Penulis
“… Semua melihat tai kucing yang membenarkan semua prasangka
Kita belajar membaca gejala dari jelaga
Pada malam-malam terhunus dan waras-waras kita terjaga
Memaksa tidur dengan satu kelopak mata terbuka …”
—Homicide, “Membaca Gejala dari Jelaga”
Geger Riyanto pernah menulis satu artikel jurnal menarik berjudul “Bermain-main dengan Kebenaran Sejarah: Kontestasi Kedudukan dan Produksi Sosial Narasi Awal Mula” yang diterbitkan oleh Departemen Antropologi UI pada 2024. Dalam jurnal itu, dia menulis pengalamannya saat melakukan riset di Pulau Seram Utara dan bertemu dengan orang-orang Buton di pulau itu. Berdasarkan penuturan salah satu warga di sana, orang-orang Buton tiba di Seram bersama dengan La Ode Wuna, pangeran setengah ular yang menaiki batok kelapa setelah diusir ayahnya dari Pulau Buton, yang terletak di tenggara Pulau Sulawesi.
Dalam narasi yang tersebar di kalangan orang-orang Buton di Seram, mereka percaya bahwa La Ode Wuna-lah penguasa pertama Pulau Seram, terutama setelah dia dan pengikutnya mendaki Gunung Binaya. Narasi ini lantas ditolak oleh ‘penduduk asli’ Seram, yang tentu saja, bukan orang Buton. Pun, narasi ini jelas tak masuk akal dan tak benar jika kita komparasikan dengan historiografi yang ketat, atau sekadar penalaran sekelebat. Bagaimana mungkin ada manusia setengah ular, menyeberangi lautan ganas dengan batok kelapa bersama pengikutnya, yang sekonyong-konyong menjadi penguasa pertama pulau yang jaraknya 700 kilometer di sebelah timur laut tanah kelahirannya. Bukan main tak masuk akalnya, tetetapi nyatanya banyak orang percaya.
Jika orang lain membaca folklor ini, mungkin dia akan menganggapnya sebagai mitos belaka sebab ke-tidak-masuk-akalan-nya. Namun, di sinilah Geger masuk; di tengah ke-tidak-masuk-akalan itu. Dalam artikel jurnalnya, dia menulis seperti ini:
“Kebenaran sejarah satu kelompok muncul sebagai akibat dari kontestasinya dengan kelompok lain. Apa yang menggugah dan mendorong para pelaku bukan lagi kebenaran atau kebermaknaannya pada dirinya sendiri melainkan bagaimana diri dapat mengungguli kontestan lain atau menghindari pihaknya dipermalukan dan direndahkan […] Satu pengetahuan tidak menjadi kebenaran tanpa preseden sosial serta historis. Dan satu pengetahuan yang tak masuk akal sekalipun dapat menjadi kebenaran di tengah-tengah pertaruhan harga diri, harkat martabat, privilese.”
Saya melihat Geger tak sedang memosisikan diri sebagai seorang relativis, apalagi menjadi apologet relativisme kebenaran sejarah. Alih-alih, dia sedang memperlihatkan bagaimana proses pembentukan kebenaran sejarah yang sarat dengan kepentingan. Menggunakan konsep permainan dari Huizinga, dia menyatakan bahwa prosesi ketok palu kebenaran sejarah, tak kurang tak lebih, adalah satu perwujudan dari permainan.
Apa yang kita lihat hari ini pun, dengan diangkatnya Soeharto sebagai pahlawan nasional, kurang lebih juga perwujudan permainan kebenaran sejarah. Tak apple-to-apple rasanya jika membandingkan kisah La Ode Wuna dengan Soeharto yang bukan kepalang punya daya destruktif bagi Indonesia. Namun saya rasa penting untuk melihat ‘permainan’ di balik pengangkatannya sebagai pahlawan negara. Saya akan meminjam pemikiran Geger, yang dia pinjam dari Huizinga, lantas mencoba membedah pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto lewat tulisan ini.
Piye Kabare, Penak Jamanku To?
KETIKA tulisan ini diramu, saya sedang bersama salah satu kawan pers mahasiswa yang bercerita bahwa dia dan timnya pernah melakukan liputan terkait alih-fungsi lahan di Kota Malang pada medio 20 tahun pasca reformasi berlangsung. Untuk memperoleh informasi terkait, kawan saya itu lantas menemui salah satu buruh tani terakhir yang menggarap lahan di kawasan Tunjungsekar.
Ada satu cerita menarik yang dia dapatkan di lapangan. Saat bercakap-cakap dengan Miskun (84), seorang buruh tani yang ternyata adalah seorang veteran ’45, dia mendapati bahwa sang buruh tani punya rasa rindu dengan tangan besi Soeharto. Baginya, Soeharto adalah pahlawan bagi kaum tani. Secara romantis Miskun berkisah, bahwa setidaknya di masa Soeharto, dia bisa menikmati subsidi pupuk yang terjamin beserta segudang kemudahan lainnya. Dan itu cukup bagi Miskun untuk menambatkan hatinya pada ‘Sang Jenderal’.
Narasi-narasi semacam ini juga banyak beredar di kalangan orang yang lahir pada era baby boomers dan Gen X, yang menghabiskan awal atau pertengahan periode kehidupannya di bawah kendali rezim Orde Baru Soeharto. Banyak dari mereka yang menyimpan rasa nostalgia pada era, yang bagi orang-orang yang lahir setelahnya, adalah era kegelapan.
Tak menampik otoritarianisme Soeharto, orang-orang yang mengagungkan Orba selalu beranggapan bahwa Soeharto adalah figur pemimpin yang baik, yang melakukan cara tegas demi stabilitas negara bernama Indonesia. Padahal, jika dipikir-pikir dengan akal yang sehat, orang-orang yang hidup di masa itu adalah korban brainwash dan kekerasan yang terstruktur.
Ada semacam stockholm syndrome yang melingkupi masyarakat yang hidup di masa itu. Contoh paling dekat bagi saya adalah ibu saya. Ibu saya lahir satu tahun setelah huru-hara ’65 terjadi. Sebagai seorang yang lahir dari kalangan pesantren, ibu saya jelas akan mengamalkan perintah-perintah agamanya sejauh yang dibebankan syariat padanya; di antaranya adalah berjilbab. Nah di sinilah absurditas itu menampakkan hidungnya. Pada 1982, lebih tepatnya pada 17 Maret 1982, Surat Keputusan 052/C/Kep/D.82 tentang Seragam Sekolah Nasional diteken oleh pemerintah Soeharto melalui Dirjen Pendidikan dan Menengah (Dikdasmen) yang kala itu dipimpin oleh Prof. Darji Darmodiharjo.
Isi surat itu kurang lebih mengatur terkait dengan seragam macam apa yang seharusnya dipakai oleh para pelajar di sekolah. SK itulah yang kemudian menjadi dasar dari pelarangan penggunaan jilbab di sekolah negeri, disusul dengan naiknya sentimen anti-jilbab di ruang publik setelahnya. Kalau kita coba lihat foto-foto pelajar pada masa itu, kita akan jarang melihat pelajar perempuan berjilbab. Pun kalau berjilbab, kita akan merasa janggal saat pemakainya mengenakan rok sependek lutut dan baju berlengan relatif pendek.
Ibu saya adalah salah satu korban dari kebijakan itu, bersama dengan banyak perempuan muslim lainnya. Kala itu, ibu saya bersekolah di salah satu SMA Negeri di Kota Malang, tepat setelah kebijakan itu diterapkan di seantero sekolah negeri di Indonesia. Saya mendengar kisah ibu saya sebagai (kalau tidak salah) satu-satunya siswi di SMA-nya yang berani untuk memakai jilbab di sekolah. Sebagai siswi yang membangkangi aturan negara, jelas dia menghadapi serangkaian penekanan. Mulai dari bisik-bisik antar kawan, hingga dipanggil menghadap kepala sekolah. Syahdan, semua itu ibu saya hadapi sampai akhirnya dia lulus pada 1984.
Ibu saya adalah penyintas represi Orde Baru Soeharto. Kita mungkin akan berpikir bahwa sang penyintas akan selalu menyimpan dendam pada pelaku. Namun nyatanya tidak. Ibu saya tak punya dendam semacam itu. Bahkan dia pernah menyatakan di depan saya, bahwa dia merindukan era Soeharto. Absurditas semacam itu juga muncul saat saya bertanya perihal bagaimana tanggapannya tentang korupsi yang dilakukan oleh Soeharto dan kroni-kroninya—pada satu sore, saat kami hendak bepergian ke luar kota. Saya masih ingat betul jawabannya. Di dalam mobil Daihatsu Zebra Espass milik kakek saya, dia menjawab seperti ini: “Ya nggak papa, lha wong korupsinya itu dibangun jadi masjid dan sekolah.” Alamak, pikiran macam apa itu!
Keabsurdan-keabsurdan semacam ini juga bisa kita temukan saat kita membincangkan peran Soeharto dalam genosida sepanjang ’65-66 yang disusul dengan kriminalisasi tak berdasar, huru-hara ’74, Tanjung Priok ’84, dan segudang peristiwa berdarah lainnya. Belum lagi budaya KKN-nya, pembungkamannya, Petrus-nya, dan lain semacamnya. Pasti akan ada banyak serentetan ke-tidak-masuk-akalan yang mencuat ke permukaan.
Dengan bergudang-gudang fakta sejarah kelam yang melingkupi sosok Soeharto, seharusnya orang Indonesia akan (sangat) membencinya. Namun ternyata tidak. Nyatanya orang-orang masih merindukan Soeharto. Bahkan banyak orang mengatakan bahwa hidup di zaman Soeharto lebih enak. Ini (lagi-lagi) tak masuk akal. Mengingat bagaimana kondisi masyarakat pada masa itu yang hidup pas-pasan, kebebasan bisa dikata hampir tak ada, daya beli yang rendah, listrik tak merata, bahkan sekadar menonton televisi pun harus menumpang ke tetangga yang kaya.
Sudah ratusan kali mungkin saya mendengar cerita dari orang tua saya yang kepayahan untuk sekadar makan di masa itu. Namun bagaimanapun, mereka masih merindukannya. Sangat tidak masuk akal! Kita boleh tak terima dengan kenyataan, tetetapi demikianlah keadaannya, para pembaca sekalian!
Saya tak hendak menyalahkan ibu saya, atau banyak orang di luar sana yang masih memuji-muji Soeharto, karena mereka semua adalah korban. Saya juga tak hendak menyalahkan tulisan “Piye Kabare, Penak Jamanku To?” yang hingga kini masih banyak kita lihat tertempel di bokong truk yang lalu lalang di jalanan. Tidak. Saya hendak memperlihatkan bagaimana Soeharto dan aparatusnya berhasil memenangkan permainan kebenaran sejarah di akar rumput, bahkan hingga saat ini. Dan seluruh pemaparan saya di atas adalah buktinya.
Kebenaran Sejarah Sebagai Legitimasi
Kisah La Ode Wuna, bagi Geger, terlepas dari seberapa tak-masuk-akal ceritanya, tetap memiliki fungsi sosial; yaitu legitimasi bagi eksistensi orang-orang Buton di Pulau Seram. Demikian pula dengan perebutan kebenaran sejarah Soeharto yang rupa-rupa warnanya. Pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan, dengan setumpuk penuh ke-tidak-masuk-akalan-nya yang bikin kepala saya pecah saat membayangkannya, jelas punya fungsi legitimasi. Apalagi orang-orang yang menahbiskannya punya ikatan yang kuat dengannya.
Kita boleh mengatakan kalau Reformasi 1998 telah gagal segagal-gagalnya gagal. Keluarga Cendana masih bercokol, Golkar yang menjadi mesin Orba masih aktif, dan sosok Soeharto yang dulu hanya ada satu kini bermutasi menjadi ribuan jumlahnya. Disusul fakta bahwa Prabowo yang menantu Soeharto, yang terlibat dalam banyak kasus pelanggaran HAM, dan dicopot secara tidak hormat dari Kopassus itu, kini jadi presiden.
Negara tahu betul pentingnya legitimasi sejarah, dan mereka sudah khatam cara untuk meneguhkan legitimasi masa kini dengan meminjam citra masa lalu. Jujur saja, penobatan Soeharto jadi pahlawan bukan satu hal yang mengagetkan bagi saya. Sebab gelagat ini sudah tercium busuknya sejak Fadli Zon, melalui Kementerian Kebudayaan, hendak merevisi historiografi Indonesia. Satu hal yang perlu kita sadari adalah, penobatan Soeharto menjadi pahlawan tak berhenti pada legitimasi atas sosoknya belaka, tetapi juga legitimasi atas seluruh sistem yang dia bangun selama ini.
Maka dengan dibersihkannya nama Soeharto, negara seolah meludahi wajah rakyatnya. Judul utas dari unggahan Project Multatuli di Instagram rasa-rasanya sangat masuk akal, dan merangkum diskursus perihal stempel kepahlawanan bagi Soeharto: “Jika Soeharto pahlawan, berarti jutaan rakyat yang menggulingkannya adalah penjahat”.
Soeharto boleh saja secara faktual tak layak dan (lagi-lagi) tak masuk akal untuk diangkat menjadi pahlawan, tetapi berkat ‘proses bermain’ yang dilaksanakan oleh negara, dibikin-bikinlah alasan untuk berkilah dari fakta itu. Kita tahu bahwa Soeharto melakukan genosida, rentetan pelanggaran HAM, korupsi yang luar biasa, dan represi sistemik yang dampaknya masih bisa dirasakan sampai sekarang. Namun begitu narasi pahlawan itu diletakkan di dalam kebenaran sejarah resmi, semua-mua yang tak masuk akal menjadi mungkin. Fakta-fakta yang sebelumnya nyata bisa ditunda keberlakuannya.
Semua kebudayaan, kata Huizinga, tumbuh dari permainan. Politik, hukum, bahkan agama sekalipun, pada awalnya adalah bentuk permainan yang dilembagakan. Maka, ketika kita melihat bagaimana negara mempermainkan sejarah, kita tak sedang menyaksikan penyimpangan dari kodrat budaya itu, melainkan justru puncak perwujudannya: satu permainan yang telah menjadi terlalu serius untuk disebut main-main. Dan selayaknya permainan, kadang kita tak perlu hal yang masuk akal untuk memenangkannya.
Tak ada benar dan salah dalam permainan yang sedari awal memang sudah tak seimbang. Kalau dianalogikan sebagai gim RPG, kita sedang berhadapan dengan musuh berupa monster yang nyaris ilahi, yang punya daya untuk membolak-balikkan realitas semesta. Kita memang membawa ‘kebenaran’ dalam inventory kita, tetapi itu tak cukup kuat untuk melawan musuh dengan ribuan item yang siap memutar-patahkan ‘kebenaran’ kita. Ditambah dengan kenyataan yang memperlihatkan bahwa sebenarnya musuh kita adalah developer-nya.
Saya paham mengapa Geger tertarik pada ‘permainan’. Dia terpesona pada kelenturan realitas sosial yang menjadikan segala hal (bahkan kebenaran sejarah) bisa berubah menjadi gelanggang simbolik tempat manusia mempertaruhkan martabatnya. Dalam perspektifnya, setiap klaim historis adalah bidak dalam papan catur sosial; kebenaran bukan soal korespondensinya dengan realitas, melainkan hasil dari kontestasi antar-aktor yang ingin menang. Namun pembacaan yang semacam ini tak sehat jika terus-terusan dilakukan. Pembacaan ini membuat kita betah di wilayah simbolik, terlalu asyik membedah permainan kebenaran tanpa pernah menyingkap tangan siapa yang mengocok dadu sebenarnya.
Saya tidak hendak menolak permainan itu, karena permainan memang ada. Di sinilah saya kira, kita perlu sedikit menurunkan pandangan ke tanah, ke bumi manusia dengan segala persoalannya. Geger benar bahwa narasi sejarah selalu merupakan arena kontestasi sosial. Namun kontestasi itu tak pernah lahir di ruang kosong; ia ditenagai oleh struktur ekonomi-politik yang konkret, oleh jaringan kepemilikan dan kekuasaan. Singkatnya, ia bekerja di aras material. Barang kali dalam tulisan selanjutnya saya akan mencoba melakukannya.
Lalu Apa?
Kebenaran yang tak terorganisir, akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir. Kata-kata yang konon diucapkan oleh Imam Ali itu menggantung di kepala saya sejak pertama kali membaca kabar penahbisan Soeharto sebagai pahlawan. Sebab barang kali di situlah seluruh persoalan negeri ini bersemayam. Bukan pada ketiadaan kebenaran, melainkan pada ketiadaan tatanan yang membuat kebenaran itu bekerja. Kita tidak kekurangan pengetahuan tentang siapa Soeharto. Yang kurang dari kita adalah sistem sosial, ekonomi, dan politik yang bisa menjadikan pengetahuan itu berguna. Sebab itulah, hari ini kita kalah.
Kita sering mengira kebenaran cukup berdiri dengan sendirinya. Bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Bahwa sejarah, kalau dibiarkan cukup lama, akan membenarkan dirinya. Namun sejarah tidak pernah bekerja begitu. Sejarah bukan air yang mengalir mencari muara. Kebenaran mesti mengambil bentuk materialnya.
Tak bosan-bosan saya mengajak kawan-kawan untuk berhimpun. Untuk mengubah kondisi, kesadaran historis adalah syarat pertama. Perbekalan pengetahuan adalah syarat kedua. Dan tindakan kolektif adalah syarat ketiga. Dua syarat awal itu perlu agar kita tahu siapa musuh kita, tetapi syarat ketigalah yang membuat kita berani menatap matanya.
Jangan biarkan mereka terus memenangkan permainan di atas papan sejarah ini. Mari bobol permainannya, dan ganti aturannya. Retas! Himpun! Bangun jaringan! Jadikan setiap ruang, setiap tubuh, setiap pikiran, dan setiap kemarahan sebagai simpul dari perlawanan yang sadar arah. Jangan berhenti hanya pada taraf memaki negara yang mempermainkan sejarah, tetapi bajaklah permainannya.
Sudah cukup rasanya saya menulis. Di akhir palagan sisa-sisanya biar terbakar, Soeharto bukan pahlawan!
Editor: Ivo Trias Julianno
Hai, suka pada tulisan ini?
Kami paham, kehidupan yang menyebalkan sekarang sering membuat kita tak punya waktu untuk menulis, meski banyak kenyataan yang membuat kita berpikir dan bahkan yakin bahwa penderitaan ini sama pula dampaknya. Maka, mari biasakan untuk berterima kasih pada mereka yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menuliskan keresahan serta kekecewaan kita. Dengan cara apa? Sederhana. Berilah apresiasi pada kerja-kerja sunyi mereka lewat link di bawah ini.
