Penulis
Pada 19 Desember 1961, Presiden Sukarno menginstruksikan Trikora dengan tujuan menguasai tanah Papua. Kala itu, nasib Papua digantung oleh Indonesia dan kolonial Belanda. Sukarno, dengan obsesinya tentang menyatukan seluruh Nusantara, ingin Papua menjadi bagian dari negara baru bernama Indonesia. Sedangkan Belanda—dengan informasi akan kekayaan tanah Papua—ingin membiarkan Papua menentukan nasib sendiri. Di tengah perseteruan ini, Amerika Serikat yang juga mengetahui soal sumber daya alam di Papua, juga punya ambisi tersendiri guna mengeruk habis emas di Papua dengan memanfaatkan Indonesia sebagai jalan masuknya.
Intervensi Amerika tentang perebutan tanah Papua terungkap dalam buku Bayang-Bayang Intervensi yang ditulis oleh Greg Poulgrain. Buku ini membahas tentang perbedaan strategi John F. Kennedy dan Allen Dulles—Direktur CIA—untuk menguasai Papua. Dengan menghubungkan penemuan emas di Papua pada 1936, kematian Kennedy dan Dag Hammarskjöld—Sekretaris Jenderal PBB pada saat itu, peristiwa PRRI dan Permesta, peristiwa Trikora, hingga pembantaian 1965. Semua kejadian itu runtut dan saling berhubungan satu sama lain. AS bertujuan untuk menjauhkan Indonesia dari jeratan komunis dan menguasai tanah Papua yang kaya sumber daya.
Tulisan ini akan merangkum bab kelima pada buku karangan Greg Poulgrain yang secara spesifik memang membicarakan soal Papua. Mulai dari gocek-gocek AS, hilangnya Michael Rockefeller, Trikora, dan peristiwa MTB. Ada dua subbab tentang gagalnya rencana Kennedy dan jalan keluar AS dari masalah yang mereka buat, tapi tak akan dibahas dalam tulisan ini.
Intervensi Antarpenjajah Baru dan Lama
Pada 1961, Jenderal Nasution—Menteri Pertahanan Indonesia, membahas tentang pembelian senjata ke Soviet yang akan menyebabkan intervensi AS terhadap sengketa antara Indonesia dan Belanda. Akibatnya Indonesia masuk dalam catatan intelijen AS selama Perang Dingin seperti halnya Kuba, Laos, Kongo, dan Berlin. Pembelian senjata tersebut bertujuan untuk mengusir Belanda dari wilayah Papua. Pembelian senjata dan pinjaman dari Soviet dinilai oleh AS sebagai cara Blok Komunis untuk menguasai Sukarno dan Indonesia. Perlu dicatat bahwa senjata yang dimaksud untuk memperkuat Angkatan Udara dan Angkatan Laut saja, bukan Angkatan Darat yang saat itu sudah bersekutu dengan AS.
Edward G. Lansdale dan Guy Pauker, peneliti RAND yang aktif di Indonesia sejak 1957, membuat laporan penelitian tentang kondisi ekonomi dan politik di Indonesia. Lansdale—merupakan teman baik Dulles—dan Pauker sengaja berbohong tentang kondisi ideologi politik di Indonesia. Mereka menggambarkan bahwa situasi politik di Indonesia terbagi dua antara TNI AD dan PKI untuk memengaruhi Kennedy dalam pengambilan keputusan.
Dalam sejumlah laporan—berjudul Indonesia Today—mereka selalu berupaya untuk memberi kesan bahwa Nasution dan TNI AD sudah terkepung oleh kekuasaan PKI untuk membatasi pilihan politik Kennedy. Di sinilah terlihat perbedaan strategi Kennedy dan Dulles untuk Indonesia dan Papua. Kennedy sebenarnya tak ingin terus-terusan menunggangi TNI AD, tapi Dulles sebaliknya, dia ingin terus menggunakan TNI AD untuk tujuan menggulingkan rezim Sukarno.
Soal kedaulatan Papua, kemungkinan besar AS akan berpihak pada Belanda, jika Indonesia benar-benar menyerang Belanda di Papua. Pauker pun menjelaskan bahwa pilihan AS atas konflik ini tak banyak:
“Seandainya Indonesia menyerang Belanda di Irian Barat (Papua), dan seandainya Amerika Serikat mendukung Belanda, maka itu akan menguatkan pernyataan anti-kolonialisme dari 81 partai komunis yang diumumkan pada tanggal 6 September 1960 di Moskow: ‘Imperialisme AS merupakan kubu utama dari reaksi dunia dan polisi internasional, dan telah menjadi musuh rakyat di seluruh dunia.’
Andaikata AS tidak membela Belanda, dan seandainya terlibat kekerasaan melawan mereka, maka hal itu hanya akan semakin memperkuat kesangsian atas mereka di NATO dan SEATO yang mempertanyakan kebulatan tekad AS untuk melindungi sekutu-sekutunya …”
Nasution terus-terusan dicurigai oleh Lansdale dan Pauker soal pandangan politiknya pasca perjanjian senjata di Moskow. Nasution sudah tahu bahwa dia dilaporkan “terpengaruh oleh pihak Soviet”. Dia langsung melapor ke Duta Besar AS di Jakarta bahwa dirinya masih anti-komunis dan mengatakan perjalanan ke Moskow “tidak mengubah kebijakan pemerintah Indonesia baik di luar negeri maupun dalam negeri.”
Kemudian Nasution juga memperingatkan Australia, yang menguasai bagian timur Nugini, untuk tidak ikut campur dalam konflik ini. Nasution menyusun rencana pernyataan pers yang akan diumumkan oleh Antara pada 5 Januari 1961. Bunyinya, “Australia diharap menahan diri dari campur tangan dalam konflik militer antara Indonesia dan Belanda di Irian Barat, jika hal itu mungkin terjadi.”
Konflik di Papua ini dimanfaatkan oleh Partai Liberal dan Partai Buruh di Australia sebagai alat kampanye mereka. Pemimpin Partai Buruh, Arthur Calwell, menegaskan bahwa kebijakannya adalah mendukung Belanda dengan program penentuan nasib sendiri, bukan menyerahkan kedaulatan Papua ke Indonesia. Dari Partai Liberal, Robert Menzies, juga menggunakan isu pro-Papua untuk kampanye. Menzies selangkah di depan Calwell karena menggunakan televisi sebagai alat kampanye. Secara terang-terangan Menzies bicara di televisi:
“Belanda sudah menyatakan mereka lebih mendukung penentuan nasib sendiri. Kalian bisa mengkritik saya atau pemerintahan saya kurang baik, jika saya tidak mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan dengan tegas bahwa urusan penentuan nasib sendiri ini sangat penting bagi kita. Kita percaya pada demokrasi. Kita percaya bahwa pada suatu saat penduduk di bagian Nugini mesti dibiarkan menentukan nasib masa depan mereka sendiri. Dan itulah pendirian kita mengenai Papua.”
Karena itu, Menzies memenangkan pemilu. Namun setelah kemenangan tersebut, Menzies memutar balik pandangannya soal kedaulatan Papua. Dia—lewat Menteri Luar Negeri, Garfield Barwick—menegaskan bahwa Australia tak mau ikut campur lagi soal konflik antara Indonesia dan Belanda di Papua.
Hal ini semakin mempersempit pilihan Kennedy terhadap konflik Papua. Dia didesak oleh Washington agar menggunakan strategi pro-Indonesia untuk memperkuat hubungan politiknya. Jika dia berpihak pada Belanda, sebagian besar anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemungkinan akan mengutuk AS sebagai pro-kolonialis dan itu membatasi pilihan-pilihan Washington dalam sengketa kedaulatan. Sedangkan di sisi lain, Kennedy tak mau ada pertumpahan darah dalam konflik ini.
Hasrat Sukarno dan Siasat Negara-negara Atas Papua
AS tahu bahwa Belanda sudah mengeluarkan satu miliar gulden untuk mendidik dan menyiapkan rakyat Papua guna penentuan nasib sendiri. Kemungkinan karena itu juga AS menarik dukungannya pada Belanda. Kabar ini cepat tersebar di Belanda. Kennedy sadar bahwa warga Belanda kaget dan kecewa atas keputusannya. Di posisi ini, Kennedy sebenarnya masih kebingungan kenapa Belanda sangat menginginkan Papua, sebuah pulau jauh dari Eropa dan dianggap ‘primitif’ oleh negara-negara Barat. Dia dan orang-orang terdekatnya hanya cemas pada Indonesia juga Papua, jika diberi kesempatan berdaulat, akan menjadi komunis dalam kurun waktu 5-10 tahun mendatang.
Joseph Luns, Menteri Luar Negeri Belanda, terpaksa menemui Kennedy dua minggu sebelum kedatangan Sukarno pada 24 April 1961. Luns mengabarkan secara utuh soal konflik kedaulatan Papua pada Kennedy. Namun mereka berdua sama-sama tak membahas kekayaan sumber daya alam di Papua, mereka saling merahasiakan hal ini. Kennedy lantas mengingatkan Luns bahwa konflik ini bisa memengaruhi kondisi politik dunia dan jika seandainya terjadi perang, tentu akan menghabiskan banyak uang.
Sebagai solusi, Luns berencana menemui Hammarskjöld untuk menceritakan “seluruh persoalan kedaulatan”. Luns ingin PBB membentuk tim misi khusus ke Papua. Kemudian Kennedy mengatakan pada Luns bahwa dia sudah sering membahas soal Papua bersama Hammarskjöld sejak 1958 dan mengingatkan bahwa jawabannya akan tetap sama. Dia ingin melepaskan Papua dari jerat Indonesia dan Belanda, lalu membiarkan rakyat Papua mandiri di atas tanahnya sendiri. Hammarskjöld tak memberikan pilihan selain perwalian bonafide.
Dalam pertemuan tersebut, Luns dan Kennedy, tak pernah membicarakan konflik kedaulatan dan masa depan Papua dari sudut pandang rakyat Papua, bahkan cenderung mengabaikannya. Luns menyimpan rahasia soal keberadaan tambang emas yang melimpah di Papua, dan Kennedy juga berhati-hati untuk tidak memberi tahu rencana Sekretaris Jenderal PBB untuk mengambil alih isu kedaulatan dan menyingkirkan tangan Indonesia, Belanda, maupun AS di tanah Papua. Solusi ini tak disukai Indonesia dan Belanda, tapi secara diam-diam Kennedy setuju dan mendukung rencana PBB tersebut.
Dua minggu setelah pertemuan itu, Sukarno tiba di Amerika dan menemui Kennedy. Dengan lugas Kennedy bertanya “Kenapa Anda begitu menginginkan Irian Barat?”
“Itu adalah bagian dari tanah kami; itu harus kami bebaskan,” tegas Sukarno.
Kennedy kemudian menjelaskan bahwa Kepulauan Solomon dan Nugini kelihatannya memiliki pertalian ras dan kebudayaan yang sama. Dia sengaja menggiring obrolan ini lebih dalam tapi Sukarno sama sekali tak menggubris topik tersebut. Sebagai gantinya, Wakil Perdana Menteri Pertama, Leimena menjelaskan bahwa tanah kelahirannya, Pulau Ambon, dan seluruh kepulauan Maluku berdekatan dengan Irian Barat. Banyak kebudayaan Irian Barat yang sama dengan orang-orang di kepulauan Maluku.
Kennedy bertanya lagi, “Apa yang akan orang Irian Barat sendiri pilih seandainya mereka dibiarkan memilih?”
“Indonesia,” jawab Sukarno lagi dengan penuh ketegasan.
“Kalau begitu mengapa tidak digelar pemungutan suara rakyat untuk memutuskannya?” tanya Kennedy.
Sukarno merespons dengan bertanya, “Kenapa itu diperlukan sebab wilayah itu sejak awal telah menjadi bagian Indonesia?”
Orang-orang Papua, seperti halnya orang Indonesia yang berada di bawah kekuasaan penjajah, juga menginginkan kemerdekaan—yaitu, daerah-daerah pantai Papua yang berada di bawah kekuasaan Belanda bersedia menempuh jalan sepuluh tahun persiapan kemerdekaan dengan otoritas Belanda yang mempersiapkan prosesnya. Sebagian besar penduduk asli dari wilayah itu tidak pernah kehilangan kemerdekaannya karena mereka tidak pernah dijajah!
Kebanyakan orang Papua tinggal di wilayah pegunungan, dan pada kurun 1961-1962 hanya sejumlah kecil yang terdidik oleh para misionaris. Kecuali sejumlah kecil orang, sebagian besar penduduk Papua tidak sadar akan sengketa kedaulatan antara Indonesia dan Belanda atas tanah mereka. Sejumlah kalangan terdidik Papua telah membentuk partai politik dan ada sejumlah kecil yang berpendirian pro-Indonesia.
Di antara mereka, yang paling berani menyampaikan pendapatnya adalah Fritz Kirihio. Pandangan politiknya sudah berubah dan dia menjadi sangat anti-Indonesia. Pada saat tentara Indonesia memasuki wilayah itu di 1963, kekerasan yang amat kejam digunakan hingga banyak orang Papua yang tewas tanpa alasan, selain fakta bahwa mereka adalah orang Papua. Kirihio kemudian pergi ke Eropa untuk menyelesaikan PhD-nya dan menetap di sana.
Sayangnya, Hammarskjöld berhasil dibunuh pada September 1961 dan jalan yang digagas PBB untuk memecahkan persoalan lantas ditutup. Jadi, solusi yang diharap Kennedy dapat diterapkan, yang menghindarkannya dari ujung tanduk dilema, antara memilih Indonesia atau Belanda.
Pada 30 November 1961, Washington dengan tegas menekan Kennedy untuk berpihak pada Indonesia. Mereka menegaskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk berpihak, sebelum Indonesia didukung oleh Blok Komunis. Mereka berpendapat bahwa PBB tak bisa lagi memberikan solusi dan tak ada lagi pilihan selain menjadi pro-Indonesia.
Suka dengan tulisan ini? Kamu bisa mengirimkan donasi kepada penulis agar penulis lebih semangat menulis 🙂
