Penulis
Dalam sejarah pemikiran Indonesia, Tan Malaka menempati posisi penting sebagai intelektual revolusioner yang berusaha mengganti cara berpikir bangsa dari mistika menuju Madilog—materialisme, dialektika, dan logika. Karyanya, Madilog merupakan upaya sistematis untuk mengajarkan metode berpikir ilmiah di tengah masyarakat yang masih kuat dipengaruhi tradisi spiritualisme, feodalisme, dan dogmatisme (Tan Malaka, 2014). Menurutnya, mistika bukan sekadar kepercayaan spiritual, melainkan cara berpikir yang tidak kritis, yang kerap dimanfaatkan oleh penguasa untuk mempertahankan status quo.
Delapan dekade kemudian, Indonesia menghadapi fenomena politik yang juga sarat dengan mistifikasi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Prabowo Subianto pada 2024 menjadi salah satu contoh. Secara permukaan, MBG terlihat sebagai kebijakan pro-rakyat, mengedepankan perbaikan gizi anak-anak sekolah, dan mempersiapkan Generasi Emas 2045. Namun, jika dilihat dari kacamata Madilog, program ini tidak hanya sebuah kebijakan teknis, tetapi juga sarana mistifikasi politik—sebuah narasi yang membungkus persoalan struktural dengan solusi sederhana dan emosional.
Bagaimana logika mistika menurut Tan Malaka melihat logika kebijakan MBG Prabowo. Apakah mistifikasi masih bekerja dalam politik kontemporer, serta bagaimana materialisme, dialektika, dan logika dapat menjadi alat kritik terhadapnya.
Mistika Tan Malaka
Tan Malaka mengidentifikasi ‘mistika’ sebagai cara berpikir yang mengutamakan keyakinan emosional, otoritas, dan kepercayaan buta dibandingkan bukti empiris serta penalaran kritis. Mistika dalam hal ini bukan hanya persoalan agama, tetapi mentalitas yang cenderung menerima kebenaran tanpa pembuktian. Menurutnya, masyarakat yang masih terikat pada mistika akan mudah dimanipulasi penguasa, karena mereka tidak terbiasa menguji klaim dengan logika dan pengalaman nyata (Tan Malaka, 2014).
Bagi Tan Malaka, mistika berbahaya karena menghambat perkembangan ilmu pengetahuan, melemahkan daya kritis rakyat, dan pada akhirnya memperkuat struktur feodalisme maupun kolonialisme. Dia menekankan perlunya peralihan menuju Madilog—suatu metode berpikir yang berpijak pada tiga prinsip: materialisme, dialektika, dan logika. Hanya dengan demikian rakyat Indonesia bisa membebaskan diri dari penindasan dan membangun masyarakat yang lebih adil.
MBG sebagai Mistifikasi Politik
Pemerintah menargetkan miliaran paket makanan per tahun dengan biaya ratusan triliun rupiah (Kompas, 2025). Tujuan resmi MBG antara lain menurunkan angka stunting, memperbaiki kualitas kesehatan anak, serta mencetak Generasi Emas 2045 yang sehat.
Secara politik, MBG dapat dikategorikan sebagai program populis. Populisme merupakan sebuah upaya dari elite politik untuk memperoleh kekuasaan dengan berperan seolah-olah pro rakyat (Budiman, 2021). Populis bekerja dengan menciptakan narasi ‘rakyat’ versus ‘elite jahat’ dan menghadirkan seorang pemimpin yang seolah-olah menjadi penyelamat. MBG menghadirkan negara sebagai penyedia kebutuhan paling dasar rakyat kecil: makanan. Dalam bingkai ini, negara hadir bukan hanya sebagai regulator, melainkan sebagai ‘bapak’ yang langsung memberi makan anak-anak bangsa.
MBG bukan hanya soal gizi, melainkan soal legitimasi politik. Program ini memberi citra bahwa Presiden hadir langsung untuk rakyat kecil. Dengan begitu, MBG berfungsi ganda: kebijakan sosial sekaligus instrumen pencitraan yang memperkuat loyalitas rakyat pada rezim.
Bila ditinjau lebih kritis, MBG mengandung unsur mistifikasi politik. Pertama, narasi sederhana makanan bergizi gratis = anak sehat = generasi emas, mengabaikan kompleksitas persoalan struktural dalam pendidikan, kesehatan, dan distribusi pangan. Kedua, MBG menghadirkan solusi instan yang menutup perdebatan mengenai akar masalah gizi buruk: ketimpangan ekonomi, ketergantungan impor, lemahnya kedaulatan pangan, dan rendahnya daya beli masyarakat. Ketiga, program ini mengandung potensi besar untuk menjadi proyek patronase politik, distribusi pangan dijadikan sebagai transaksi ekonomi demi keuntungan para elite dan birokrat (Rohmah, 2025).
Dalam konteks ini, MBG bukan sekadar program sosial, melainkan instrumen mistifikasi: ia menyamarkan kontradiksi struktural dengan narasi moral dan emosional. Hal ini persis seperti yang dikritik Tan Malaka terhadap cara berpikir mistika: menerima kebenaran simbolis tanpa menguji basis material dan rasionalnya.
Materialisme, Dialektika, dan Logika dalam Kritik MBG
Tan Malaka melalui Madilog menegaskan cara berpikir bangsa harus beralih dari mistika menuju materialisme, dialektika, dan logika. Tiga komponen ini bukan sekadar teori abstrak, tetapi metodologi untuk memahami realitas sosial secara lebih ilmiah dan membebaskan. Dalam konteks program MBG, ketiganya dapat dijadikan alat analisis kritis.
Materialisme menuntut agar kebijakan publik dinilai dari basis materialnya, bukan dari narasi simbolis. MBG dalam narasi resmi diproyeksikan sebagai solusi bagi generasi emas 2045. Namun, secara material, program ini bergantung pada ketersediaan anggaran negara yang besar, rantai distribusi pangan yang dikuasai oleh aktor tertentu, serta kondisi produksi pertanian nasional.
Apabila bahan pangan lebih banyak diimpor atau disuplai korporasi besar, maka secara material MBG justru memperkuat kapitalisme pangan dan melemahkan kemandirian rakyat. Dengan kacamata materialisme, keberhasilan MBG tidak bisa diukur dari citra moral kepemimpinan, melainkan dari perubahan konkret dalam struktur produksi pangan dan kesejahteraan petani. MBG dapat ditimbang dari dampak nyata pada struktur produksi dan distribusi pangan.
Dialektika menekankan bahwa setiap kebijakan harus dilihat dalam kerangka kontradiksi dan perubahan. MBG mengandung kontradiksi internal: di satu sisi menjanjikan perbaikan gizi dan pendidikan anak, tetapi di sisi lain muncul kasus adanya keracunan massal (Kompas, 2025). Masalah jangka panjangnya yakni, memberikan beban fiskal negara. Ia juga berhadapan dengan kontradiksi eksternal: kebutuhan untuk melibatkan UMKM lokal versus tekanan pasar pangan global yang didominasi impor.
Melalui dialektika, MBG tidak dilihat sebagai kebijakan final dan tunggal, melainkan sebagai arena tarik-menarik kepentingan yang dapat berubah sesuai kondisi. Analisis dialektis memungkinkan kita mengantisipasi bahwa MBG bisa berkembang menjadi instrumen kedaulatan pangan, tetapi juga bisa merosot menjadi sekadar proyek pencitraan. MBG dipahami sebagai kebijakan penuh kontradiksi yang bisa bergerak ke arah progresif atau regresif.
Logika berfungsi sebagai alat berpikir sistematis dan rasional. Narasi MBG dibangun dengan alur sederhana: makanan bergizi menjadikan anak sehat yang membuat anak cerdas lalu muncullah generasi emas. Namun logika kritis mengajukan pertanyaan: apakah hubungan kausal itu otomatis? Apakah memberi makanan gratis cukup untuk melahirkan generasi cerdas, sementara pendidikan berkualitas, kesehatan umum, dan kesejahteraan keluarga masih timpang?
Tanpa logika yang ketat, hubungan kausal dalam narasi MBG berubah menjadi silogisme yang rapuh. Dengan logika yang sehat, rakyat bisa membedakan mana fakta empiris dan mana sekadar retorika politik. Dengan logika pula, MBG diuji secara rasional agar tidak terjebak dalam mitos penyelamatan.
Sintesis Dialektis
Membandingkan logika mistika Tan Malaka dengan kebijakan MBG Prabowo membuka ruang refleksi mengenai masa depan politik Indonesia. Tan Malaka menekankan pentingnya membebaskan pikiran rakyat dari mistika agar tidak mudah dimanipulasi. Sementara itu, MBG menunjukkan bagaimana mistifikasi tetap hadir dalam politik kontemporer, meskipun dalam bentuk modern: narasi pembangunan, generasi emas, dan bantuan sosial.
Agar keluar dari jebakan mistika, MBG tidak boleh berhenti pada distribusi makanan. Ia harus dilihat sebagai pintu masuk untuk membangun kemandirian pangan nasional.
Beberapa agenda struktural yang harus menyertai MBG adalah reforma agraria, redistribusi tanah kepada petani kecil agar produksi pangan meningkat; kedaulatan pangan, yakni kebijakan yang mengurangi impor dan memperkuat produksi lokal; serta pendidikan kritis yang berfungsi untuk membangun kesadaran bersama untuk memperkuat tanggung jawab sosial (Freire, 2011). Anak-anak tidak hanya menerima makanan, tetapi juga belajar tentang pentingnya gizi, pertanian, dan solidaritas sosial.
Jika agenda struktural tersebut dijalankan, MBG dapat berubah dari sekadar instrumen pencitraan menjadi instrumen perubahan struktural. Dengan demikian, MBG tidak lagi sekadar mistifikasi, tetapi bagian dari proyek revolusi pangan yang sejati.
Kritik Tan Malaka tidak berarti menolak mentah-mentah MBG. Sebaliknya, dengan menggunakan kerangka Madilog, MBG dapat diarahkan agar benar-benar memenuhi kebutuhan material rakyat, dikelola secara rasional, dan dikembangkan dalam kerangka dialektis yang memperhatikan kontradiksi struktural. Dengan kata lain, MBG bisa menjadi kebijakan progresif jika tidak dijalankan sebagai proyek mistifikasi, tetapi sebagai upaya transformasi material dalam sistem pangan dan pendidikan nasional.
Konklusi
Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa logika mistika Tan Malaka tetap relevan untuk memahami politik Indonesia hari ini. Mistika, yang dulu dikritiknya sebagai mentalitas penerimaan buta, kini hidup kembali dalam bentuk mistifikasi kebijakan. Program MBG Prabowo adalah contoh bagaimana narasi emosional dapat membungkus persoalan struktural, menjadikannya tampak sederhana, padahal sesungguhnya kompleks.
Dengan pendekatan materialisme, dialektika, dan logika, rakyat dapat menilai apakah MBG benar-benar menjawab kebutuhan material, mengelola kontradiksi dengan adil, dan berdiri di atas dasar logika yang kokoh. Jika tidak, maka program ini hanya akan menjadi reproduksi mistika dalam politik modern.
Tan Malaka mengajarkan bahwa pembebasan bangsa harus dimulai dari pembebasan cara berpikir. Warisan Madilog adalah panggilan untuk terus bersikap kritis, rasional, dan berorientasi pada perubahan material yang nyata. Dalam menghadapi mistifikasi politik seperti MBG, pesan itu menjadi semakin urgen: tanpa logika, rakyat hanya akan terjebak dalam mitos; dengan logika, rakyat bisa merebut kembali kedaulatannya.
Referensi
Budiman, B. N. (2021). Populisme Di Indonesia Sebagai Ancaman Polarisasi Masyarakat. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 01(02), 235–246.
Freire, P. (2011). Pendidikan Kaum Tertindas. LP3ES.
Rohmah, E. I. (2025). Praktik Patronase dalam Pemilu dan Implikasinya Terhadap Kredibilitas Demokrasi di Indonesia. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam, 3(1), 91–111.
Tan Malaka. (2014). Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Narasi.
Kompas (2025). Pemerintah Alokasikan Rp 335 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis Tahun 2026. https://nasional.kompas.com/read/2025/08/15/15525031/pemerintah-alokasikan-rp-335-triliun-untuk-makan-bergizi-gratis-tahun-2026.
Kompas (2025). Di mana Saja 4.711 Kasus Keracunan MBG Terjadi? Ini Daftar Lengkapnya. https://nasional.kompas.com/read/2025/09/24/13213571/di-mana-saja-4711-kasus-keracunan-mbg-terjadi-ini-daftar-lengkapnya.
Hai, suka pada tulisan ini?
Kami paham, kehidupan yang menyebalkan sekarang sering membuat kita tak punya waktu untuk menulis, meski banyak kenyataan yang membuat kita berpikir dan bahkan yakin bahwa penderitaan ini sama pula dampaknya.
Maka, mari biasakan untuk berterima kasih pada mereka yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menuliskan keresahan serta kekecewaan kita.
Dengan cara apa? Sederhana. Berilah apresiasi pada kerja-kerja sunyi mereka lewat link di bawah ini.
