Penulis
Indonesianis asal Australia, Marcus Mietzner, baru saja merilis buku berjudul Ruling Indonesia: Jokowi’s Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition (2026). Buku ini secara spesifik bicara tentang masa kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) selama 2014-2024. Meski membahas tentang Jokowi, tapi buku ini bukan sebuah biografi politik, melainkan ulasan terhadap bagaimana Jokowi menjalankan pemerintahannya selama sepuluh tahun (hlm. xviii).
Melalui buku ini, Mietzner menghadirkan pembacaan kritis tentang sosok Jokowi sebagai figur penting dalam lanskap politik Indonesia. Alih-alih menganalisis sepak terjang Jokowi dari jauh, Mietzner justru menyorot pemerintahan Jokowi dari dekat dengan melakukan wawancara khusus dengan Jokowi dan para menteri/pejabat yang ada di kabinetnya (xvii-xviii).
Mietzner tidak hanya sekedar mewawancarai Jokowi, ia bahkan ikut serta dalam berbagai kunjungan kerja yang dilakukan ayah dari Gibran Rakabuming Raka tersebut. Hasil interaksi antara dirinya dengan Jokowi itu menjadi salah satu komponen kunci yang mengkerangkai analisis Mietzner tentang pemerintahan Jokowi selama satu dekade.
Hal itu membuat buku Mietzner menawarkan keotentikan yang relatif berbeda dengan buku-buku lain yang juga membahas tentang Jokowi, yang acapkali menulis tentang Jokowi tapi tidak melalui interaksi langsung dengannya. Oleh karena itu, buku Mietzner bisa dikatakan merupakan karya paling otoritatif dalam menggambarkan bagaimana kekuasaan Jokowi bekerja saat ini.
Sein kanan, Belok Kiri
Pada tahun 2022, dalam satu wawancara dengan jurnalis The Economist, Zanny Beddoes, Jokowi mengatakan bahwa ia akan kembali ke Solo dan menjadi rakyat biasa setelah masa kepresidenannya berakhir. Jokowi juga menegaskan bahwa ia akan fokus bekerja di bidang pembangunan lingkungan hidup (tempo.co/13/11/22). Pernyataan Jokowi ini muncul setelah ditanya apakah ia akan tetap aktif di dunia politik setelah berhenti menjadi Presiden Indonesia.
Kini, di tahun 2026, publik sama-sama tahu bahwa pernyataan Jokowi empat tahun lalu itu adalah omong kosong. Jokowi nyatanya tetap terlibat dalam dinamika politik nasional. Beberapa bulan terakhir misalnya, Jokowi berkeliling ke berbagai daerah untuk mengenalkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke masyarakat. Jokowi punya misi untuk meloloskan PSI ke Senayan di tahun 2029. Jokowi juga masih aktif bertemu dengan para loyalisnya yang menjadi bagian rezim Prabowo Subianto.
Inkonsistensi atas apa yang diucapkan dengan tindakan yang dilakukan, dalam semesta Jokowi bukanlah sesuatu yang unik atau jarang terjadi. Sebaliknya inkosistensi menjadi fenomena yang sering muncul semasa Jokowi berkuasa. Jokowi pernah ditanya pendapatnya tentang potensi anak sulungnya untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2024. Jokowi menjawab bahwa anaknya belum cukup umur untuk bertarung pada pemilu tersebut. Jokowi juga menyebut bahwa Gibran baru dua tahun menjadi Wali Kota Solo sehingga masih butuh pengalaman yang panjang (detik.com/29/5/23).
Apa yang diucapkan Jokowi realitanya bertolak belakang 360 derajat. Gibran justru maju dalam Pemilu 2024 dan terpilih sebagai Wakil Presiden Indonesia periode 2024-2029. Selain tentang Gibran, Jokowi juga tidak konsisten dalam konteks isu penambahan masa pemerintahan menjadi tiga periode. Mulanya, Jokowi menyatakan bahwa ia tidak setuju dengan ide tersebut (setneg.go.id/15/3/21). Tapi pada kenyataannya, menurut Mietzner, justru isu memperpanjang masa pemerintahan lahir dari Jokowi sendiri. Dirinyalah yang memang ingin memperpanjang masa kepresidenannya. Jokowi mengorkestrasi orang-orang di pemerintahannya untuk melempar isu tersebut ke publik (hlm. 165-166). Apabila kemudian masyarakat cenderung setuju atau tidak terjadi pergolakan atas isu itu, Jokowi akan melanjutkan usahanya itu dengan mengubah konstitusi (hlm. 167-168).
Persoalannya, publik tidak merespons positif keinginan Jokowi. Di berbagai daerah pecah demonstrasi menolak keinginan Jokowi tersebut (kompas.com/4/4/22). Bahkan elite-elite politik pun juga ternyata tidak semuanya mendukung. Akhirnya Jokowi mengurungkan niatnya untuk menambah masa pemerintahannya menjadi tiga periode (hlm. 186).
Anggapan sebagian orang yang memandang bahwa Jokowi tidak ingin memperpanjang masa pemerintahannya jelas keliru. Jokowi justru yang paling berkepentingan atas hal itu. Kisah ini menunjukkan bagaimana tidak konsistennya antara ucapan dengan tindakan yang diambil Jokowi. Saking tidak konsistennya tindakan Jokowi, di media sosial Jokowi dipersonifikasikan sebagai seorang pengendara motor yang menyalakan lampu sein ke kanan padahal ia akan belok ke kiri (hlm. xxi).
Buku Ruling Indonesia (2026), mengisahkan banyak peristiwa yang menggambarkan bagaimana inkosistensi Jokowi ketika memimpin Indonesia. Kisah-kisah yang ditonjolkan Mietzner adalah episode-episode internal yang tidak muncul ke publik karena hanya diketahui oleh orang-orang terdekat Jokowi saja. Mietzner, melalui buku terbaru ini, sukses menghadirkan fragmen-fragmen tentang inkosistensi tersebut secara gamblang kepada pembaca.
Ekonomi sebagai Panglima
Satu hal yang konsisten dari Jokowi adalah ia setia pada sektor ekonomi. Bagi Jokowi, semua kebijakan harus berorientasi atau memberi manfaat ekonomis. Pendekatan yang ekonomi sentris ini menjadi warna dominan dan tergambar di hampir seluruh aspek pemerintahannya.
Dalam buku Ruling Indonesia (2026), Mietzner mencontohkan bagaimana pendekatan ekonomi sentris ini bekerja pada bidang luar negeri. Jokowi mendorong Menteri Luar Negeri dan para diplomatnya untuk menjadi agen ekonomi. Para duta besar di tiap negara sahabat, diberi tanggung jawab untuk mencari investor yang bisa dirayu untuk berinvestasi di Indonesia. Apabila tidak menemukan investor, hal itu akan berdampak pada jabatan yang diemban. Jokowi tidak segan-segan untuk memecat atau memutasi pejabat-pejabat yang baginya tidak memenuhi target atau standar yang diterapkan. Jokowi sendiri, menurut Mietzner, cukup konsisten memeriksa performa anak buahnya yang bekerja di bidang luar negeri terkait isu ekonomi tersebut (hlm. 101-102).
Orientasi ekonomi sentris dalam isu luar negeri menjadi salah satu faktor yang membedakan Jokowi dengan presiden-presiden Indonesia sebelumnya. Mietzner memberi perbandingan dengan apa yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di era SBY, para diplomat tidak diberi tugas khusus untuk menjadi agen ekonomi bagi Indonesia. SBY tidak terlalu menjadikan ekonomi sebagai agenda utama dalam kerja-kerja politik luar negeri. Sebaliknya, SBY justru mendorong Indonesia supaya terlibat aktif dalam dinamika politik global dan regional. Hal itu dibuktikan dengan bagaimana posisi Indonesia yang relatif kuat di ASEAN di era SBY. Selain itu, SBY juga rutin menginisiasi forum-forum lintas negara, seperti misalnya Bali Democracy Forum yang diselenggarakan tahun 2008 (hlm. 100).
Apa yang dilakukan SBY, tidak dilakukan oleh Jokowi. Mietzner menyebut bahwa Jokowi tidak tertarik dengan forum-forum semacam itu karena tidak memberi dampak ekonomi kepada Indonesia. Lebih jauh, menurut Rizal Sukma, salah satu orang dekat Jokowi yang dikutip oleh Mietzner, Jokowi bahkan menganggap PBB sebagai tempat diskusi yang tidak ada gunanya (hlm. 102).
Saking die hard-nya Jokowi terhadap ekonomi, ia bahkan berpendapat bahwa demokrasi sudah selayaknya juga harus memberi manfaat ekonomi. Pertengkaran yang kerap muncul dalam diskusi publik bagi Jokowi tidak bermanfaat apa-apa terhadap ekonomi. Itulah sebabnya Jokowi menurut para orang dekatnya tidak terlalu senang dengan “keributan” di ruang publik (hlm. 143). Jokowi ingin demokrasi dijalankan dengan mengedepankan sopan santun atau tata krama. Itulah yang menjelaskan mengapa ketika BEM KM UGM menyebut Jokowi sebagai alumni UGM paling memalukan, Jokowi meresponnya dengan mengatakan bahwa Indonesia memiliki etika ketimuran yang perlu dijaga bersama (tempo.co/11/12/23).
Politik Pencitraan
Sebagai seorang politisi, Jokowi adalah sosok yang kompleks. Di awal karir politiknya, banyak orang menyanjung-nyanjungnya. Ketika masih menjadi Wali Kota Solo, Majalah Tempo menempatkan Jokowi sebagai salah satu dari 10 kepala daerah yang dianggap “orang baik” (tempo.co/22/12/08). Kinerjanya yang dinilai memuaskan di Solo membawa nasibnya kemudian untuk hijrah ke Jakarta sebagai gubernur. Ketika menjadi Gubernur Jakarta, karir politik Jokowi melesat cepat hingga kemudian mendongkrak dirinya menjadi Presiden Indonesia di tahun 2014.
Mulanya, Jokowi dianggap sebagai harapan bagi Indonesia. Pasalnya, Jokowi bukanlah old money, bukan pula bagian dari kelompok oligarki yang dibesarkan oleh Orde Baru. Jokowi juga tidak berlatar belakang militer dan priyayi layaknya banyak politisi Indonesia pada umumnya.
Secara penampilan pun, Jokowi terlihat relatif sederhana dibandingkan dengan tokoh-tokoh politik lain. Jokowi kerap tampil hanya memakai kemeja biasa yang terkesan jauh dari kemewahan. Selain itu, kemampuan retorika Jokowi ketika bicara di hadapan publik juga kontras dengan politisi lain. Jokowi selalu bicara dengan bahasa yang oleh sebagian orang dianggap bahasa orang awam. Jokowi jarang memakai diksi-diksi ilmiah, politis, apalagi berbahasa Inggris. Singkatnya, Jokowi dianggap menjadi simbol atau representasi dari orang-orang yang selama ini tidak dominan dalam sejarah politik Indonesia (hlm. 13).
Banyak orang menyangka bahwa apa yang ditampilkan Jokowi adalah sesuatu yang organik, alias tidak dibuat-buat atau by designed. Namun pada kenyataannya, citra yang ditampilkan Jokowi itu sebenarnya adalah sesuatu yang memang sengaja dibuat dan ditampilkan (hlm.15). Dalam buku Ruling Indonesia (2026), Mietzner menegaskan bahwa Jokowi adalah sosok yang sangat peduli dengan citra di hadapan publik, khususnya di media massa dan sosial.
Kepedulian itu tidak muncul ketika Jokowi menjadi Gubernur Jakarta atau Presiden Indonesia. Sebaliknya, Jokowi sudah peduli terhadap citra ini sejak ia menjadi Wali Kota Solo. Mietzner menyebut bahwa sejak di Solo, Jokowi punya tim komunikasi sendiri yang mengatur segala tampilan dan citra Jokowi ke publik (hlm. 10-11).
Ketika popularitas Jokowi meningkat cepat menjelang Pemilu 2014, hal itu tidak terjadi secara apa adanya. Melainkan merupakan hasil dari kerja-kerja pencitraan yang dilakukan oleh Jokowi dan timnya, yang harus diakui sukses membentuk persepsi publik terhadap Jokowi. Anggapan bahwa Jokowi adalah sosok yang sederhana, merakyat, lugu, dan jujur sebenarnya merupakan hasil dari polesan citra yang memang sengaja dibuat. Jokowi memang sosok yang berasal dari pinggiran politik nasional. Ia juga bukan bagian dari kelompok-kelompok ekonomi-politik yang telah mapan di Indonesia. Jokowi menyadari hal tersebut dan itulah yang dikapitalisasi olehnya menjadi modal politik guna menarik suara pemilih.
Apa yang dilakukan oleh Jokowi dalam konteks pencitraan kemudian menjadi tren di kalangan politisi lain setelahnya. Hampir semua tokoh politik nasional berlomba-lomba memoles citra publiknya di media sosial. Tindakan-tindakan khas Jokowi seperti blusukan ditiru oleh banyak politisi. Resonan dari politik pencitraan Jokowi ini masih terus terjadi hingga hari ini, dengan kemunculan tokoh-tokoh politik nasional, seperti Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang juga memanfaatkan media sosial sebagai arena pembentukan citra di hadapan publik.
Residu yang ditimbulkan dari politik pencitraan ini membuat ruang publik tidak dipenuhi oleh gagasan atau ide, tapi oleh persona politik dari para politisi. Akibatnya kemudian publik menjadi terbiasa mengkonsumsi konten-konten pencitraan para politisi yang seakan-akan terlihat merakyat, peduli rakyat kecil, dan berpihak pada kepentingan bersama, padahal nyatanya tidak. Jokowi punya andil besar dalam mengarusutamakan politik pencitraan dalam lanskap politik Indonesia kiwari.
Menguak Kabar Burung
Cerita-cerita out of the box dan sensitif selain isu tentang ‘tiga periode’ atau ‘Jokowi mendukung Gibran’ banyak diulas di buku Ruling Indonesia (2026). Mietzner sukses menghadirkan apa yang selama ini sekedar ‘kabar burung’ menjadi cerita utuh, yang mungkin bagi para pendukung Jokowi tidak pernah terbayangkan bisa dilakukan oleh idolanya.
Apa yang diungkap Mietzner dalam buku ini bisa dipegang kebenarannya karena ia mewawancarai para tokoh atau elite yang memang tahu persis bagaimana awal mula kemunculan berbagai isu tersebut. Meski demikian, buku Ruling Indonesia (2026) punya celah akademik yang cukup kentara: Mietzner hanya fokus pada bagaimana Jokowi mengorkestrasi pemerintahannya. Mungkin karena Mietzner adalah seorang ilmuwan politik, sehingga analisis Mietzner berkutat pada wilayah politik. Mietzner abai atau terlewat untuk mengulas tentang bagaimana dampak kebijakan Jokowi terhadap ketimpangan ekonomi yang semakin melebar atau bagaimana konflik agraria terjadi di berbagai daerah sebagai akibat dari masifnya proyek infrastruktur di Indonesia. Kalau saja Mietzner menyinggung isu-isu tersebut, bobot buku Ruling Indonesia (2026) akan menjadi semakin kuat.
Terlepas daripada itu, publik Indonesia perlu membaca buku ini supaya bisa melihat Jokowi tidak dari kacamata moral yang membuat dirinya seakan-akan tidak tercela, bahwa Jokowi adalah sosok yang baik, merakyat, sederhana, atau klaim-klaim moralis lainnya. Mietzner dalam buku ini menyebut bahwa Jokowi tak lebih dari politisi Machiavellian, seperti layaknya politisi lain pada umumnya.
Buku ini penting dibaca agar publik tidak lagi tertipu dengan tokoh-tokoh politik yang menggunakan template ala Jokowi, yang senang menampilkan citra sebagai tokoh merakyat, sederhana, atau peduli dengan kepentingan orang banyak. Publik perlu keluar dari jebakan politik ketokohan yang hanya menonjolkan citra tanpa pertimbangan program kerja atau platform ideologi yang jelas. Membaca buku Ruling Indonesia (2026) dapat menjadi pintu masuk untuk memulai mengurangi pengaruh politik ketokohan dalam konstelasi politik Indonesia.
Referensi
Ginting, A. D. (2023, May 29). Jokowi minta Gibran tak didorong-dorong jadi cawapres. detikNews. https://news.detik.com/pemilu/d-6745612/jokowi-minta-gibran-tak-didorong-dorong-jadi-cawapres
Kompas.id. (n.d.). Aksi tolak jabatan presiden 3 periode. Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/aksi-tolak-jabatan-presiden-3-periode
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2021, March 15). Presiden Jokowi: Sikap saya tak berubah, tidak ada niat jadi presiden tiga periode. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_sikap_saya_tak_berubah_tidak_ada_niat_jadi_presiden_tiga_periode
Tempo.co. (n.d.). Disebut alumni paling memalukan, Jokowi ingatkan BEM UGM soal etika ketimuran. Tempo.co. https://www.tempo.co/politik/disebut-alumni-paling-memalukan-jokowi-ingatkan-bem-ugm-soal-etika-ketimuran-109972
Tempo.co. (2008). Kepala daerah terbaik Tempo 2008. Tempo.co. https://www.tempo.co/arsip/kepala-daerah-terbaik-tempo-2008-957861
Tempo.co. (n.d.). Jokowi bilang akan jadi rakyat biasa selepas masa jabatannya habis. Tempo.co. https://www.tempo.co/politik/jokowi-bilang-akan-jadi-rakyat-biasa-selepas-masa-jabatannya-habis-257465
*Ulasan buku berjudul Ruling Indonesia: Jokowi’s Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition yang ditulis oleh Marcus Mietzner (2026, University of Michigan Press)
Editor: Citra Jasmin Pertiwi
Hai, SAM ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah membacanya sampai akhir.
Jika kamu suka dan mendapat sesuatu dari tulisan ini, mari kita apresiasi penulisnya dengan klik link di bawah ini:
