Penulis
Pendidikan di Indonesia hari ini masih berjuang menemukan titik terangnya menuju pendidikan yang ideal. Beban guru semakin berat, gaji yang masih belum menemukan titik sejahteranya, hingga problematika murid di Indonesia. Melihat problematika tersebut seolah muncul sebuah pertanyaan, “Apa yang dapat kita lakukan ketika menjadi sebuah menteri pendidikan di Indonesia untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia?”
Dalam hal ini, Alfian Bahri mencoba menawarkan gagasannya melalui bukunya, Andai Aku Menteri Pendidikan: Problematika Citra, Pesta, Dan Masa Depan. Ia mengajak pembacanya untuk melihat bagaimana persoalan pendidikan selama ini layaknya lingkaran setan yang tak pernah usai, seolah ia dengan lantang mengatakan bahwa persoalan pendidikan justru menjelma menjadi hal yang paling menjijikkan.
Sebagai pembaca, kita, pada halaman pertama disodorkan kritik pedasnya tentang pendidikan di Indonesia terlalu mementingkan kesan dan citra dibandingkan kualitas. Ia menyoroti bagaimana dunia konten kreator tidak berdasarkan latar belakang kalangan tertentu, tetapi semua kalangan sekarang berlomba-lomba menjadi konten kreator, tak terkecuali pemerintah sendiri.
Guru yang digadang-gadang sebagai sosok yang mampu mencerdaskan bangsa dari kebodohan menjadi sosok konten kreator yang menebarkan citra baik mengenai pendidikan berkedok “berbagi praktik baik.” Pernyataan ini seolah guru pada akhirnya memiliki dua identitas, yakni sebagai pengajar sekaligus konten kreator.
Perihal guru konten kreator menjadi sebuah masalah apabila akhirnya harus menjadikan muridnya sebuah model gratis demi keuntungan sang guru. Mengapa? Sebab, ketika guru menjadi konten kreator, maka ia akan menggunakan muridnya dengan gratis untuk dijadikan model demi meningkatkan popularitas sang guru, seperti sang guru mendapatkan predikat guru yang mampu mengajar muridnya dengan baik dan semacamnya.
Tak berhenti di situ, guru yang menjelma konten kreator ini akan memanfaatkan muridnya menjadi model “gratis” untuk iklan endorse yang ia dapatkan. Hal ini jelas bahaya karena seolah mengaburkan fakta bahwa pendidikan Indonesia hari ini masih jauh dari kata baik, bahkan murid harus menjadi korban eksploitasi demi keuntungan sang guru.
Alfian mengatakan, fenomena semacam ini merupakan bentuk dari kapitalisme digital, seperti guru mempunyai kuasa terhadap muridnya, yang mana apabila guru menjadi konten kreator, dikhawatirkan murid akan menjadi objek eksploitasi demi kepentingan guru itu sendiri, seperti membangun citra guru yang cerdas dan berhasil mencerdaskan semua muridnya, bahkan bisa menjadi bahan justifikasi keberhasilan pelaksanaan pendidikan.
Guru konten kreator turut andil membentuk sebuah kasta yang sangat diskriminatif dalam lingkungan para guru. Sebab, kasta guru di Indonesia masih terasa, seperti guru PNS, PPPK, dan honorer. Dengan adanya guru konten kreator, konflik horizontal sesama guru akan meruncing. Ini dikarenakan perbedaan identitas antar guru konten kreator dengan guru non konten kreator.
Parahnya, guru konten kreator yang awalnya hanya sekedar berbagi praktik baik akhirnya terjebak pada pemolesan citra pendidikan. Contoh, ketika kita melihat sebuah konten dari guru mengenai murid yang ia ajar menjadi aktif, banyak yang menyanjung bahwa guru sudah berhasil dalam menciptakan murid yang berkualitas.
Tetapi, di sisi lain, kita melihat bagaimana kualitas murid masih jauh dari kata bagus. Hal ini yang nantinya akan menjadi ajang promosi oleh pemerintah bahwa pendidikan kita seolah semakin membaik karena hasil konten dari guru konten kreator.
Kita sering melihat pemerintah yang selalu berbicara mengenai kuantitas semata, alih-alih kualitas. Contohnya, angka implementasi Kurikulum Merdeka di era Nadiem Makarim. Fenomena ini membuktikan bahwa pendidikan kita seringkali hanya sekadar kejar target supaya terlihat sukses. Selayaknya, kualitas murid bukan hanya tentang kesanggupan baca-tulis dan berhitung (calistung) semata, tetapi karakter juga menjadi sebuah indikator keberhasilan seorang murid.
Di balik problematika guru yang seringkali abai akan tugasnya sebagai pendidik karakter murid, sesungguhnya guru juga mengalami kendala finansial. Alfian mengajak kita berpikir, di mana sebenarnya posisi seorang guru di hadapan pemerintah?
Sebab, posisi guru sebagai profesi, buruh, bahkan budak pendidikan, terutama guru honorer yang mendapatkan gaji di bawah rata-rata, sungguh tidak jelas. Ditambah Undang-Undang mengenai tenaga pendidik masih menjadi sebuah persoalan serius. Bahkan, Alfian juga mengkritik dinamika dunia keguruuan yang terpolarisasi, mulai ASN hingga honorer.
Hal tersebut membuat suara guru terpecah: guru dengan ststus ASN jarang sekali membela mereka yang masih honorer, sehingga nasib guru honorer cenderung diam di tempat. Hal inilah yang akhirnya membuat kualitas guru cenderung rendah, Upah minim membuat para guru harus bertahan hidup tanpa dukungan sesama guru di kondisi yang amat sulit.
Pada akhirnya, Alfian Bahri mengajak kita untuk membaca problematika yang menyelimuti dunia keguruan, khususnya mengenai kesejahteraan, polarisasi guru, hingga peran masyarakat, dan keluarga dalam membangun bangsa yang cerdas dan berkarakter. Buku dengan jumlah halaman 116 setidaknya membuat kita merefleksikan diri bersama, “Apakah dunia pendidikan Indonesia hari ini sudah berjalan dengan baik atau justru sebaliknya?” []
*Tulisan ini pernah dipublikasikan di Narrative Readout pada Senin, 12 Januari 2025. Tujuan dipublikasikan ulang adalah sebagai pembelajaran dan dilakukan perbaikan dalam penulisan.
Editor: Kanya Kiarra
Hai, suka pada tulisan ini?
Kami paham, kehidupan yang menyebalkan sekarang sering membuat kita tak punya waktu untuk menulis, meski banyak kenyataan yang membuat kita berpikir dan bahkan yakin bahwa penderitaan ini sama pula dampaknya. Maka, mari biasakan untuk berterima kasih pada mereka yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menuliskan keresahan serta kekecewaan kita. Dengan cara apa? Sederhana. Berilah apresiasi pada kerja-kerja sunyi mereka lewat link di bawah ini.
