Penulis
Beberapa waktu terakhir, warga Dukuh Kedungpring, Desa Kedungrejo, Kecamatan Kemusu, Boyolali menggugat Presiden Prabowo Subianto ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan itu dipicu oleh pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Bagi 34 kepala keluarga yang terdampak proyek Waduk Kedung Ombo, penghargaan tersebut terasa janggal karena persoalan ganti rugi tanah mereka sejak akhir 1980-an disebut belum tuntas hingga kini.
Kasus ini segera menghidupkan kembali memori lama tentang pembangunan Kedung Ombo pada 1980–1991. Di satu sisi, bendungan itu dipandang sebagai simbol keberhasilan pembangunan Orde Baru dalam mendukung irigasi dan ketahanan pangan. Di sisi lain, sebagian warga mengingatnya sebagai babak kehilangan—rumah, sawah, dan ruang hidup yang tergusur atas nama kepentingan umum. Putusan Mahkamah Agung yang memenangkan sebagian warga pada 1991 pun, menurut mereka, belum sepenuhnya direalisasikan.
Di sinilah perdebatan tentang kepahlawanan bertemu dengan sejarah yang belum selesai. Gelar pahlawan bukan sekadar simbol jasa, tetapi juga cermin tanggung jawab moral. Ketika masih ada warga yang merasa haknya belum dipenuhi akibat kebijakan di masa kepemimpinan seseorang, muncul pertanyaan: dapatkah penghargaan diberikan tanpa terlebih dahulu menuntaskan beban sejarah tersebut?
Kedung Ombo dan Beban Sejarah Soeharto yang Belum Usai
Pembangunan Waduk Kedung Ombo pada pertengahan 1980-an menjadi salah satu proyek besar Orde Baru yang hingga kini menyisakan perdebatan. Bendungan itu dirancang untuk memperkuat irigasi dan ketahanan pangan nasional, sekaligus menjadi simbol keberhasilan pembangunan di bawah kepemimpinan Soeharto. Secara fisik, proyek tersebut berdiri kokoh dan memberi manfaat bagi sektor pertanian. Dalam narasi resmi pembangunan, Kedung Ombo adalah keberhasilan teknokratis.
Namun, sejarah tidak hanya mencatat hasil akhir, tetapi juga proses yang menyertainya. Pada rentang 1980–1990, ribuan warga di Sragen, Grobogan, dan Boyolali kehilangan tanah, rumah, serta ruang hidup mereka akibat penggenangan waduk. Sejumlah warga menolak nilai ganti rugi yang dianggap tidak layak. Ketegangan antara masyarakat dan aparat pun tak terhindarkan. Sengketa itu bahkan berlanjut ke meja hijau dan melahirkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2263 K/Pdt/1991 yang mengabulkan ganti rugi bagi sebagian warga. Putusan ini, menurut para penggugat, belum sepenuhnya direalisasikan.
Kini, 34 warga Dukuh Kedungpring, Boyolali menggugat Presiden Prabowo Subianto ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Bagi mereka, penghargaan itu terasa janggal selama persoalan ganti rugi tanah belum dituntaskan. Gugatan tersebut bukan semata persoalan hukum, melainkan pengingat bahwa luka sejarah pembangunan Kedung Ombo belum sepenuhnya pulih.
Di titik inilah Soeharto memikul beban sejarah. Sebagai presiden yang memimpin arah pembangunan nasional selama lebih dari tiga dekade, ia tidak dapat dipisahkan dari konsekuensi sosial proyek-proyek besar pada masanya. Kedung Ombo bukan sekadar waduk; ia adalah cermin dari model pembangunan sentralistik yang menempatkan negara sebagai penentu utama, sementara warga yang terdampak sering kali berada pada posisi yang lemah. Selama ada hak yang belum dirasakan tuntas oleh masyarakat, beban sejarah itu akan terus melekat dalam perdebatan publik tentang warisan kepemimpinannya.
Kepahlawanan dan Tanggung Jawab yang Belum Usai
Perdebatan mengenai gelar pahlawan nasional pada dasarnya bukan hanya soal penghargaan simbolik, tetapi juga tentang bagaimana sebuah bangsa menilai masa lalunya. Ketika negara memberikan gelar tersebut, negara sedang menetapkan standar keteladanan bagi sejarah nasional. Karena itu, penilaian terhadap seorang tokoh tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan rekam jejak kepemimpinannya, termasuk dampak sosial dari kebijakan yang diambil pada masanya.
Dalam perdebatan mengenai Soeharto, sejumlah sejarawan mengingatkan bahwa penilaian sejarah tidak boleh dilakukan secara selektif. Asvi Warman Adam menilai bahwa rencana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto masih menyisakan sejumlah persoalan historis yang belum sepenuhnya selesai, termasuk tanggungan hukum yang berkaitan dengan yayasan-yayasan di bawah kendalinya. Ia juga menekankan bahwa penghargaan negara terhadap tokoh sejarah seharusnya mempertimbangkan rekam jejak kepemimpinan secara utuh, bukan hanya capaian pembangunan yang sering dikedepankan.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa memori tentang masa lalu tidak pernah tunggal. Di satu sisi terdapat narasi pembangunan yang menekankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, terdapat pengalaman sebagian masyarakat yang masih mengingat dampak sosial dari kebijakan pembangunan, termasuk dalam proyek Waduk Kedung Ombo. Ketika dua ingatan ini bertemu dalam ruang publik, perdebatan tentang kepahlawanan menjadi tidak terhindarkan.
Dalam konteks inilah, gugatan warga ke Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dipahami sebagai upaya mengingatkan bahwa sejarah tidak hanya berisi pencapaian, tetapi juga tanggung jawab yang diwariskan oleh kebijakan masa lalu. Selama persoalan tersebut masih diperdebatkan, penghormatan simbolik kepada tokoh sejarah akan selalu berhadapan dengan tuntutan penyelesaian yang lebih konkret.
Menjemput Rekonsiliasi Melalui Keadilan
Perdebatan mengenai Kedung Ombo dan gelar pahlawan sesungguhnya bukan hanya soal masa lalu, melainkan soal bagaimana negara membangun legitimasi moralnya hari ini. Pembangunan boleh saja dikenang sebagai capaian, tetapi dampaknya tidak serta-merta hilang bersama berlalunya waktu. Ketika sebagian warga masih menyuarakan tuntutan atas ganti rugi yang diputuskan puluhan tahun lalu, persoalan itu bergerak dari ranah historis ke ranah keadilan yang aktual.
Gugatan warga ke Pengadilan Tata Usaha Negara memperlihatkan bahwa ruang hukum kini menjadi arena untuk menagih penyelesaian sejarah. Ini bukan sekadar sikap menolak penghargaan, melainkan upaya meminta konsistensi negara terhadap putusan yang pernah dihasilkan lembaga peradilan. Dalam konteks ini, rekonsiliasi tidak dapat dibangun di atas simbol semata, melainkan melalui penyelesaian konkret atas kewajiban yang masih diperdebatkan.
Pemberian gelar kepada Soeharto tentu merupakan hak prerogatif negara berdasarkan mekanisme yang berlaku. Namun, makna penghargaan tersebut akan jauh lebih kuat apabila berdiri di atas fondasi keadilan yang telah dituntaskan. Tanpa itu, simbol kehormatan berisiko terus dibayangi perdebatan yang berulang.
Dengan ini, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi seorang tokoh, melainkan kredibilitas negara dalam memaknai sejarahnya sendiri. Sebuah bangsa yang matang bukanlah bangsa yang hanya merayakan capaian, tetapi juga yang berani menyelesaikan tanggung jawab yang diwariskan oleh masa lalunya.
Perdebatan tentang Kedung Ombo dan gelar pahlawan pada akhirnya bukan sekadar soal menilai jasa masa lalu, melainkan tentang memastikan keadilan di masa kini. Pembangunan boleh dikenang sebagai capaian, tetapi dampak sosialnya juga bagian dari sejarah yang tidak dapat diabaikan. Ketika masih ada warga yang merasa haknya belum terpenuhi, pertanyaan tentang kelayakan simbol kehormatan menjadi wajar muncul dalam ruang publik.
Rekonsiliasi yang sejatinya tidak lahir dari penghargaan simbolik semata, melainkan dari penyelesaian tanggung jawab yang diwariskan sejarah. Mengakui jasa dan menuntaskan kewajiban bukanlah dua hal yang saling meniadakan. Justru di situlah kedewasaan berbangsa diuji: pada kemampuan menghormati masa lalu tanpa mengabaikan tuntutan keadilan yang masih hidup di tengah masyarakat.
Editor: Kanya Kiarra
Hai, SAM ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah membacanya sampai akhir.
Jika kamu suka dan mendapat sesuatu dari tulisan ini, mari kita apresiasi penulisnya dengan klik link di bawah ini:
