Penulis
Kekhawatiran akan krisis pangan semakin memicu kegelisahan di tengah masyarakat. Perubahan kondisi alam, seperti yang terjadi saat masa pandemi Covid-19, setidaknya memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya mempersiapkan ketahanan pangan secara serius.
Selain faktor alam, ulah manusia juga sering menjadi penyebab perubahan lingkungan yang berdampak pada ketersediaan pangan—mulai dari eksploitasi sumber daya secara berlebihan hingga konflik antarnegara yang berujung pada perang. Terlebih di era modern saat ini, penggunaan senjata canggih hingga senjata nuklir menambah dimensi ancaman yang semakin kompleks.
Di tengah ancaman tersebut, Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar dalam hal sumber daya alam yang dapat menjadi basis ketahanan pangan nasional. Beragam komoditas seperti umbi-umbian, beras, dan kedelai tumbuh subur di negeri ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menelusuri kembali jejak kebudayaan pangan Indonesia—dari praktik masyarakat tradisional hingga pola konsumsi masyarakat modern—untuk membangun sistem pangan yang berdaulat dan berkelanjutan.
Kenyataan yang harus kita hadapi saat ini adalah semakin sedikitnya minat masyarakat terhadap sektor pertanian. Padahal, jika pertanian ditempatkan sebagai isu strategis dan utama dalam pembangunan, seharusnya kita tidak lagi menghadapi masalah stunting yang masih banyak terjadi di masyarakat. Selain itu, jumlah petani di Indonesia justru mengalami penurunan sebesar 7,45%, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca juga:
– Banjir Kalimantan adalah Bencana Ekologis!
– Kebijakan Kampus Menambang, Masa Depan Pendidikan Mengambang
Masalah lainnya adalah kebijakan impor di sektor pertanian, yang kerap dilakukan dengan alasan menjaga ketahanan pangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: Mengapa Indonesia, yang memiliki potensi pertanian yang sangat melimpah, justru harus mengimpor bahan pangan dari negara lain?
Pertanyaan ini mengarah pada isu yang lebih besar: Bagaimana kita bisa membangun pandangan positif terhadap profesi petani di era kehidupan modern? Jika pertanian diposisikan sebagai pilar utama pembangunan nasional, maka peran petani seharusnya tidak hanya dihargai, tetapi juga menjadi pilihan profesi yang menjanjikan bagi generasi muda.
Masyarakat dan Kebudayaan Pangan Indonesia
Budaya pangan bukan hanya sebatas persoalan seputar nutrisi, tetapi juga berkaitan dengan makna dan nilai. Masyarakat Nusantara, misalnya, memiliki riwayat yang sangat menakjubkan terkait kebudayaan pangan. Masyarakat dan pangan pada kenyataannya saling terhubung. Hasil bumi yang didapatkan masyarakat tidak serta merta mengesampingkan keseimbangan ekosistem alam. Hal ini tampak dari bagaimana para petani sejak masa dulu memiliki sistem pertanian yang menyesuaikan dengan beragam gejala dan fenomena alam di sekitarnya.
Di Jawa sendiri terkenal dengan istilah sistem pranata mongso atau kalender pertanian. Dalam praktiknya, para petani merespons kondisi alam dengan pola tanam yang menyesuaikan musim. Biasanya, mereka mulai menanam padi pada bulan Desember. Namun ketika terjadi perubahan kondisi alam, seperti munculnya serangan belalang yang merusak tanaman dan menyebabkan daun-daun berguguran, para petani kemudian beralih menanam palawija sebagai bentuk adaptasi. Keharmonisan antara manusia dan alam ini tidak lepas dari peran mitos sebagai bagian dari strategi kebudayaan yang berfungsi menjaga ketahanan pangan sekaligus merawat alam.
Dalam berbagai budaya di Indonesia, terdapat riwayat mitos yang berkaitan erat dengan pangan. Salah satunya adalah kisah Dewi Padi, yang dikenal dalam kebudayaan Jawa dan Sunda.
Di masyarakat Sunda, dikenal cerita tentang Batara Guru yang menikahi Dewi Pohaci. Sang dewi kemudian meninggal karena sakit setelah memakan buah kuldi. Dari makamnya, muncul berbagai macam benih tanaman, seperti kelapa, bambu, dan buah-buahan lainnya.
Sementara itu, masyarakat Jawa memiliki kisah tentang Dewi Sri, dewi padi yang bepergian ke berbagai penjuru dunia bersama saudaranya, Raden Sadana. Ketika tiba di tanah Jawa, mereka disambut oleh utusan bernama Jabarail. Saat itu, Jawa sedang dilanda musim paceklik. Dewi Sri kemudian memberikan pesan kepada masyarakat agar saat musim panen tiba, mereka mempersembahkan sesaji berupa hasil bumi sebagai bentuk rasa syukur.
Menurut Sri Margono dkk. dalam Sejarah Pangan di Indonesia: Strategi dan Politik Pangan di Indonesia dari Masa Kolonial hingga Reformasi, kisah serupa juga ditemukan di wilayah lain seperti Bali, Madura, Dayak, dan Nusa Tenggara Timur. Cerita-cerita mitologis ini menunjukkan bahwa pangan dan alam selalu menjadi bagian penting dalam kosmologi masyarakat Indonesia, serta menjadi dasar bagi praktik-praktik budaya yang mendukung keberlanjutan hidup.
Kehadiran mitos dalam masyarakat tradisional dapat dipahami sebagai bentuk konstruksi pemikiran rasional dalam menghadapi fenomena alam yang belum sepenuhnya dapat dijelaskan secara ilmiah. Masyarakat memvisualisasikan hubungan mereka dengan alam melalui budaya dan ritual kepercayaan, seperti upacara-upacara adat yang sarat nilai religius. Praktik ini menjadi cara untuk merespons ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perubahan alam, sekaligus sebagai strategi pelestarian ekosistem.
Di era perkembangan teknologi saat ini, hubungan masyarakat dengan pangan juga mengalami perubahan. Hal ini terlihat dari kemunculan tren urban farming atau pertanian perkotaan. Fenomena ini muncul secara masif sebagai respons terhadap krisis pangan selama masa pandemi Covid-19. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan lahan dan risiko kontaminasi polusi, urban farming patut diapresiasi sebagai bentuk kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas dan kemandirian pangan.
Upaya ini bisa dilihat sebagai alternatif strategis untuk menghadapi lonjakan harga bahan pangan dan sebagai langkah konkret menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan di lingkungan perkotaan.
Kekuasaan dan Jaringan Global dalam Riwayat Pangan
Jejaring pangan di masa lampau menjadikan Indonesia sebagai target yang dituju dalam skala pasar yang besar. Kedatangan kolonial ke Indonesia sendiri merupakan bentuk nyata bahwa negara ini mempunyai tradisi atas pangan yang cukup beragam. Rempah-rempah wujud dari alasan bangsa Barat datang menjajah Indonesia dan di sisi lain, sebagai bukti nyata jejak tradisi masyarakat agraris di Kepulauan Nusantara.
Persoalan yang ada di ladang pertanian, bukan hanya kebijakan sistem pertanian, tetapi gejolak sosial yang bermuara pada pertanian. Dalam buku Nusa Budaya Silang karya Denys Lombards, terdapat informasi terkait kondisi kepulauan Hindia Belanda yang menjadi pusat perdagangan sejak abad ke-17. Sejak 1808, Daendels selaku perpanjangan tangan kekuasaan Louis Bonaparte (Raja Belanda).
Penerapan kebijakan kerja paksa oleh Gubernur Jenderal Daendels merupakan bagian dari strategi kolonial untuk memperkuat eksploitasi atas komoditas hasil bumi, sekaligus menjadi bentuk perampasan terhadap hak-hak kekuasaan raja-raja lokal. Salah satu manifestasi dari kebijakan tersebut adalah proyek pembangunan Jalan Raya Pos (Anyer–Panarukan), yang bertujuan mempermudah mobilisasi hasil bumi dari pedalaman ke pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa.
Setelah meletusnya Perang Jawa (1825–1830), pemerintah kolonial Belanda mengutus Johannes van den Bosch untuk mengatasi krisis ekonomi dan politik. Ia kemudian menerapkan sistem Cultuurstelsel atau tanam paksa, yang mengharuskan rakyat menanam tanaman ekspor tertentu seperti kopi, tebu, dan nila. Dalam pelaksanaannya, Van den Bosch menjadikan para bupati sebagai pengawas lokal sistem tanam paksa ini, sehingga memperkuat struktur kolonial hingga ke tingkat desa. Sistem ini menuai banyak kritik, termasuk dari Multatuli dalam novel Max Havelaar, yang mengecam ketidakadilan dan penindasan terhadap rakyat Jawa.
Eksploitasi tanaman dan sistem kerja paksa tersebut memicu berbagai bentuk perlawanan rakyat. Salah satu peristiwa penting adalah pemberontakan petani di Banten pada tahun 1888, yang dianalisis secara mendalam oleh Sartono Kartodirdjo dalam bukunya Pemberontakan Petani Banten 1888. Pemberontakan ini muncul akibat sistem ekonomi agraris kolonial yang menimbulkan ketegangan antara petani dan elite lokal, yang kerap menyalahgunakan hak istimewa mereka. Kedatangan kolonial Belanda dan penerapan kerja paksa memperburuk kondisi tersebut, sehingga konflik pun tak terhindarkan.
Arus perlawanan sosial pada abad ke-19 dapat dipahami sebagai bagian dari kebangkitan kesadaran rakyat terhadap ketidakadilan kolonial. Sistem upah buruh, monetisasi ekonomi, dan peminggiran struktur sosial tradisional menjadi pemicu utama konflik kebudayaan antara Belanda dan masyarakat Indonesia. Khususnya di Banten, perlawanan petani membentuk fondasi awal bagi artikulasi identitas lokal dalam melawan kolonialisme.
Kembali Ke Masa Depan: Esok Kita Makan Apa atau Dimakan oleh Siapa?
Membicarakan pangan seharusnya tidak semata-mata dilihat sebagai persoalan menu konsumsi, melainkan sebagai arena politik, strategi kekuasaan, dan arah pembangunan nasional. Dari era Orde Baru di bawah Soeharto hingga pemerintahan Prabowo, isu pangan terus hadir dalam narasi proyek strategis nasional. Dari Posyandu hingga program makan bergizi gratis, kita menyaksikan bagaimana politik kesehatan dan gizi terus diperbincangkan.
Namun ini menimbulkan sejumlah pertanyaan: jika sejak 1984 Posyandu telah menjalankan program gizi masyarakat sebagaimana dicatat Notoatmodjo dalam Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, mengapa negara kembali menggulirkan program makan bergizi gratis? Apakah selama ini program gizi yang dijalankan melalui Posyandu tidak optimal? Atau justru sistem kesehatan kita, khususnya dalam bidang gizi, sedang bermasalah secara struktural?
Revolusi Hijau tahun 1970-an, yang digadang-gadang sebagai terobosan untuk meningkatkan produksi pangan, justru menempatkan agribisnis sebagai pusat orientasi produksi. Petani dipaksa bergantung pada teknologi modern: dari benih hingga pupuk dan pestisida kimia. Keuntungan besar jatuh ke tangan para pengusaha, sementara distribusi hasil pertanian mulai dikuasai pasar swalayan dan supermarket. Hal ini memberi dampak signifikan terhadap pelaku ekonomi kecil seperti warung dan pedagang kaki lima, yang mulai terpinggirkan dari preferensi konsumsi masyarakat, apalagi dengan menjamurnya restoran cepat saji.
Sejarah kebijakan pangan pasca-Reformasi menunjukkan kecenderungan liberalisasi. Presiden seperti B.J. Habibie, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Jokowi membuka keran impor pangan, terutama beras, dengan dalih menjaga stabilitas harga dan stok nasional. Padahal, Indonesia sebagai negara agraris justru terperangkap dalam ketergantungan pangan luar negeri. Di sisi lain, presiden seperti Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri lebih condong pada pendekatan nasional-proteksionis, dengan membatasi volume impor. Meski demikian, sektor vital seperti pupuk tetap tersentuh oleh liberalisasi. Hal ini diperjelas oleh Dzaky Yusuf Muhammad dan Bayu Dadias Kurniadi dalam tulisan “Genealogi Kebijakan Beras Indonesia 1998–2021” yang terbit di Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.
Riwayat panjang kebijakan pangan bukan sekadar soal pertarungan ekonomi, tapi juga membawa dampak ekologis. Penggunaan pestisida dan bahan kimia dalam produksi pangan telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak kecil. Di tengah krisis global seperti pandemi Covid-19, narasi ketahanan pangan kembali dimunculkan, didukung oleh regulasi dan kekuatan militer, seperti yang terlihat dengan penunjukan Budi Waseso dalam kepemimpinan pangan nasional. Namun, di tengah retorika dan teknologi canggih, justru masyarakat desa dan para petani tradisional memiliki tradisi panjang dalam bertahan menghadapi krisis.
Suka dengan tulisan ini? Kamu bisa mengirimkan donasi kepada penulis agar penulis lebih semangat menulis.
