Penulis
Minggu (01/02/2026), Forum Petaka Keruk mengajak publik membedah relasi antara imperialisme global, posisi Indonesia, dan krisis demokrasi di dalam negeri, serta merumuskan peran kita dalam gerakan politik kewargaan dan solidaritas rakyat lintas negara di Kedai Kebun Forum, Jl. Tirtodipuran No 03, Yogyakarta.
Forum ini membahas tentang bagaimana imperialisme tak benar-benar hilang, ia hadir dalam ‘wajah’ baru. Dari Palestina, Venezuela, hingga Iran, dunia sedang menyaksikan bagaimana kekerasan, sanksi, dan ‘perdamaian palsu’ digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi dunia. Dari terbentuknya Board of Peace, yang melibatkan Israel dan malah mengecualikan Palestina, menjadi bukti nyata bahwa HAM dan Hukum Internasional semakin tersingkir.
Dari kekacauan politik dan ekonomi dunia yang sedang berlangsung ini, Indonesia sebagai negara yang lahir dengan semangat anti-imperialisme malah ikut bergabung dalam agenda negara-negara imperial. Lalu apa dampak dari keputusan itu terhadap demokrasi, HAM, dan kedaulatan di Indonesia?
Forum Petaka Keruk mengundang tiga pembicara yang memaparkan hubungan antara kondisi politik global dengan keadaan Indonesia hari ini. Mereka adalah Muh. Zulfikar Rahmat (Direktur China-Indonesia dan Indonesia-MENA CELIOS), Herlambang P. Wiratraman (Law and Social Justice FH UGM), dan Aryo (Komite Kerja Legerin Indonesia).
Ada apa dengan Trump dan Prabowo?
Muh. Zulfikar Rahmat mengatakan bahwa ada dua poin penting yang perlu diketahui publik untuk memahami kondisi global politik global dan kaitannya dengan Indonesia.
“Pertama kita perlu tahu, siapa itu Donald Trump?” tegas Zulfikar. Ia menyinggung tentang kondisi kesehatan mental Trump yang diduga seorang megalomania atau narsis. Tentu saja ini bukan tuduhan tanpa bukti. Ia menegaskan bahwa isu ini memang sedang banyak dibicarakan oleh dunia belakangan ini. Dugaan semacam ini nampak jelas dari gaya berpolitiknya Trump yang gila kekuasaan dan tak memiliki empati.
Zulfikar juga bilang bahwa dugaan kondisi kesehatan mental Trump sudah ada sejak periode pertamanya menjabat. Namun pada periode pertamanya, Trump tak mampu menyingkirkan semua lawan politiknya, sehingga ‘kekejamannya’ tak begitu nampak. Di periode keduanya, Trump sungguh menunjukan bahwa ia tak memiliki empati lewat kekerasan yang ia lakukan di Venezuela dan Iran. Itulah mengapa kondisi kesehatan mentalnya mulai dipertanyakan oleh warga dunia, meski Gedung Putih sudah membantah tudingan tentang kondisi kesehatan mental Trump.
Kemudian Zulfikar membahas tentang Monroe Doctrine yang kembali hidup pada eranya Trump. Ia mengatakan bahwa slogan kampanye Trump—Make America Great Again—sudah mengindikasikan doktrin tersebut akan kembali digunakan. Bukti nyatanya adalah kasus kekerasan Amerika di Venezuela beberapa waktu lalu. Bahkan, Trump secara terang-terangan menyatakan bahwa ia menginginkan minyak yang ada di sana. Meskipun secara politik negara-negara di Amerika Latin masih sangat pro-barat, Trump tetap ingin menunjukan kekuasaannya dengan kekuatan militer yang Amerika punya.
Maksud dari Trump cukup jelas, ia tak mau Tiongkok dan Rusia mengganggu kekuasaannya.
“Intinya, kita perlu mencurigai kondisi psikologis Trump, bagaimana ia menghidupkan Monroe Doctrine, dan sayangnya Indonesia malah mengikuti arah politik Trump. ” ujar Zulfikar.
Poin kedua yang Zulfikar bahas adalah mengapa Indonesia ikut dewan perdamaian Trump—Board of Peace (BoP). Sebelum menjelaskan lebih jauh, Zulfikar menegaskan bahwa Trump dan Prabowo punya banyak kemiripan. Mereka berdua sering mengambil keputusan politik yang kontroversial dengan alasan yang cenderung personal dan tak terarah.
Prabowo, sebelum bergabung dengan BoP, beberapa kali bertemu dengan Putin dan Xi Jinping. Prabowo bahkan membawa Indonesia masuk ke dalam BRICS. Secara langsung ia menunjukan kedekatan dengan Tiongkok dan Rusia.
Namun di tahun ini tiba-tiba Prabowo bergabung dengan BoP. Apa alasannya? Jawaban dari Zulfikar dan para pengamat politik lainnya adalah: ini alasan personal Prabowo. Mereka menilai bahwa Prabowo caper pada Trump—Amerika Serikat—dengan cara menunjukan kedekatannya dengan Tiongkok dan Rusia. Prabowo ingin diundang secara langsung oleh Trump ke Amerika Serikat. Sebelum menjadi presiden, Prabowo dilarang masuk ke Amerika Serikat karena catatan pelanggaran HAM berat yang pernah ia lakukan. Sekarang ia seakan ingin menunjukan, “Sekarang gue presiden, nih. Gue boleh masuk ke Amerika, bahkan diundang.”
Setelah drama caper-nya berhasil, Prabowo langsung ikut agenda ‘perdamaian’ yang Trump buat.
Trump dan Prabowo sama-sama memiliki kedekatan personal dengan Israel. Trump terbukti pernah beberapa kali bertemu dengan Netanyahu. Prabowo, meski sudah jadi rahasia umum, memiliki kedekatan dengan para pebisnis Israel. Trump dan Prabowo juga menghabiskan banyak anggaran negara dengan belanja alutsista untuk memperkuat militer, kedua negara ini tak sedang berperang.
Keputusan lain Prabowo yang menunjukan kedekatannya dengan Israel adalah dengan menyepakati solusi two-state nation. Sudah jelas bahwa Israel tidak mau Palestina ada, begitu juga sebaliknya. Solusi ini dinilai hanya untuk melegalkan genosida yang Israel lakukan pada Palestina.
“Saya sepakat dengan salah satu artikel yang ada di Jakarta Post. Mereka bilang bahwa arah politik Indonesia di bawah kekuasaan Prabowo directionless. Dan ini jadi bukti bahwa semua keputusan politik yang dia buat hanya untuk kepentingan personalnya.” kata Zulfikar sebelum mengakhiri presentasinya.
Para Neoliberal Sudah Menggerogoti Tanah Kita
“Ada yang bilang KUHAP yang sekarang adalah sebuah bentuk dekolonial. Tapi bagi saya justru malah sebaliknya. Justru KUHAP terbaru ini persis pernah ada di era kolonial belanda dulu.” sebut Herlambang saat membuka presentasinya.
Herlambang menjelaskan sedikit tentang bagaimana pada era kolonial belanda pernah ada pasal penghinaan terhadap penguasa yang berfungsi sebagai pembungkaman terhadap suara-suara kritik dari masyarakat. Pasal tersebut dibuat setelah pembantaian yang terjadi di Aceh.
Kemudian Herlambang menegaskan bahwa tidak ada yang namanya presidential dignity yang ada hanya human dignity. Ia menjelaskan bahwa kritik dari masyarakat bukan lah kritik personal, tapi kritik pada jabatannya. Dan tampaknya, pemerintah gagal memahami maksud tersebut, jelasnya.
Herlambang bilang bahwa pasal penghinaan terhadap presiden—juga pasal lain dalam KUHAP yang baru disahkan ini—sudah sering diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan selalu gagal. Namun pada tahun 2023, entah kenapa pasal tersebut tiba-tiba lolos.
Jika membicarakan soal HAM, Herlambang juga menarik obrolan ini ke jejak sejarah saat Hatta dan Soekarno beberapa kali berdebat soal kebebasan. Misalnya pada salah satu rapat BPUPKI, Hatta selalu mendorong pentingnya keadilan sosial. Usaha Hatta tersebut menghasilkan pasal 33 dalam UUD yang sekarang diabaikan oleh pemerintah hari ini.
Menurut bacaan Herlambang, usaha penggerogotan pasal 33 ini sebenarnya sudah dimulai sejak krisis 1997. “Para teknokrat, juga neoliberal, pada saat itu sudah berusaha menggerogoti pemerintahan. Mereka sudah berencana masuk menguasai pemerintahan sejak 1997. Namun usaha tak pernah berjalan mulus, katakan gagal lah. Tapi pada era Jokowi mereka berhasil masuk menguasai pemerintahan Indonesia.” tutur Herlambang.
Herlambang dengan tegas mengatakan bahwa UU Cipta Kerja adalah pintu masuk untuk kaum neoliberal ke Indonesia. Pasal-pasal bermasalah dalam UU Cipta Kerja semuanya bertentangan dengan pasal 33 dalam UUD 1945. Contohnya adalah Peraturan Pemerintah tentang Proyek Strategis Nasional (PSN) yang salah satu landasan hukumnya diambil dari UU Cipta Kerja. Dengan melihat keberadaan UU Cipta Kerja, ia menyimpulkan bahwa pemerintah telah menjual negara ini ke investor.
Kembali lagi ke masalah HAM, Herlambang mengingatkan bahwa kekerasan aparat terhadap massa aksi di Surabaya yang ditelanjangi, kelaminnya dibalur balsem, dan disiksa secara brutal. Jika dikaitkan dengan pembahasan Zulfikar tentang kemiripan antara Trump dan Prabowo, Herlambang menambahkan bahwa mereka berdua memang tak pernah membicarakan tentang HAM secara serius.
Di akhir perbincangan, Herlambang menegaskan beberapa poin yaitu: ia sepakat dengan Dandhy Laksono dan kawan-kawannya soal Indonesia memang perlu direset; teknokratisme adalah hal yang mustahil, dan kita adalah bangsa yang punya sejarah istimewa—anti-imperialisme—tetapi semuanya gugur di tangan Jokowi.
Berbagi Peran, Saling Memahami dalam Gerakan Perlawanan, Kritik terhadap NGO
Dalam presentasi singkatnya, Aryo membagikan corak-corak perlawanan dari berbagai belahan dunia. Tak sekedar membagikan, ia mengajak kelompok diskusi untuk merefleksikan gerakan-gerakan tersebut. Ia juga menegaskan pentingnya berorganisasi dalam sebuah perlawanan.
“Semua ada perannya. Kita gak bisa paksa profesor buat ikut turun ke jalan, kasian. Mereka ada perannya sendiri dalam perlawanan. Seniman-seniman juga, mereka kan jago bikin acara, ya udah bikin acara aja, di situ caranya. Buruh, mahasiswa, semuanya ada bagiannya.” ungkap Aryo.
Baginya, semua orang bisa tetap bergerak lewat bidangnya masing-masing. Ada banyak kemungkinan perlawanan yang bisa dilakukan, bukan hanya turun ke jalan. Akademisi bisa melawan lewat jalur akademik. Seniman bisa lewat karya dan festival. Mahasiswa bisa turun ke jalan dan membahasakan ulang bahasa akademik yang cenderung ‘tinggi’.
Pada intinya, Aryo menekankan ada sangat banyak cara untuk melawan. Keragaman cara untuk melawan ini juga perlu diimbangi dengan rasa saling memahami. Dengan memahami cara orang-orang untuk melawan kita bisa berkolaborasi dan juga memperluas jaringan. Dari proses memahami juga kita bisa merefleksikan apa saja yang sudah kita perjuangkan.
Aryo mengkritik tegas bahwa kadang orang-orang dari NGO dan mahasiswalah yang paling sering gagal paham tentang apa yang masyarakat perjuangkan. Ia menyayangkan bahwa orang dari NGO dan mahasiswa acap kali berlagak paling tahu soal permasalahan yang sedang masyarakat tertindas hadapi. Kesannya mereka ini menggurui masyarakat seakan mereka tak tahu apa yang harus dilakukan. Ia juga menekankan bahwa NGO dan mahasiswa seharusnya lebih banyak mendengarkan masyarakat, ketimbang menggurui mereka.
Editor: Patricius Sulistya Eka Apira Yogayudha
Hai, SAM ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah membacanya sampai akhir.
Jika kamu suka dan mendapat sesuatu dari tulisan ini, mari kita apresiasi penulisnya dengan klik link di bawah ini:
