Apakah Gen Z Indonesia Apolitis?

“Pertanyaan pentingnya adalah apakah Gen Z benar-benar apolitis, atau justru terlalu percaya pada keberlanjutan demokrasi. Mereka menunjukkan kepedulian tinggi terhadap isu keadilan sosial dan lingkungan…”

Indonesia memasuki fase politik yang paradoksal. Di satu sisi, pemilu berlangsung rutin, partisipasi pemilih relatif tinggi, dan stabilitas politik terjaga. Di sisi lain, berbagai kajian menunjukkan adanya kemunduran kualitas demokrasi dalam satu dekade terakhir. Generasi Z—sebagai kelompok demografis terbesar yang mulai mendominasi daftar pemilih tetap—berada di pusat dinamika ini. Mereka tumbuh sepenuhnya dalam era Pasca Reformasi, tanpa pengalaman langsung hidup di bawah rezim otoriter. Pertanyaannya menjadi relevan: apakah generasi ini cukup sadar terhadap kondisi demokrasi yang mereka warisi?

Secara umum, survei menunjukkan bahwa Gen Z tetap menyatakan dukungan terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan terbaik. Mereka tidak menunjukkan preferensi eksplisit terhadap model otoritarianisme klasik. Namun dukungan tersebut sering kali tidak diiringi dengan sensitivitas terhadap kualitas institusi demokrasi. 

Demokrasi dipahami sebagai rutinitas elektoral dan kestabilan ekonomi, bukan sebagai mekanisme pengawasan kekuasaan. Di sinilah muncul kekhawatiran bahwa generasi muda menganggap demokrasi sebagai sesuatu yang otomatis dan tidak memerlukan pembelaan aktif. Kepuasan normatif bisa berubah menjadi sikap permisif terhadap pelemahan institusional.

Istilah “apolitis” sering dilekatkan pada Gen Z karena rendahnya keterlibatan dalam politik formal dan partai. Namun label ini terlalu menyederhanakan persoalan. Generasi ini sangat aktif dalam isu-isu sosial, lingkungan, dan identitas melalui ruang digital. Mereka terlibat dalam diskursus publik, meski tidak selalu dalam format kelembagaan tradisional. Tantangannya adalah apakah energi tersebut terhubung dengan kesadaran struktural tentang demokrasi. Tanpa keterhubungan itu, demokrasi bisa tetap berjalan secara prosedural tetapi kehilangan daya kritis generasinya.

Demokrasi yang Terlihat Stabil: Antara Kepuasan dan Ketidakpekaan

Kajian “Complacent Democrats: The Political Preferences of Gen Z Indonesians” yang ditulis oleh Burhanuddin Muhtadi, Eve Warburton, dan Liam Gammon menunjukkan bahwa Generasi Z Indonesia memiliki tingkat kepuasan terhadap demokrasi yang relatif tinggi dibanding generasi sebelumnya. Mereka mendukung pernyataan bahwa demokrasi, meski tidak sempurna, tetap sistem terbaik bagi Indonesia.¹ Namun kepuasan ini muncul justru di tengah periode penurunan kualitas demokrasi secara objektif. 

Dalam satu dekade terakhir, berbagai indikator internasional mencatat tren kemunduran demokrasi di Indonesia. Paradoks ini menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi dan realitas institusional. Gen Z cenderung menilai demokrasi dari stabilitas dan kinerja ekonomi, bukan dari independensi lembaga atau kualitas checks and balances. Demokrasi dipersepsikan sebagai kondisi normal yang tidak sedang dalam ancaman serius. Dengan demikian, kepuasan tersebut berpotensi menjadi bentuk ketidakpekaan terhadap erosi gradual.

Salah satu faktor yang menjelaskan sikap ini adalah pengalaman historis yang berbeda. Generasi sebelumnya memiliki memori kolektif tentang represi dan pembatasan kebebasan di era Orde Baru. Gen Z tidak memiliki pengalaman tersebut; mereka tumbuh dalam ruang publik yang relatif terbuka dan digital. Kebebasan berekspresi dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan permanen. Tanpa pengalaman pembatasan ekstrem, sensitivitas terhadap pelemahan kebebasan menjadi lebih rendah. Regulasi yang membatasi ruang kritik seringkali dipahami sebagai penertiban biasa, bukan ancaman demokrasi. Akibatnya, tanda-tanda kemunduran tidak selalu terbaca sebagai krisis.

Selain itu, orientasi pragmatis menjadi ciri penting dalam penilaian Gen Z terhadap politik. Isu harga kebutuhan pokok, peluang kerja, dan stabilitas sosial lebih dominan dalam evaluasi mereka. Demokrasi dinilai dari output kebijakan, bukan dari proses pengambilan keputusan. Ketika pembangunan infrastruktur terlihat nyata dan bantuan sosial tersalurkan, legitimasi pemerintah meningkat. Perspektif ini mempersempit makna demokrasi menjadi sekadar efektivitas administrasi. Padahal demokrasi juga menuntut akuntabilitas, transparansi, dan ruang oposisi yang sehat. Ketika dimensi-dimensi ini tidak menjadi prioritas perhatian, demokrasi bisa melemah tanpa disadari.

Kondisi tersebut diperkuat oleh dominasi ruang digital sebagai arena politik generasi muda. Media sosial menyediakan ruang ekspresi cepat dan instan, tetapi juga menciptakan siklus perhatian yang singkat. Isu-isu viral cepat muncul dan cepat pula menghilang. Konsistensi advokasi terhadap isu kelembagaan menjadi sulit dipertahankan. Politik menjadi konsumsi konten, bukan komitmen jangka panjang. Di sinilah muncul kecenderungan depolitisasi struktural: keterlibatan tinggi secara simbolik, tetapi rendah secara institusional. Demokrasi tetap mendapat dukungan retoris, namun tanpa pengawalan yang sistematis.

Erosi Demokrasi dan Tantangan Kesadaran Generasional

Sejumlah ilmuwan politik seperti Sara Jaffrey dan Eve Warburton dalam bukunya yang terbaru berjudul The Jokowi Presidency: Indonesia’s Decade of Authoritarian Revival² mencatat bahwa era Joko Widodo ditandai oleh konsolidasi kekuasaan dan melemahnya oposisi efektif. Koalisi besar yang merangkul hampir seluruh partai di parlemen mengurangi kualitas kompetisi politik. Revisi terhadap undang-undang lembaga independen seperti KPK menjadi simbol pelemahan mekanisme pengawasan. 

Selain itu, penggunaan instrumen hukum untuk membatasi kritik publik menunjukkan kecenderungan iliberal yang semakin sistematis. Demokrasi Indonesia tidak runtuh secara drastis, tetapi mengalami pergeseran gradual menuju konsentrasi kekuasaan. Fenomena ini sering disebut sebagai democratic backsliding, yaitu kemunduran bertahap dalam kualitas demokrasi. Prosesnya legal dan formal, sehingga sulit dideteksi sebagai krisis oleh publik luas. Dalam konteks inilah persepsi positif Gen Z menjadi problematis.

Erosi demokrasi yang bersifat gradual menciptakan ilusi stabilitas. Tidak ada pembubaran parlemen, tidak ada pelarangan pemilu, dan tidak ada sensor terbuka seperti masa lalu. Namun pelemahan terjadi melalui revisi regulasi, penataan ulang lembaga, dan marginalisasi oposisi. Ruang publik tetap ada, tetapi batas-batasnya semakin ketat. Pemerintah mempertahankan legitimasi melalui narasi pembangunan dan efektivitas kebijakan. 

Ketika indikator ekonomi stabil, kritik terhadap pelemahan institusi mudah dikesampingkan. Generasi muda yang memprioritaskan stabilitas cenderung menerima kondisi ini sebagai kompromi rasional. Padahal kompromi tersebut berisiko menggerus fondasi demokrasi jangka panjang.

Pertanyaan pentingnya adalah apakah Gen Z benar-benar apolitis, atau justru terlalu percaya pada keberlanjutan demokrasi. Mereka menunjukkan kepedulian tinggi terhadap isu keadilan sosial dan lingkungan. Mobilisasi digital dalam berbagai gerakan membuktikan adanya energi politik yang signifikan. Namun energi ini sering tidak terintegrasi dengan agenda reformasi kelembagaan. Kritik diarahkan pada kebijakan spesifik, bukan pada struktur kekuasaan yang memproduksi kebijakan tersebut. Tanpa kesadaran struktural, advokasi mudah terfragmentasi dan kehilangan daya tekan sistemik. Demokrasi memerlukan bukan hanya partisipasi, tetapi juga kewaspadaan institusional.

Pada akhirnya, tantangan terbesar bukan pada minimnya kepedulian, melainkan pada kedalaman kesadaran. Jika demokrasi dianggap sebagai kondisi yang sudah mapan dan tidak terancam, maka generasi ini berisiko menjadi penonton atas kemunduran bertahap. Demokrasi membutuhkan warga yang kritis terhadap kekuasaan, bukan sekadar puas terhadap kinerja ekonomi. 

Gen Z memiliki potensi besar sebagai agen pembaruan politik. Namun potensi itu hanya akan terwujud jika kepuasan berubah menjadi refleksi kritis. Tanpa itu, pertanyaan “Apakah Gen Z Indonesia apolitis?” mungkin berubah menjadi pertanyaan yang lebih serius: apakah mereka menyadari apa yang sedang hilang?

Referensi

1. Muhtadi, B., Warburton, E., & Gammon, L. (2025, July). Complacent democrats: The political preferences of Gen Z Indonesians. Journal of East Asian Studies, 25(2), 259–286. https://researchportalplus.anu.edu.au/en/publications/complacent-democrats-the-political-preferences-of-gen-z-indonesia/ ↩︎
2. Jaffrey, S., & Warburton, E. (2025). The Jokowi presidency: Indonesia’s decade of authoritarian revival. ISEAS – Yusof Ishak Institute.https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/7971 ↩︎

Editor: Patricius Sulistya Eka Apira Yogayudha

Hai, SAM ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah membacanya sampai akhir.
Jika kamu suka dan mendapat sesuatu dari tulisan ini, mari kita apresiasi penulisnya dengan klik link di bawah ini: