Penulis
Sebuah padukuhan kecil yang sejuk nan asri yang dulunya jauh dari hiruk-pikuk kebisingan, kini mau tak mau, kampung di tepian Jalan Daendels itu dihimpit oleh kemegahan pembangunan infrastruktur: Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di sebelah selatan. Adalah Boro II, padukuhan yang terletak di sisi Selatan Kulon Progo. Boro berada sekitar 30 KM dari pusat Kota Yogyakarta. Tepatnya di Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo.
Ketika memasuki padukuhan tersebut, hamparan sawah hijau dan pohon kelapa yang menjulang tinggi akan menjadi penyambutnya. Bahkan pemandangan pohon kelapa di halaman rumah menjadi lazim. Tak seperti JJLS, jalan untuk masuk ke dalam wilayah Boro bukan aspal melainkan jalan setapak (semen cor) yang juga tak terlalu lebar tapi cukup untuk berkendara menggunakan motor maupun mobil.
Seperti yang terlihat di sekelilingnya, mayoritas warganya berprofesi sebagai petani. Jauh sebelum saat ini, mata pencaharian mereka adalah menangkap ikan. Sebab, sebelum beralih menjadi lahan persawahan, dulu Boro adalah rawa-rawa yang kaya akan ikan.
Lantas, bagaimana Boro hari ini? Boro yang sudah dihimpit oleh JJLS, sebuah pembangunan infrastruktur yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pembangunan yang Melupakan Masyarakatnya
“Dulu, Boro itu banyak rawa-rawa. Ikannya banyak. Jadi, warganya menangkap ikan untuk mencari nafkah. Sekarang sudah berubah. Warganya nyawah,” begitulah kenang Greg Sindana. Dia merupakan Kepala Dukuh Boro yang akrab disapa dengan Greg. Lebih lanjut, Greg bercerita bagaimana kemudian Boro beralih lahan menjadi persawahan.
Pada 1813, Boro disebut dengan Karang Kemuning, sebuah wilayah di sepanjang tepian Pantai Selatan sebelah barat Sungai Progo dan sebelah utara Pasir Urut Sewu. Tanah tersebut merupakan tanah pangguluh yang diberikan Inggris kepada Pangeran Notokusumo bernama Kadipaten Pakualaman. Dia adalah pemangku kepangeranan otonom yang diangkat oleh Inggris semasa peristiwa Geger Sepehi.
Pada saat itu, tanah Boro dipenuhi oleh rawa-rawa yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Mereka mengambil ikan di sana untuk kebutuhan sehari-hari dan menjualnya. Kemudian hari, rawa-rawa tersebut dikeringkan menjadi lahan persawahan. Pasca dikeringkan, tanah Boro menjadi sangat subur. Akibatnya, nama Karang Kemuning diganti menjadi Adikarta yang berarti linuwih dan subur pada 1877.
Hingga saat ini tanah Boro masih sangat subur juga memiliki air yang melimpah-ruah.
“Saya menggali tanah baru satu meter saja sudah keluar air,” ujar Greg dengan mata yang berbinar, nampak terkagum.
Singkat cerita, pada 1825-1830 peristiwa besar Perang Jawa turut membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat Boro. Perang yang berlarut-larut itu menggoyahkan keuangan Belanda. Berbagai upaya dilakukan Belanda untuk menyelamatkan kantong mereka. Dari tanam paksa hingga melahirkan kebijakan liberal soal penanaman modal, tak terkecuali terkait usaha gula di Hindia Belanda kala itu.
Sampai tiba waktunya, di mana harga kopi dan gula anjlok pada 1880 karena Eropa mulai menanam kopi dan gula sendiri. Oleh karenanya, impor gula dari Hindia Belanda pun tersingkirkan dari kancah global. Lalu untuk mengatasi krisis ini, Belanda menyusun kembali kehidupan ekonominya. Mereka (Belanda) mengubah kepemilikan perseorangan perkebunan besar menjadi perseroan terbatas.
E. J. Hoen van der Berg bersama R. M. E. Raaf lantas membangun Perseroan Terbatas (PT) Pabrik Gula Sewugalur (Suikerfabriek Sewoegaloor) di atas sebidang tanah persewaan dari seorang bangsawan keluarga Pakualaman. Mereka menyewa tanah itu senilai 200.000 gulden.
Mereka kemudian menyulap areal persawahan menjadi lahan tebu untuk kebutuhan pabrik. Ribuan warga dikerahkan untuk mengeringkan areal persawahan. Boro kala itu menjadi saksi prahara Pabrik Gula Sewugalur yang juga menghisap tenaga kuli pabrik, salah satunya ialah mengeringkan areal sawah.
“Kurang lebih ada 8 ribu warga ikut mengeringkan areal persawahan waktu itu,” ungkap Greg.
Pabrik tersebut kemudian lumpuh pada 1935. Manajemen pabrik tak kuasa menghadapi gejolak krisis ekonomi global yang imbasnya terasa hingga Hindia Belanda. Akhirnya pihak manajemen menyerahkan hak konversinya ke tangan keluarga Pakualaman.
Maka sejak saat itu, sumber penghidupan masyarakat Boro mulai berasal dari persawahan hingga saat ini. Di samping itu, kekayaan atas pohon kelapa turut dimanfaatkan oleh warga. Mereka menjual kepala-kelapa yang ada di depan mata.
Malahan, di suatu waktu masyarakat Boro pernah memproduksi gula jawa atau gula merah dari kelapa di sekelilingnya. Kala itu, banyak warga yang menyadap nira sebagai bahan baku utama pembuatan gula merah. Mereka menyebut aktivitas itu nderes. Deni (65), seorang warga Boro menjadi saksinya.
“Waktu saya kecil itu masih banyak yang nderes. Tapi kalau sekarang tinggal satu dua orang aja. Ya, kalau ada pesanan saja (pesanan nira),” ujarnya.
Deni juga mengungkap alasan di balik warga Boro yang menghentikan aktivitas nderes dan hanya tersisa segelintir orang saja. Sebab, jerih payah untuk mendapatkan nira tak sebanding dengan hasil yang didapat. Satu liter air nira belum tentu jadi gula. Dibutuhkan lima hingga sepuluh liter untuk menjadi tiga biji gula jawa.
“Rugi itu. Pagi sampai siang nderes tapi belum tentu jadi gula. Kadang juga dapet airnya nggak mesti. Sehari belum tentu dapet satu liter.”
Alhasil, selain menjadi petani, mayoritas warga menjadi buruh bangunan dan berternak. Sedangkan kaum muda di sana hampir seluruhnya memilih mengais rezeki di tanah orang, terutama di Sumatra dan Sulawesi. Sangat mudah untuk membuktikannya.
Di Boro, saya bahkan belum menemui pemuda lajang baik itu lelaki maupun perempuan berseliweran. Masyarakat yang tinggal di sana kebanyakan anak-anak, orang dewasa yang sudah berkeluarga, dan lansia. Menurut Greg, fenomena merantau yang dilakoni para pemuda Boro itu tak terlepas dari sejarah masa lalu.
“Warga Boro menjadi angkatan pertama yang bertransmigrasi di masa Orba. Mungkin itu menjadi titik awal yang kemudian banyak warga Boro terutama kaum muda merantau.”
Greg juga menyampaikan bagaimana orang-orang di luaran sana memandang wilayahnya: Boro dianggap tidak ada apa-apa. Dia bahkan berbagi pengalaman personalnya. Ketika temannya mendengar dia menjadi kepala dukuh, tentu saja Greg mendapat ungkapan selamat, tapi di saat yang sama banyak pula yang skeptis. Rekanannya berujar bahwa membangun Boro itu sulit, tak ada apa-apa dan seolah terisolasi secara kewilayahan.
Begitu pula dalam kacamata pemerintah daerah. Boro seakan jadi teritorial tak kasat mata, tak terjamah olehnya. Misalnya saja soal akses listrik. Pada masa 80-an, listrik belum masuk ke Boro. Di Boro, masyarakat bisa mendapatkan dan menikmati akses listrik belum lama ini. Deni mengungkap bahwa sekitar 1995-an listrik baru ada di sana.
Sementara itu, secara administratif, wilayah Boro tak ada di peta. “Ya, di peta saja Boro tidak ada,” ucap Greg dengan senyum masam.
Kini, Boro harus menerima kenyataan pahit. Berbagai pembangunan terutama pembangunan Bandara YIA, tak terkecuali pembangunan infrastruktur JJLS telah mendorongnya untuk melangkah lebih cepat daripada sebelumnya. Boro, mau tidak mau harus mampu mengikuti arus percepatan pembangunan, yang tiba-tiba juga masif terjadi di sekitarnya. Dari keheningan berubah menjadi kebisingan. Dari masyarakat yang tertutup menjadi masyarakat yang terbuka.
Tak lain dan tak bukan bahwa kesemuanya itu harus dilakukan oleh Boro agar mereka tak tergerus dan bisa survive di tengah keriuhan modernitas dan pembangunan, sehingga bisa tetap eksis dan kemudian tak tersingkirkan dari tanah nenek moyangnya.
Ironisnya, ada yang luput dari pemerintah. Pembangunan itu tak dibarengi dengan kesiapan mental warganya. Tanpa aba-aba, pemerintah langsung saja melakukan ‘proyek’ pembangunan itu. Pemerintah seolah menafikan warga Boro. Tak ada upaya dari pemerintah untuk membangun mentalitas mereka sebagai bekal dalam menghadapi transisi tersebut.
“Makanya kami ini percepatan. Kami yang percepatan,” tutur Greg.
Absennya pemerintah dalam membangun mentalitas warga telah memakan korban. Jalanan yang semula sepi kini begitu ramai setelah ada pembangunan Bandara YIA yang dibarengi dengan pembangunan infrastruktur. Di sana, kecelakaan sering terjadi dan korbannya adalah warga. Dalam satu bulan, kecelakaan bisa terjadi sebanyak tiga kali.
Hal ini cukup menjadi gambaran bagaimana kemudian mentalitas warga dalam menghadapi pembangunan. Masyarakat di sana masih menggunakan pola berkendara di dalam padukuhan dan desa. Sementara itu, jalanan sudah berubah sebagai jalur yang melapangkan lalu lintas kapitalisme.
Sunarso, mantan Kepala Dukuh Boro turut menyampaikan hal yang sama. Dia bercerita bahwa sejak adanya pembangunan itu sering terjadi laka lintas hingga merenggut nyawa. Lebih lanjut, Sunarso menjelaskan posisi Boro yang ada di persimpangan antara Jalan Daendels dan JJLS. Warga kerap kesulitan ketika hendak menyeberang.
“Ini (Boro) kan tengah-tengah. Kalau mau ke selatan itu menyeberangi perempatan JJLS sedangkan kalau mau ke utara perempatan Daendels. Padahal akhir-akhir ini kan jalannya sudah ramai kan. Pemakai jalan Daendels itu kan dulunya ramai yang arah ke Brosot. Tapi sekarang kan banyak yang dari arah Jogja lewatnya sini. Masalahnya itu adalah jalannya lurus dan tidak ada bangjonya (lampu merah),” ujarnya.
Menurutnya, tidak adanya lampu merah di kedua perempatan tersebut menjadi ancaman bagi warga. Sebab orang luar daerah yang tidak hafal medan cenderung tidak akan mengurangi laju kendaraan saat melintasinya karena tidak mengetahui jika ada perempatan di sana. Terlebih lagi jalannya lurus dan mulus. Hal inilah yang kerap kali menyebabkan korban jiwa berjatuhan.
Keresahan lain juga dirasakan Greg dan warga lainnya, yaitu perkara jalan yang tak ramah anak-anak. Untuk menuju ke sekolah, anak-anak yang biasanya mengendarai sepeda ke sekolah harus menyeberangi jalan yang ramai tersebut. Sebagai orang tua, kekhawatiran akan keselamatan di jalan terhadap anaknya kerap kali menghantui.
Di Mana Pembangunan Humanis itu?
JJLS menjadi bagian dari PSN yang saat ini dilanjutkan oleh rezim Prabowo Subianto. Sebelumnya, di era rezim Jokowi, pembangunan tersebut termaktub dalam Nawa Cita.
Nawa Cita yang diusung Jokowi memang terdengar sangat mulia. Mawardi, melakukan pembacaan bahwa secara substansi Jokowi menginginkan proses pembangunan yang lepas dari developmentalism yang memiliki orientasi pertumbuhan ekonomi. Nawa Cita hadir sebagai pembangunan yang lebih humanis, transformatif, dan revolusioner. Kehadirannya menjadi antitesis dari paradigma developmentalism yang hanya berkecimpung pada derajat pertumbuhan ekonomi dan Gross National Product (GNP).
Namun, kenyataannya, semua itu hanya bualan semata. Mawardi, melalui penelitiannya turut menemukan bahwa Indonesia dalam genggaman Jokowi memiliki corak pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Berbagai proyek infrastruktur dijalankan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Dan hal tersebut berdampak pada permasalahan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup.
Di Gunungkidul misalnya, JJLS sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakatnya. Masyarakat dihadapkan dengan monyet ekor panjang yang merusak juga menghabisi tanaman warga karena kehilangan tempat tinggal akibat pembangunan tersebut.
Kini, gilirannya Boro. Pembangunan infrastruktur (JJLS) menjadi salah satu di antara deretan PSN yang dilanjutkan Prabowo Subianto dan dikebut selama lima tahun ke depan hingga 2029. Dan situasi serta peristiwa laka lantas sudah cukup gamblang menjadi bukti bahwa pembangunan yang humanis tak lebih dari sekadar jargon.
Masyarakat Boro harus dihadapkan dengan perasaan khawatir setiap harinya karena akses jalan yang tak ramah pesepeda bagi anak-anak yang hendak bersekolah. Lalu tak ada fasilitas jalan seperti lampu merah yang makin membahayakan bagi warga Boro, bahkan di wilayah tinggalnya sendiri. Mereka kehilangan keamanan dan kenyamanan di jalan, tepatnya di rumah mereka sendiri. Oleh pemerintah, mereka dilupakan.
Masalah yang akan dihadapi masyarakat Boro ke depan adalah potensi kehilangan tanahnya sendiri akibat kedatangan investor. Sangat mungkin, kelak, Boro tidak lagi dimiliki oleh warga, tapi oleh investor. Tak menutup kemungkinan, Boro akan kehilangan pohon kelapanya, sawahnya, juga sumber air yang melimpah. Apalagi, menurut Greg, wilayah Boro menjadi tempat yang sangat strategis dan menggiurkan. Sebab letaknya ada di antara persimpangan Jalan Daendels dan JJLS yang menjadi jalur strategis antarprovinsi.
Sayangnya, pemerintah masih saja menggunakan parameter pembangunan ala kapitalisme sebagai wujud modernisasi yang lekat dengan simbol kemajuan. Tanpa melihat nasib orang-orang di dalamnya, juga lingkungan di sekitarnya. Sebagaimana yang disampaikan Mochtar Lubis dalam Manusia Indonesia bahwa salah satu ciri orang Indonesia adalah percaya terhadap takhayul dan modernisasi adalah salah satu takhayul baru, begitu pun dengan perkembangan ekonomi. Model dari negeri dunia pertama menjadi takhayul dan lambang baru berikut dengan segala jimat atau mantranya yang dirumuskan melalui kenaikan GNP atau pun GDP.
Akhir kata, meminjam Erich Fromm, cukup puaskah kita kalau hanya berhenti pada tingkat menguasai alam dan memproduksi barang-barang yang terus bertambah, tetapi kemudian meninggalkan harapan-harapan akan suatu dunia yang penuh solidaritas dan adil? Haruskah harapan dan cita-cita itu terkubur dalam konsep logika ekonomi tentang ‘kemajuan’?
Referensi
Lubis, M. (2013). Manusia Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Fromm, E. (2019). Dari Pembangkangan Menuju Sosialisme Humanistik. Edisi Kedua. (Murtianto, Th., B, penerjemah). Jakarta: Pelangi Cendekia.
Mawardi, R. A. (2023). Dilema Pembangunan di Indonesia: Analisis Mengenai Dampak dan Implikasi Kebijakan Pembangunan Era Presiden Joko Widodo. Jurnal Mengkaji Indonesia, 2(1), 39–62. https://doi.org/10.59066/jmi.v2i1.246
Serial Liputan Biennale Jogja 18, KAWRUH: Tanah Lelaku
Babak II – Padukuhan Boro II, Desa Karangsewu, Kulon Progo (19-24 September 2025)
Reporter: Aisya Puja Ray, Kartiko Bagas, Ivo Trias Julianno, Dhika Marcendy
Editor: Ivo Trias Julianno
Hai, suka pada tulisan ini?
Kami paham, kehidupan yang menyebalkan sekarang sering membuat kita tak punya waktu untuk menulis, meski banyak kenyataan yang membuat kita berpikir dan bahkan yakin bahwa penderitaan ini sama pula dampaknya.
Maka, mari biasakan untuk berterima kasih pada mereka yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menuliskan keresahan serta kekecewaan kita.
Dengan cara apa? Sederhana. Berilah apresiasi pada kerja-kerja sunyi mereka lewat link di bawah ini.
