Penulis
Perasaan sedih hingga tak terasa meneteskan air mata, bukanlah perasaan khusus yang hanya dialami oleh saya, setelah melihat pemberitaan bencana banjir dan longsor di Sumatera. Ribuan orang pun turut bergerak untuk membantu korban bencana banjir dengan berbagai cara. Mulai dari berdonasi uang, pakaian bekas, makanan, hingga turut menjadi relawan untuk membantu para korban di lokasi bencana. Pada intinya merupakan gerakan sosial ‘rakyat bantu rakyat’ menyikapi bencana besar yang pertama kali terjadi dalam sejarah Indonesia.
Cara pemerintah merespons bencana di Sumatera tampak tak serius, sebab hingga kini urung menetapkan status bencana nasional. Pemerintah justru menetapkan wilayah hutan Papua untuk dijadikan sasaran penanaman sawit besar-besaran. Seperti yang tertulis dalam Tempo yang terbit pada tanggal 16 Desember 2025, bahwa Presiden Prabowo mendorong Papua ditanami pohon sawit untuk kebutuhan BBM alternatif pengganti BBM fosil. Pernyataan tersebut memunculkan respons negatif dari banyak kalangan. Terlebih publik sudah tahu bahwa bencana yang terjadi di Sumatera disebabkan alih fungsi lahan hutan menjadi kebun sawit secara besar-besaran.
Cara pandang pemerintah tergolong aneh sebab bencana yang terjadi di Sumatera menyebabkan seribu lebih orang meninggal, ribuan orang kehilangan tempat tinggal, dan bahkan mereka yang selamat pun hingga kini masih diselimuti keraguan untuk bertahan hidup dari hari ke harinya akibat dari keterbatasan konsumsi dan kebutuhan dasar lainnya. Alih-alih menekan kebijakan untuk menjaga hutan untuk mengantisipasi bencana serupa, pemerintah justru mencanangkan program penanaman sawit di Papua.
Oleh karena itu melalui tulisan ini, saya berupaya membongkar sikap pemerintah. Apakah pemerintah memang tidak kompeten atau mereka menutup mata atas bencana yang terjadi di Sumatra? Untuk sampai ke pembahasan tersebut saya akan terlebih dahulu menjelaskan fenomena mengapa masyarakat secara masif bisa tergerak untuk berempati terhadap bencana di Sumatera ditengah-tengah himpitan ekonomi. Dalam membahas poin-poin tersebut, saya akan menggunakan perspektif berbeda dari kebanyakan tulisan, yakni menggunakan perspektif dari antropologi afeksi. Tujuannya semata-mata untuk menawarkan perspektif lain dalam melihat fenomena yang terjadi.
Masyarakat dan Resonansi Penderitaan
Sejak terjadinya bencana besar di Sumatera, tanggal 25 November, hingga kini media-media masih aktif mengabarkan dampak yang dialami oleh masyarakat Sumatera. Terlebih dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut tidak main-main dan belum pernah terjadi di wilayah Indonesia lainnya. Sehingga menjadi penting untuk mengabarkan kepada seluruh khalayak tentang perkembangannya.
Melalui kacamata antropologi afeksi dari Yael Navaro-Yashin, fenomena bencana banjir besar yang banyak dikabarkan melalui media-media terutama media sosial bukanlah semata-mata memuat informasi, sebab dengan foto dan video yang menampilkan bangunan hancur, gelondongan pohon besar terbawa banjir, jembatan terputus, anak-anak menangis dan jalan yang hancur juga turut memancarkan ‘energi afektif’.
Afeksi dalam hal ini bukan semata emosi/perasaan yang dapat dipahami seperti perasaan sedih, namun afeksi memiliki arti sebagai sensasi yang bergerak melalui tubuh sebelum kita mampu menyadari atau membahasakannya. Singkatnya, afeksi adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan dipengaruhi (capacity to affect and be affected) yang datang dari beragam hal. Contohnya ketika kita melihat langit sore atau senja yang kemudian mampu mengubah mood eksistensial kita secara tiba-tiba tanpa alasan rasional.
Merujuk dalam bukunya yang berjudul The Make-Believe Space: Affective Geography in a Postwar Polity, Navaro-Yashin (2012), menjelaskan bahwa afeksi tidak semata-mata muncul dari dalam diri manusia, melainkan pada sesuatu atau benda yang ditransmisikan oleh objek di luar diri. Seperti halnya informan dalam bukunya yang menceritakan ruang pasca perang (termasuk puing-puing, rumah, dan benda-benda lainnya) memberikan apa yang disebut maraz atau merujuk pada perasaan kesedihan mendalam kepada orang tersebut.
Dalam konteks bencana banjir di Sumatera, tayangan bencana di media juga bertindak serupa. Layar televisi dan media sosial tidak hanya sebuah wadah pasif, melainkan lingkungan digital yang secara aktif melepaskan energi berupa kesedihan, yang kemudian menular dan menggerakkan tubuh penonton untuk berdonasi. Apa yang saya dan banyak penonton lainnya alami dalam hal ini tidak sekadar ‘melihat’ gambar, tetapi ‘terpapar’ oleh energi afektif yang dipancarkan oleh konten visual yang menampilkan rumah warga yang rusak, jembatan terputus hingga jalanan yang rusak atau dalam bahasa Navaro-Yashin, sebagai objek melankolis. Konten itu sendiri ‘bermuatan’ kesedihan dan tidak hanya wujud visual semata.
Masyarakat Indonesia berempati hingga membuat gerakan donasi, meskipun di tengah himpitan ekonomi, tidak hanya didorong oleh logika rasional atau kewajiban agama semata, tetapi merupakan reaksi afektif-relasional. Meskipun sebelumnya mereka tidak pernah menjadi korban bencana banjir, tidak berada pada lokasi terjadinya bencana dan bahkan tidak saling mengenal dengan korban, namun pancaran energi afektif yang diterima dari media sosial membentuk imajinasi bahwa mereka bisa merasakan apa yang para korban rasakan dan memerlukan uluran tangan.
Negara dan Pemutusan Pengetahuan
Jika antar masyarakat, meski tidak pada lokasi yang sama atau saling mengenal, mereka tetap bisa menerima energi afektif yang dipancarkan melalui media sosial. Lantas mengapa pemerintah tidak memiliki rasa empati yang serupa dan justru tetap bersikeras menanam sawit padahal sudah diketahui penyebab dan dampaknya?
Tentu saja jawabannya tak berhenti di kompetensi pemerintah dalam menangani bencana di Sumatera. Fenomena ini sebagai cerminan dari teori yang dicetuskan oleh tokoh politik afektif yakni Ann Laura Stoler dengan istilah colonial aphasia. Colonial aphasia dalam konteks penelitiannya sebagai kritik tajam terhadap cara Perancis menangani masa lalu kolonialnya termasuk masalah rasial. Dengan berangkat dari tesis utama, Stoler menyatakan bahwa Perancis tidak ‘lupa’ atau amnesia akan sejarahnya, melainkan mengalami ‘aphasia’ yakni sebuah gangguan di mana pengetahuan itu ada, tetapi akses untuk membicarakannya terputus atau tersumbat.
Menurut Stoler, penggunaan metafora ‘lupa’ itu sangatlah menyesatkan karena mengindikasikan adanya kepasifan atau kehilangan memori yang tidak disengaja. Sehingga alih-alih menggunakan metafora amnesia kolonial ia menggunakan colonial aphasia sebab arsip kolonial itu tersedia, buku sejarah pun ada, dan memori para imigran juga masih hidup hingga hari ini. Jadi, pengetahuan itu tidak hilang. Dalam hal ini, konsep colonial aphasia tidak semata-mata perihal kognitif (lupa), melainkan juga masalah afektif karena ada energi afek yang berupaya diputus untuk bisa merasakan keterhubungan dengan penderitaan orang lain.
Seperti halnya Perancis yang melakukan colonial aphasia dengan memutus hubungan antara ‘republik yang adil’ dengan ‘koloni yang rasis’, pemerintah Indonesia juga mempraktikkan aphasia dengan memutus hubungan antara ‘bencana di Sumatera’ dengan ‘rencana sawit di Papua’. Pengetahuan tentang bencana, seperti data kerusakan di Sumatera dan penyebabnya, itu ada dan berserakan sehingga tidak tepat untuk dikatakan lupa atau amnesia bahkan tidak kompeten. Akan tetapi penyebab terbesarnya ialah karena secara aktif diputus atau dipisahkan (dissociated) keterhubungannya dengan pengetahuan tersebut agar agenda eksploitasi dapat tetap berjalan tanpa beban moral.
Papua dalam Cengkeraman Rasial
Rencana pemerintah, khususnya di bawah visi agraria Presiden Prabowo dengan memasifkan perkebunan sawit dan proyek lumbung pangan (food estate) di Papua, perlu dibaca dengan pemahaman yang lebih kritis. Bukan semata demi cita-cita mulia dan luhur untuk kepentingan bangsa seperti yang banyak keluar dari mulut kepala negara yang juga seorang pelaku pelanggaran HAM itu. Menggunakan lensa kacamata dari Ann Laura Stoler (2016) mengenai imperial durability, kebijakan tersebut juga harus dipahami sebagai kelanjutan dari ‘daya tahan imperial’ yakni sebuah hasrat kolonial yang tidak pernah benar-benar beranjak dari negara ini, melainkan hanya berganti aktor pelaku, berpindah lokasi dan berganti label menjadi ‘pembangunan nasional’.
Lalu kemudian timbul pertanyaan, mengapa Papua? Jawaban ini tidak terletak pada perhitungan ekologis dan ekonomi semata, melainkan sebuah cerminan hierarki rasial yang telah menubuh dalam pemerintah sehingga mendasari cara pandang Jakarta (pemerintahan) terhadap wilayah timur. Dalam kerangka colonial aphasia, hierarki rasial inilah yang menyumbat, bahkan memutus, pengetahuan tentang kerusakan lingkungan seperti yang terjadi di Sumatera.
Menggunakan imajinasi negara, Papua dengan hutannya dikonstruksikan sebagai garis depan yang liar, sunyi, dan ‘kosong’ tak berpenghuni. Konstruksi “kekosongan” tersebut merupakan ciri khas logika kolonial. Padahal realitanya hutan bagi masyarakat adat Papua adalah rumah, pasar alam, hingga kerabat bahkan leluhur mereka. Akan tetapi bagi negara, hutan dilihat sebagai Terra Nullius (tanah tak bertuan) yang menanti sentuhan modal. Pada titik tersebutlah rasisme terselubung beroperasi dengan melihat kehidupan masyarakat dan ekosistem Papua dianggap memiliki nilai yang berbeda atau lebih rendah dibandingkan dengan pusat pemerintahan di Jawa. Sehingga Papua dirasa berhak diperlakukan semena-mena demi embel-embel untuk kepentingan negara.
Dalam menutup tulisan ini, saya merasa perlu menegaskan kembali bahwa saat ini kita sedang melihat dua realitas yang berjalan beriringan namun tidak bersentuhan yakni antara penderitaan masyarakat dan pengabaian negara saat terjadinya bencana. Pada akhirnya jika colonial aphasia ini terus dilanggengkan oleh pemerintah, maka Papua hanya soal menunggu waktu untuk menjadi objek melankolis (melancholic objects) berikutnya. Gerakan donasi yang merupakan salah satu bentuk energi afeksi yang diterima oleh masyarakat harus bertransformasi menjadi tekanan politik untuk dapat memaksa negara ‘menyembuhkan’ aphasia-nya. Karena tentunya kita sangat tidak menginginkan hutan Papua berubah menjadi bencana Sumatera jilid dua di kemudian hari.
Editor: Dhika Marcendy
Hai, suka pada tulisan ini?
Kami paham, kehidupan yang menyebalkan sekarang sering membuat kita tak punya waktu untuk menulis, meski banyak kenyataan yang membuat kita berpikir dan bahkan yakin bahwa penderitaan ini sama pula dampaknya. Maka, mari biasakan untuk berterima kasih pada mereka yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menuliskan keresahan serta kekecewaan kita. Dengan cara apa? Sederhana. Berilah apresiasi pada kerja-kerja sunyi mereka lewat link di bawah ini.
