Penulis
Saya ingin memulai tulisan ini dengan sebuah pengakuan jujur. Ada satu hal yang mengusik pikiran saya secara terus-menerus seusai membaca pembelaan-pembelaan terhadap keterlibatan Didit Hediprasetyo Fundation di ArtJog, baik secara terang-terangan maupun yang dikemas secara sambil lalu. Salah satunya juga pembelaan yang dilontarkan Felix Nesi.
Apakah Didit seniman yang serius atau tidak, apakah ia orang baik atau orang jahat, saya merasa tak cukup pengetahuan guna menghakimi wilayah itu. Saya merasa perlu menyampaikan ini sejak awal, sebab saya ingin pembaca memahami bahwa tiadalah tulisan ini lahir dari dorongan menghakimi siapa pun. Tulisan ini saya harapkan sungguh lahir dari kegelisahan yang lebih mendasar mengenai bagaimana kita berdebat sebagai sebuah masyarakat.
Apa yang mengusik saya sejujurnya ialah mengenai cara perdebatan ini bergeser perlahan-lahan. Pertanyaan-pertanyaan yang semula tajam dan terarah, mulai berbelok menuju medan yang berbeda. Pertanyaan awalnya, bila saya tak keliru, sebetulnya sederhana saja: apakah kehadiran seseorang yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan dapat dibaca sebagai bagian dari proses artwashing? Ini, dalam hemat saya, ialah pertanyaan yang lahir dari tradisi panjang kritik seni, dari kesadaran bahwa seni tak pernah berdiri di ruang hampa, dari pemahaman bahwa setiap kehadiran dalam ruang budaya senantiasa membawa serta konteks sosial-politiknya.
Namun pertanyaan itu lantas berubah menjadi: apakah anak seorang penguasa tak boleh berkesenian? Sebuah pertanyaan yang terdengar mirip, tetapi sesungguhnya membawa muatan yang sangat berbeda. Pertanyaan pertama merupakan pertanyaan mengenai struktur, perihal makna, tentang bagaimana kekuasaan bekerja melalui simbol-simbol budaya. Sementara yang kedua ialah pertanyaan mengenai hak individu, perihal kebebasan berekspresi, tentang apakah seseorang boleh ditolak hanya karena asal-usulnya.
Perubahan ini tampak sangat halus, nyaris tak tersadari apabila kita tak memperhatikannya dengan cermat. Namun sesungguhnya, pergeseran inilah yang mengubah seluruh medan diskusi. Dari apa yang semula merupakan kritik terhadap struktur, kita berpindah ke pembelaan terhadap individu. Dari apa yang tadinya analisis perihal relasi kuasa, kita berpindah ke perbincangan mengenai hak asasi.
Saya perlu menegaskan sesuatu di sini, dengan sejelas-jelasnya: kritik terhadap sebuah struktur tak melulu identik dengan kebencian terhadap individu yang berada di dalamnya. Keduanya ialah entitas yang berbeda, kendati kerap tumpang tindih dalam perdebatan publik.
Struktur merupakan pola-pola hubungan, jaringan kekuasaan, sistem yang memungkinkan hal-hal tertentu terjadi dan menghalangi hal-hal lain. Sementara individu, tentu saja, ialah manusia dengan kesadaran, pilihan, dan kompleksitasnya sendiri. Mempersoalkan struktur tak berarti membenci orang-orang yang berada di dalamnya, sebagaimana mengkritik sistem pendidikan tak berarti membenci para guru.
Saya tak pernah mendengar ada orang yang mengatakan bahwa anak seorang presiden, mantan presiden, atau pejabat negara tak boleh melukis, menulis puisi, membuat film, atau bermain teater. Pernyataan semacam itu akan terdengar absurd, bahkan di telinga para pengkritik yang paling keras sekalipun. Sebab, apa yang sesungguhnya menjadi perkara di sini bukanlah hak seseorang untuk berkesenian, hak itu melekat pada setiap manusia tentu saja, terlepas dari siapa pun orang tuanya. Apa yang tengah menjadi perkara ialah makna sosial dan politik yang muncul manakala ia hadir dalam ruang publik tertentu, dalam konteks tertentu, pada momen historis tertentu.
Dalam pengertian ini, pertanyaan mengenai artwashing tak pernah TERUTAMA berbicara tentang niat. Saya ingin menekankan kata “terutama” di sini, sebab inilah letak kesalahpahaman yang paling kerap terjadi. Kritik terhadap artwashing kerap dibaca sebagai tuduhan terhadap niat pelakunya, seakan para pengkritik tengah mengatakan bahwa seseorang dengan sengaja dan sadar menggunakan seni untuk mencuci citra kekuasaan. Padahal, artwashing sebagai konsep justru berbicara tentang efek, bukan niat. Ia berbicara tentang bagaimana keterlibatan dengan dunia seni dapat berfungsi melembutkan citra kekuasaan, terlepas dari apakah orang yang terlibat bermaksud demikian atau tidak.
Barangkali Didit datang sebagai dirinya sendiri. Barangkali ia sungguh-sungguh mencintai seni, sungguh-sungguh tak memiliki agenda politik apa pun. Saya tak punya alasan untuk meragukan itu, dan saya tak tertarik untuk menyelidiki isi hati seseorang yang tak saya kenal secara personal. Kendati demikian, perkaranya bukanlah di sana. Perkaranya ialah bahwa semua dari kita hidup di dunia simbolik, dan dalam dunia simbolik, niat pribadi bukanlah satu-satunya hal yang menentukan makna.
Nama, sejarah keluarga, jaringan kekuasaan, akses, privilese, dan posisi sosial tak berhenti bekerja lantaran semata-mata seseorang mengatakan ia hadir sebagai individu. Hal-hal itu terus bekerja, diam-diam, di latar belakang, membentuk cara publik membaca dan memaknai kehadiran tersebut. Ini bukan soal ketidakadilan publik, melainkan soal kenyataan bahwa manusia ialah makhluk yang suka memaknai, dan pemaknaan senantiasa melibatkan konteks lebih luas dari sekadar pernyataan individual.
Mari sejenak kita renungkan. Seorang anak petani datang ke ruang seni sebagai individu. Seorang anak konglomerat datang ke ruang seni sebagai individu. Seorang anak presiden datang ke ruang seni sebagai individu. Ketiganya bisa jadi memiliki ketulusan yang sama, dedikasi yang sama, bahkan bakat yang sama. Kendati demikian, besar kemungkinan publik tak membaca ketiganya dengan cara yang sama. Belum tentu lantaran publik tak adil, belum tentu lantaran publik suka pilih kasih. Tetapi bagaimana kalau ternyata konteks sosial itu memang nyata, bagaimana kalau ternyata konteks itu membentuk makna?
Di sini, saya merasa analogi yang dipakai Felix Nesi dalam perdebatan ini kurang memadai, kendati saya memahami niat baik di baliknya. Misalnya analogi tentang anak kepala sekolah yang diusir dari permainan sepak bola karena kebencian terhadap ayahnya. Analogi ini mengandaikan bahwa persoalannya ialah penerimaan sosial terhadap seorang anak; apakah ia boleh ikut bermain atau tidak, apakah ia diterima atau ditolak. Padahal perkara yang diperdebatkan bukanlah mengenai penerimaan sosial, melainkan relasi antara seni dan kekuasaan.
Dalam analogi yang lebih dekat dengan persoalan sesungguhnya, pertanyaannya bukanlah apakah anak kepala sekolah boleh bermain bola. Tentu boleh, dan tak ada manusia waras yang akan melarangnya. Pertanyaannya ialah: manakala pertandingan itu disponsori sekolah, diliput media sekolah, dan kehadiran sang anak otomatis meningkatkan citra kepala sekolah di mata komunitas, dapatkah kita terbebas dari keharusan berpura-pura bahwa semua itu tak memiliki dimensi politik? Saya kira tidak. Dan bukanlah tindakan yang berlebihan kalau ada orang yang mempertanyakan hal itu.
Sama halnya tatkala sebagian orang mempertanyakan keterlibatan figur yang memiliki hubungan erat dengan lingkar kekuasaan dalam ruang seni. Belum tentu mereka membenci orang tersebut. Tak ada kepastian apakah mereka iri dengan bakatnya. Siapa tahu mereka sejujurnya tak tengah mencari-cari kesalahan. Barangkali mereka hanya tengah bertanya apakah ruang seni masih mampu menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan. Apakah ruang yang diharapkannya jadi tempat bagi imajinasi alternatif, bagi kritik, bagi suara-suara yang tak terdengar di tempat lain, masih bisa menjalankan fungsi itu manakala ia semakin dekat dengan pusat kekuasaan?
Pertanyaan semacam itu sah-sah saja, saya kira. Atau mungkin bukan hanya sah, melainkan memang perlu. Bahkan sangat perlu. Sebab sejarah seni, dari masa ke masa, senantiasa penuh ketegangan antara kebebasan estetik dan godaan legitimasi politik. Para seniman Renaisans mesti menavigasi hubungan mereka dengan para paus dan pangeran yang jadi patron mereka. Para sastrawan di rezim-rezim otoriter mesti menemukan cara guna bisa terus berkarya tanpa kehilangan integritas. Para pekerja budaya di era demokrasi pun mesti terus-menerus mempertanyakan dari mana dana yang mereka terima berasal, dan apa yang diharapkan sebagai imbalannya. Ketegangan ini, saya rasa, bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan hanya dengan sekali duduk; ia merupakan kondisi permanen dari kehidupan budaya yang sehat.
Selain itu, saya juga heran, sekaligus agak sedih, mengenai munculnya perbandingan dengan diskriminasi terhadap keturunan orang-orang yang dituduh komunis pada masa Orde Baru. Perbandingan ini terdengar “dramatis”, dan barangkali dimaksudkan guna menunjuk betapa tak adilnya kritik yang dialamatkan pada figur tertentu. Kendati begitu, dengan segala hormat, saya kesulitan melihat kesetaraannya.
Melarang seseorang menjadi pegawai negeri, tak bisa masuk sekolah tertentu, atau kehilangan hak-hak sipil lainnya lantaran darah keturunannya, ialah tindakan negara yang mencabut hak warga. Ini merupakan kekerasan struktural yang sistematis, menghancurkan kehidupan jutaan orang selama puluhan tahun, meninggalkan trauma berkepanjangan hingga hari ini.
Sementara itu, mengkritik keterlibatan figur tertentu dalam ruang budaya ialah tindakan warga yang mempertanyakan makna politik sebuah peristiwa.
Tindakan yang disebut pertama ialah eksklusi formal oleh kekuasaan. Sedang tindakan yang terakhir disebut ialah perdebatan publik mengenai kekuasaan. Keduanya sama sekali tidak identik.
Justru saya cenderung percaya bahwa asal-usul sosial seseorang tak pernah menentukan posisi politiknya secara mutlak. Friedrich Engels, misalnya, lahir dari keluarga pemilik pabrik. Namun sejarah tak melulu mengenangnya sebagai anak seorang kapitalis. Sejarah mengenangnya lantaran keberaniannya mengambil jarak dari dunia yang menguntungkannya.
Karena itu, saya tak pernah terlalu tertarik pada silsilah seseorang. Pertanyaan yang lebih penting bagi saya ialah: posisi apa yang ia ambil terhadap dunia yang diwariskan kepadanya?
Kalau apa yang kita minta hanyalah agar publik melupakan konteks kekuasaan yang mengelilinginya, bukankah itu juga bentuk privilese? Kita tak pernah meminta seorang buruh, petani, aktivis Papua, korban 1965, atau masyarakat adat untuk dilepaskan dari konteks sejarah yang membentuk mereka. Mereka senantiasa dibaca melalui sejarah itu, dan sering kali sejarah itulah yang memberi makna pada suara mereka. Mengapa ketika konteks itu berupa kedekatan dengan kekuasaan, mendadak konteks itu dianggap tak relevan?
Fokus pertanyaan ini bukanlah darah keturunan, melainkan sikap. Pertanyaan ini tak peduli pada apa yang diterima secara pasif, ia lebih peduli pada sesuatu yang dipilih secara aktif. Yakni dari keturunan menuju keberpihakan. Dari identitas menuju posisi. Bukankah ini yang semestinya kita nilai dari seorang manusia? Rasanya menjadi kurang begitu penting memperkarakan dari mana seseorang berasal, apa yang lebih penting ialah ke mana atau di mana ia tengah berjalan atau berdiri. Kurang penting memperkarakan apa yang diwariskan kekuasaan kepadanya, lebih penting ialah apa yang ia lakukan dengan warisan itu.
Kalau seseorang ingin dipahami terpisah dari warisan kekuasaan yang melekat padanya, publik tentu akan mencari tanda-tanda pemisahan itu. Ini bukan tuntutan yang berlebihan. Ini hanyalah konsekuensi logis dari hidup dalam masyarakat di mana kekuasaan ialah isu yang sangat sensitif. Publik berhak bertanya: apakah orang ini menerima begitu saja dunia yang diwariskan kepadanya, atau ia mengambil jarak darinya?
Publik tak melulu mesti ditafsir haus penghukuman secara inheren. Bisa jadi hal tersebut ada lantaran sejarah mengajarkan mereka bahwa kekuasaan kerap kali bekerja melalui simbol-simbol yang tampak tak berbahaya. Melalui museum. Melalui festival. Melalui filantropi. Melalui ruang budaya. Melalui seni yang indah dan menggetarkan, yang membuat kita lupa untuk bertanya.
Di sini kiranya letak paradoks seni itu. Kita mencintai seni sebab kemampuannya membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Lantaran ia membuat kita melihat dunia secara berbeda. Karena ia memberi bahasa bagi pengalaman yang tak mampu diucapkan oleh politik maupun ekonomi. Dan jangan-jangan, tersebab kekuatan-kekuatan seni inilah ia menjadi menarik bagi kekuasaan. Kekuasaan memahami sesuatu yang kadang dilupakan para seniman sendiri: bahwa legitimasi yang lahir dari keindahan kerap kali lebih kuat ketimbang legitimasi yang lahir dari paksaan.
Saya rasa sampai di sini diskusi mengenai artwashing menjadi relevan. Tepatnya, artwashing sebagai kerangka analitis untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja di ranah seni dan budaya. Sebab artwashing tak melulu tampil sebagai propaganda kasar. Ia tak butuh poster raksasa dengan wajah pemimpin yang tersenyum. Ia tak perlu slogan negara yang ditempelkan di setiap sudut kota. Ia tak wajib melakukan sensor terang-terangan guna membungkam suara-suara kritis.
Kadang ia bekerja cukup lewat kehadiran yang kelihatannya sangat wajar dan masuk akal. Kehadiran seorang figur yang kebetulan memiliki hubungan dengan kekuasaan, yang datang bukan untuk berpidato atau berkampanye, bisa saja hanya sekadar datang seperti penonton lainnya. Kehadiran yang tampak paling elegan. Kehadiran yang paling sulit dicurigai lantaran ia tak melakukan apa pun yang politis secara terang-terangan. Dan semua itu sungguh jenius, sebab artwashing bekerja dengan cara membuat kita lupa bahwa ia sedang bekerja.
Saya tak terlalu tertarik pada pertanyaan apakah Didit orang baik. Terlebih kita telah sama kerap menyaksikan baik-buruk itu kerap kali kabur batasnya. Lebih menarik bagi saya ialah pertanyaan: Apa yang terjadi manakala seni bertemu kekuasaan? Apa yang terjadi tatkala ruang yang kita harapkan kritis mulai berdekatan dengan pusat legitimasi politik? Dan apakah kita masih boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu tanpa segera dituduh membenci seseorang karena nama keluarganya?
Barangkali inilah gejala zaman kita. Kian muskil bagi kita membicarakan kekuasaan tanpa segera mencari wajah yang bisa mewakilinya. Semakin sukar bagi kita mengkritik sebuah struktur tanpa dituduh secara tergesa-gesa tengah menyerang seseorang. Padahal kekuasaan justru paling aman manakala ia sukses menyamarkan dirinya jadi persoalan perasaan individu belaka.
Sebab di situ, kritik akhirnya tampil menjadi kesalahpahaman. Analisis berubah menjadi sentimen. Dan pertanyaan-pertanyaan yang semestinya ditujukan kepada struktur perlahan dialihkan pada watak pribadi.
Karena itu, diskusi mengenai artwashing ini rasa-rasanya selalu penting. Ia memang tak segera memberi jawaban yang pasti, tetapi setidaknya ia memaksa kita mengingat bahwa seni tak cuma berhubungan dengan keindahan. Seni pula berhubungan dengan kekuasaan.
Editor: Ivo Trias Julianno
Hai, SAM ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah membacanya sampai akhir.
Jika kamu suka dan mendapat sesuatu dari tulisan ini, mari kita apresiasi penulisnya dengan klik link di bawah ini:
