Penulis
“Pada 1950-1965, setidaknya ada satu organisasi perempuan sosialis yang kuat membela ide-ide feminisme dan berada sebarisan dengan organisasi-organisasi perempuan yang progresif”.
Begitulah kalimat yang muncul pada halaman pendahuluan dari buku Kuntilanak Wangi Organisasi Perempuan Sebelum dan Sesudah 1965.
Dari kalimat di atas, aku jadi mempertanyakan apa yang terjadi pada organisasi perempuan sebelum rezim militeristik berdiri? Apakah pendidikan kaderisasi yang dilalui oleh organisasi perempuan sebelum 1965 berbeda dengan organisasi perempuan masa kini? Setidaknya, setelah menuntaskan buku Kuntilanak Wangi, aku menemukan perbedaan antara organisasi perempuan sebelum dan sesudah 1965.
Perempuan dan Politik Akar Rumput
Lembaran awal buku ini dimulai dengan sejarah pergerakan organisasi perempuan pada masa sebelum kemerdekaan. Pada masa ini, muncul sebuah organisasi perempuan yang dianggap radikal, yaitu Istri Sedar. Organisasi Istri Sedar terbentuk pada tahun 1930. “Organisasi ini tidak mau berkompromi mengenai masalah-masalah poligini dan perceraian” (hlm. 18).
Karena Istri Sedar enggan melakukan kompromi berkaitan dengan polemik poligini dan perceraian, maka menimbulkan perbedaan pandangan antara Istri Sedar dengan organisasi perempuan Islam dan yang lainnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, sebenarnya pada tahun 1939 telah dibentuk badan untuk menanganinya. Namun, belum sempat membuahkan hasil kompromi antara golongan Islam dan bukan Islam, tahun 1942 Jepang datang dan melarang organisasi perempuan yang ada di Indonesia.
Pada masa Jepang, hanya satu organisasi perempuan yang diperkenankan untuk muncul di permukaan, yaitu Fujinkai. Fujinkai memiliki kegiatan dalam pemberantasan buta huruf dan berbagai pekerjaan sosial lainnya. Namun, yang menarik di sini ialah ternyata meski kegiatan yang dilakukan tampak menyentuh akar rumput, struktur kepengurusan mereka ditentukan dari jabatan suaminya.
Selama suaminya memegang jabatan, maka istrinya juga dapat memegang jabatan dalam organisasi Fujinkai. “Seperti halnya organisasi-organisasi perempuan sekarang, Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi, Fujinkai melakukan kegiatan dalam hierarki yang sejalan dengan hierarki suami” (hlm. 20).
Memasuki tahun 1945, Indonesia mampu meraih kemerdekaan dan memantapkan diri untuk jauh dari penjajah. Kemenangan ini juga terasa bagi organisasi-organisasi yang sempat tiarap pada masa Jepang. Salah satunya ialah Istri Sedar yang muncul kembali dengan nama Gerakan Wanita Sedar (Gerwis) pada tahun 1950.
Pada tahun 1954, Gerwis berubah nama menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Alasan yang mendasari perubahan nama tersebut ialah agar organisasi ini mampu lebih menarik kaum perempuan dari kalangan yang lainnya. Gerwani terlibat aktif dalam membantu penyelesaian masalah perempuan tani dah buruh dalam sengketa mereka dengan tuan tanah atau majikan pabrik mereka bekerja.
Selain itu, yang menarik dari organisasi Gerwani ialah kegiatan mereka tak hanya menyentuh akar rumput saja, melainkan juga terlibat dalam aksi-aksi sepihak pendudukan tanah yang dilangsungkan oleh BTI. “Belakangan Gerwani juga membantu aksi-aksi sepihak pendudukan tanah yang dilancarkan oleh BTI dan menuntut agar hak atas tanah juga diberikan kepada kaum perempuan” (hlm. 31).
Gerwani juga menerbitkan dua majalah, seperti Api Kartini dan Berita Gerwani. Majalah Api Kartini membahas perihal kebutuhan taman kanak-kanak, kejahatan imperialisme, poligini, pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan, dan masalah perempuan yang berkaitan dengan pekerjaan.
Dalam tubuh Gerwani, beberapa kader melakukan pendidikan pembagian kerja yang jauh dari bias gender. Maksudnya ialah mereka menekankan pada anak lelaki dan suami agar melakukan pekerjaan rumah yang selama ini diasosiasikan dengan tugas para perempuan. Hal ini menjadi virus positif, karena kader Gerwani mampu menepis pembagian kerja “tradisional”, mengganti dengan pembagian kerja yang sarat akan kesepakatan. Implikasi dari kebiasaan ini ialah mewujudkan para perempuan yang tidak dihantam oleh beban ganda setiap harinya.
Selain itu, Gerwani juga membuka kursus-kursus kader dalam berbagai tingkat organisasi. Dalam proses kursus tersebut, mereka akan dibekali dengan berbagai tulisan dari Frederich Engels, August Bebel, Clara Zetkin, dan Sukarno. Di dalam kursus tersebut akan dibahas juga perihal sejarah gerakan perempuan di Indonesia.
Saat membaca kursus yang diadakan oleh Gerwani, sontak aku kagum. Tak pernah terbayangkan olehku, bahwa pada masa itu organisasi perempuan diberi amunisi bacaan yang tokoh-tokohnya memiliki spektrum politik kiri. Hal ini menegaskan bahwa perhatian Gerwani terhadap kondisi akar rumput tidak selesai pada lisan saja, melainkan tindakan konkret akan membersamainya.
Titik Balik Tahun 1965
Memasuki tahun-tahun kelam–1965, terjadi pembantaian besar-besaran terhadap orang komunis dan orang yang dituduh komunis. Dalam genosida tersebut, Gerwani juga turut terkena imbasnya. Karena Gerwani dianggap berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pendidikan di dalamnya amat dekat dengan spektrum kiri, maka Gerwani dilarang terhitung sejak tahun 1966.
Ketakutan pemerintah terhadap gerakan kiri–termasuk Gerwani, menghasilkan teror-teror pada masyarakat agar kebencian mereka terhadap gerakan kiri makin tinggi. Pemerintah melakukan propaganda dalam bentuk film G30S/PKI, yang di dalamnya terdapat kader Gerwani sedang menyayat tubuh para jenderal.
Berkat paranoia tersebut, pemerintah Orde Baru mencoba merumuskan organisasi perempuan baru, yang jauh dari unsur kiri. Organisasi baru tersebut bernama Dharma Wanita (bagi istri pegawai negeri sipil) dan Dharma Pertiwi (bagi istri angkatan bersenjata).
Sebenarnya, organisasi para istri angkatan bersenjata sudah ada sejak masa Soekarno. Namun, dalam dua era tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Pada era Soekarno, keanggotaan bersifat sukarela, para istri boleh menjadi anggota, tetapi tidak wajib.
Sedangkan pada era Soeharto, setiap istri pejabat dan angkatan bersenjata wajib menjadi anggota aktif di dalamnya. “Keanggotaan menjadi wajib, iuran dipotong otomatis dari gaji suami” (hlm. 60).
Perempuan dalam Bayang-Bayang Negara
Struktur kepengurusan dari Dharma Wanita juga disesuaikan dengan jabatan sang suami. Selama sang suami menduduki jabatan penting, maka istrinya otomatis akan mendapatkan kedudukan yang penting juga. Suami seorang gubernur, maka istrinya akan menjadi ketua Dharma Wanita tingkat provinsi. Begitu terus hingga lapisan paling bawah.
Kondisi tersebut dinamakan sebagai ibuisme negara: suatu pandangan yang memosisikan perempuan sebagai pendamping suami untuk mendukung penuh tugasnya demi kepentingan bangsa. Hal ini tentu jauh dari iklim demokrasi. Karena pemilihan ketua tidak didasarkan pada kecakapan dalam menyelesaikan permasalahan, melainkan terbatas pada jabatan suaminya.
Dalam Dharma Wanita, mereka memiliki penasihat. Penasihat tersebut biasanya disematkan kepada suami dari ketua Dharma Wanita. Lebih dari itu, setiap keputusan yang terbentuk harus dikonsultasikan terlebih dahulu pada sang penasihat. Hal ini menunjukkan bahwa ruang gerak perempuan amat sempit. Karena lagi-lagi garis akhirnya ditentukan oleh lelaki.
Selain Dharma Wanita, muncul juga organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1957, tetapi makin dihidupkan kembali oleh pemerintah Soeharto. Melalui PKK, kegiatan para perempuan mulai direduksi.
PKK mendengungkan Panca Dharma Wanita yang meliputi: perempuan sebagai istri pendamping setia suami, ibu pendidik anak dan pembina generasi muda penerus bangsa, pengatur rumah tangga, sebagai pekerja penambah penghasilan keluarga, dan anggota masyarakat yang berguna.
“Kegiatan PKK tak jauh-jauh dari menjahit, membuat karangan bunga, memasak, mengikuti penataran ideologi negara, dan harus selalu siap membantu apabila negara membutuhkan” (hlm. 56).
Amat berbeda kegiatan yang dilakukan oleh Gerwani. Tidak ada advokasi bagi buruh atau petani perempuan yang mengalami kesulitan dalam ranah pekerjaan, tidak ada arahan untuk mengatasi kemiskinan yang tertuju pada masyarakat kelas bawah, dan tidak ada anjuran untuk melaksanakan kegiatan literasi “kiri”.
Dengan membaca buku ini, begitu hebatnya negara memutus rantai “kiri” pada tahun 1965. Hal ini menyebabkan pendidikan dan pengetahuan pada organisasi perempuan sesudah 1965 menjadi makin sempit. Reduksi pekerjaan terjadi berkali-kali, sensor pengetahuan makin diketatkan, dan internalisasi bias gender sudah menyusup sampai kalangan kader-kader.
Tugas kita saat ini ialah memastikan bahwa sejarah gerakan perempuan jangan sampai hilang dari ingatan. Perlawanan itu tidak selalu melalui kekerasan, melainkan juga dapat ditempuh lewat jalur penguatan ingatan, agar kita jauh dari yang namanya amnesia sejarah.
*Ulasan buku berjudul Kuntilanak Wangi Organisasi Perempuan Sebelum dan Sesudah 1965 yang ditulis oleh Saskia E. Wierninga (Komunitas Bambu, 2026)
Editor: Benediktus Fatubun
Hai, SAM ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah membacanya sampai akhir.
Jika kamu suka dan mendapat sesuatu dari tulisan ini, mari kita apresiasi penulisnya dengan klik link di bawah ini:
