Penulis
Media sosial memainkan peran vital dalam kehidupan umat manusia saat ini. Dari bangun tidur hingga tidur kembali, hampir sebagian besar penduduk bumi menggunakan media sosial dalam hidup kesehariannya. Kehadiran media sosial mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, tidak hanya dalam konteks interaksi harian secara personal antar sesama individu, tapi juga secara komunal dalam ranah politik dan ekonomi kiwari.
Dalam konteks politik, media sosial menjadi instrumen penting dalam dinamika politik kontemporer di seluruh dunia. Di Indonesia misalnya, sejak Pemilu 2014 hingga 2024, media sosial menjadi bagian krusial dalam proses kampanye sekaligus pembangunan citra dari berbagai tokoh politik. Saat ini, hampir seluruh politisi di Indonesia, tidak ada yang tidak menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan, ide, atau program politiknya kepada publik.
Apa yang terjadi di Indonesia, terjadi pula di negara-negara lain, seperti Malaysia, Filipina, Thailand, atau Amerika Serikat. Di berbagai negara tersebut, media sosial juga dipakai oleh para politisi sebagai strategi kampanye ketika pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa relasi media sosial dan politik bukanlah fenomena unik atau khas yang hanya terjadi di satu negara, melainkan telah menjadi fenomena global.
Buku terbaru dari Merlyna Lim, akademisi asal Indonesia yang menjadi guru besar di Carleton University, Kanada, berjudul Social Media and Politics in Southeast Asia (2024), sedikit banyaknya mengulas bagaimana hubungan media sosial dan politik tersebut. Merlyna memfokuskan studinya dengan melihat bagaimana media sosial memengaruhi praktik politik di Asia Tenggara. Merlyna juga mengulas berbagai dampak dari terintegrasinya media sosial dan politik di Asia Tenggara.
Alasan mengapa Merlyna menjadikan Asia Tenggara sebagai sampel besar dalam melihat relasi media sosial dan politik didasari pada fakta bahwa Asia Tenggara adalah salah satu kawasan di mana penduduknya paling aktif dalam menggunakan media sosial. Selain itu, Asia Tenggara adalah salah satu wilayah yang mana penetrasi media sosial tumbuh dengan sangat cepat. Menurut Merlyna, di awal 2000-an, penetrasi internet di Asia Tenggara berjalan sangat lambat. Namun dua dekade kemudian, penetrasi internet di kawasan ini tumbuh sangat signifikan, dengan 75,6% dari 684 juta penduduk Asia Tenggara adalah pengguna internet. Data tersebut menyalip rata-rata global yang hanya 64,4% (h. 12).
Pesatnya pertumbuhan internet di Asia Tenggara menjadikan wilayah ini sebagai tanah subur bagi media sosial untuk berkembang sekaligus rumah bagi beragam ekspresi politik dan budaya yang berbeda cukup signifikan dengan kawasan lain di dunia (h. 1). Itulah sebabnya Merlyna secara tegas menyatakan bahwa mustahil memisahkan media sosial dan politik dalam dinamika sosial di Asia Tenggara.
Ilusi Kesetaraan
Dalam buku ini, Merlyna menekankan bahwa hubungan media sosial dan politik di Asia Tenggara tidak hanya sebatas memfasilitasi penyampaian pesan politik kepada khalayak, tapi juga berkaitan dengan bagaimana demokrasi berjalan dalam dinamika politik yang sedang berlangsung. Dia menyebut bahwa media sosial pada mulanya dianggap sebagai instrumen penting yang dapat memperkuat demokrasi.
Media sosial sering dipandang sebagai platform yang mendukung prinsip atau nilai-nilai egalitarianisme, tapi menurut Merlyna hal itu adalah ilusi. Media sosial tidak selalu sejalan dengan demokrasi. Dalam praktiknya, media sosial justru acapkali dipakai sebagai alat untuk menindas masyarakat. Kondisi tersebut dikarenakan pada dasarnya media sosial adalah platform terbuka yang bisa digunakan oleh siapa pun sesuai kepentingannya sendiri.
baca juga:
–Zaman Edan: Rupa Bangsa Indonesia dalam Lanskap Digital
–Sebuah Kompromi yang Lain: Menyikapi Fenomena Teknologi Baru Generator AI
Mereka yang punya fokus pada isu-isu demokrasi, dapat memakai media sosial sebagai alat untuk menyebarkan ide dan gagasan tentang demokrasi. Sebaliknya, siapa pun juga bisa menggunakan media sosial untuk keperluan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini terjadi karena media sosial pada prinsipnya tidak peduli dengan konten atau muatan yang diproduksi oleh penggunanya.
Berbagai isu tentang demokrasi, kesetaraan, atau kemanusiaan, derajatnya sama dengan konten-konten hoaks, patriarki, atau homofobik, yang bertentangan dengan akal sehat publik. Media sosial tidak peduli mana konten yang benar dan yang salah dari berbagai isu di atas. Media sosial hanya peduli pada bagaimana sebanyak mungkin orang menggunakan media sosial walaupun platform itu dipakai untuk hal-hal negatif. Kondisi itulah yang menjelaskan mengapa konten-konten hoaks masih terus ada di jagat digital hingga hari ini.
Aktivisme Digital
Pesatnya pertumbuhan media sosial di Asia Tenggara berkontribusi pada peningkatan aktivisme di wilayah ini. Hal itu terjadi karena media sosial memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan sosial yang berkembang, sekaligus memudahkan konsolidasi dan mobilisasi untuk terwujudnya sebuah gerakan sosial.
Sebelum era media sosial, pengorganisiran gerakan sosial biasanya dilakukan secara offline. Para aktivis berkumpul di suatu tempat untuk berdiskusi dan menyatukan persepsi terhadap suatu persoalan sebelum turun ke jalan. Kini, di era media sosial diskusi dan konsolidasi semacam itu tidak perlu dilakukan secara tatap muka. Para aktivis bisa melakukan hal itu secara daring lewat media sosial.
Meski Merlyna mengakui peran penting media sosial dalam pengorganisiran gerakan sosial, Merlyna tetap menekankan bahwa bahwa aktivisme di ruang virtual harus beriringan dengan pengorganisiran secara langsung. Apabila gerakan sosial hanya fokus di ruang digital, dalam amatan Merlyna, umur gerakan itu biasanya tidak akan bertahan lama.
Di Asia Tenggara, Merlyna menemukan bahwa hampir semua gerakan sosial yang bermula dari ruang digital tidak ada yang berumur panjang. Semua hanya meledak sesaat sebelum perlahan-lahan menghilang. Namun, Merlyna memberi pengecualian untuk gerakan bernama “Bersih” di Malaysia yang tetap bertahan hingga sekarang. Alasan mengapa “Bersih” bisa terus hidup adalah karena pengorganisiran yang dilakukan oleh para anggotanya tidak berhenti hanya di ruang virtual, tapi juga beriringan dengan pengorganisiran langsung di akar rumput (h. 50).
Jika ditilik lebih jauh, analisis Merlyna sejalan dengan yang terjadi Indonesia. Beberapa gerakan sosial yang awalnya muncul dari media sosial, seperti aksi #reformasidikorupsi atau #gejayanmemanggil, umurnya tidak lama. Berbagai gerakan tersebut sukses mendorong banyak orang turun ke jalan lewat diskusi dan konsolidasi digital, tapi aktivisme itu tidak berlanjut secara jangka panjang. Jika memakai hipotesis Merlyna, hal itu terjadi karena berbagai aktivisme digital tersebut tidak beriringan dengan pengorganisiran secara offline.
Hoax dan Pembentukan Citra
Hal menarik lain dari buku Social Media and Politics in Southeast Asia (2024) adalah fakta bahwa terdapat banyak kesamaan dari pola hubungan media sosial dan politik elektoral di banyak negara di Asia Tenggara. Salah satu kesamaan itu adalah penggunaan buzzer sebagai motor kampanye di ruang digital. Para buzzer dipakai untuk memanipulasi opini publik terhadap kandidat yang bertarung dalam pemilu. Persoalannya, informasi yang disebarkan para buzzer acapkali merupakan hoaks atau informasi bohong.
Hoaks yang beredar di media sosial dipetakan oleh Merlyna ke dalam dua bentuk. Pertama, hoaks negatif yang berbentuk ujaran kebencian dan serangan SARA terhadap latar belakang tokoh tertentu (h. 73). Kedua, hoaks positif yang oleh Merlyna disebut alghoritmic whitebranding. Istilah ini dimaknai sebagai semacam manipulasi pencitraan untuk menciptakan citra positif bagi tokoh politik yang memiliki rekam jejak kontroversial atau bermasalah (h. 74).
baca juga:
–Mengintip Kondisi Pekerja dan Budaya Kerja Industri Digital
–Tentang Peringatan Darurat dan Perlawanan Terhadap Premanisme Digital
Di Indonesia, alghoritmic whitebranding menemukan bentuk paripurna dalam kampanye Prabowo Subianto di Pemilu 2024 lalu. Saat itu, oleh tim suksesnya, citra Prabowo dibangun ulang dari yang tadinya dikenal emosional dan punya rekam jejak bermasalah sebagai pelanggar HAM, menjadi lebih humanis lewat tagline “Gemoy” (h. 76). Tagline ini sukses membentuk ulang citra Prabowo di mata publik, khususnya pada para pemilih yang umumnya tidak mengetahui tentang kontroversi Prabowo sebelumnya.
Apa yang dilakukan Prabowo dan tim suksesnya juga dilakukan oleh Presiden Filipina saat ini—Bongbong Marcos—yang tidak lain adalah putra dari diktator Filipina Ferdinand Marcos. Kesamaan antara Prabowo dan Bongbong ialah keduanya menggunakan media sosial untuk mencuci noda kotor yang menempel dalam rekam jejak masing-masing. Prabowo membersihkan noda sebagai pelanggar HAM dengan membangun citra baru menjadi “Gemoy”, sedangkan Bongbong mengubah cerita kediktatoran orang tuanya dengan secara masif mengkampanyekan bahwa masa kepresidenan ayahnya merupakan masa keemasan Filipina. Baik Prabowo atau Bongbong sama-sama sukses memakai media sosial untuk mencuci sejarah kelam masing-masing.
Buku Social Media and Politics in Southeast Asia (2024) penting dan relevan untuk diketengahkan dalam diskursus publik terkait media sosial dan politik di Indonesia. Buku ini dapat menjadi pintu masuk untuk mengurai kerumitan yang mengelilingi hubungan media sosial dan politik. Dengan sumber data yang melimpah, buku ini dapat membantu untuk lebih memahami peta hubungan antara media sosial dan politik dalam konteks regional Asia Tenggara.
Meskipun ruang lingkupnya terbatas hanya pada level Asia Tenggara, tapi kajian yang dielaborasi oleh Merlyna bisa menjadi petunjuk awal untuk memahami bagaimana dinamika media sosial dan politik secara global. Hal itu karena meskipun tiap negara atau tiap wilayah memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri, pastilah tetap ada benang merah yang terjadi di tiap tempat yang saling terkait. Merlyna dalam bukunya ini berhasil menyuguhkan berbagai topik penting yang menjadi titik temu dari diskursus media sosial dan politik yang tengah terjadi di berbagai belahan dunia saat ini.
Meski demikian, buku ini tidak bisa diposisikan sebagai satu-satunya patokan dalam membongkar relasi media sosial dan politik di Indonesia. Untuk isu-isu spesifik seperti hoaks, Merlyna berhasil untuk memetakan apa saja tipe hoaks yang banyak beredar di media sosial. Namun Merlyna tidak mengeksplorasi lebih jauh terkait mengapa hoaks bisa mudah menyebar dan begitu dominan dalam interaksi manusia di ruang digital.
Merlyna juga tidak mengulas peran dan posisi warganet dalam penyebaran hoaks dewasa ini, yang seakan-akan meniscayakan bahwa hoaks tersebar begitu saja secara otomatis dan manusia seperti tidak punya pilihan untuk menolak atau meredamnya. Oleh karenanya, perlu ada kajian-kajian lanjutan yang mendalam terhadap berbagai tema atau topik penting dalam buku ini. Terlepas daripada itu, di tengah kenyataan bahwa riset mengenai pengaruh media sosial di Asia Tenggara yang masih minim, buku Merlyna memberi sumbangan besar dalam diskursus media sosial kontemporer yang berguna bagi siapa pun yang tertarik pada bidang ini.
*Ulasan buku berjudul Social Media and Politics in Southeast Asia yang ditulis oleh Merlyna Lim (Cambridge: Cambridge University Press, 2024).
Suka dengan tulisan ini? Kamu bisa mengirimkan donasi kepada penulis agar penulis lebih semangat menulis.
