Penulis
Cenderawasih mengepakkan sayapnya di atas Lembah Baliem, terbang bebas melintasi kabut dan pegunungan Papua. Burung endemik yang menjadi simbol keindahan tanah Papua itu dikenal hingga ke berbagai penjuru, bahkan namanya kerap dijadikan lambang kemewahan di negeri seberang. Namun, di bawah langit yang sama, anak-anak Papua berjalan menuju sekolah sederhana, membawa buku-buku usang, pensil yang hampir habis, dan harapan akan masa depan yang masih menggantung di antara keterbatasan.
Sementara itu, jauh dari pegunungan Papua, Jakarta terus merayakan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan cita-cita menjadi kota global. Layar televisi dipenuhi pembicaraan tentang inflasi, investasi, suku bunga, dan stabilitas politik. Angka-angka pertumbuhan terus dipertontonkan sebagai tanda kemajuan, sementara kehidupan di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan sering kali luput dari perhatian.
Di tengah riuhnya pembangunan tersebut, ada satu pertanyaan sederhana yang seharusnya tidak pernah berhenti untuk diajukan: bagaimana kabar anak-anak Papua hari ini? Sebab, kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari tingginya gedung dan besarnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana setiap anak, termasuk mereka yang berada di pelosok Papua, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan mengejar masa depan.
Papua sering disebut sebagai “beranda depan” Indonesia karena letaknya yang strategis di ufuk timur. Ironisnya, beranda itu tampaknya tak pernah cukup layak untuk didiami pemilik rumah sendiri. Masalah klasik yang tak kunjung usai: ketimpangan pembangunan, minimnya akses pendidikan dan kesehatan, konflik berkepanjangan, serta stigma negatif yang melekat pada tanah ini. Banyak orang di bagian barat Indonesia mengenal Papua hanya dari berita-berita duka: kerusuhan, korupsi dana otonomi khusus, atau bentrokan bersenjata.
Padahal, Papua adalah cermin Indonesia di masa depan. Jika kita mampu merawat tanah ini dengan adil dan bermartabat, maka Indonesia yang “belum datang” itu Indonesia yang benar-benar merdeka untuk semua anak bangsanya bukan sekadar mimpi. Sebaliknya, jika kita terus abai, maka beranda depan negeri ini akan terus berteriak dalam sunyi. Dari Papua, surat ini kutulis. Bukan ratapan seorang yang lemah, melainkan panggilan dari mereka yang lelah menunggu janji. Untuk Indonesia yang belum sepenuhnya datang.
Jauh Bukan Berarti Lupa
Papua bukan sekadar pulau. Ia adalah sebuah kenyataan geografis yang berat. Dengan luas lebih dari 319.000 kilometer persegi sekitar 22 persen dari total daratan Indonesia, Papua menghampar dari Semenanjung Kepala Burung hingga ujung selatan Merauke. Namun, luasnya daratan berbanding terbalik dengan ketersediaan infrastruktur. Jalan beraspal masih langka di pedalaman. Banyak distrik yang hanya bisa diakses dengan pesawat perintis atau berhari-hari berjalan kaki melewati lembah dan sungai.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua masih berada di angka 62,25 (Papua,2024). Terendah dibanding provinsi lain di Indonesia. Sebagai perbandingan, IPM DKI Jakarta sudah mencapai 85,05. Angka ini bukan sekadar statistik dingin. Ia adalah cermin nyata dari kualitas hidup berapa lama seorang anak bisa bersekolah, apakah ia bisa mengakses layanan kesehatan saat sakit, dan apakah ia punya peluang hidup yang layak.
Lebih memprihatinkan lagi adalah data tentang guru dan murid. Laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, (2024) menunjukkan bahwa rasio guru terhadap murid di daerah terpencil Papua masih jauh dari standar nasional. Banyak sekolah dasar hanya memiliki satu atau dua guru untuk mengajar semua kelas. Akibatnya, sistem multi-grade di mana beberapa tingkatan kelas belajar bersama dalam satu ruangan menjadi keseharian.
Sementara itu, akses listrik dan air bersih juga menjadi pekerjaan rumah yang besar. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per 2023 mencatat bahwa rasio elektrifikasi di Papua baru mencapai sekitar 70 persen, masih jauh di bawah rata-rata nasional yang sudah menyentuh 99 persen (Mineral, 2023). Artinya, tiga dari sepuluh rumah tangga di Papua masih hidup dalam kegelapan setelah matahari terbenam.
Jarak bukanlah alasan untuk membiarkan ketimpangan terus berlanjut. Negara ini lahir dari ikrar “dari Sabang sampai Merauke”. Jika ikrar itu sungguh-sungguh dipegang, maka seorang anak di Pegunungan Tengah berhak mendapat penerangan yang sama terangnya dengan seorang anak di Jakarta. Namun, realitas berkata lain. Jarak yang jauh seolah-ubah menjadi dalih untuk melambat, untuk menunda, untuk berkata “nanti”. Padahal, waktu terus berjalan. Dan anak-anak Papua tak bisa terus menunggu.
Kami Punya Mimpi, Bukan Hanya Konflik
Jika media nasional membuka portal berita tentang Papua, yang paling sering muncul adalah kata “konflik”, “KKB” (Kelompok Kriminal Bersenjata), “bentrok”, atau “korban”. Tidak heran jika banyak warga Indonesia di barat memiliki gambaran Papua sebagai daerah yang berbahaya, kacau, dan sulit dikunjungi. Stigma ini kemudian melahirkan keengganan untuk datang, berinvestasi, atau sekadar peduli.
Namun, gambaran itu tidak utuh. Papua jauh lebih dari sekadar konflik. Papua memiliki potensi luar biasa yang sayangnya masih terpendam.
Pertama, ekowisata. Taman Nasional Lorentz merupakan salah satu kawasan konservasi terbesar di Asia Tenggara dengan luas sekitar 2,35 juta hektar dan telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sejak tahun 1999 (Centre, 2024). Kawasan ini memiliki keunikan ekosistem yang sangat lengkap, mulai dari pegunungan bersalju di Puncak Jaya, hutan hujan tropis, hingga wilayah pesisir, serta tingkat endemisitas flora dan fauna yang sangat tinggi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2026). Namun demikian, sektor pariwisata di Papua masih relatif rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2024), (Indonesia, n.d.)
Kedua, sumber daya alam yang berkelanjutan. Selama ini, Papua dikenal dengan tambang emas dan tembaga Grasberg yang dikelola PT Freeport Indonesia. Namun, potensi lain seperti perikanan, pertanian organik di Lembah Baliem, dan rumput laut di pesisir selatan masih belum tergarap optimal. Berbagai kajian nasional, termasuk Bappenas dan BRIN, menunjukkan bahwa ekonomi biru Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah timur Indonesia seperti Papua yang memiliki sumber daya kelautan melimpah (Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2022), (Nasution, 2022).
Ketiga, budaya. Papua memiliki lebih dari 250 suku dengan bahasa yang berbeda. Dari suku Asmat yang terkenal dengan ukiran kayunya, suku Dani dengan tradisi mumi dan perang suku yang kini berubah menjadi festival budaya, hingga jejak rumah pohon yang dulunya menjadi tempat tinggal suku Korowai. Kekayaan budaya ini adalah aset nasional yang sejajar dengan Borobudur atau Tana Toraja.
Yang paling penting, orang Papua sendiri memiliki mimpi. Mereka tidak ingin hanya dikenal sebagai korban konflik atau penerima bantuan. Mereka ingin menjadi pelaku pembangunan. Mereka ingin anak-anaknya menjadi dokter, insinyur, guru, dan pemimpin. Mereka ingin dilibatkan, bukan hanya dikasihani.
Laporan Amnesty International tahun 2023 menyebutkan bahwa salah satu akar konflik di Papua adalah ketidakadilan ekonomi dan marginalisasi politik (International, 2024). Masyarakat adat sering kali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang tanah dan sumber daya mereka sendiri. Ketika suara mereka didengar, ketika mereka menjadi subjek bukan objek, maka konflik pun perlahan mereda.
Pendidikan Dan Rasa Setara
Salah satu sektor yang paling menggambarkan ketimpangan adalah pendidikan. Setiap anak berhak mendapat pendidikan yang layak. Tapi di Papua, hak itu masih terhalang medan, birokrasi, dan keterbatasan.
Data tahun 2024 menunjukkan bahwa partisipasi sekolah pada tingkat menengah atas di Papua masih tergolong rendah, yakni sekitar 55 persen, sementara rata-rata nasional sudah melampaui 80 persen (Papua 2025). Artinya, hampir setengah dari remaja Papua tidak melanjutkan sekolah ke jenjang menengah. Putus sekolah bukan karena mereka malas atau tak berbakat, melainkan karena sekolah terlalu jauh, biaya terlalu mahal, atau karena harus membantu ekonomi keluarga sejak dini.
Pemerintah sebenarnya telah meluncurkan berbagai program afirmasi untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Papua. Melalui Beasiswa ADEM dan ADik, siswa asal Papua memperoleh kesempatan menempuh pendidikan di sekolah-sekolah unggulan dan perguruan tinggi di berbagai daerah di luar Papua, seperti Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Selain itu, kebijakan Otonomi Khusus juga memberikan ruang alokasi dana untuk sektor pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap percepatan pembangunan di Papua. Namun, berbagai evaluasi dari lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan penelitian akademik menunjukkan bahwa afirmasi program belum sepenuhnya menjawab persoalan pendidikan di Papua. Sejumlah penelitian mencatat bahwa pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, seperti adaptasi budaya yang berat bagi siswa Papua yang dikirim ke luar daerah, terbatasnya pendampingan psikologis, serta belum meratanya kualitas sekolah dan layanan pendukung bagi penerima program.
Hal serupa dialami oleh Martha, (bukan nama sebenarnya), seorang siswi asal Wamena yang memperoleh beasiswa untuk bersekolah di Surabaya. Ia dikenal pintar, rajin, dan berprestasi. Namun, selama menempuh pendidikan, ia sering menghadapi perlakuan yang tidak diskriminatif, mulai dari menjadi sasaran ejekan karena logat bicaranya, termasuk karena warna kulitnya, hingga pengucilan karena dianggap berbeda. Jauh dari keluarga dan kampung halaman, Martha merasa sedih dan akhirnya pulang pada semester kedua. Keputusan tersebut bukan disebabkan oleh kesulitan akademik, melainkan oleh beratnya tekanan sosial dan perasaan terasing yang terus ia alami.
Kisah Martha bukan sekadar anekdot. Ini adalah cermin kegagalan kita dalam membangun rasa setara. Beasiswa tidak cukup jika tidak dibarengi dengan perubahan sikap. Pendidikan tidak hanya soal transfer ilmu, tapi juga pembangunan empati dan penghormatan terhadap keberagaman. Pendidikan di Papua juga menghadapi masalah klasik kurangnya guru berkualitas dan ketidakhadiran guru. Banyak guru yang ditempatkan di daerah terpencil kemudian memilih pindah karena terisolasi atau minim fasilitas. Pada tahun 2024, saya melakukan pengabdian di sekolah-sekolah yang terletak di Distrik Maladum, Mes Kota Sorong, Papua Barat Daya, kampung KB Saoka. sebagai bagian dari kegiatan Kampus Merdeka. Faktanya, beberapa sekolah di Papua bahkan tidak memiliki guru tetap selama berbulan-bulan, sehingga anak-anak datang ke sekolah hanya untuk duduk diam tanpa pengajar.
Jika Indonesia sungguh ingin “datang” ke Papua, maka mulailah dari pendidikan. Bukan dengan gedung megah tanpa guru, bukan dengan laptop tanpa listrik. Tapi dengan memastikan bahwa setiap anak Papua bisa belajar dengan tenang, setiap guru mendapat dukungan yang layak, dan setiap anak merasa bahwa sekolah adalah rumah keduanya yang aman.
Untuk Indonesia Yang Belum Datang
Lalu, Indonesia seperti apa yang “belum datang” itu?
Indonesia yang belum datang adalah Indonesia yang tidak Jawa-sentris. Bukan berarti anti-Jawa, tetapi yang tidak menjadikan Jawa sebagai pusat segalanya. Pembangunan tidak hanya di Jakarta, Surabaya, atau Bandung. Ada Merauke, Timika, Jayapura, Manokwari, dan ribuan kampung di pedalaman yang juga berhak merasakan pembangunan.
Indonesia yang belum datang adalah Indonesia yang mengakui tanah ulayat dan hak adat masyarakat Papua. Bukan sekadar klaim di atas kertas, tetapi implementasi nyata dalam kebijakan tata ruang dan perizinan tambang. Konflik di Papua sering lahir karena tanah yang menjadi sumber kehidupan dan identitas spiritual mereka direbut tanpa persetujuan.
Indonesia yang belum datang adalah Indonesia yang menghormati hak asasi manusia tanpa terkecuali. Tidak ada “daerah operasi militer” yang menjadi zona abu-abu hukum. Tidak ada warga sipil yang menjadi korban kebijakan keamanan yang represif. Dialog dan pendekatan kultural harus lebih diutamakan daripada kekerasan.
Indonesia yang belum datang adalah Indonesia di mana anak-anak Papua bisa bercita-cita menjadi presiden, menteri, atau duta besar tanpa harus meninggalkan identitas mereka. Sebuah Indonesia yang tidak memaksa mereka menjadi “Jawa” atau “Jakarta-sentris” agar dianggap pantas memimpin.
Cita-cita ini bukanlah khayalan. Negara lain seperti Selandia Baru berhasil mengakomodasi hak-hak suku Maori dalam sistem politik dan pendidikan mereka. Kanada juga mengalami transformasi besar dalam hubungannya dengan masyarakat adat First Nations, Inuit, dan Métis. Mereka membutuhkan waktu puluhan tahun, tetapi mereka memulainya. Indonesia juga bisa memulainya dari sekarang.
Penutup
Surat ini kutulis dari Papua, tetapi kuberikan untuk seluruh Indonesia. Kepada mereka yang masih merasa bahwa Papua terlalu jauh untuk dipedulikan. Kepada mereka yang hanya mengenal Papua dari layar kaca saat terjadi kerusuhan. Dan kepada mereka yang sebenarnya peduli, tetapi tak tahu harus mulai dari mana.
Papua bukan masalah. Papua adalah potensi. Papua bukan daerah yang harus “diamankan”, tetapi tanah yang harus “dirawat”. Papua bukan objek pembangunan, tetapi subjek yang berhak menentukan masa depannya sendiri.
Janji kemerdekaan yang dideklarasikan pada 17 Agustus 1945 berbunyi: “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Kata “seluruh” sangat tegas. Tidak ada pengecualian. Tidak ada “kecuali Papua”. Maka, selama Papua masih tertinggal, selama anak-anaknya masih kesulitan mengakses sekolah, selama perempuan di pedalaman masih melahirkan tanpa bantuan tenaga medis, selama itu pula Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Belum sepenuhnya datang.
Dari Papua, saya menulis bukan untuk meminta, tetapi untuk mengingatkan: Indonesia yang kau janjikan belum sepenuhnya tiba. Ayo berjalan bersama. Karena jika tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Dan jika tidak oleh kita semua, siapa lagi?
Referensi
Centre, U. W. H. (2024). Lorentz National Park. https://whc.unesco.org/en/list/955/
Indonesia, K. L. H. dan K. R. (n.d.). Balai Taman Nasional Lorentz. https://ksdae.kehutanan.go.id/kawasan-konservasi/100247049/
International., A. (2024). THE STATE OF THE WORLD’S HUMAN RIGHTS GLOBAL ANALYSIS AND REGIONAL OVERVIEWS. https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/7200/2024/en/
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. (2024). Rapor Pendidikan Indonesia 2025. In Kemendikdasmen. https://pskp.kemendikdasmen.go.id/analisis-kebijakan/detail/573
Mineral, K. E. dan S. D. (2023). Laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-kementerian-esdm-tahun-2023
Nasution, M. (2022). the Potential and Challenges of the Blue Economy in Supporting Economic Growth in Indonesia: Literature Review. Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara, 7(2), 340–363. https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i2.136
Papua., B. P. S. P. (2025). Indikator Pendidikan Provinsi Papua Tahun 2024. BPS Provinsi Papua. https://papua.bps.go.id/id/publication/2025/06/05/4bcd81af78040d5627ad2ff6/indikator-pendidikan-provinsi-papua-tahun-2024.html
Papua, B. P. S. P. (2024). Indeks Pembangunan Manusia 2023. https://papua.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE1IzI=/indeks-pembangunan-manusia–2023.html
Editor: Benediktus Fatubun
Hai, SAM ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah membacanya sampai akhir.
Jika kamu suka dan mendapat sesuatu dari tulisan ini, mari kita apresiasi penulisnya dengan klik link di bawah ini:
