Penulis
Usai melakukan Tes Kemampuan Akademik (TKA), hasil yang diperoleh oleh siswa tingkat SMA/SMK/MA sangat memprihatinkan. Data menunjukkan bahwa rata-rata nilai TKA pada tingkat SMA/SMK/MA mengalami rendah pada beberapa mata pelajaran, yang mana rata-rata berasal dari mata pelajaran wajib, seperti Bahasa Indonesia Wajib dengan rata-rata 55,38, matematika wajib dengan rata-rata 36,10, dan Bahasa Inggris wajib dengan rata-rata 24,93. Selain pada mata pelajaran wajib, mata pelajaran pilihan, baik rumpun saintek dan soshum mengalami rata-rata rendah, seperti kimia dengan rata-rata 34,92, fisika sebesar 37,65, dan ekonomi dengan rata-rata 31,68 (Kemendikdasmen, 2026).
Melihat nilai yang kecil dan jauh dari rata-rata semacam ini rasanya sangat menyedihkan bagi dunia pendidikan Indonesia. Bayangkan saja, untuk menjadi seseorang yang bergerak di bidang profesional, seperti dokter, guru, hingga ilmuwan, tetapi dengan nilai yang sangat memprihatinkan ini, maka sangat fatal untuk masa depan negara sendiri. Hal semacam ini juga menandakan pendidikan masih belum melekat bagi siswa di Indonesia dan pendidikan masih menjadi sekedar kewajiban untuk tuntas demi ijazah semata, tetapi bukan untuk menuntaskan mereka dari kebodohan. Serta nilai TKA yang anjlok ini justru menjadi validasi data yang diperoleh berdasarkan skor PISA pada 2022 lalu, yang mana kualitas pendidikan di masih kalah dengan negara lainnya.
Fenomena menarik justru datang sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan TKA. Pada saat TKA akan dilaksanakan, banyak pihak—terutama siswa SMA—menolak pelaksanaan TKA dengan dalih persiapan yang terlalu mendadak, penetapan kisi-kisi yang kurang optimal dinilai menyebabkan nilai anjlok dan persiapan dari pihak siswa kurang siap melalui petisi.(Siswa Agit, 2025). Mendikdasmen, Abdul Mu’ti mengatakan jika ia mendapatkan banyak kritikan dari beberapa pihak karena waktunya yang dinilai terlalu mepet dan bobot soal yang dianggap berat karena tidak diajarkan oleh sekolah, sehingga gelombang protes tersebut menandakan bahwa persiapan TKA dirasa “dipaksakan.”
Menariknya, pasca nilai TKA yang hancur tersebut keluar, banyak pihak justru saling lempar tanggung jawab atas insiden jebloknya nilai TKA. Pemerintah melalui Kemendikdasmen mengungkapkan alasan dibalik jebloknya nilai TKA, terutama dalam mata pelajaran matematika adalah cara mengajar guru yang kurang sehingga siswa menjadi bosan, kemampuan numerasi siswa yang rendah, hingga buku yang digunakan untuk belajar tidak sesuai (Alnina, 2025). Ucapan tersebut menuai tanggapan pedas dari berbagai kalangan, khususnya guru. Sebab pernyataan tersebut dianggap menyakitkan hati guru karena mereka selalu menjadi sasaran empuk atas kegagalan siswa.
Bisa dilihat komentar netizen yang menganggap guru seringkali disalahkan, seperti akun @iwan_mau yang mengatakan, “Duh guru, udah gaji kecil, tuntutan besar, sering di kriminalisasi, urusan nilai siswa kecil pasti jadi kambing hitam. Sungguh jadi keset profesimu di negeri ini,” pada akun Instagram @pandemictalks. Komentar tersebut mendapatkan like sebanyak 115 dan balasan sebanyak empat, yang mana hanya ditanggapi dengan emoticon sedih (Pandemic Talks on Instagram, 2025).
Di postingan yang sama, terdapat komentar dengan gaya marah dan bingung sekaligus yang dikeluarkan oleh @windaseptianawati yang berisi “seriuusss nyalahin guru lagii???” dengan jumlah like mencapai 2.643 dan 63 balasan. Menariknya, dalam komentar ini terjadi dialektika yang dilakukan oleh @mratandra berbunyi, “@windaseptianawati jangan salah, guru malas itu juga banyak lho mbak… tapi bukan 100% salah di guru saja ya.” Balasan mendapat validasi dari @okkyteguh, tetapi balasan tersebut juga dibalas oleh @hidayatkuraniawa1490 yang menyatakan bahwa guru bukan malas, tetapi beban kerja mereka yang berlebih, seperti administrasi. Walau begitu, @dark_house_is_real mengatakan, “@windaseptianawati Sejujurnya tidak bisa dilimpahkan ke Guru juga, melainkan sistem nya, kurikulum yang ganti-ganti itu yang menyebabkan tidak konsisten dalam belajar, dan jujur saya sebagai alumni dari 3 Kurikulum merasakan hal itu, dari KTSP, K13 dan K13 Revisi, yang jauh berbeda dengan Kurikulum di Negara Maju yang jarang ganti Kurikulum, 😁🙏.” Hal semacam ini menandakan bahwa terjadi perdebatan dalam melihat guru sebagai faktor kegagalan dalam hasil TKA yang dilakukan oleh siswa, khususnya tingkat SMA/SMK/MA.(Pandemic Talks on Instagram, 2025)
Setelah mengeluarkan pernyataan tersebut dan mendapatkan kritik dari berbagai kalangan, Abdul Mu’ti menempis, menyalahkan guru sepenuhnya. Ia mengatakan bahwa “mungkin” guru juga menjadi salah satu faktor dalam kegagalan nilai TKA karena cara mengajarnya yang kurang, atau buku yang digunakan kurang relevan untuk diajarkan. Namun, kemarahan tidak dapat dilepaskan karena pernyataan tersebut seolah menumpahkan segala kegagalan pendidikan berasal dari guru (Ramadhanty, 2025). Melihat fenomena ini, lantas muncul sebuah pertanyaan atas jebloknya nilai TKA—siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas jebloknya nilai TKA? Pemerintah, guru dan pihak sekolah, atau justru murid dan orang tua?
Permasalahan semacam sudah lama terjadi, antara nilai rapor dengan hasil yang diujikan secara langsung, seperti TKA, Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), dan Ujian Nasional (UN). Penyelenggaraan TKA sebenarnya adalah hal yang positif karena untuk mencegah terjadinya katrol nilai yang seringkali terjadi di sekolah-sekolah. Namun, yang persiapan yang mendadak menyebabkan siswa mengalami shock karena persiapan yang terlalu “mendadak” menyebabkan pelaksanaannya kurang maksimal, seperti komputer maupun laptop yang dipakai mengalami kendala yang terjadi di SMAN 10 Surabaya (Najibah, 2025).
Dibalik hasil TKA yang anjlok, hal ini semakin memperjelas bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Kemudian TKA yang mendadak justru menjadi refleksi atas diri sendiri terhadap kemampuannya. Sebab, banyak ujian justru memberikan kisi-kisi, yang mana esensi dari makna “ujian” terasa kurang. Sebab tujuan dari adanya ujian adalah untuk menguji seberapa kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Jika kisi-kisi ada, maka yang mempunyai privilege lebih, seperti masuk bimbel atau sekolah yang bagus, maka ketimpangan antar siswa akan terasa sangat tinggi karena kesempatan yang berbeda.
Selain pemerintah yang terlalu mendadak dalam mempersiapkan TKA dan materi yang diujikan tidak sesuai dengan yang diajarkan di sekolah berdasarkan beberapa pengakuan pelajar di media sosial, kualitas guru juga menjadi perhatian pada permasalahan ini. Mengutip data dari artikel ilmiah karya Kinanti dkk (2024), hasil Uji Kompetensi Guru pada tahun 2022 masih terhitung rendah dari KKM yang ditetapkan, yakni 54,05. Hal ini mengingatkan kita semua bahwa kualitas guru di Indonesia masih rendah, sehingga kualitas siswa juga kurang maksimal yang akan mempengaruhi kualitas SDM Indonesia kedepan.
Untuk menjawab permasalahan semacam ini, tidak bisa apabila pihak pemerintah, guru, dan siswa saling lempar tanggung jawab. Semua berhak bertanggung jawab atas jebloknya nilai TKA tahun 2025. Tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh pemerintah seperti jangan tergesa-gesa dalam membuat sebuah kebijakan dalam pendidikan khususnya. Sebab, kualitas pendidikan yang ada di Indonesia masih belum merata, bahkan sesama Pulau Jawa masih terdapat banyak ketimpangan untuk mengakses pendidikan, seperti yang terjadi di Bandung, tepatnya di Kampung Cijuhung yang kesulitan mendapatkan akses internet untuk belajar. Bahkan, saat pandemi Covid-19 melanda, mereka terkendala untuk melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) (Herdiana, 2023). Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya melakukan research secara mendalam supaya mampu menyajikan pendidikan sesuai dengan lingkungan siswanya. Selain itu, pemerintah wajib untuk meningkatkan kualitas guru, baik dengan meningkatkan kualitas kampus pendidikan dan melakukan seleksi ketat dalam urusan dunia pendidikan. Tidak lupa, mempermudah akses ilmu, seperti buku kepada siswa yang sesuai dengan roadmap pendidikan. Sebab, dari petisi yang diedarkan, para siswa mengeluhkan mengenai pembelajaran yang didapat dengan tes yang diujikan tidak sesuai. Hal tersebut menjadi penyebab jebloknya nilai TKA yang diperoleh.
Pada akhirnya, jebloknya nilai TKA ini menjadi sebuah reflektif pendidikan Indonesia hari ini, dimana pemerintah terkesan terburu-buru untuk membuat sebuah kebijakan sehingga terjadi miskomunikasi antar aktor pendidikan, kualitas guru yang masih rendah, hingga akses pembelajaran yang mahal bagi sebagian siswa dengan kategori kurang mampu. Dengan fenomena semacam ini, semua mampu berbenah dan tidak menyalahkan pihak lainnya. Rasanya terlalu egois apabila semua ingin merasa benar dalam memperbaiki pendidikan Indonesia.
Editor: Patricius Sulistya Eka Apira Yogayudha
Hai, SAM ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah membacanya sampai akhir.
Jika kamu suka dan mendapat sesuatu dari tulisan ini, mari kita apresiasi penulisnya dengan klik link di bawah ini:
