Penulis
Sejarah Indonesia telah mencatat beberapa kali demonstrasi besar. Baik yang berlangsung dengan damai maupun yang berujung kerusuhan. Catatan penting, terjadi selama kurun waktu 1996 hingga 1998. Di mana demonstrasi-demonstrasi besar yang terjadi didalangi atau disusupi oleh kelompok terlatih yang berakhir dengan kericuhan dan cenderung mendiskreditkan serta mengakibatkan jatuh korban dari masyarakat sipil. Mengacu pada beberapa sumber sejarah, kelompok terlatih berasal dari gabungan aparat, ormas, dan preman.
Saat terjadi kerusuhan dalam tiga aksi demonstrasi besar, yaitu Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) 1966, Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974, sampai Kerusuhan Reformasi 1998, kelompok-kelompok tersebut dianggap punya andil sebagai penyebab kerusuhan.
Campur Tangan Militer dalam Tritura 1966
Demonstrasi Tritura berlangsung sejak Januari 1966 serta berulang kali pada tahun tersebut. Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) dan krisis ekonomi menjadi bahan bakar amarah para demonstran kala itu. Tuntutannya meliputi pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga.
Terpecahnya militer terbukti saat adanya perbedaan sikap antara pasukan pengawal presiden, Cakrabirawa dan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Jusuf Wanandi mengungkapkan bahwa Cakrabirawa, setelah pembubaran Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI)—organisasi mahasiswa yang menginisiasi Tritura—pada Februari 1966, mencoba memburu dan menangkap pentolan-pentolan demonstrasi. Namun, perburuan tersebut dihentikan oleh pasukan Brigadir Jenderal (Brigjen) Kemal Idris, Kepala Staf Kostrad.
Situasi tersebut mengindikasikan militer dalam keadaan terpecah. Ada pasukan di bawah komando Kemal Idris yang menjalin koalisi mahasiswa-militer. Namun, ada pula Cakrabirawa yang memburu mahasiswa anti-pemerintah Sukarno.
Tritura 1966 memang cukup identik dengan koalisi mahasiswa-militer. Terdapat pasukan-pasukan militer tanpa tanda pengenal yang ikut bagian dalam demonstrasi. Martin Sitompul dalam Serba-Serbi Demonstrasi 1966 menuliskan, Soebandrio menganggap aksi mahasiswa tidak hanya dilakukan sendiri, tetapi turut juga pasukan liar.
Pasukan tersebut muncul saat mahasiswa merangsek masuk ke Istana Negara ketika sidang kabinet pada 11 Maret 1966 dengan menggunakan seragam loreng tanpa tanda pengenal. Mereka mengacaukan sidang kabinet yang sedang berlangsung. Baru 23 tahun setelahnya, Kemal Idris melalui majalah TSM No. 21 Tahun II/Maret 1989 mengaku, pasukan yang dituduhkan Soebandrio tersebut memang berada dalam kendalinya serta bertujuan untuk menangkap Soebandrio.
KAMI kala itu tidak menganggap massa militer yang dituduhkan oleh Soebandrio sebagai penyusup, tetapi justru sebaliknya, sebagai mitra juang. Kemitraan KAMI dengan militer diungkapkan John Maxwell lewat Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani mengenai pembentukan Unit Operasi Khusus untuk membentengi para tokoh mahasiswa. Maxwell menuliskan, upaya pembentukan Unit Operasi Khusus bertujuan agar kelompok militer yang anti-Sukarno dapat memegang kendali gerakan mahasiswa.
Unit khusus tersebut agaknya mendapat saingan sepadan. Menukil dari Aksi-Aksi Tritura gubahan Christian Wibisono, hampir semua instansi berebut mencari muka guna menarik perhatian Sukarno. Misalnya, Komando Daerah Militer (Kodam) V Jakarta Raya yang mengerahkan preman-preman mantan jagoan Pasar Senen di bawah pimpinan Letkol Syafii dan intel Resimen Cakrabirawa untuk memburu mahasiswa yang terlibat demonstrasi kurun Januari-Februari 1966. Maka, kelompok di bawah Letkol Syafii dan intel Resimen Cakrabirawa tersebut menjadi lawan Unit Operasi Khusus.
Suruhan Militer yang Merusuh dalam Malari 1974
Rezim Sukarno akhirnya runtuh dan lahirlah Orde Baru di bawah kuasa Soeharto. Kelahiran Orde Baru pun juga tak lepas dari demonstrasi besar. Demonstrasi besar pertama di era Orde Baru terjadi pada 15 Januari 1974 atau kerap disebut Malari.
Kala itu ribuan mahasiswa berkumpul di UI Salemba untuk melakukan arak-arak menuju Universitas Trisakti guna memprotes kunjungan Perdana Menteri Jepang terkait rencana investasi Jepang di Indonesia. Aksi para mahasiswa sebetulnya direncanakan damai, tetapi berakhir kalut.
Judilherry Justam, salah seorang mahasiswa yang ikut demonstrasi bercerita bahwa mahasiswa tidak menguasai jalan (rute aksi) yang kemudian mengakibatkan perusakan. Ia menjelaskan, mahasiswa kala itu hanya berjalan bersama sembari protes. Saat tiba di Universitas Trisakti, mahasiswa beristirahat dan sedikit berorasi, kemudian oleh Judilherry Justam diarahkan untuk balik arah ke Salemba.
Massa mahasiswa pulang melewati rute yang sama dengan awal keberangkatan, tetapi dialihkan oleh tentara melewati Harmoni dan sudah terjadi pembakaran mobil. Setelahnya, terjadi kerusuhan besar di jalanan Jakarta. Penghancuran barang-barang produksi Jepang secara masif dilakukan; pembakaran dan penjarahan menjadi pemandangan hari itu.
Buku Massa Misterius Malari mencatat dampak kerusuhan membuat sekitar 994 kendaraan (807 mobil dan 187 motor) serta 144 bangunan rusak. Lebih dari 700-an orang dibui. Kerusuhan dalam Malari disinyalir bukan murni dari mahasiswa, melainkan datang dari massa lainnya. Massa lain yang menunggangi gerakan mahasiswa tersebut diduga adalah suruhan elit militer untuk menjelekkan citra elit militer lainnya.
Kerusuhan Malari sendiri kental dengan intrik politik elit militer yang dekat dengan Presiden Soeharto, yakni Soemitro selaku Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) dan Ali Moertopo, Asisten Pribadi (Aspri) Presiden.
Jenderal Soemitro, dalam otobiografinya Massa Misterius Malari, menyingkap bahwa kelompok Ali Moertopo adalah dalang amuk massa yang menunggangi demonstrasi mahasiswa. Massa suruhan Ali yang disebut Soemitro terdiri dari preman, tukang becak, dan mantan aktivis Darul Islam. Suruhan Ali tersebut, menurutnya, memancing kerusuhan Malari.
Meski menuduh seperti yang tergambar di atas, Soemitro sebenarnya juga melakukan hal yang sama. Ia aktif berkeliling dari kampus ke kampus meminta mahasiswa untuk kritis sejak November 1973. Soemitro mendapatkan citra reformator di antara “jenderal politik” dan “jenderal uang” yang ada pada lembaga Aspri Presiden.
Soemitro ingin menggulingkan Ali dengan cara menyusupi gerakan mahasiswa dan menjamin demonstrasi dapat berjalan baik. Sementara, Ali Moertopo memanfaatkan massa suruhannya untuk mendompleng gerakan mahasiswa agar terjadi kerusuhan dan seolah-olah membuat Soemitro tampak lemah sebagai Pangkopkamtib. Dengan begitu, Soemitro dapat tersingkir. Namun, permainan keduanya membuat gerakan mahasiswa buyar, apalagi dengan kerusuhan yang terjadi. Imbasnya, gerakan mahasiswa dicap sebagai dalang kerusuhan.
“Orang Suruhan” Militer: Dari Kudatuli 1996 Sampai Reformasi 1998
Pasca-Malari 1974, praktis berbagai gerakan mahasiswa dan sipil dibungkam. Pemerintahan Soeharto cukup keras terhadap kebebasan berpendapat. Bahkan pembredelan pers dan pembungkaman aktivis menjadi hal lazim. Imbasnya, pergerakan arus bawah menguat seiring masifnya represi oleh pemerintah Orde Baru.
Orde Baru berupaya menjauhkan mahasiswa dari aktivitas politik, supaya tak ada lagi aksi protes. Upaya yang dilakukan Orde Baru dengan mengeluarkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) pada 1978 lewat Surat Keputusan (SK) No. 0156/U/1978. Daud Joesoef, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mencetuskan NKK lewat bukunya Normalisasi Kehidupan Kampus menuliskan bahwa lembaga kemahasiswaan wajib memenuhi bidang kesejahteraan mahasiswa, bidang minat mahasiswa, dan bidang pemikiran mahasiswa. Praktis, aktivitas politik mahasiswa benar-benar disingkirkan dari kehidupan kampus.
Setelah NKK muncul, keluar konsep Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Apabila NKK fokus mengatur kampus sebagai lembaga kemahasiswaan yang bersih dari unsur politik, maka BKK mengatur secara rinci struktur kemahasiswaan. Depolitisasi terhadap mahasiswa secara sistematis dilakukan dengan adanya NKK/BKK ini.
Depolitisasi mahasiswa dan kampus membuat berbagai kelompok studi dan aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) bermunculan pada 1980-an sebagai aktivitas baru mahasiswa yang terhalang NKK/BKK. Edward Aria Jalu Taufan Putera dalam skripsinya Pengekangan Gerakan Mahasiswa: Tinjauan Terbitnya Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan Era Orde Baru menuliskan bahwa kelompok studi tumbuh pada 1982 di tiga kota besar yaitu Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Kelompok studi ini kerap mengadakan forum diskusi dengan mengangkat isu-isu sistem sosial politik yang aktual.
Jika mahasiswa dalam kelompok studi kerap melakukan diskusi isu sosial politik, maka kelompok LSM berkutat dengan aksi langsung terhadap masyarakat yang termarginalkan, yang menjadi korban pembangunan serta penggusuran. Mengutip BBC, mahasiswa membela masyarakat yang terbelit permasalahan seperti kasus tanah Badega, Cimacan, Kacapiring (di Jawa Barat), Kedung Ombo (Jawa Tengah), serta penggalian pasir di Mojokerto (Jawa Timur) pada akhir 1980-an. Gerakan mahasiswa, kelompok diskusi, dan LSM kemudian bertransformasi menjadi gerakan rakyat.
Gerakan rakyat mulai bergerak ke dalam isu-isu yang dihadapi masyarakat. Maka tidak mengherankan, jika banyak aksi protes yang dipelopori. Kebangkitan aksi massa diperkuat dengan terpilihnya Megawati Sukarnoputri menjadi ketua PDI pada 1993. Peter Kasenda dalam Peristiwa 27 Juli 1996: Titik Balik Perlawanan Rakyat menulis, Megawati menjadi simbol oposisi dan mampu menarik simpati rakyat serta aktivis.
Kepopuleran PDI dan Megawati tampaknya diendus oleh pemerintah Orde Baru. Pemerintah Orde Baru kemudian menyokong kongres tandingan PDI 1996 yang menaikkan Suryadi. Peter Kasenda menuliskan, penunjukkan Suryadi menjadi Ketua PDI menuai protes dari para pendukung Megawati. Pendukung Megawati kemudian menduduki Kantor PDI selama beberapa minggu. Pendudukan tersebut membuat pemerintah lewat militer merencanakan perebutan.
Mengutip Tempo, Lukman Mokoginta dan Sahala Sinaga (petinggi PDI yang ikut kubu Suryadi) bersama orang militer yakni Kolonel Haryanto dan Letkol Budi Purnama bertemu di Cibubur pada 23 Juli 1996, merencanakan serbuan ke kantor PDI. Sehari kemudian, penyerbuan kantor PDI diputuskan saat pertemuan di Kodam Jaya oleh Kepala Staf Kodam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono, Brigjen Zacky A. Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan Alex Widya Siregar.
Kerusuhan meletus saat massa PDI Suryadi betul-betul menyerbu kantor PDI pada 27 Juli 1996. Massa PDI Suryadi ditengarai bercampur dengan massa suruhan militer. Dugaan tersebut diperkuat dengan keputusan serbuan yang dilakukan di Kodam Jaya. Massa PDI Suryadi akhirnya berhadapan dengan massa PDI Megawat yang sudah berjaga beberapa hari sebelumnya. Alhasil ,kerusuhan tak terhindarkan.
Menurut laporan Amnesty International, Kudatuli menyebabkan 206 sampai dengan 241 orang ditangkap aparat, 90 orang terluka, antara lima hingga tujuh orang meninggal. Selepas Kudatuli pula, para aktivis sipil dari Partai Rakyat Demokratik (PRD)—merupakan partai non-parlemen dan tak resmi semasa Orde Baru, menjadi wadah perlawanan banyak aktivis anti-Soeharto—ditangkap. Bukan aktivis PRD saja, tetapi aktivis dari organisasi yang terafiliasi dengannya seperti Serikat Tani Nasional (STN), Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI), dan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) tak luput dari represi.
Para aktivis yang tertangkap dikambinghitamkan oleh pemerintah Orde Baru. Padahal Kudatuli juga tak lepas dari keterlibatan massa suruhan militer.
Pasca-Kudatuli, intensitas gelombang protes meninggi. Menjelang Pemilu pada Mei 1997, kerusuhan kerap terjadi. Lambang Trijono dalam “Paradoks Demokrasi di Indonesia: Kerusuhan pada Masa Kampanye Pemilu 1997” mengatakan, sebanyak 28 kerusuhan terjadi selama satu bulan masa kampanye Pemilu 1997. Kerusuhan terjadi di berbagai kota, seperti Pekalongan pada 24 dan 26 Maret 1997, Jakarta pada 18 Mei 1997, serta Banjarmasin 23 Mei 1997. Lambang juga menulis bahwa kerusuhan di tiga kota tersebut merupakan imbas pecahnya PDI, sehingga Golkar pun berusaha merebut basis PPP sebagai partai rival tersisa yang berakibat friksi politik keras yang menyulut kerusuhan.
Setelah pemilu yang kalut, Indonesia justru terdampak Krisis Finansial Asia 1997. Krisis diawali dengan gejolak ekonomi di Thailand pada Juli 1997. Permasalahan ekonomi di Thailand berefek pada terguncangnya stabilitas ekonomi negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Nilai tukar rupiah menurun drastis, apalagi dunia usaha Indonesia saat itu bergantung pada pinjaman luar negeri dalam bentuk dolar.
Krisis ekonomi 1997–1998 bermetamorfosis menjadi krisis legitimasi politik terhadap pemerintahan Soeharto. Puncaknya saat memasuki tahun 1998, protes-protes terhadap pemerintah gencar dilakukan. Suasana krisis membuat skala aksi protes semakin membesar.
Tanggal 12 hingga 15 Mei 1998 merupakan puncaknya. Aksi protes besar terjadi di Jakarta. Mahasiswa-mahasiswa dari banyak kampus ikut serta. Termasuk Universitas Trisakti yang empat mahasiswanya tewas ditembak aparat. Kerusuhan pun tak terhindarkan.
Aksi berubah menjadi kerusuhan yang meluas. Penjarahan terjadi di mana-mana. Toko-toko etnis Tionghoa jadi sasaran. Bahkan yang lebih memilukan dan menyesakkan adalah turut adanya pemerkosaan.
Kerusuhan, menurut beberapa laporan, tidak serta merta organik dari massa aksi. Terdapat indikasi yang merujuk pada ormas tertentu. Dalam Kronik Penculikan Aktivis dan Kekerasan Negara 1998 yang disusun oleh Muhidin M. Dahlan, kerusuhan 1998 melibatkan Letjen Prabowo Subianto selaku Pangkostrad.
Dalam buku yang disusun menggunakan surat kabar sezaman itu, Prabowo sengaja membuat kerusuhan agar saingannya, Pangab Jenderal Wiranto tak mampu membendung kerusuhan.
Prabowo menurut Asiaweek memanfaatkan kedudukannya untuk menggerakkan kelompok dari preman sampai organisasi pemuda. Prabowo memerintahkan Pemuda Pancasila (PP), perkumpulan silat Satria Muda Indonesia (SMI), dan pemuda Timor Timur berjumlah ratusan bergerak untuk merusuh. Konon saat bergerak, mereka dipandu via handy‑talkie (HT) dari instalasi Angkatan Darat.
Tuduhan tersebut dibantah oleh ketua PP dan SMI. Pada artikel yang sama, beberapa LSM juga menunjukkan ketidaksepakatan terhadap laporan Asiaweek. Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom PKB) lewat Rosita Noer merasa laporan tersebut punya muatan politis. Meski begitu, Rosita juga berpendapat kerusuhan juga digerakkan kelompok terlatih dan terampil.
Ciri fisik penggerak kerusuhan juga diungkap Bakom PKB dan Tim Relawan yang mengusut Kerusuhan 1998. Mereka digambarkan ada yang bertato, ada yang cepak dan bertubuh tegap, serta ada pula yang kurus. Tim Relawan menambahkan bahwa mereka terorganisir.
Dari beberapa peristiwa kerusuhan saat protes besar yang terjadi di Indonesia, tidak serta merta kerusuhan muncul akibat massa sipil. Justru kepentingan militer menambah runyam jalannya aksi protes. Aksi protes yang seharusnya menjadi wadah aspirasi, justru menjadi malapetaka yang mengorbankan banyak pihak. Massa yang ditengarai suruhan militer dan bahkan anggota militer, terlibat aktif memantik kerusuhan. Sialnya, sipil dikambinghitamkan sebagai pelaku kerusuhan.
Editor: Farras Pradana
Hai, SAM ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah membacanya sampai akhir.
Jika kamu suka dan mendapat sesuatu dari tulisan ini, mari kita apresiasi penulisnya dengan klik link di bawah ini:
