Penulis
Di ingatan bangsa Indonesia, periode 1960-an merupakan momen sejarah paling krusial sekaligus kontroversial. Upaya kudeta G30S hingga pembunuhan para jenderal militer, sampai pada pengambilalihan tampuk kekuasaan dan pembantaian massal setelahnya, terjadi pada satu garis lurus di periode tersebut. Peristiwa-peristiwa memalukan dan menyedihkan itu kemudian melahirkan ragam perspektif historis berikut perdebatan pro-kontranya.
Tak hanya G30S yang tiap tahunnya kerap diperdebatkan siapa dalangnya, pergantian tampuk kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto pun demikian. Kerap diperdebatkan. Apalagi pergantian kekuasaan tersebut berawal dari apa yang disebut “Supersemar” alias “Surat Perintah Sebelas Maret”. Di satu sisi, “Supersemar” dianggap sebagai cara Soeharto untuk menurunkan Sukarno. Sedangkan sisi lainnya mengatakan bahwa Supersemar memang dibuat Sukarno untuk Soeharto.
Sulit untuk mengungkapkan fakta yang benar. Terlebih, “Supersemar” yang asli tak ada wujudnya. “Supersemar” yang tersimpan di Arsip Nasional bukan surat otentik, melainkan salinan. Isi dari “Supersemar” banyak dikatakan sebagai akal-akalan Soeharto agar Sukarno melimpahkan kekuasaan kepadanya. Tentu dengan gaya militer ala The Smiling General. Namun, terdapat pula anggapan bahwa “Supersemar” adalah cara Sukarno untuk menguji Soeharto.
Maka dari itu, munculnya “Supersemar” pada 11 Maret 1966 adalah titik didih konflik Sukarno-Soeharto. “Supersemar” akhirnya ‘digunakan’ Soeharto untuk memuaskan hasrat kekuasaannya, lalu menyingkirkan Sukarno beserta kroni-kroni politiknya.
G30S dan Panasnya Hubungan PKI-AD
Sebelum G30S, suasana politik sudah hangat oleh konflik faksi Angkatan Darat (AD) dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Konflik tersebut diawali saat Sukarno menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin pada 1959.
Mengutip buku Konflik Segitiga Kekuasaan (Persaingan Sukarno, Angkatan Darat, dan PKI yang Melahirkan Prahara 1965) karya Edy Suparjan, dalam sistem tersebut terdapat segitiga kekuasaan, yaitu Sukarno, AD, dan PKI yang ketiganya saling mempertahankan posisi politik masing-masing. AD digunakan Sukarno untuk mengurangi peran partai politik, walau kemudian Sukarno merasa AD mulai mengancam kekuasaannya. Ihwal itu pula yang membuat Sukarno mulai membangun relasi kuat dengan PKI guna menahan ancaman dari pihak AD. Setelahnya, konsep Nasionalis, Agamis, dan Komunis (Nasakom) muncul.
Kemunculan Nasakom ini kemudian memantik panasnya suasana politik. Faksi AD mulai tak sepakat dengan konsep Nasakom. Dampaknya adalah muncul friksi-friksi antara keduanya. Puncaknya ketegangan bisa dibaca dari peristiwa terbunuhnya para jenderal AD dalam peristiwa G30S pada subuh 1 Oktober 1965.
G30S dianggap sebagai upaya PKI dalam memberangus pengaruh AD kepada Sukarno. Walau sebagian pakar sejarah mengelaknya. Ben Anderson dan Ruth McVey dalam Cornel Paper mengemukakan bahwa G30S adalah murni konflik internal AD. Meski demikian, perspektif-perspektif tersebut tak mengubah keadaan bahwa peristiwa G30S menjadikan kekuasaan Sukarno mulai melemah dan paling memilukan adalah terbukanya gerbang pembantaian massal di Indonesia.
Lantas, mengapa pasca G30S, justru Soeharto yang melenggang ke pucuk kekuasaan?
Pelemahan Kekuasaan Sukarno Pasca G30S
Merujuk pada penelitian Ben Anderson dan Ruth McVey yang mengerucutkan peristiwa G30S sebagai konflik internal AD, cukup logis dan masuk akal. Sebagaimana yang dikatakan Edy Suparjan, bahwa dalam tubuh AD terdapat empat golongan, yaitu kelompok Jenderal Ahmad Yani, kelompok Jenderal A.H. Nasution, Kelompok Soeharto, dan kelompok yang dibina PKI. Kelompok Yani kemudian terbunuh dalam G30S, setelahnya kelompok Nasution bersama kelompok Soeharto berperan dalam menumpas PKI dan kelompok AD binaan PKI karena dianggap sebagai pembunuh kelompok Yani.
Namun, kelompok Soeharto-lah yang kemudian paling menonjol peran politiknya. Hal tersebut terlihat sejak 2 Oktober 1965, dua hari pasca G30S. Soeharto saat itu dipanggil Sukarno bersama Jenderal Pranoto Reksosamodra. Menukil otobiografi Soeharto, Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Sukarno menegaskan perkara pelaksana pimpinan AD pasca diculiknya Ahmad Yani dengan berkata, “Har, agar tahu, saya telah mengambil alih secara langsung pimpinan Angkatan Darat dan mengangkat Pranoto sebagai pelaksana harian”. Sukarno mengatakan demikian bukan tanpa sebab. Soeharto, setelah penculikan perwira, dianggap sebagai pimpinan AD karena memiliki pasukan yang banyak di Kostrad.
Soeharto juga kena damprat Sukarno di kesempatan yang sama perihal dikerahkannya pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) ke Halim Perdanakusuma saat sang Bung Besar ada di sana. Hal itu disebutkan pula dalam Kronik ’65 karya Kuncoro Hadi dkk. Meskipun terpojokkan, Soeharto cegak mengatakan: “Atas inisiatif saya sendiri, saya telah mengambil alih sementara pimpinan Angkatan Darat”.
Jawaban Soeharto membuatnya diberi tanggung jawab soal keamanan dan ketertiban. Di saat yang sama, Sukarno mulai melemah kuasanya. Setelahnya, di atas hitam dan putih Soeharto ditugaskan untuk melakukan operasi militer, merujuk Pranoto dalam Memoar Mayor Jenderal Raden Pranoto Reksosamodra (2007). Beberapa minggu kemudian, tepatnya pada 16 Oktober 1965, Soeharto diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan menyusun stafnya secara mandiri.
Pangkat KSAD membuat Soeharto mudah dalam mengendurkan kekuatan-kekuatan politik Sukarno, utamanya PKI. Soeharto dengan mudah menarasikan PKI adalah dalang G30S. Peneliti Jess Melvin dalam bukunya The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder menyimpulkan bahwa selama 1965-1966, pengendalian pembunuhan massal terpusat secara nasional di bawah kendali Soeharto. Tak dapat dipungkiri bahwa dengan jabatan Soeharto sebagai KSAD, dia leluasa untuk melakukan hal demikian.
Pembunuhan massal tersebut juga secara langsung menghabisi PKI sampai di akar rumput dan berdampak pada semakin melemahnya kekuatan politik PKI. Imbasnya, Sukarno seperti kehilangan sokongan kekuatan. Supremasi Sukarno, Sang Pemimpin Besar Revolusi pun melemah dari waktu ke waktu.
Munculnya “Supersemar” sebagai Puncak Konflik Sukarno-Soeharto
Kekuasaan dan pengaruh politik Sukarno yang memudar tentu karena langkah-langkah yang diambil Soeharto sebagai KSAD. Dalam artikel Kompas berjudul “Supersemar, Transisi Kekuasaan Sukarno kepada Soeharto”, disebutkan bahwa kurun titimangsa Oktober-Desember 1965, situasi di Jakarta sampai ke daerah-daerah bergejolak dengan adanya pembubaran dan pembekuan PKI. Di saat yang sama, terjadi pula penangkapan terhadap para anggota maupun simpatisan PKI.
Keadaan tersebut belum membuat Sukarno memutuskan sesuatu. Sukarno masih mengelak untuk membubarkan PKI meski sudah didesak banyak pihak. Puncaknya adalah demo mahasiswa pada awal 1966 yang menyerukan “Tritura”. Poin pertama dan ketiga Tritura berisi tuntutan pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya dan penolakan terhadap neo-PKI serta pembersihan Kabinet Dwikora dari simpatisan PKI.
Demo mahasiswa kala itu memang mendapat dukungan militer. Buku Sarwo Edhie dan Tragedi 1965 yang ditulis Peter Kasenda mencatat bahwa Sarwo Edhie—dikenal sebagai tangan kanan Soeharto—mendukung penuh mahasiswa saat demonstrasi 10 Januari 1966. Dukungan itu semakin memperjelas panasnya situasi antara Sukarno dan Soeharto.
Kurun Januari sampai dengan Maret 1966, kondisi politik mendekati titik didih. Apalagi, Soeharto pada 6 Maret 1966 memperingatkan Sukarno soal adanya rasa tidak puas di kalangan perwira ABRI. Kondisi politik akhirnya mencapai titik didih pada 11 Maret 1966.
Di tanggal itu, Sukarno harus memimpin sidang kabinet di Istana Merdeka. Soeharto satu-satunya jajaran kabinet yang tak terlihat hadir karena alasan sakit. Namun, ketidakhadiran Soeharto janggal karena Sukarno tiba-tiba menyerahkan sidang ke Waperdam II Leimena. Dia bersama Soebandrio kemudian terbang ke Bogor dengan helikopter.
Pada waktu bersamaan, Brigadir Jenderal yang dekat dengan Soeharto, seperti Basuki Rachmat, M. Jusuf, dan Amirmachmud bertemu Soeharto di rumahnya. Mereka berdiskusi tentang surat perintah untuk Soeharto agar dapat mengamankan situasi. Pertemuan dengan Soeharto dilanjutkan ketiganya untuk bertemu Sukarno di Bogor. Konon di situlah, “Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)” tertandatangani.
Banyak kontroversi soal terbitnya “Supersemar”. Asvi Warman Adam dalam Soeharto: Sisi Gelap Sejarah Indonesia menyebut bahwa ada kesaksian Soekardjo Wilardjito, Kaswadi, dan Rian Ismail—ketiganya mantan anggota Cakrabirawa—yang menyebut Sukarno didatangi empat jenderal dan jenderal keempat itu adalah Jenderal Panggabean. Panggabean disebut mengacungkan pistol ke Sukarno dengan tujuan menekan Sukarno agar mau menandatangani “Supersemar”. Peristiwa yang kemudian dibantah oleh M. Jusuf.
Selain itu, dijelaskan pula kesaksian Sudharmono lewat 70 Tahun Soeharto yang menerima telepon dari Mayjen Sutjipto untuk menyiapkan pembubaran PKI. Sudharmono sempat berdebat sampai akhirnya Sekretaris Markas Besar Angkatan Darat (MBAD), Brigjen Budiono membawa dokumen yang kelak disebut “Supersemar”. Sudharmono mengatakan bahwa surat tersebut kemudian diperbanyak.
Kontroversi lain yang disebut Asvi Warman Adam adalah kesaksian Ali Ebram, anggota intelijen resimen Cakrabirawa dan pengakuan tentara berpangkat bawahan kepada Ben Anderson. Ali Ebram mengaku mengetik “Supersemar” langsung dengan didikte Sukarno. Sedangkan tentara berpangkat bawahan mengungkapkan kepada Ben Anderson bahwa “Supersemar” yang asli sengaja dihilangkan karena ditulis dengan kop MBAD.
Terlepas dari kontroversi cerita di balik munculnya surat misterius tersebut, hampir disepakati oleh orang awam bahwa “Supersemar” adalah titik awal kekuasaan Soeharto. Soeharto semakin mempunyai legitimasi pasca surat itu terbit. Dia berhasil menyingkirkan hingga melakukan langkah-langkah yang menyudutkan Sukarno. Soeharto melakukannya selayaknya presiden selama 1966-1967. Bahkan putri keempat Sukarno, Sukmawati, lewat karyanya berjudul Creeping Coup D’etat menyebut Soeharto melakukan kudeta merangkak karena The Smiling General membersihkan lebih dulu para penyokong kekuatan politik Sukarno, barulah dia menyingkirkan sang presiden di akhir-akhir.
Dengan berbagai intrik politik yang terjadi secara mengejutkan itu, Soeharto secara resmi menggantikan Sukarno setelah pidato pertanggungjawaban Sukarno berjudul “Nawaksara” ditolak MPRS pada 12 Maret 1967. Soeharto pun memenangkan pertarungan ‘melawan’ Sukarno. Namun, yang paling membekas adalah dia berhasil menyingkirkan-membantai komunis dan memperkuat militerisme dalam tubuh perpolitikan nasional.
Suka dengan tulisan ini? Kamu bisa mengirimkan donasi kepada penulis agar penulis lebih semangat menulis 🙂
