Penulis
Perbandingan gaji pekerja MBG dengan guru honorer yang belakangan viral di media sosial bukanlah sekadar perbincangan angka, melainkan cerminan ketimpangan nilai dalam kebijakan publik. Ketika penghasilan pekerja logistik program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencapai jutaan rupiah per bulan, sementara banyak guru honorer hanya menerima ratusan ribu bahkan puluhan ribu rupiah, publik patut bertanya: sejauh mana negara sungguh memprioritaskan profesi pendidik?
Tulisan ini menguat setelah viralnya video “Tangis Guru Honorer” yang merekam curahan hati sejumlah guru non-PNS. Dalam video tersebut, seorang guru menyampaikan dengan suara bergetar, “Mungkin saya luapkan saja, ternyata gaji driver MBG jauh lebih layak daripada teman-teman yang mencerdaskan anak bangsa. Miris saya.” Ucapan itu bukan sekadar ekspresi emosi, melainkan representasi dari kegelisahan struktural: profesi yang seharusnya paling dihormati justru ditempatkan pada posisi ekonomi paling rentan.
Sebagai mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), persoalan ini tidak saya baca hanya sebagai fenomena viral, tetapi sebagai cermin masa depan profesi yang sedang saya persiapkan. Di ruang akademik, guru selalu diposisikan sebagai agen perubahan sosial dan fondasi pembangunan peradaban. Namun ketika realitas menunjukkan bahwa guru honorer hidup dalam ketidakpastian ekonomi, muncul pertanyaan mendasar: apakah negara sungguh mempersiapkan masa depan pendidikan, atau hanya membangun retorika tentang pentingnya guru tanpa keberpihakan kesejahteraan yang nyata?
Data menunjukkan bahwa rendahnya kesejahteraan guru honorer bukan kasus sporadis. Berdasarkan survei IDEAS yang dirilis melalui Katadata Databoks, sekitar 74,3 persen guru honorer di Indonesia berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan, dan 20,5 persen di antaranya bahkan memperoleh kurang dari Rp500 ribu per bulan. Angka ini menempatkan mayoritas guru honorer pada kategori pekerja dengan pendapatan jauh di bawah standar hidup layak. Selain itu, Katadata juga mencatat bahwa sekitar 33,9 persen guru di Indonesia masih berstatus non-permanen, yang berarti hampir sepertiga sistem pendidikan nasional bergantung pada tenaga kerja tanpa kepastian karier, tanpa jaminan sosial, dan tanpa perlindungan ekonomi yang memadai. Data ini menegaskan bahwa persoalan guru honorer bukan sekadar isu individu, melainkan persoalan struktural dalam tata kelola pendidikan.
Kondisi tersebut semakin ironis ketika dikaitkan dengan biaya hidup saat ini. Harga bahan pokok terus meningkat, biaya transportasi bertambah, dan kebutuhan dasar semakin mahal. Dalam situasi seperti ini, penghasilan ratusan ribu rupiah per bulan jelas tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup paling mendasar, apalagi untuk menjamin kesejahteraan keluarga. Pengalaman pribadi saya memperlihatkan realitas itu secara lebih konkret. Di lingkungan tempat tinggal saya, seorang guru PAUD yang juga pernah menjadi guru saya mengungkap bahwa ia hanya menerima gaji sekitar Rp60.000–Rp80.000 per bulan. Setelah mengikuti sertifikasi, pelatihan, dan peningkatan kompetensi, gajinya memang naik, tetapi hanya menjadi sekitar Rp100.000–Rp300.000 per bulan.
Pertanyaannya sederhana: apakah jumlah itu cukup untuk hidup di tengah kondisi ekonomi yang semakin mahal? Bahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan mingguan pun angka tersebut nyaris tidak mencukupi. Padahal guru PAUD memegang peran krusial dalam membentuk karakter, kemampuan sosial, dan fondasi intelektual anak pada masa emas perkembangan mereka. Ironisnya, justru pada jenjang pendidikan paling fundamental inilah negara menempatkan pendidiknya dalam kondisi ekonomi paling rapuh. Fenomena serupa juga terjadi di perkotaan besar. Lombok Post yang mengutip laporan Jawa Pos menyebut bahwa di Jakarta, gaji guru honorer bisa hanya sekitar Rp300.000–Rp400.000 per bulan, sementara sopir MBG disebut dapat memperoleh penghasilan di atas Rp3 juta per bulan. Perbandingan ini bukan untuk merendahkan profesi sopir, melainkan untuk menyoroti ketimpangan penghargaan negara terhadap profesi pendidik.
Jika sektor logistik program pemerintah dapat memberikan upah layak kepada pekerjanya, mengapa sektor pendidikan justru gagal menjamin kesejahteraan minimal bagi gurunya?
Di sinilah letak persoalan utamanya: negara tampak lebih sigap menjamin keberlangsungan program, tetapi kurang serius menjamin keberlangsungan hidup para pendidik. Padahal, kualitas pendidikan jangka panjang justru sangat bergantung pada kondisi sosial-ekonomi guru hari ini.
Rendahnya kesejahteraan guru honorer disebabkan oleh beberapa faktor struktural. Pertama, status kepegawaian honorer itu sendiri. Guru honorer tidak termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun PPPK, sehingga tidak memiliki jaminan gaji tetap, tunjangan, jaminan kesehatan, atau pensiun. Mereka umumnya digaji dari dana BOS atau APBD daerah, yang besarannya sangat bergantung pada kemampuan fiskal sekolah dan pemerintah daerah.
Kedua, ketergantungan berkepanjangan pada skema honorer. Sistem ini awalnya dirancang sebagai solusi sementara, tetapi dibiarkan menjadi mekanisme permanen. Akibatnya, ratusan ribu guru terjebak dalam status kerja yang tidak pasti dan rentan secara ekonomi.
Ketiga, paradigma kebijakan pendidikan yang belum memandang guru sebagai investasi strategis pembangunan manusia. Meski anggaran pendidikan besar secara nominal, alokasinya lebih banyak terserap pada administrasi, infrastruktur, dan gaji ASN, sementara kesejahteraan guru honorer terutama di PAUD dan sekolah kecil masih berada di pinggiran perhatian.
Keempat, sertifikasi guru harus diiringi dampak ekonomi yang nyata. Jika setelah sertifikasi gaji guru hanya naik dari Rp80 ribu menjadi Rp200-300.000 ribu per bulan, maka sertifikasi kehilangan makna sosialnya sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan.
Pada akhirnya, paradigma pendidikan harus diubah: guru bukan beban anggaran, melainkan investasi peradaban. Negara-negara yang berhasil membangun kualitas sumber daya manusia menempatkan guru sebagai profesi prestisius dengan jaminan kesejahteraan tinggi. Indonesia tidak akan mampu membangun pendidikan berkualitas jika terus membiarkan gurunya hidup dalam kemiskinan struktural. Kasus “Tangis Guru Honorer” seharusnya menjadi momentum refleksi nasional. Selama ini guru sering disebut “pahlawan tanpa tanda jasa”. Namun ungkapan tersebut kerap menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak ekonomi mereka. Pahlawan seharusnya dimuliakan, bukan dimiskinkan.
Selama masih ada guru yang digaji Rp60.000 per bulan, selama setelah sertifikasi pun penghasilannya hanya Rp100.000–Rp300.000, dan selama masih ada guru yang menangis karena gajinya jauh di bawah sopir MBG, maka klaim bahwa pendidikan adalah prioritas nasional akan terus terdengar sebagai slogan kosong.
Pertanyaannya kini sederhana namun mendasar:
Apakah negara sungguh memprioritaskan profesi pendidik sebagai fondasi pembangunan bangsa, ataukah pendidikan hanya menjadi retorika indah tanpa keberpihakan kebijakan yang nyata?
Referensi
IDEAS Indonesia. (2023). Survei Kesejahteraan Guru Honorer
https://greatedunesia.id/post/berita/survei-ideas-74-persen-guru-honorer-dibayar-lebih-kecil-dari-upah-minimum-terendah-indonesia/2025/
Katadata Databoks. (2023). 20,5% Guru Honorer Bergaji di Bawah Rp500 Ribu per Bulan
https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/444179928bebd7f/205-guru-honorer-diupah-kurang-dari-rp500-ribu-per-bulan
Katadata Databoks. (2023). 33,9% Guru di Indonesia Berstatus Non-Permanen https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/d5a674a9c245366/sebanyak-339-guru-di-indonesia-berstatus-tidak-tetap
Lombok Post (Jawa Pos Group). (2024). Ironi Ibu Kota: Gaji Guru Honorer Rp300 Ribu Kalah dari Sopir MBG
https://lombokpost.jawapos.com/pendidikan/amp/1507015134/ironi-ibu-kota-gaji-guru-honorer-rp-300-ribu-kalah-dengan-gaji-sopir-mbg
SMERU Research Institute – RISE Programme. (2020). Paying Teachers and Education Personnel in Indonesia
https://rise.smeru.or.id/en/blog/pay-teachers-and-education-personnel-indonesia
Editor: Balqis Nabila
Hai, SAM ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah membacanya sampai akhir.
Jika kamu suka dan mendapat sesuatu dari tulisan ini, mari kita apresiasi penulisnya dengan klik link di bawah ini:
