Penulis
Dari awal kemerdekaan hingga hari ini, Bangsa Indonesia selalu berusaha mencari solusi menuju perubahan yang lebih baik. Usaha itu nampak dalam visi dan misi yang berbeda di setiap era kepemimpinan Presiden. Dalam karya monumental bertajuk Reset Indonesia: Gagasan tentang Indonesia Baru, Dandhy Laksono, dkk membongkar berbagai alasan mengapa Bangsa Indonesia perlu perubahan yang terstruktur dan masif. Buku ini menjejaki kesaksian empat generasi jurnalis dari tiga ekspedisi keliling Indonesia.
Istilah monumental menunjukkan buku ini bukan sekadar karya biasa, melainkan sebuah produk pengetahuan yang dapat dianggap penting, berpengaruh, dan akan dikenang dalam sejarah pemikiran Bangsaan Indonesia. Judul Reset Indonesia adalah metafora yang merujuk pada ajakan menata ulang dari awal atau dengan kata lain mengembalikan ke kondisi semula yang lebih bersih. Artinya, Indonesia membutuhkan pembaruan mendasar, bukan sekadar perbaikan tambal sulam.
Dandhy Laksono, dkk membongkar berbagai alasan mengapa Bangsa Indonesia perlu perubahan yang terstruktur dan masif. Jadi para penulis tidak hanya memaparkan masalah di permukaan, melainkan menggali, mengungkap, dan menunjukkan akar-akar persoalan yang selama ini tersembunyi atau diabaikan.
Perubahan yang terstruktur artinya tindakan yang direncanakan secara sistematis, alih-alih perubahan yang spontan atau reaktif. Sementara “masif” adalah perubahan berskala besar, menyentuh berbagai dimensi kehidupan bangsa dan tidak hanya satu sektor saja. Intinya, melalui buku ini pembaca diyakinkan urgensi transformasi Indonesia secara menyeluruh.
Kesaksian empat generasi jurnalis menunjukkan bahwa buku ini bukan hanya pandangan satu orang atau satu zaman, melainkan merangkum perspektif lintas waktu dari jurnalis generasi tua hingga generasi muda. Sehingga gambaran yang dihasilkan lebih utuh, mendalam, dan melampaui bias era.
Tiga ekspedisi keliling Indonesia, menegaskan data dan narasi dalam buku bersumber dari pengalaman lapangan yang nyata, dan bukan spekulasi dari balik meja, dari hasil perjalanan langsung menjumpai masyarakat, daerah, dan realitas Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Gambaran tentang Indonesia emas justru dibaca sebagai konstruksi untuk menjustifikasi eksploitasi pemerintah terhadap Sumber Daya Alam lewat kebijakan yang cenderung korup, serta mengabaikan perlawanan rakyat terhadap ketimpangan, rezim otoriter dan kapitalisme.
Reset Indonesia pertama kali terbit pada 2025, dua ratus empat puluh sembilan tahun setelah The Wealth of Nations oleh Adam Smith lahir. Penyandingan dua karya tersebut bukanlah tanpa alasan. Menurut saya, harus disandingkan karena keduanya lahir dari perjalanan nyata, bukan spekulasi teori; keduanya menawarkan gagasan sistemik, bukan sekadar kritik; keduanya bersifat lintas disiplin dan berskala bangsa; dan sama-sama berbicara tentang kemakmuran bangsa dari sudut pandang yang berlawanan dengan arus utama.
Penyandingan ini ada batasnya. The Wealth of Nations telah terbukti mengubah sistem ekonomi dunia selama berabad-abad. Sedangkan Reset Indonesia adalah karya yang masih sangat baru dan dampak jangka panjangnya belum bisa diukur. Buku ini bagus untuk diskusi intelektual, tetapi masih membutuhkan konteks lebih untuk aksi konkret. Jadi, penyandingan itu lebih tepat dipahami sebagai apresiasi atas ambisi intelektual dan metode karya Reset Indonesia, bukan sebagai pernyataan bahwa keduanya setara dalam pengaruh historisnya.
Mirip dengan temuan Dandhy Laksono, dkk. Smith telah berargumen bahwa negara yang mengandalkan praktik ekstraktif dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya tambang, seringkali berakhir merugi. Smith menyebut pencarian tambang baru sebagai lotre yang paling tidak menguntungkan di dunia, di mana biaya yang dikeluarkan seringkali menyerap modal dan keuntungan tanpa memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat. (Adam Smith, The Wealth of Nations, 1776, page 10). Dalam sistem pemerintahan yang korup, Smith mengamati bahwa administrasi keadilan seringkali dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi penguasa, bukan untuk menegakkan hukum. Hal ini termasuk dalam penyalahgunaan wewenang, ketidakpastian hukum, dan korupsi yang bersifat peripatetik.
Karya Smith kadang kala dituduh memiliki beberapa kelemahan. Pertama, bersifat sangat abstrak, sehingga tetap terlihat samar atau sulit dipahami (obscure). Kedua, klasifikasi tenaga kerja tidak produktif yang kontroversial karena keterbatasan data dan ketidakpastian statistik. Ketiga, keraguan terhadap aritmatika politik dan pendapat yang berdasarkan dugaan. Keempat, ketergantungan pada sumber yang bias, serta konteks waktu yang sangat spesifik pada masa itu.
Sementara itu, para jurnalis ini menempatkan wacana perubahan Indonesia sebagai negara yang kaya, melalui gagasan yang berdasarkan pada klasifikasi masalah spesifik dan nyata, dikaitkan dengan kebijakan politik pemerintah, sumber dan data kredibel serta terpercaya. Dandhy Laksono dan kawan-kawan, memaparkan bagaimana pemerintahan yang dipimpin oleh seorang korup, dapat bersifat militeristik yang despotik. Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, namun tetap miskin karena kebijakan yang salah dan korup. Pemerintah akhirnya harus mengimpor hampir semua kebutuhan dari negara lain yang lebih rajin dan produktif, sehingga kekayaan ekstraktif Indonesia hanya lewat begitu saja untuk memperkaya industri negara lain.
Mereka berpendapat bahwa negara yang korup, cenderung menghabiskan pendapatannya untuk tangan-tangan tidak produktif, seperti pejabat yang berlebihan, bisnis kapitalis, tentara dan polisi hanya untuk penindasan dan represif, serta kemewahan istana.
Negara yang korup cenderung menghabiskan pendapatannya untuk tangan-tangan tidak produktif, merupakan argumen tentang kegagalan tata kelola negara. Dalam konteks Reset Indonesia, negara tidak membelanjakan sumber dayanya untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang menguntungkan segelintir pihak. Buku ini merekam konflik agraria dan sumber daya alam, keadilan sosial, masyarakat adat, hingga isu lingkungan. Fenomena itu mencerminkan kegagalan negara dalam mengelola dan mengalokasikan kekayaan bangsa.
“Pejabat yang berlebihan” merujuk pada birokrasi yang gemuk dan tidak efisien. Di mana negara membiayai aparatur yang jumlahnya membengkak, tetapi fungsinya lebih banyak melayani kepentingan kekuasaan daripada warga negara. Dandhy Laksono menegaskan bahwa buku ini lahir dari kegelisahan atas berbagai persoalan struktural yang kerap luput dari perhatian publik. Melalui buku ini, mereka mengajak pembaca berpikir kritis terhadap realitas sosial dan politik yang terjadi di sekitar kita. Birokrasi yang berlebihan merupakan salah satu persoalan struktural, karena menyedot anggaran publik tanpa menghasilkan nilai nyata bagi masyarakat.
“Bisnis kapitalis”, artinya bukan serangan terhadap pasar secara keseluruhan, melainkan kritik terhadap persekongkolan antara negara dan modal besar, atau dalam bahasa ilmu politik disebut crony capitalism atau kapitalisme kroni. Buku ini menawarkan perspektif bahwa Indonesia baru tidak bisa dibangun jika suara kelompok akar rumput seperti petani dan nelayan terus dipinggirkan demi kepentingan korporasi besar.
Tentara dan polisi hanya berperan sebagai penindasan dan represif adalah kritik terhadap fungsi aparat keamanan yang terdistorsi. Di mana alat negara yang seharusnya melindungi warga negara justru digunakan untuk mengamankan kepentingan modal dan kekuasaan. Para penulis Reset Indonesia tidak hanya menjelajah ke pinggir Indonesia, tetapi juga ke dalam pusaran kekuasaan di DPR saat membahas undang-undang, dan jalanan ibu kota ketika kerusuhan. Mereka menyaksikan langsung bagaimana aparat berfungsi bukan sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai penjaga status quo penguasa dan pebisnis.
Kemewahan istana, merupakan simbol dari negara yang berjarak dari rakyatnya. Anggaran negara dihabiskan untuk kemewahan simbolis kekuasaan, secara harfiah (fasilitas pejabat, renovasi gedung negara, protokoler berlebihan) maupun secara kiasan (proyek mercusuar yang lebih melayani citra daripada kebutuhan rakyat). Oleh karena itu, buku ini mengkritik keras urbanisasi tak berjiwa di mana kota menjadi mesin kapital yang menyingkirkan warga, dan menyerukan rekonstruksi total bangsa di mana demokrasi harus kembali ke rakyat, bukan menjadi pesta elit.
Dandhy Laksono, dkk memperingatkan bahwa jika sebagian besar hasil tahunan negara dikonsumsi oleh mereka yang tidak menghasilkan nilai baru, maka modal negara akan terkuras, masyarakat akan jatuh miskin dan ketimpangan di pusat dan daerah semakin besar yang mengakibatkan kemajuan nasional akan berhenti atau berbalik arah (Reset).
Kesejahteraan suatu negara hanya dapat dicapai melalui sistem kebebasan alami, di mana hukum ditegakkan secara adil, hak milik aman, dan modal diarahkan pada tenaga kerja produktif, bukan sekadar bergantung pada kekayaan sumber daya alam ekstraktif di bawah pemerintahan yang korup.
Bagi mereka, gagasan tentang Indonesia baru merupakan hasil dari kesadaran kolektif masyarakat atas ketimpangan dan kemiskinan yang terjadi di negara yang sangat kaya ini. Oleh karena itu, perubahan merupakan suatu keniscayaan (Another World is Possible).
Indonesia dan Cita-Cita Semu
Indonesia berusia satu abad pada 2045 nanti. “Di usia emas Indonesia, sebagai tonggak besar bangsa yang merdeka. Dan 100 tahun setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Bangsa ini memang layak untuk memimpikan Indonesia yang gilang-gemilang” (63). Mimpi ini tidak cuma didukung pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo Subianto, tapi juga pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dengan menyusun panduan konkret menuju mimpi yang sama.
Namun, bila ingin benar-benar diwujudkan, maka mimpinya harus bersandar pada realitas, dengan syarat-syarat yang konkrit. Apa alasannya?
Secara garis besar, ada beberapa penjelasan yang ditawarkan Dandhy Laksono dan kawan-kawan. Dari segi angka Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan Purchasing Power Parity Indonesia sesungguhnya berada pada posisi yang baik, namun ternyata PDB yang besar tidak serta merta menyejahterakan rakyatnya (64). Bahkan jika dibagi secara rata, PDB per kapita Indonesia tidak masuk peringkat 100 besar. Masih sangat jauh untuk menjadi negara yang makmur secara ekonomi. Salah satu tumpuan harapan masa depan Indonesia ada pada bonus demografi.
Sayangnya, wacana bonus demografi menemui kebuntuan, di samping usia kerja produktif yang kurang. “Bagaimana jika generasi emas itu ternyata tidak produktif karena miskin, sakit-sakitan, atau kurang pendidikan?”(65).
Indonesia masih menghadapi masalah serius dalam pembangunan kualitas manusia. Generasi baru juga semakin terhambat tumbuh kembangnya karena faktor kemiskinan yang diwariskan terus menerus. Mengingat bonus demografi hanya terjadi sekali, maka masalah ini harus ditangani secara serius jika tidak ingin Indonesia emas berubah menjadi Indonesia cemas sepanjang masa.
Melihat Dunia Lewat Ekonomi dan Alam
Dandhy Laksono dan kawan-kawan menjelaskan Indonesia sering terjebak pada ilusi investasi. Pemerintah secara agresif membangun sejumlah kawasan industri untuk menampung investasi asing maupun domestik, namun di sisi lain memicu masalah lingkungan. “Kita sekarang sedang berlomba masuk jurang. Karena iklim ekonomi yang tidak efisien, investor akan cenderung memilih sektor yang primitif, terutama menyasar sektor ekonomi ekstraktif yang merusak alam, seperti perkebunan monokultur sawit atau tambang seperti nikel, batu bara dan emas. Investor yang masuk pun investor yang kurang peduli pada isu korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia” (79). Hal semacam ini yang harus direnungkan ketika memikat investasi.
Apa dampaknya bagi rakyat? Indonesia sedang gali lobang tutup lobang dengan hutang negara. Besarnya utang APBN membuat beban hutang yang berdampak pada kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat. Mengingat anggaran untuk ini dikuras untuk membayar cicilan hutang. “Hutang yang besar juga memicu moral hazard di kalangan aparat pemerintah dan politisi” (85).
Dandhy dan kawan-kawan mendapati adanya kemunduran di sektor pertanian dan kelautan. Masalah utamanya, sektor pertanian dan kelautan tak terurus sehingga petani atau nelayan tidak mendapatkan kemakmuran ekonomi. Hal ini diperparah dengan regulasi pemerintah yang memberikan celah kepada industri dan perusahaan untuk melakukan revolusi hijau, perkebunan sawit, reklamasi pantai dan teluk serta tambang nikel yang mengincar pulau-pulau kecil. “Kita seperti mengharap burung terbang tinggi, tetapi punai dilepaskan. Burung punai bukan cuma dilepas, melainkan dibunuh” (92).
Reset Dengan Belajar Dari Alam
Menurut Dandhy dan kawan-kawan, ada satu teori yang kadang di salah artikan oleh pemerintah, yaitu trickle down effect. Di mana prinsip ini memberikan paradigma tentang kesejahteraan rakyat yang di dapat dari kemakmuran orang kaya dan bersifat top down. Tapi kini angin justru sedang berbalik “trickle down has never worked” (99). Hal ini tidak ditanggapi serius oleh Indonesia yang terkesan liberal dengan tetap diberlakukannya Omnibus Law. Mereka juga melihat kendala-kendala di lapangan yang berkaitan dengan eksploitasi tambang yang dipaksakan pemerintah. “praktik tambang sering berjalan seiring dengan penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Investor yang dilindungi aparat bersenjata mendapat untung besar. Rakyat menuai resikonya, tergusur dan menderita akibat bencana yang mengikutinya. Anjing-anjing perang juga menyalak di Indonesia, meski dalam wajah yang lebih halus” (107).
Jika alam diubah, maka harus tahu akan seperti apa perubahannya. Selalu belajar dari alam yang senantiasa memberikan tanda-tanda untuk bijak dalam membuat keputusan. Menurut mereka, pemerintah bukan hanya saja tidak belajar dari alam, tetapi juga berjudi dengan wewenang yang besar, namun minim akuntabilitas seperti danantara, koperasi merah putih dan bahkan makan bergizi gratis. Korupsi di tubuh BUMN membuat trauma rakyat dengan gerakan pemerintah. Hal ini berpotensi memicu skandal korupsi, rawan manipulasi karena bersifat sentralistik bahkan militeristik.
Kalimat itu pada dasarnya menggambarkan paradoks terbesar Indonesia saat ini. Soal niat baik yang bisa diakui, tetapi caranya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diadvokasi Reset Indonesia. Buku itu menganjurkan desentralisasi sejati, kedaulatan komunitas, dan pembangunan organik dari bawah. Konsep “Reset” yang ditawarkan bukanlah merusak yang sudah ada, melainkan memperbaiki sistem yang rusak dan mengembalikannya pada rel konstitusi yang memihak pada rakyat banyak.
Sementara yang terjadi dengan Danantara, Koperasi Merah Putih, dan MBG justru sebaliknya, wewenang yang semakin terpusat, pengawasan yang semakin lemah, dan pendekatan komando-militeristik yang mengabaikan partisipasi rakyat. Itulah mengapa kalimat itu menyebut pemerintah berjudi, karena taruhannya adalah masa depan bangsa, sementara mekanisme pengaman justru disingkirkan satu per satu.
Dandhy dan kawan-kawan mengatakan bahwa korupsi bisa memiskinkan dan membunuh. Tetapi ada yang lebih berbahaya dari itu, perbuatan pengusaha berusaha menguasai lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif untuk menyusun peraturan yang menguntungkan mereka (state capture corruption). Mereka menyebut fenomena itu dengan istilah republik drakula. Sehingga menimbulkan pilar rapuh haluan pembangunan yang sudah berjalan hampir setengah abad. Ketimpangan yang semakin berjarak menjadi bukti bahwa pengentasan kemiskinan di Indonesia tidak hanya menuntut pemimpin nasional yang peduli. Tapi juga tata kelola sosial ekonomi dan politik yang lebih adil.
Lalu apa yang harus dilakukan? Dandhy dan kawan-kawan, mengatakan bahwa data yang mereka dapatkan di lapangan selama tiga tahun telah memberikan beberapa gagasan tentang bagaimana Indonesia harus memulai. Kemandirian berbasis ekonomi kerakyatan contohnya, yang didukung dengan mazhab ekonomi blue economy atau nature based economy. “Karena mempelajari alam secara lebih jauh dan mengambil sebanyak inspirasi darinya” (162). Langkah ini bertujuan memperkuat ekonomi lokal, menyentuh kaum marjinal, mencari nilai tambah lewat inovasi berbasis alam, melestarikan dan mendorong keragaman hayati, mengadakan koperasi dan kerja sama, menciptakan ekonomi terpadu (economies of scope), dan neer sampah (zero waste).
Apakah Reset Indonesia Penting?
Pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah benar “Reset” yang disoroti penulis benar-benar harus dilihat sebagai sesuatu yang mendesak? Atau mungkinkah ada tendensi negatif dalam menilai kinerja pemerintah Indonesia?
Di Indonesia, gerakan dan gagasan perubahan dimaknai oleh pemerintah sebagai perbuatan memberontak (makar) kepada pemerintah. Rakyat dianggap mengganggu stabilitas dan ketertiban sehingga pemerintah sering menuduh rakyat sebagai penghambat kebijakan dan proyek strategis pemerintah. Apakah fenomena ini benar-benar membuktikan bahwa rakyat Indonesia adalah pembangkang?
Tentu saja tidak. Dandhy dan kawan-kawan membantah argumen tersebut dengan menegaskan bahwa rakyat sangat merasakan ketimpangan, kemiskinan dan kerusakan alam yang masif. Kalau tidak direset, bangsa ini akan bubar. Pemerintah yang menjuluki demikian sebetulnya tidak pernah benar-benar melihat kehidupan rakyat di desa.
Kalimat ini adalah seruan agar kekuasaan turun dari menara gading dan benar-benar hadir. Indonesia baru tidak bisa dibangun jika suara akar rumput seperti petani dan nelayan terus dipinggirkan demi kepentingan korporasi besar. Melihat sungguh-sungguh, dalam semangat buku ini, bukan sekadar kunjungan kerja dengan protokol, bukan data statistik dari balik meja, dan bukan program yang namanya saja berbau desa sementara perancangnya tidak pernah tidur di sana. Melihat berarti hadir, mendengar, dan membiarkan realitas desa yang membentuk kebijakan, bukan sebaliknya.
Menurut mereka, pemerintah hanya menghargai nilai rakyat sebagai “lumbung suara” ketika pemilu. Jika pemerintah melihat gagasan rakyat dan kaum marjinal sebagai suatu makar, Dandhy dan kawan-kawan mendorong kita untuk menafsirkan kembali serta memaknai gagasan “reset Indonesia” sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim kapitalis dan otoriter. Bagaimana mungkin pemerintah bisa menuduh rakyat sebagai pemberontak, jika memang pemerintahnya inkompeten dan merusak secara terstruktur dan masif?
*Ulasan buku berjudul #Reset Indonesia: Gagasan tentang Indonesia Baru yang ditulis oleh Farid Gaban, Dandhy Laksono, Yusuf Priambodo, dan Benaya Harobu (2025, Koperasi Indonesia Baru dan Indonesia Tera/patjarmerah)
Editor: Benediktus Fatubun
Hai, SAM ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah membacanya sampai akhir.
Jika kamu suka dan mendapat sesuatu dari tulisan ini, mari kita apresiasi penulisnya dengan klik link di bawah ini:
