahwa tidak ada yang murni di dalam sastra Indonesia, karena ia muncul sebagai suatu proses kebudayaan yang beragam. Bakri Siregar pun menyebutkan bahwa dalam konteks sejarah sastra Indonesia, para sastrawan banyak yang mengadaptasi karya-karya dari luar negeri seperti Maxim Gorky yang nanti diterjemahkan oleh Pramoedya Ananta Toer bersama adik-adiknya, hingga karya begawan sastra modern Tiongkok, Lu Xun, yang pernah diterbitkan oleh Jajasan Pembaruan.
Bakri juga menyelaraskan sastra Indonesia dengan kemunculan pers nasional, gerakan kebangunan nasional, sebagai satu bentuk kausalitas atas perubahan geopolitik internasional waktu itu. Baginya, Revolusi Rusia 1905, Revolusi Tiongkok 1911 di bawah Sun Yat-Sen, hingga Revolusi Bolshevik 1917 telah mempercepat kesadaran nasional di kalangan terpelajar, sehingga apa yang dihasilkan dalam karya sastra di zaman itu sedikit banyak dipengaruhi oleh elemen eksternal yang telah disebarkan melalui pers nasional.
Lekra dan Periode Kesusastraan yang Singkat
Acap kali, kesusastraan Lekra jarang dimasukkan sebagai suatu periode sastra. Nama Lekra, bahkan lebih sering tercantum sebagai pelaku utama dalam politik ofensif kebudayaan yang terjadi di tahun 1960an, antara Lekra melawan Manikebu (Manifes Kebudayaan). Hilangnya peran Lekra pun menjadi sesuatu yang sangat politis, mengingat bahwa di masa genosida 1965-1966, Lekra seringkali dianggap sebagai underbouw dari PKI di lapangan kebudayaan. Maka dari itu, hilangnya periode kesusastraan Lekra dalam historiografi sastra Indonesia saat ini menjadikan upaya pembuatan sebuah blok studi soal sastra kiri menjadi teramat penting.
Hilangnya manuskrip-manuskrip pengetahuan yang dihimpun dan diciptakan oleh Lekra menjadi sesuatu yang krusial, karena Lekra, meski banyak budayawan tidak setuju dengan gagasan “politik sebagai panglima”, menjadi salah satu tonggak kebudayaan nasional Indonesia. Gagasan Lekra soal politik dan kebudayaan adalah satu bentuk manifestasi dari negara pascakolonial, yang sedang membayangkan kebangsaan mereka.
Dalam hal ini, gagasan saling berkelindannya antara politik dengan kebudayaan begitu tercermin dalam karya-karya sastra Lekra yang dihimpun selama lima belas tahun. Muatan-muatan karya mereka tak jauh dari perkara bahwa semua hal itu politis, dan juga soal keberpihakan kepada kaum tertindas. Hal ini adalah nilai pasti yang harus dilaksanakan oleh seluruh anggotanya sebab dalam Mukadimah Lekra versi 1959 yang merupakan konstitusi utamanya menyatakan berikut:
Lekra menganjurkan pada anggota-anggotanya, tetapi juga pada seniman-seniman, sarjana-sarjana dan pekerja-pekerja kebudayaan lainnya di luar Lekra, untuk secara dalam mempelajari kenyataan, mempelajari kebenaran yang hakiki dari kehidupan, dan untuk bersikap setia kepada kenyataan dan kebenaran.
Dalam bidang kesusastraan, Lekra memiliki banyak begawan sastra yang dalam setiap kekaryaannya memiliki nilai-nilai yang termaktubkan dalam Mukadimah dan metode 1-5-1. Dalam konteks ini, kita dapat temui nama Agam Wispi dengan puisi fenomenalnya yang berjudul, “Matinja Seorang Petani”; Sugiarti Siswadi dengan cerpennya, “Sorga di Bumi”; HR Bandaharo dengan puisi “Tak Seorang Berniat Pulang”-nya yang santer di tahun 1960an, hingga S. Rukiah Kertapati dan Sugiarti Siswadi dengan gagasan tentang Sastra Anak.
Para sastrawan muda Lekra pun tak kalah menarik dan patut dipertimbangkan, karena mereka muncul dari beragam latar belakang. Sebagai contohnya, beberapa karya cerpen yang ditulis oleh Nurlan, atau sekarang yang kita kenal sebagai Martin Aleida, telah menggambarkan beragam realitas soal kontradiksi yang terjadi di masyarakat, seperti masalah alienasi dalam cerpennya yang berjudul, “Tjerita Terachir”, hingga soal alat produksi dalam cerpennya yang berjudul, “Sumpah Seorang Pewaris”.
Meski begitu, terdapat pula beberapa kritik terhadap sastra Lekra, yang mana salah satunya dilontarkan oleh Aidit dalam KSSR di tahun 1964. Aidit menjelaskan jika para seniman dan sastrawan Lekra masih terfokus pada pedesaan sebagai subjek yang mengalami kontradiksi berlapis. Ia juga menjelaskan bahwa lanskap perkotaan pun tak kalah menarik, karena perjuangan kelas pun tampak dengan jelas, terutama antara kelas buruh, miskin kota, dan orang-orang tak punya rumah dengan para borjuasi perkotaan. Hal ini pun terlihat dari karya-karya yang dihasilkan oleh sastrawan Lekra Surabaja dalam buku antologinya, “Merdeka dan Tanah-Nasi dan Melati”, yang banyak menunjukkan konflik kelas di pabrik, reforma agraria di perkampungan Pakis, Surabaya, hingga soal Lumpenproletariat.
Akhiran: Sejarah Sastra yang Holistik?
Menurut Fatih Abdulbari, fungsionalitas historiografi harus kembali dipikirkan ulang sebab fungsinya tidak sebatas sebagai representasi masa lalu, namun juga berfungsi sebagai praktik sosial dalam membentuk wacana yang mana melibatkan banyak elemen seperti, rezim kebenaran, kekuasaan, dan konfigurasi wacana. Begitu pula di lingkungan sastra, politik sejarah dan kanon sastra tidak hanya bersifat akademis dan sebatas representasi daftar panjang sastra dan sastrawan nasional, namun sejarah dan kanon sastra juga membentuk wacana atas apa itu sastra ‘yang baik’ dan nama-nama yang patut dikenang dalam sastra Indonesia.
Dalam wacana arustama kesejarahan, nama Mas Marco yang dibahas oleh Bakri Siregar lebih sering disebut sebagai tokoh politik yang pernah menulis karya sastra alih-alih memposisikan dirinya sebagai sastrawan. Di lain sisi, sejarah sastra modern Indonesia juga masih berputar di tempat yang sama, dengan memposisikan Balai Pustaka sebagai sebuah kanon yang gigantik seolah-olah hanya ada satu hulu kesusastraan Indonesia.
Di lain hal, temuan Bakri Siregar menunjukkan bahwa hulu kesusastraan Indonesia dapat dilihat dari Mas Marco, karena kesadaran kebangsaannya mempengaruhi teks sastra yang ia hasilkan. Bakri Siregar tentu memposisikan Mas Marco dengan berdasarkan prinsip Lekra yang menyebut bahwa, “politik sebagai panglima”, sehingga teks Mas Marco dibaca oleh Bakri sebagai teks politik sekaligus teks sastra, sebab sastra akan selalu politis, begitu pula dengan dunia kesusastraannya.
Hal inilah yang membuat temuan Bakri Siregar perlu dilirik kembali, alih-alih hanya sebatas teks politis, riset Bakri Siregar menjadi titik krusial untuk memandang sejarah kesusastraan Indonesia modern dibangun dari banyak hal, dan tidak murni sastra untuk sastra. Bagi Bakri, sastra muncul dari sebuah kondisi material yang tak dapat terelakkan, bukan muncul secara sendirinya, dan tentunya berasal dari perpaduan banyak hal. Dan, hal ini pula, yang harus dipahami, bahwa setiap hal tidak pernah bisa dipisahkan dari politik, meskipun ranah fiksi.
Editor: Ivo Trias Julianno
Hai, SAM ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah membacanya sampai akhir.
Jika kamu suka dan mendapat sesuatu dari tulisan ini, mari kita apresiasi penulisnya dengan klik link di bawah ini:
